Di akhir tahun anggaran 2010 ini Kabupaten Lamongan menerima kucuran Bantuan Keuangan desa (BKD) dari Pemprov Jatim. Melalui program yang baru diluncurkan ini, BKD yang akan diterima masyarakat Lamongan mencapai Rp 13,780 miliar. Informasi tersebut disampaikan Bupati Lamongan Masfuk dalam Rapat Penjelasan Pemberian BKD di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (25/11).
Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah 147 Kepala Desa (Kades) dan 26 Camat yang wilayahnya akan menerima kucuran program tersebut. Bantuan yang diberikan bervariasi antara yang terkecil Rp 25 juta hingga yang terbesar Rp 240 setiap desanya. Pemberian alokasi BKD tersebut seperti disampaikan Masfuk sesuai dengan SK Gubernur Jatim nomor 188/434/KPTS/013/2009 tentang Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim. dalam SK Gubernur tersebut, alokasi dana yang diberikan untuk desa penerima BKD di Jatim mencapai Rp 20.910.703.000. Bantuan keuangan itu nantinya digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa. Masfuk juga menyampaikan, sesuai surat lain yang dikirmkan Sekdaprov Jatim Rasiyo, usulan pencairan BKD oleh desa paling lambat dilakukan pada 10 Desember 2009 yang sudah dilampiri Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Kades juga diminta segera melakukan musyawarah pembangunan desa bersama BPD, perangkat desa, LKMD, PKK, Ketua RT/RW dan Karang Taruna setempat. “Karena waktu yang mendesak, saya minta semua prosesnya dipercepat. Camat bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dinas PU Bina Marga dan Bapemas harus bantu turun tangan penyusunan permohonan pencairan tersebut. Meski dipercepat, namun jangan sampai tidak sesuai aturan dan kualitas, “ tegas dia. Selain Lamongan, daerah lain di Jatim yang menerima BKD adalah Kabupaten Mojokerto, Blitar, Gresik dan Bojonegoro. Di kesempatan tersebut Masfuk juga menyampaikan adanya penambahan alokasi pupuk jenis urea untuk Kabupaten Lamongan sebanyak 10 ribu ton. Menurutnya, kekurangan pupuk di Lamongan akan diambilkan dari kelebihan jatah pupuk nasional. Demikian pula dengan realisasi Kuro Barrage atau New Sembayat Barrage menurut Masfuk Gubernur Jatim juga sudah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunannya.
Rabu, 25 November 2009
PKK Gelar Pelatihan Memandikan Jenazah
Tim Penggerak PKK (TPPKK) Kabpaten Lamonga kemarin menggelar kegiatan pelatihan memandikan jenazah pada sejumlah modin perempuan di Lamongan. Kegiatan yang dibuka Ketua TPPKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk tersebut digelar selama sehari di aula Kantor TPPKK setempat.
Masing-masing kecamatan menyertakan dua orang modin perempuannya untuk mengikuti pelatihan itu. Sehingga tidak kurang dari 54 modin perempuan berpartisipasi mengikuti pelatihan dari petugas Dinas Kesehatan Lamongan itu. Endang Rijanti Masfuk mengaku salut dengan para modin perempuan yang masih terus bertugas memberi bantuan tenaga untuk memandikan jenazah. “Karena tidak semua orang berani dan tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Ini karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam memandikan jenazah. Mulai dari yang kecil seperti menyiapkan perangkat hingga saat memandikan, “ ujarnya. Pelatihan itu sendiri dilakukan karena selama ini seringkali modin kekurangan tenaga yang membantu saat memandikan jenazah. Sehingga dia berharap pada para modin yang sudah berpengalaman untuk menularkan ilmunya pada genarasi muda di wilayahnya masing-masing.
Masing-masing kecamatan menyertakan dua orang modin perempuannya untuk mengikuti pelatihan itu. Sehingga tidak kurang dari 54 modin perempuan berpartisipasi mengikuti pelatihan dari petugas Dinas Kesehatan Lamongan itu. Endang Rijanti Masfuk mengaku salut dengan para modin perempuan yang masih terus bertugas memberi bantuan tenaga untuk memandikan jenazah. “Karena tidak semua orang berani dan tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Ini karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam memandikan jenazah. Mulai dari yang kecil seperti menyiapkan perangkat hingga saat memandikan, “ ujarnya. Pelatihan itu sendiri dilakukan karena selama ini seringkali modin kekurangan tenaga yang membantu saat memandikan jenazah. Sehingga dia berharap pada para modin yang sudah berpengalaman untuk menularkan ilmunya pada genarasi muda di wilayahnya masing-masing.
Kurang Subur, Tapi Pendapatan Tinggi
Meski tergolong daerah yang kurang subur dibandingkan daerah lain, namun Kabupaten Lamongan terus mampu naikkan pendapatan sejak lima tahun terakhir. Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semain baik inovasi dan kreatifitas suatu daerah. Itu disampaikan juru bicara FPKB Sukandar saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait pengantar nota keuangan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (23/11). “Dari perjalanan mulai tahun 2004 yang hanya Rp 850,150 juta rupiah menjadi Rp 13,087 miliar adalah suatu kenaikan yang patut dibanggakan bagi suatu daerah yang tergolong kurang subur, “ ujar dia.
Di sisi lain FPKB juga menyoroti kecenderungan turunnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Lamongan. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi degradasi KKD, FPKB berharap eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan megurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Penurunan tersebut juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara rata-rata kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kenaikan belanja gaji PNSD. Lebih lanjut diungkapkannya, DAU rata-rata pertahun naik hanya 4,67 persen sementara belanja PNSD rata-rata pertahun naik 16,0 persen. Padahal menurut Sukandar, sesuai Permendagri nomor 30 tahun 2007 disebutkan DAU ditujukan untuk mendanai kebutuhan PNSD. “Jika ini dibiarkan terus menerus, maka anggaran Kabupaten Lamongan akan habis hanya terserap untuk belanja PNSD. Ini juga secara otomatis mengurangi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, “ tegas dia. Dia kemudian menunjukkan pada 2007 jumlah PNSD 10.838 orang dengan DAU Rp 540,603 miliar. Selanjutnya pada 2008 jumlah PNSD 10.579 orang dengan DAU RP 599,292 miliar, pada 2009 dengan jumlah PNSD 12.679 orang DAU yang diterima Rp 581,718 miliar. Sedankan pada 2010 dengan jumlah PNSD sebanyak 13.505 orang, DAU yang diterima sebesar Rp 606,7 miliar. Di kesempatan kedua, FPDIP berharap penyusunan APBD 2010 dibahas secara serius. Hal itu ujar FPDIP melalui juru bicaranya Asyhari, diantaranya karena di tahun 2010 akan ada agenda Pilkada. “Keseriusan pembahasan APBD 2010 menjadi sangat strategis. Dalam artian kita tidak bolah menjadikan APBD mempunyai muatan politis yang terlalu tinggi. Sehingga melupakan sisi akuntabilitas sumber daya dan akuntabilitas keuangan daerah, “ ungkap dia. Lain lagi dengan FPAN lewat juru bicaranya Sutikno yang menyoroti PAD Lamongan. Disampaikannya, untuk penerimaan yang berasal dari PAD selain bidang kesehatan dan PD Pasar, ada kecenderungan tidak ada peningkatan. Bahkan, kata dia, untuk sektor Retribusi Daerah sebagian besar obyeknya mengalami penurunan. Untuk itu FPAN mohon penjelasan terkait hal tersebut. FPAN juga mohon penjelasan mengapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi infrastruktur banyak yang dihapus, “ ujar dia. Terkait turunnya PAD, FPGokkar lewat juru bicaranya Kacung menyoroti kurang optimalnya kinerja BUMD yang pengelolaannya kurang professional. Yakni PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Kontribusi BUMD tersebut pada PAD dari tahun ke tahun statis di angka Rp 155 juta. Sementara modal yang diberikan oleh Pemkab Lamongan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar. “Selanjutnya agar segera ada penyelesaian untuk mengembalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
mbalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
Di sisi lain FPKB juga menyoroti kecenderungan turunnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Lamongan. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi degradasi KKD, FPKB berharap eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan megurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Penurunan tersebut juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara rata-rata kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kenaikan belanja gaji PNSD. Lebih lanjut diungkapkannya, DAU rata-rata pertahun naik hanya 4,67 persen sementara belanja PNSD rata-rata pertahun naik 16,0 persen. Padahal menurut Sukandar, sesuai Permendagri nomor 30 tahun 2007 disebutkan DAU ditujukan untuk mendanai kebutuhan PNSD. “Jika ini dibiarkan terus menerus, maka anggaran Kabupaten Lamongan akan habis hanya terserap untuk belanja PNSD. Ini juga secara otomatis mengurangi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, “ tegas dia. Dia kemudian menunjukkan pada 2007 jumlah PNSD 10.838 orang dengan DAU Rp 540,603 miliar. Selanjutnya pada 2008 jumlah PNSD 10.579 orang dengan DAU RP 599,292 miliar, pada 2009 dengan jumlah PNSD 12.679 orang DAU yang diterima Rp 581,718 miliar. Sedankan pada 2010 dengan jumlah PNSD sebanyak 13.505 orang, DAU yang diterima sebesar Rp 606,7 miliar. Di kesempatan kedua, FPDIP berharap penyusunan APBD 2010 dibahas secara serius. Hal itu ujar FPDIP melalui juru bicaranya Asyhari, diantaranya karena di tahun 2010 akan ada agenda Pilkada. “Keseriusan pembahasan APBD 2010 menjadi sangat strategis. Dalam artian kita tidak bolah menjadikan APBD mempunyai muatan politis yang terlalu tinggi. Sehingga melupakan sisi akuntabilitas sumber daya dan akuntabilitas keuangan daerah, “ ungkap dia. Lain lagi dengan FPAN lewat juru bicaranya Sutikno yang menyoroti PAD Lamongan. Disampaikannya, untuk penerimaan yang berasal dari PAD selain bidang kesehatan dan PD Pasar, ada kecenderungan tidak ada peningkatan. Bahkan, kata dia, untuk sektor Retribusi Daerah sebagian besar obyeknya mengalami penurunan. Untuk itu FPAN mohon penjelasan terkait hal tersebut. FPAN juga mohon penjelasan mengapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi infrastruktur banyak yang dihapus, “ ujar dia. Terkait turunnya PAD, FPGokkar lewat juru bicaranya Kacung menyoroti kurang optimalnya kinerja BUMD yang pengelolaannya kurang professional. Yakni PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Kontribusi BUMD tersebut pada PAD dari tahun ke tahun statis di angka Rp 155 juta. Sementara modal yang diberikan oleh Pemkab Lamongan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar. “Selanjutnya agar segera ada penyelesaian untuk mengembalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
mbalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
Launching Simulator Tes SIM
Kepolisian Resort (Polres) Lamongan kemarin (24/11) melaunching simulator ujian praktek Surat Ijin Mengemudi atau SIM di Alun-alun setempat seusai Apel Besar Masyarakat Pecinta Tertib Berlalulintas. Pembina apel, yakni Bupati Lamongan Masfuk menjadi yang pertama mencoba simulator tersebut. Kepada Masfuk, Kasatlantas Polres Lamongan Ajun Komisaris Polisi Mochammad Mahmud menyampaikan ujian praktek kini tidak perlu lagi dilakukan dengan mengendarai kendaraan secara langsung.
“Dengan lulus ujian praktek melalui simulator, pemohon SIM sudah sah dinyatakan lulus ujian praktek. Di simulator ini ada rambu-trambu yang harus ditaati. Mulai dari rambu batas kecepatan, traffic light, hingga rambu peringatan lainnya, “ ujarnya kepada Masfuk. Sebelumnya, Mochammad Mahmud dalam laporannya sampaikan kegiatan apel tersebut adalah bagian dari program 100 hari Polri. Apel itu sendiri diikuti sekitar 1000 peserta beserta kendaraan bemotor roda dua yang selanjutnya diberangkatkan Masfuk untuk melakukan pawai tertib berlalulintas. Masfuk dalam sambutannya sampaikan atas nama penmerintah, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Lamongan yang telah melakukan berbagai terobosan. Yakni penertiban lalu lintas di Lamongan guna sejauh mungkin menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Perkembangan moda transportasi tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan. Sehingga menjadikan permasalahn tersendiri dalam pengaturan lalu lintas. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik polisi maupun masyarakat pengguna jalan, untuk selalu tertib berlalu lintas, sehingga terwujud suasana yang nyaman dan aman, dan yang lebih penting adalah keselamatan jiwa para pengguna jalan tetap terjaga, “ tutur dia.
“Dengan lulus ujian praktek melalui simulator, pemohon SIM sudah sah dinyatakan lulus ujian praktek. Di simulator ini ada rambu-trambu yang harus ditaati. Mulai dari rambu batas kecepatan, traffic light, hingga rambu peringatan lainnya, “ ujarnya kepada Masfuk. Sebelumnya, Mochammad Mahmud dalam laporannya sampaikan kegiatan apel tersebut adalah bagian dari program 100 hari Polri. Apel itu sendiri diikuti sekitar 1000 peserta beserta kendaraan bemotor roda dua yang selanjutnya diberangkatkan Masfuk untuk melakukan pawai tertib berlalulintas. Masfuk dalam sambutannya sampaikan atas nama penmerintah, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Lamongan yang telah melakukan berbagai terobosan. Yakni penertiban lalu lintas di Lamongan guna sejauh mungkin menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Perkembangan moda transportasi tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan. Sehingga menjadikan permasalahn tersendiri dalam pengaturan lalu lintas. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik polisi maupun masyarakat pengguna jalan, untuk selalu tertib berlalu lintas, sehingga terwujud suasana yang nyaman dan aman, dan yang lebih penting adalah keselamatan jiwa para pengguna jalan tetap terjaga, “ tutur dia.
Ratusan Peserta CPNS Absen
Ratusan peserta CPNS di Kabupaten Lamongan dimungkinkan absent mengikuti ujian. Setidaknya sejumlah 108 nama sudah dipastikan absen dalam tes yang berlangsung selama dua jam tersebut. Data itu terungkap saat Wabup Tsalits Fahami melakukan sidak tes CPNS di tiga lokasi kemarin (21/11). Wabup dalam sidaknya itu ditemani Kepala BKD Bambang Kustiono bersam sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sidak itu dilakukan di tiga lokasi ujian, yakni di SDN Jetis IV Lamongan, SMPN 1 dan berakhir di MAN Lamongan.
Para peserta tes itu akan memperebutkan sejumlah 436 formasi. Di SDN Jetis IV, dari sejumlah 200 peserta yang seharusnya mengikuti tes, 25 orang diantaranya absen. Kemudian di SMPN 1 Lamongan tercatat 39 peserta tidak datang dari 480 peserta yang terdaftar. Sementara di MAN Lamongan juga ada 44 peserta yang tercatat tidak hadir dari sejumlah 560 peserta yang seharusnya ikut ujian. Tsalits Fahami kepada sejumlah wartawan membantah adanya rumor bahwa kursi CPNS bisa diperjualbelikan. Menurutnya tes dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggandeng institusi independen untuk mengkoreksi lembar jawaban peserta, yakni dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). “Semua sudah tahu reputasi UI. Pengawasan dan pengawalan dilakukan dalam setiap tahapan hingga lembar jawaban sampai ke UI. Pada 28 November mendatang sudah ada pengumuman hasil tes. Dengan waktu yang sangat mepet ini tidak mungkin ada kecurangan. Masyarakat juga jangan mudah percaya rumor. Karena sudah banyak makelar yang tertangkap pihak berwajib, “ ujarnya saat di MAN Lamongan. Selama 120 menit, peserta akan mengerjakan sejumlah 100 sola ujian. Tes dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 10. Dari data BKD Lamongan menyebutkan, dari sejumlah 14.777 lamaran CPNS yang lolos untuk diverifikasi secara administratif, 2.021 berkas lamaran diantaranya gagal lolos verifikasi administratif dengan sejumlah kekurangan. Seperti kurangnya lampiran transkrip, ijazah yang tidak dilegalisir atau peserta diatas usia 35 tahun yang tidak mencantumkan SK pengangkatan dan pengalaman kerja. Sehingga yang memenuhi syarat untuk ikut ujian menjadi hanya 12.756 orang. Diluar itu, masih ada 539 (bukan 540 sepeti sebelumnya) yang lamarannya dikirim dari Kantor Pos luar Lamongan sehingga otomatis tidak sah dan tidak bisa diverifikasi administrative
Para peserta tes itu akan memperebutkan sejumlah 436 formasi. Di SDN Jetis IV, dari sejumlah 200 peserta yang seharusnya mengikuti tes, 25 orang diantaranya absen. Kemudian di SMPN 1 Lamongan tercatat 39 peserta tidak datang dari 480 peserta yang terdaftar. Sementara di MAN Lamongan juga ada 44 peserta yang tercatat tidak hadir dari sejumlah 560 peserta yang seharusnya ikut ujian. Tsalits Fahami kepada sejumlah wartawan membantah adanya rumor bahwa kursi CPNS bisa diperjualbelikan. Menurutnya tes dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggandeng institusi independen untuk mengkoreksi lembar jawaban peserta, yakni dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). “Semua sudah tahu reputasi UI. Pengawasan dan pengawalan dilakukan dalam setiap tahapan hingga lembar jawaban sampai ke UI. Pada 28 November mendatang sudah ada pengumuman hasil tes. Dengan waktu yang sangat mepet ini tidak mungkin ada kecurangan. Masyarakat juga jangan mudah percaya rumor. Karena sudah banyak makelar yang tertangkap pihak berwajib, “ ujarnya saat di MAN Lamongan. Selama 120 menit, peserta akan mengerjakan sejumlah 100 sola ujian. Tes dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 10. Dari data BKD Lamongan menyebutkan, dari sejumlah 14.777 lamaran CPNS yang lolos untuk diverifikasi secara administratif, 2.021 berkas lamaran diantaranya gagal lolos verifikasi administratif dengan sejumlah kekurangan. Seperti kurangnya lampiran transkrip, ijazah yang tidak dilegalisir atau peserta diatas usia 35 tahun yang tidak mencantumkan SK pengangkatan dan pengalaman kerja. Sehingga yang memenuhi syarat untuk ikut ujian menjadi hanya 12.756 orang. Diluar itu, masih ada 539 (bukan 540 sepeti sebelumnya) yang lamarannya dikirim dari Kantor Pos luar Lamongan sehingga otomatis tidak sah dan tidak bisa diverifikasi administrative
KDRT Adalah Kejahatan Kemanusiaan
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami prihatin dengan kurangnya perhatian publik pada terjadinya KDRT. Dia bahkan menegaskan bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal itu disampaikannya kemarin saat buka Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pendopo Lokatantra setempat
Menurut dia, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dsikriminasi. Oleh karena itu, lanjut dia, korban KDRT harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat. Perlindungan tersebut menurutnya penting agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak acap kali kurang memperoleh perhatian publik. Sebab selain data dan laporannya nyaris tidak ada, kasus ini juga sering kurang diinformasikan oleh masyarakat karena enggan atau malu. Terlebih saat ini sebagaian besar masyarakat belum memahami bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari bentk perlanggaran HAM. Karena itulah sosialisasi semacam ini penting untuk dilakukan, “ tutur dia dalam kegiatan yang dikuti sekitar 150 undang dari kalangan perempuan tersebut. Seperti diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setiap pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaraan rumah tangga sudah diancam dengan hukuman yang cukup berat. Baik berupa denda atau kurungan badan. Mulai dari yang terendah ancaman bui empat bulan dan denda Rp 5 juta, hingga yang terberat dengan ancaman hukuman hingga paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta.
Menurut dia, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dsikriminasi. Oleh karena itu, lanjut dia, korban KDRT harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat. Perlindungan tersebut menurutnya penting agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak acap kali kurang memperoleh perhatian publik. Sebab selain data dan laporannya nyaris tidak ada, kasus ini juga sering kurang diinformasikan oleh masyarakat karena enggan atau malu. Terlebih saat ini sebagaian besar masyarakat belum memahami bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari bentk perlanggaran HAM. Karena itulah sosialisasi semacam ini penting untuk dilakukan, “ tutur dia dalam kegiatan yang dikuti sekitar 150 undang dari kalangan perempuan tersebut. Seperti diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setiap pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaraan rumah tangga sudah diancam dengan hukuman yang cukup berat. Baik berupa denda atau kurungan badan. Mulai dari yang terendah ancaman bui empat bulan dan denda Rp 5 juta, hingga yang terberat dengan ancaman hukuman hingga paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta.
Pro Poor Award Untuk Lamongan
Penurunan tajam angka kemiskinan hingga 24,25 persen di Kabupaten Lamongan mendapat apresiasi dari Pemprov Jatim. Rabu malam lalu Bupati Lamongan Masfuk menerima Pro Poor Award yang diberikan Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf di Gedung Deteksi Ball League (DBL) Surabaya atas komitmennya membuat perubahan luar biasa bagi Jatim untuk menuntaskan kemiskinan. Hanya ada tiga kategori yang diberikan pada malam anugerah Pro Poor Award tersebut. Yakni kategori kabupaten/kota, kategori perorangan dan kategori lembaga non pemerintah. Untuk kategori kabupaten/kota, dibawah Kabupaten Lamongan di posisi kedua diduduki Kota Mojokerto dan posisi ketiga oleh Kota Blitar. Selanjutnya untuk kategori perorangan diberikan kepada H Mahmud Siswoyo dari Dusun Jatianom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kemudian untuk kategori penghargaan kepada lembaga non pemerintah diberikan kepada Yayasan Pengembang Kreatifitas Generasi Muda atau YPKGM Kabupaten Lumajang. Ditemui terpisah, Masfuk menyampaikan penghargaan yang baru saja diterimanya itu hanyalah mewakili dari kerja keras semua elemen masyarakat di Lamongan. Mulai dari eksekutif, legislatif, ulama hingga masyarakat Lamongan yang telah bekerja keras. “Tanpa kerja keras dan kontribusi semua pihak, anugerah ini tidak akan menjadi milik Kabupaten Lamongan. Masfuk juga berharap dengan diterimanya Pro Poor Award tersebut akan semakin memacu kinerja semua pihak untuk membawa kesejahteraan pada masyarakat Lamongan. “Tentu saja kedepan kami akan terus berusaha menumbuhkan perekonomian. Selain mendatangkan sejumlah besar investor, pertumbuhan perekonomian di perdesaan tidak akan kami tinggalkan. Saat ini Pemkab Lamongan sedang berusaha menuntaskan pembangunan semua jalan poros desa. Dengan harapan akan semakain mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, “ pungkas dia. Tahun lalu rumah tangga miskin (RTM) di Lamongan berhasil diturunkan dari 111.809 pada tahun 2005 menjadi 84.694 pada tahun 2008 atau turun 24,25 persen. Ini adalah angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jatim. sejumlah program unggulan seperti pengalokasian dana bergulir untuk masyarakat desa hutan dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi saat ini terus berjalan di Lamongan.
Tahun Depan Kecamatan Jadi SKPD
Pada tahun 2010 mendatang Pemkab Lamongan akan menjadikan Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersediri. Salah satu konsekwensi dari ini adalah naiknya eseloning camat dan sekretaris camat atau sekcam. Kemarin, sejumlah 135 sekcam dan kepala seksi kecamatan se Kabupaten Lamongan menerima pembinaan dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur di kecamatan ini dibuka Sekkab Lamongan Fadeli. Fadeli dalam sambutannya ungkapkan seiring berubahnya kecamatan menjadi SKPD tersendiri, eseloning camat dan sekcam juga akan berubah. Untuk camat naik menjadi III a dan sekcam menjadi III b. Sebelumnya eseloning jabatan camat adalah III b. “Peningkatan eseloning ini harus berimbas pada peningkatan kinerja aparat di kecamatan. Seperti yang selalu dikatakan bapak Bupati, dalam bekerja jangan hanya berpedoman pada tupoksi saja. Kalau hanya ini yang dipegang, akibatnya yang terjadi adalah yang penting pekerjaan selesai. Bagaimana pembangunan bisa tumbuh kalau tanpa inovasi dan kreatifitas, “ kata dia. Padahal, lanjut dia, Pemkab Lamongan saat ini membutuhkan inovasi dan kreatifitas aparaturnya. Fadeli berharap aparat di kecamatan harus banyak melakukan langkah-langkah terobosan. Karena tanpa terobosan, prestasi dan melesatnya pembangunan di Lamongan saat ini tidak akan pernah terjadi. “Asal terobosan ini tidak menyalahi aturan yang ada, “ ujar dia. Selain pemahaman mengenai tupoksi, aparat kecamatan tersebut akan menerima sejumlah materi dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan. Diantaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kinerja aparat kecamatan, penmegakan Perda dan keteretiban umum serta pengenalan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur di kecamatan ini dibuka Sekkab Lamongan Fadeli. Fadeli dalam sambutannya ungkapkan seiring berubahnya kecamatan menjadi SKPD tersendiri, eseloning camat dan sekcam juga akan berubah. Untuk camat naik menjadi III a dan sekcam menjadi III b. Sebelumnya eseloning jabatan camat adalah III b. “Peningkatan eseloning ini harus berimbas pada peningkatan kinerja aparat di kecamatan. Seperti yang selalu dikatakan bapak Bupati, dalam bekerja jangan hanya berpedoman pada tupoksi saja. Kalau hanya ini yang dipegang, akibatnya yang terjadi adalah yang penting pekerjaan selesai. Bagaimana pembangunan bisa tumbuh kalau tanpa inovasi dan kreatifitas, “ kata dia. Padahal, lanjut dia, Pemkab Lamongan saat ini membutuhkan inovasi dan kreatifitas aparaturnya. Fadeli berharap aparat di kecamatan harus banyak melakukan langkah-langkah terobosan. Karena tanpa terobosan, prestasi dan melesatnya pembangunan di Lamongan saat ini tidak akan pernah terjadi. “Asal terobosan ini tidak menyalahi aturan yang ada, “ ujar dia. Selain pemahaman mengenai tupoksi, aparat kecamatan tersebut akan menerima sejumlah materi dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan. Diantaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kinerja aparat kecamatan, penmegakan Perda dan keteretiban umum serta pengenalan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor.
Pastikan Tenaga Kerja Proyek Terlindungi
Tim Pembina Jasa Konstruksi harus pastikan tenaga kerja suatu proyek kegiatan terlindungi dengan asuransi. Baik berupa jaminan kematian, kecelakaan, kesehatan maupun tabungan hari tua. Hal itu dikatakan Edy Rahenyantono, Kepala Bidang Kelembagaan dan Regulasi Usaha Konstruksi Departemen pada Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum.
Edy juga sampaikan sejumlah kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Tim Pembina jasa Konstruksi. Diantaranya mengeluarkan Peraturan Daerah terkait kelayakan fungsi khusus untuk bangunan gedung. “Ini sesuai dengan amanat UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa untuk bangunan gedung harus memenuhi ketentuan layak fungsi. Dan ini hendaknya dimulai dari bangunan publik dulu, “ katanya kemarin saat memberikan materi Pembinaan Jasa Konstruksi di aula sebuah hotel di Lamongan. Selain itu, Tim Pembina Jasa Konstruksi juga harus intensifkan pengawasan proyek konstruksi dengan melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dia berharap dalam inspeksi mendadak tersebut selain mengecek laporan kemajuan pekerjaan, juga harus cek pelaksanaan konstruksi apakah sudah memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, Wakil Bupati Tsalits Fahami saat buka kegiatan yang mengundang sekitar 300 orang tersebut mengharapkan komitmen bersama semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan mutu konstruksi. Menurut dia, jika kualitas konstruksi tinggi, bukan hanya akan membuat konstruksi bertahan lama tapi juga bisa menghemat anggaran. “Tanpa ada komitmen bersama, berapapun anggaran yang dikucurkan tidak akan berimplikasi pada peningkatan kualitas konstruksi. Karena itu saya berharap komitmen semua pihak dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi, “ tandas dia.
Edy juga sampaikan sejumlah kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Tim Pembina jasa Konstruksi. Diantaranya mengeluarkan Peraturan Daerah terkait kelayakan fungsi khusus untuk bangunan gedung. “Ini sesuai dengan amanat UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa untuk bangunan gedung harus memenuhi ketentuan layak fungsi. Dan ini hendaknya dimulai dari bangunan publik dulu, “ katanya kemarin saat memberikan materi Pembinaan Jasa Konstruksi di aula sebuah hotel di Lamongan. Selain itu, Tim Pembina Jasa Konstruksi juga harus intensifkan pengawasan proyek konstruksi dengan melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dia berharap dalam inspeksi mendadak tersebut selain mengecek laporan kemajuan pekerjaan, juga harus cek pelaksanaan konstruksi apakah sudah memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, Wakil Bupati Tsalits Fahami saat buka kegiatan yang mengundang sekitar 300 orang tersebut mengharapkan komitmen bersama semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan mutu konstruksi. Menurut dia, jika kualitas konstruksi tinggi, bukan hanya akan membuat konstruksi bertahan lama tapi juga bisa menghemat anggaran. “Tanpa ada komitmen bersama, berapapun anggaran yang dikucurkan tidak akan berimplikasi pada peningkatan kualitas konstruksi. Karena itu saya berharap komitmen semua pihak dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi, “ tandas dia.
Rp 51 Juta, Bonus Medali Porprov
Total sejumlah Rp 51 juta adalah bonus uang yang diterima atlit Lamongan peraih medali pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Jatim di Malang Raya. Nominal tersebut termasuk bonus khusus Rp 5 juta untuk tiap keeping emas yang diberikan Bupati Masfuk. Sementara KONI berikan Rp 3 juta untuk emas, Rp 2 juta untuk perak dan Rp 1 juta untuk peraih perunggu. Berlangsung di Pendopo Lokatantra Lamongan, Kamis (15/10), upacara penyerahan medali tersebut dihadiri semua 39 atlet peraih medali, pelatih, Wabup Tsalits Fahami dan Ketua Umum KONI Supardi. Sejumlah 39 atlit tersebut termasuk peraih medali dalam nomor beregu seperti panahan yang meraih perak dan drum band yang berhasil raih perunggu.
Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Suharto dalam laporannya sampaikan kontingen yang dikirimnya telah berhasi penuhi target medali, yakni lima medali emas. Secara keseluruhan, kontingen Lamongan sukses raih lima medali emas, empat perak dan tiga perunggu dan berada di posisi 13 dari 38 kabupaten/kota. “Ini adalah lonpatan prestasi luar biasa setelah pada Porprov I hanya mampu raih 1 perak dan 1 perunggu dan berada di posisi 32, “ ujar dia.
Diuraikannya, untuk cabor gulat berhasil raih dua emas, dua perak dan dua perunggu. Untuk emas diraih atas nama Nurhayati dikelas 58 kilogram putri dan Alit Yuniar di kelas 45 kilogram putri. Kemudian cabor panahan sukses persembahkan satu emas dan satu perak. Medali emas panahan dipersembahkan oleh Rahmat Panji di nomor FITA ronde 40 meter secara heroik. Karena dia meraih medali emasnya dalam kondisi sakit demam berdarah.
Selanjutnya cabor ketiga pengumpul medali untuk Lamongan adalah panjat tebing yang persembahkan dua emas dan satu medali perak. Kesemua medali tersebut dipersembahkan oleh satu nama, yakni Nanda Dea Cahyaningtyas. Dua emasnya didapat dari kelas Lead dan Speed. Sementara perak didapat dari kelas Boulder. Sementara cabor drum band raih perunggu di nomor Lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris-berbaris (LKKB).
“Ternyata Lamongan mampu raih prestasi hebat. Prestasi ini sungguh luar biasa, “ kata Bupati Masfuk dalam sambutannya. “Padahal prestasi yang diraih ini diraih dengan fasilitas terbatas, saat Lamongan belum memiliki sebuah gelanggang olahraga (sport center). Kalau nanti sudah punya past ibis aberprestasi lebih baik lagi. Kedepan saya berharap KONI untuk lengkapi fasilitas yang kurang demi prestasi yang lebih baik lagi, “ tambahnya.
Dia juga minta mulai dari usai Porprov II ini untuk segera tetapkan target medali pada Porprov selanjutnya. Sehingga pembinaan dapat segera dilakukan. “Hari ini kita membuktikan bahwa dengan seleksi atlit yang baik (professional), tanpa KKN, prestasi bisa diraih. Denga konsep professional ini pulalah sehingga kini hampir semua sektor di Lamongan bisa bangkit, “ ucapnya.
Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Suharto dalam laporannya sampaikan kontingen yang dikirimnya telah berhasi penuhi target medali, yakni lima medali emas. Secara keseluruhan, kontingen Lamongan sukses raih lima medali emas, empat perak dan tiga perunggu dan berada di posisi 13 dari 38 kabupaten/kota. “Ini adalah lonpatan prestasi luar biasa setelah pada Porprov I hanya mampu raih 1 perak dan 1 perunggu dan berada di posisi 32, “ ujar dia.
Diuraikannya, untuk cabor gulat berhasil raih dua emas, dua perak dan dua perunggu. Untuk emas diraih atas nama Nurhayati dikelas 58 kilogram putri dan Alit Yuniar di kelas 45 kilogram putri. Kemudian cabor panahan sukses persembahkan satu emas dan satu perak. Medali emas panahan dipersembahkan oleh Rahmat Panji di nomor FITA ronde 40 meter secara heroik. Karena dia meraih medali emasnya dalam kondisi sakit demam berdarah.
Selanjutnya cabor ketiga pengumpul medali untuk Lamongan adalah panjat tebing yang persembahkan dua emas dan satu medali perak. Kesemua medali tersebut dipersembahkan oleh satu nama, yakni Nanda Dea Cahyaningtyas. Dua emasnya didapat dari kelas Lead dan Speed. Sementara perak didapat dari kelas Boulder. Sementara cabor drum band raih perunggu di nomor Lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris-berbaris (LKKB).
“Ternyata Lamongan mampu raih prestasi hebat. Prestasi ini sungguh luar biasa, “ kata Bupati Masfuk dalam sambutannya. “Padahal prestasi yang diraih ini diraih dengan fasilitas terbatas, saat Lamongan belum memiliki sebuah gelanggang olahraga (sport center). Kalau nanti sudah punya past ibis aberprestasi lebih baik lagi. Kedepan saya berharap KONI untuk lengkapi fasilitas yang kurang demi prestasi yang lebih baik lagi, “ tambahnya.
Dia juga minta mulai dari usai Porprov II ini untuk segera tetapkan target medali pada Porprov selanjutnya. Sehingga pembinaan dapat segera dilakukan. “Hari ini kita membuktikan bahwa dengan seleksi atlit yang baik (professional), tanpa KKN, prestasi bisa diraih. Denga konsep professional ini pulalah sehingga kini hampir semua sektor di Lamongan bisa bangkit, “ ucapnya.
Aset Dana Bergulir PNPM Naik 52 Persen
Salah satu aset Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang digulirkan di Kabupaten Lamongan adalah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan atau SPP. Sampai dengan September 2009, asetnya telah mencapai Rp 11.379.099.929. atau naik 52,33 persen dari modal awal yang sebesar Rp 7.736.808.400.
Data itu terungkap saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan DPRD Lamongan terkait PNPM-MP di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (17/11). Menurut fasilitator PNPM-MP tingkat kabupaten Untung Siswandi, dari sejumlah aset tersebut terdapat enam kecamatan yang memiliki aset diatas Rp 1 miliar. Yakni Kecamatan Sambeng, Modo, Kalitengah, Sekaran, Laren dan Brondong. Dana itu sendiri diserap oleh 167 kelompok UEP dan 499 kelompok SPP.
Semiloka yang dibuka Bupati Lamongan Masfuk itu selain mengundang SKPD, Camat dan Komisi D DPRD, juga mengundang sejumlah 53 konsultan dan fasilitator program tingkat kecamatan. Ketua DPRD Makin Abbas, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli juga terlihat hadir dalam pembukaan tersebut.
Masfuk dalam sambutannya ungkapkan bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari PNPM-MP. Namun juga pertumbuhan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa segera mandiri. Karena itu, lanjut masfuk, lewat PNPM-MP tersebut kebutuhan dasar masyarakat dibenahi lewat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama pastisipasi masyarakat.
Di kesempatan itu Masfuk juga berharap agar semua kegiatan PNPM-MP bisa diselesaikan paling akhir pada bulan Desember nanti. “Fasilitator kecamatan harus merespons (harapan saya) ini. Karena kepada para camat saya sudah instruksikan untuk kerja keras demi terpenuhi target penyelesaian kegiatan PNPM-MP Desember nanti. Demikian pula pada anggota DPRD saya minta batuannya untuk melakuka pengawasan. Namun meski harus melakukan percepatan penyelesaian, saya minta kualitas harus tetap dijaga baik, “ ujar dia.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga 2009 tercatat sebesar Rp 58,250 miliar. Nilai tersebut termasuk sejumlah Rp 7,850 miliar yang bersumber dari dana APBD.
Sementara di tahun anggaran 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar Rp 33,6 miliar yang dialokasikan di 25 kecamatan. Dengan 288 kegiatan pembangunan sarana fisik. Dari total alokasi tersebut, Rp 27,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD.
Data itu terungkap saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan DPRD Lamongan terkait PNPM-MP di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (17/11). Menurut fasilitator PNPM-MP tingkat kabupaten Untung Siswandi, dari sejumlah aset tersebut terdapat enam kecamatan yang memiliki aset diatas Rp 1 miliar. Yakni Kecamatan Sambeng, Modo, Kalitengah, Sekaran, Laren dan Brondong. Dana itu sendiri diserap oleh 167 kelompok UEP dan 499 kelompok SPP.
Semiloka yang dibuka Bupati Lamongan Masfuk itu selain mengundang SKPD, Camat dan Komisi D DPRD, juga mengundang sejumlah 53 konsultan dan fasilitator program tingkat kecamatan. Ketua DPRD Makin Abbas, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli juga terlihat hadir dalam pembukaan tersebut.
Masfuk dalam sambutannya ungkapkan bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari PNPM-MP. Namun juga pertumbuhan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa segera mandiri. Karena itu, lanjut masfuk, lewat PNPM-MP tersebut kebutuhan dasar masyarakat dibenahi lewat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama pastisipasi masyarakat.
Di kesempatan itu Masfuk juga berharap agar semua kegiatan PNPM-MP bisa diselesaikan paling akhir pada bulan Desember nanti. “Fasilitator kecamatan harus merespons (harapan saya) ini. Karena kepada para camat saya sudah instruksikan untuk kerja keras demi terpenuhi target penyelesaian kegiatan PNPM-MP Desember nanti. Demikian pula pada anggota DPRD saya minta batuannya untuk melakuka pengawasan. Namun meski harus melakukan percepatan penyelesaian, saya minta kualitas harus tetap dijaga baik, “ ujar dia.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga 2009 tercatat sebesar Rp 58,250 miliar. Nilai tersebut termasuk sejumlah Rp 7,850 miliar yang bersumber dari dana APBD.
Sementara di tahun anggaran 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar Rp 33,6 miliar yang dialokasikan di 25 kecamatan. Dengan 288 kegiatan pembangunan sarana fisik. Dari total alokasi tersebut, Rp 27,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD.
Selasa, 17 November 2009
2010, Ngurus KTP Di Lamongan Digratiskan
Tahun depan, Pemkab Lamongan berencana untuk menerapkan Program Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis. Rencana itu disampaikan Bupati Lamongan Masfuk saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (16/11).
“Program KTP gratis ini adalah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Masfuk di hadapan anggota DPRD Lamongan kemarin. Dilanjutkannnya dengan adanya Program KTP gratis tersebut berarti juga akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
Diuraikannya, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527 atau mengalami penurunan sebesar Rp 99.895.275.735 dibanding target tahun 2009 yang sebesar Rp 981.702.225.262 (turun 10,18 persen). PAD sebagai salah satu komponen pendapatan juga turun 15,45 persen. Yakni dari target 2009 sebesar Rp 111.254.225.595 turun menjadi Rp 94.066.054.977 pada RAPBD 2010.
“Untuk retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil diperkirakan mencapai target sebesar Rp 639.190.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 48,10 persen dari rencana tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penurunan target untuk beaya cetak KTP yang pada 2010 mendatang akan digratiskan, “ terang dia.
Dalam pengantarnya, masfuk juga sampaikan penyusunan RAPBD 2010 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu menurutnya, karena RAPBD 2010 disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. “Disamping melanjutkan prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pada 2010 nanti kita akan menghadapi event besar yakni pemilihan kepala daerah, “ ujar dia.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527. Sementara volume belanja pada RAPBD tersebut dialokasikan sebesar Rp 897.674.051.520. Sehingga pembiayaan daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 15.867.101.993.
Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi akan diambilkan dari pembiayaan dan pengeluaran yang telah dialokasikan sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp 15.871.128.400. sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4.026.407.
“Program KTP gratis ini adalah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Masfuk di hadapan anggota DPRD Lamongan kemarin. Dilanjutkannnya dengan adanya Program KTP gratis tersebut berarti juga akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
Diuraikannya, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527 atau mengalami penurunan sebesar Rp 99.895.275.735 dibanding target tahun 2009 yang sebesar Rp 981.702.225.262 (turun 10,18 persen). PAD sebagai salah satu komponen pendapatan juga turun 15,45 persen. Yakni dari target 2009 sebesar Rp 111.254.225.595 turun menjadi Rp 94.066.054.977 pada RAPBD 2010.
“Untuk retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil diperkirakan mencapai target sebesar Rp 639.190.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 48,10 persen dari rencana tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penurunan target untuk beaya cetak KTP yang pada 2010 mendatang akan digratiskan, “ terang dia.
Dalam pengantarnya, masfuk juga sampaikan penyusunan RAPBD 2010 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu menurutnya, karena RAPBD 2010 disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. “Disamping melanjutkan prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pada 2010 nanti kita akan menghadapi event besar yakni pemilihan kepala daerah, “ ujar dia.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527. Sementara volume belanja pada RAPBD tersebut dialokasikan sebesar Rp 897.674.051.520. Sehingga pembiayaan daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 15.867.101.993.
Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi akan diambilkan dari pembiayaan dan pengeluaran yang telah dialokasikan sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp 15.871.128.400. sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4.026.407.
Target Surat Balasan Terlampaui
Sampai dengan Jum’at pagi (13/11), panitia rekrutmen CPNS Kabupaten Lamongan tinggal menyisakan sejumlah 738 surat balasan yang belum dikirim. Sejumlah surat yang belum dikirimkan tersebut diperkirakan sudah akan selesai pada hari itu juga. Ini berarti target untuk menyelesaikan sebelum tanggal 19 November sudah terlampaui. Total ada sejumlah 15.317 surat balasan yang harus dikirimkan. Termasuk 540 diantaranya yang dikirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan. Pagi itu di ruang panitia pengadaan CPN Kabupaten Lamongan yang berada di Ruang Sabha Nirbawa Kantor Pemkab setempat tidak seramai biasanya. Panitia sudah bisa sedikit bersantai karena tanggung jawab memverikasi berkas lamaran sudah selesai. Sementara surat balasan yang harus dikirimkan juga sudah hampir rampung. Hanya ada belasan petugas panitia yang terlihat pagi itu. Sebelumnya, ruang tersebut selalu dipenuhi panitia yang sibuk memverifikasi berkas lamaran dan memastikan semua pelamar menerima surat balasan. Baik yang lolos verifikasi administrasi maupun tidak. Semua pegawai di Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang sejumlah 54 orang terhitung sejak dibukanya CPNS jalur umum pada 30 Oktober lalu sudah mulai melaksanakan tugas kepanitian pengadaan. Tak terkecuali pegawai perempuan. Karena besarnya tuntutan pekerjaan, tidak ada pembagian shift dalam tugas kepanitian tersebut. “Jika menggunakan sistem shift atau gentian, pasti tidak akan ngaputi (jawa : mungkin) menyelesaikan semua pekerjaan, “ kata Sumartin, salah seorang panitia rekrutmen CPNS 2009 Lamongan. Meski tanpa sistem shift, pekerjaan itu tetap harus dilembur setiap harinya. Untuk pegawai perempuan pekerjaan dimulai pukul 7 pagi, istirahat pukul 17.00 dan kembali lagi pada selepas Isya’ hingga jam 8 malam. Sementara untuk pegawai laki-laki bahkan bekerja hingga pukul 4 dini hari setiap harinya. “Alhamdulillah, suami cukup mengerti dengan kesibukan kami saat ini yang harus lembur kerja setiap hari. Tinggal pintar-pintar bagi waktu saja untuk keluarga, “ ujar Sri Lestari, seorang panitia lainnya. Menurut dia, untuk menghilangkan stress pekerjaan, sesama panitia sering bercanda. “Yang penting jangan sampai terlalu tegang dengan pekerjaan, rileks saja. Mungkin ini yang menyebabkan sampai dengan hari ini tidak ada satupun panitia yang jatuh sakit, “ ungkapnya. Sementara untuk menjaga keamanan ruang kepanitian, setiap hari setidaknya ada dua orang panitia yang berjaga dan tidur di ruang kepanitiaan. Selain itu, dari Satpol PP juga menyiagakan dua orang petugasnya di depan ruangan. Agenda panitia selanjutnya adalah menyiapkan pengumuman lokasi ujian pada 19 November dan ujian pada 21 November.
540 Pelamar CPNS Dipastikan Gagal
Sejumlah 540 surat lamaran tes CPNS di Kabupaten Lamongan dikirim melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan. Dengan demikian dipastikan 540 pelamar ini tidak bisa mengikuti proses rekrutmen CPNS selanjutnya. Seperti disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji, sesuai ketentuan yang diumumkan sebelumnya, pelamar rekrutmen CPNS di Lamongan tidak membatasi asal daerah calon peserta. Namun demikian, surat lamaran yang dikirimkan wajib melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Lamongan. “Mungkin yang mengirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan ini karena kurang teliti saat melihat ketentuan rekrutmen. Padahal untuk syarat harus dikirim melalui Kantor Pos di wilayah ini sudah kami cetak dengan huruf capital dan di block. Sehingga sesuai dengan ketentuan itu, 540 pelamar ini gagal untuk masuk proses verifikasi kelengkapan administrasinya. Ini juga berarti mereka tidak bisa ikut tes pada 21 November mendatang, “ terang dia. Namun Turdji menambahkan, meski dari awal sudah dinyatakan gagal, panitia rekrutmen tetap akan mengirimkan surat balasan perihal gagalnya tersebut. “Ini bagian dari tangung jawab panitia untuk memberikan kepastian pada setiap peserta. Baik yang dinyatakan bisa ikut tes maupun yang dinyatakan gagal ikut tes. Dalam surat balasan untuk yang gagal ikut tes tersebut juga dicantumkan alasannya, “ ujar dia. “Sampai sekarang (Kamis siang) panitia sudah mengirimkan sejumlah 8.855 surat balasan, “ imbuhnya. Dengan adanya 540 calon peserta yang mengirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan ini, berarti total surat lamaran yang masuk ke Lamongan mencapai 15.317 pelamar. Sementara 14.777 surat lamaran dinyatakan memenuhi ketentuan untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya. Emkab Lamongan tahun ini membuka sejumlah 436 formasi CPNS dari jalur umum. Yakni tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian akan mulai dipasang pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
Hari Pahlawan, Bacakan Pesan Dr SoeTomo
Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan di Lamongan diwarnai dengan pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pada upacara yang dilangsungkan di Alun-alun Kota Lamongan tersebut (10/11) pesan yang dibacakan adalah dari Dr Soetomo, pendiri Budi Oetomo.
Ada dua kalimat yang dibacakan dalam pesan itu. Yakni bekerjalah terus menerus untuk kemajuan pergerakan. Dikatakan dalam pesan itu pergerakan bangsa masih harus berkembang, harus bersemi dan harus selalu maju. Karena itu bekerjalah lebih giat dan kuat guna kemajuan perjuangan hingga tercapai.
Pesan kedua dr Soetomo adalah agar segala perselisihan dipandang sebagai perselisihan individu dan tidak dihembuskan menjadi besar dan dikorek-korek pula. Dari pada membuang-buang waktu dan kekuatan, tenaga dan bercakar-cakar, lebih utama digunakan untuk pekerjaan membanguan bersama untuk rakyat.
Sejumlah anggota Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Lamongan dan janda pahlawan diundang khusus menghadiri upacara tersebut. Sementara bertindak sebagai unspektur upacara adalah Bupati Lamongan Masfuk.
Saat membacakan sambutan Menteri Sosial RI Salim Assegaf Al-Jufri, Masfuk sampaikan tantangan dan permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tidaklah ringan dan menjadi tangung jawab bersama untuk diatasi. Seperti masalah bencana alam gempa bumi dan masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.
“Berbagai permasalah yang mendera bangsa tersebut, hendaknya kita sikapi sebagai suatu ujian untuk menjadikan bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar yang tangguh dan mandiri, bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi para birokrat berilah pelayanan terbaik, cepat dan mudah bagi masyarakat, serta tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, “ kata dia.
Ada dua kalimat yang dibacakan dalam pesan itu. Yakni bekerjalah terus menerus untuk kemajuan pergerakan. Dikatakan dalam pesan itu pergerakan bangsa masih harus berkembang, harus bersemi dan harus selalu maju. Karena itu bekerjalah lebih giat dan kuat guna kemajuan perjuangan hingga tercapai.
Pesan kedua dr Soetomo adalah agar segala perselisihan dipandang sebagai perselisihan individu dan tidak dihembuskan menjadi besar dan dikorek-korek pula. Dari pada membuang-buang waktu dan kekuatan, tenaga dan bercakar-cakar, lebih utama digunakan untuk pekerjaan membanguan bersama untuk rakyat.
Sejumlah anggota Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Lamongan dan janda pahlawan diundang khusus menghadiri upacara tersebut. Sementara bertindak sebagai unspektur upacara adalah Bupati Lamongan Masfuk.
Saat membacakan sambutan Menteri Sosial RI Salim Assegaf Al-Jufri, Masfuk sampaikan tantangan dan permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tidaklah ringan dan menjadi tangung jawab bersama untuk diatasi. Seperti masalah bencana alam gempa bumi dan masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.
“Berbagai permasalah yang mendera bangsa tersebut, hendaknya kita sikapi sebagai suatu ujian untuk menjadikan bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar yang tangguh dan mandiri, bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi para birokrat berilah pelayanan terbaik, cepat dan mudah bagi masyarakat, serta tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, “ kata dia.
Surat Balasan CPNS Mulai Dikirimkan
Peminat CPNS di Kabupaten Lamongan kembali membludak. Sampai dengan penutupan pendaftaran pada Senin (9/11) malam lalu, total tercatat ada 14.777 surat aplikasi lamaran yang masuk. Panitia penerimaan juga sudah mulai kirimkan surat balasan pada calon peserta tes. Sampai dengan kemarin (Senin) panitia sudah kirimkan 4.284 surat balasan.
Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji saat dikonfirmasi sampaikan panitia masih terus bekerja keras untuk teliti semua berkas aplikasi yang masuk. Di saat yang sama, lanjutnya, panitia juga bekerja keras untuk kirimkan surat balasan.
“Setidaknya sebelum tanggal 19 November mendatang semua surat balasan bagi yang memenuhi syarat administrasi harus sudah terkirim. Karena pada tanggal tersebut panitia sudah memasang papan pengumuman lokasi ujian. Untuk Tenaga Teknis lokasi pengumumannya di BKD, Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Tenaga Guru di Dinas Pendidikan. Termasuk bagi aplikasinya yang tidak memenuhi syarat juga akan kami kirimi surat balasan, “ terang dia.
Turdji juga sampaikan tes penerimaan CPNS tahun ini nampaknya juga akan membutuhkan ruang ujian yang cukup banyak. Karena nantinya satu ruangan hanya akan diisi sejumlah 20 peserta ujian. Sehingga setidaknya akan dibutuhkan sekitar 600 ruangan ujian. “Panitia juga sudah mulai menghubungi lembaga pendidikan yang ada untuk menggunakan ruang kelasnya sebagai tempat ujian, “ ungkap dia.
Dari total 14.777 aplikasi lamaran CPNS yang masuk itu, terbanyak lamaran adalah untuk tenaga guru yakni sejumlah 7.053 aplikasi. Kemudian tenaga teknis sebanyak 5.264 aplikasi dan tenaga kesehatan sebanyak 2.460.
Sementara pendaftaran CPNS dari jalur umum yang dibuka tahun ini sejumlah 436 formasi. Dengan rincian tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji saat dikonfirmasi sampaikan panitia masih terus bekerja keras untuk teliti semua berkas aplikasi yang masuk. Di saat yang sama, lanjutnya, panitia juga bekerja keras untuk kirimkan surat balasan.
“Setidaknya sebelum tanggal 19 November mendatang semua surat balasan bagi yang memenuhi syarat administrasi harus sudah terkirim. Karena pada tanggal tersebut panitia sudah memasang papan pengumuman lokasi ujian. Untuk Tenaga Teknis lokasi pengumumannya di BKD, Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Tenaga Guru di Dinas Pendidikan. Termasuk bagi aplikasinya yang tidak memenuhi syarat juga akan kami kirimi surat balasan, “ terang dia.
Turdji juga sampaikan tes penerimaan CPNS tahun ini nampaknya juga akan membutuhkan ruang ujian yang cukup banyak. Karena nantinya satu ruangan hanya akan diisi sejumlah 20 peserta ujian. Sehingga setidaknya akan dibutuhkan sekitar 600 ruangan ujian. “Panitia juga sudah mulai menghubungi lembaga pendidikan yang ada untuk menggunakan ruang kelasnya sebagai tempat ujian, “ ungkap dia.
Dari total 14.777 aplikasi lamaran CPNS yang masuk itu, terbanyak lamaran adalah untuk tenaga guru yakni sejumlah 7.053 aplikasi. Kemudian tenaga teknis sebanyak 5.264 aplikasi dan tenaga kesehatan sebanyak 2.460.
Sementara pendaftaran CPNS dari jalur umum yang dibuka tahun ini sejumlah 436 formasi. Dengan rincian tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
480 Guru Lulus Sertifikasi Jalur PPG
Sejumlah 21 orang guru yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Profesi Guru (PPG) dinyatakan diskualifikasi atau gagal lolos sertifikasi. Sementara 480 orang lainnya dinyatakan lulus sertifikasi lewat jalur PPG yang dilaksanakan selama sepuluh hari di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Lamongan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, tahun 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sertifikasi guru sejumlah 1.554 orang. Dari jumlah tersebut, setelah melalui proses penilaian portofolio, 1.053 orang guru dinyatakan lulus. Atau portofolionya memenuhi skor minimal yang ditetapkan. “Sementara bagi yang portofolionya dinyatakan tidak lulus diharuskan mengikuti dan lulus ujian PPG, “ terangnya.
Ditambahkannya, dari sejumlah 21 guru yang dinyatakan tidak lulus tersebut bukan berarti sudah tertutup kemungkinan bagi mereka untuk lolos sertifikasi. “Dari 21 guru tersebut, sejumlah orang gagal lulus karena sakit. Sementara lainnya ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Mereka yang sakit inilah yang masih diperkenankan untuk mengikuti PPG tahun depan, “ kata dia.
Dijelaskannya, penyelenggaraan PPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis diperlukan untuk mengungkap kompetensi professional dan pedagogic guru. Sementara untuk ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bag guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, tahun 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sertifikasi guru sejumlah 1.554 orang. Dari jumlah tersebut, setelah melalui proses penilaian portofolio, 1.053 orang guru dinyatakan lulus. Atau portofolionya memenuhi skor minimal yang ditetapkan. “Sementara bagi yang portofolionya dinyatakan tidak lulus diharuskan mengikuti dan lulus ujian PPG, “ terangnya.
Ditambahkannya, dari sejumlah 21 guru yang dinyatakan tidak lulus tersebut bukan berarti sudah tertutup kemungkinan bagi mereka untuk lolos sertifikasi. “Dari 21 guru tersebut, sejumlah orang gagal lulus karena sakit. Sementara lainnya ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Mereka yang sakit inilah yang masih diperkenankan untuk mengikuti PPG tahun depan, “ kata dia.
Dijelaskannya, penyelenggaraan PPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis diperlukan untuk mengungkap kompetensi professional dan pedagogic guru. Sementara untuk ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bag guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK.
Senin, 09 November 2009
Dua Daerah Studi Pelabuhan Lamongan
Dua daerah sekaligus kemarin (6/11) kunjungi Kabupaten Lamongan untuk melakukan studi terkait pembangunan pelabuhan. Kedua daerah itu adalah Kabupaten Kendal dan Bekasi. Rombongan tersebut diterima Bupati Lamongan Masfuk bersama Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli di Ruang Sasana Nayaka kompleks kantor Pemkab setempat.
Kabupaten Kendal dipimpin langsung oleh bupatinya Siti Nurmarkesi. Sementara kunjungan DPRD Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua DPRD Bekasi Mustakim. Menurut Mustakim, Kabupaten Bekasi saat ini sedang mengumpulkan bahan untuk pembuatan Perda terkait pembangunan pelabuhan. “Kami berharap mendapat sejumlah masukan dari Kabupaten Lamongan, “ ujar dia.
Sementara Kabupaten Kendal seperti disampaikan Siti Nurmarkesi, sudah sejak lama memiliki embrio pembangunan pelabuhan. Dia menggunakan istilah embrio karena rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kendal sudah ada sejak bupati terdahulu, yakni sejak tahun 2003. “Sampai saat ini embrio pelabuhan di Kendal belum bisa dioperasionalkan. Sementara Kabupaten Lamongan kini sudah memiliki sejumlah pelabuhan, “ kata dia.
Dilanjutkannya, Kabupaten Kendal memiliki potensi pada industri kecil batik dan pakaian bordir. Pemkab Kendal mewajibkan pada para pegawainya yang berjumlah sekitar 12.500 orang untuk memakai pakaian bordir pada setiap hari Jum’at. Dengan kebijakan kewajiban tersebut, omzet pengusaha border meningkat pesat
Dengan kalimat bercanda, Siti Nurmarkesi juga mengungkapkan bahwa sepanjang jalan di Kendal kini dikuasi Lamongan. “Itu karena semua warung yang ada di sepanjang jalan itu adalah kalau tidak Pecel Lamongan ya Soto Lamongan, “ ujar dia dengan nada bercanda.
Masfuk sendiri di Kabupaten Lamongan kini sedang dibangun tiga pelabuhan besar. Sementara satu shore base yakni Lmaongan Integrated Shorebase (LIS) sudah operasional. Ketiga pelabuhan yang akan segera rampung pengerjaannya itu adalah pelabuhan Rakyat Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong dan ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan.
Pelabuhan Sedayulawas yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 22,98 miliar tersebut dipersiapkan menjadi pelabuhan khusus kapal niaga (barang) antar pulau. Kemudian peningkatan status Pelabuhan Nusantara Brondong menjadi Pelabuhan Samudera tahun ini ditargetkan sudah menyelesaikan pembangunan dermaga dengan anggaran sebesar Rp 29,426 miliar. Sementara ASDP yang dibangun sejak tahun 2005, pada tahun 2010 mendatang ditargetkanm sudah operasional. Total anggaran pembangunan ASDP yang merupakan sharing APBN APBD Pemprov Jatim dan APBD Lamongan ini sudah menelan anggaran Rp 170 miliar.
Kabupaten Kendal dipimpin langsung oleh bupatinya Siti Nurmarkesi. Sementara kunjungan DPRD Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua DPRD Bekasi Mustakim. Menurut Mustakim, Kabupaten Bekasi saat ini sedang mengumpulkan bahan untuk pembuatan Perda terkait pembangunan pelabuhan. “Kami berharap mendapat sejumlah masukan dari Kabupaten Lamongan, “ ujar dia.
Sementara Kabupaten Kendal seperti disampaikan Siti Nurmarkesi, sudah sejak lama memiliki embrio pembangunan pelabuhan. Dia menggunakan istilah embrio karena rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kendal sudah ada sejak bupati terdahulu, yakni sejak tahun 2003. “Sampai saat ini embrio pelabuhan di Kendal belum bisa dioperasionalkan. Sementara Kabupaten Lamongan kini sudah memiliki sejumlah pelabuhan, “ kata dia.
Dilanjutkannya, Kabupaten Kendal memiliki potensi pada industri kecil batik dan pakaian bordir. Pemkab Kendal mewajibkan pada para pegawainya yang berjumlah sekitar 12.500 orang untuk memakai pakaian bordir pada setiap hari Jum’at. Dengan kebijakan kewajiban tersebut, omzet pengusaha border meningkat pesat
Dengan kalimat bercanda, Siti Nurmarkesi juga mengungkapkan bahwa sepanjang jalan di Kendal kini dikuasi Lamongan. “Itu karena semua warung yang ada di sepanjang jalan itu adalah kalau tidak Pecel Lamongan ya Soto Lamongan, “ ujar dia dengan nada bercanda.
Masfuk sendiri di Kabupaten Lamongan kini sedang dibangun tiga pelabuhan besar. Sementara satu shore base yakni Lmaongan Integrated Shorebase (LIS) sudah operasional. Ketiga pelabuhan yang akan segera rampung pengerjaannya itu adalah pelabuhan Rakyat Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong dan ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan.
Pelabuhan Sedayulawas yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 22,98 miliar tersebut dipersiapkan menjadi pelabuhan khusus kapal niaga (barang) antar pulau. Kemudian peningkatan status Pelabuhan Nusantara Brondong menjadi Pelabuhan Samudera tahun ini ditargetkan sudah menyelesaikan pembangunan dermaga dengan anggaran sebesar Rp 29,426 miliar. Sementara ASDP yang dibangun sejak tahun 2005, pada tahun 2010 mendatang ditargetkanm sudah operasional. Total anggaran pembangunan ASDP yang merupakan sharing APBN APBD Pemprov Jatim dan APBD Lamongan ini sudah menelan anggaran Rp 170 miliar.
Kembali Gelar Bursa Kerja
Tahun ini Pemkab Lamongan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kembali gelar Job Market Fair (JMF) atau bursa kerja di GOR setempat (5/11). Sejumlah 4.644 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan disediakan panitia JMF. Bursa Kerja tersebut dibuka oleh Bupati Lamongan Masfuk.
Seperti disampaikan Sekretaris pada Dinsosnakertrans Bambang Legowo dalam laporannya, JMF kali ini diikuti sejumlah 3.874 pelamar. “Jumlah pelamar ini berdasar data pengambilan formulir sampai dengan 4 November lalu, “ ujar dia. Sementara jumlah perusahaan yang berpartisipasi sama dengan tahun lalu, yakni 34 perusahaan. “Perusahaan yang berpartisipasi bukan hanya dari Lamongan saja. Namun juga ada dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan Bojonegoro, “ terangnya.
Sementara dari Lamongan tercatat ada Wisata Bahari Lamongan (WBL), Maharazi Zoo and Gua Lamongan (Mazoola) dan Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR). Untuk WBL membuka lima lowongan, yakni diantaranya untuk posisi secretary general manager, supervisor marketing dan staf marketing. Sementara TKBR membuka tiga lowongan, diantaranya untuk posisi marketing manager dan guest relation officer.
Dibanding penyelenggaraan serupa tahun lalu, ada peningkatan jumlah lowongan yang dibuka. Yakni tahun lalu hanya membuka 4.3967 yang diperebutkan oleh 4.455 pelamar. Sementara tahun ini, dari 4.644 lowongan pekerjaan diikuti sementara oleh 3.874 pelamar.
Berdasar kualifikasi pendidikan, lowongan pada JMF kali ini didominasi kualifikasi SD/SMP yakni sejumlah 3.328 lowongam. Sementara kualifikasi S1/D3 dibuka 167 lowongan, SMA ada 401 lowongan dan bisa baca tulis dibuka 748 lowongan.
Sementara Bupati Lamongan Masfuk dalam sambutannya sampaikan JMF yang digelar tersebut untuk memudahkan bagi para pencari kerja. Demikian pula bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja baru, kata dia, juga akan dimudahkan dengan adanya JMF.
”Bagi para pencari kerja supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dituju. Hal ini penting dilakukan jika memang ingin merubah nasib, ” ujarnya dalam bursa kerja yang juga diikuti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut..
Seperti disampaikan Sekretaris pada Dinsosnakertrans Bambang Legowo dalam laporannya, JMF kali ini diikuti sejumlah 3.874 pelamar. “Jumlah pelamar ini berdasar data pengambilan formulir sampai dengan 4 November lalu, “ ujar dia. Sementara jumlah perusahaan yang berpartisipasi sama dengan tahun lalu, yakni 34 perusahaan. “Perusahaan yang berpartisipasi bukan hanya dari Lamongan saja. Namun juga ada dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan Bojonegoro, “ terangnya.
Sementara dari Lamongan tercatat ada Wisata Bahari Lamongan (WBL), Maharazi Zoo and Gua Lamongan (Mazoola) dan Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR). Untuk WBL membuka lima lowongan, yakni diantaranya untuk posisi secretary general manager, supervisor marketing dan staf marketing. Sementara TKBR membuka tiga lowongan, diantaranya untuk posisi marketing manager dan guest relation officer.
Dibanding penyelenggaraan serupa tahun lalu, ada peningkatan jumlah lowongan yang dibuka. Yakni tahun lalu hanya membuka 4.3967 yang diperebutkan oleh 4.455 pelamar. Sementara tahun ini, dari 4.644 lowongan pekerjaan diikuti sementara oleh 3.874 pelamar.
Berdasar kualifikasi pendidikan, lowongan pada JMF kali ini didominasi kualifikasi SD/SMP yakni sejumlah 3.328 lowongam. Sementara kualifikasi S1/D3 dibuka 167 lowongan, SMA ada 401 lowongan dan bisa baca tulis dibuka 748 lowongan.
Sementara Bupati Lamongan Masfuk dalam sambutannya sampaikan JMF yang digelar tersebut untuk memudahkan bagi para pencari kerja. Demikian pula bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja baru, kata dia, juga akan dimudahkan dengan adanya JMF.
”Bagi para pencari kerja supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dituju. Hal ini penting dilakukan jika memang ingin merubah nasib, ” ujarnya dalam bursa kerja yang juga diikuti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut..
Masa Kritis, Remaja Perlu Pembinaan
Masa remaja merupakan masa kritis yang dilalui individu sebelum mencapai kematangan pribadinya. Masa kritis ini terutama terjadi saat remaja berada di masa SLTP hingga awal masa perkuliahan, atau awal usia 20-an. Karena itu dimasa ini remaja sangat memerlukan pola didik dan pola asuh yang benar.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lamongan R Hari Purwanto saat kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Berencana (BKB, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut (BKL) di aula Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) setempat, Rabu (4/11). Pelatihan itu juga menghadirkan Sekkab Lamongan Fadeli yang memberikan tips membina keluarga yang sejahtera.
Dikatakan Hari, pola didik dan pola asuh yang benar sangat menentukan bagaimana remaja melewati masa kritis pendewasaannya. “Lewat kelompok dan kader BKR yang ada diharapkan mampu menularkan pengetahuan pada para orang tua yang memiliki anak remaja bagaimana pola didik dan pola asuh yang benar. Komunikasi yang intens antara orang tua dan anak saat masa kritis akan sangat menentukan pembentukan kepribadian serta pola hubungan orang tua dan anak di masa selanjutnya, “ tutur dia pada sejumlah kader BKR yang hadir.
Ditambahkannya, orang tua juga harus berlaku adil pada anak. Seorang anak, terlebih remaja akan cukup sulit menerima wejangan dari orang tuanya ketika orang tua sendiri jarang di rumah atau jarang membina komunikasi. Menurutnya, melalui BKR, akan ada wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan terkait tumbuh kembang anak remaja.
Sementara Fadeli di kesempatan tersebut sampaikan meski memiliki empat anak, namun semua kelahirannya terencana. Artinya, kata dia, jarak kelahiran anak-anaknya terpaut cukup jauh sehingga memberikan kesempatan pada orang tua untuk bisa merancang masa depan anak-anak dengan lebih baik. Dari keempat anaknya, jarak masing-masing kelahiran memang antara empat hingga lima tahun. Bahkan anak terakhir terpaut delapan tahun dari kakaknya.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lamongan R Hari Purwanto saat kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Berencana (BKB, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut (BKL) di aula Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) setempat, Rabu (4/11). Pelatihan itu juga menghadirkan Sekkab Lamongan Fadeli yang memberikan tips membina keluarga yang sejahtera.
Dikatakan Hari, pola didik dan pola asuh yang benar sangat menentukan bagaimana remaja melewati masa kritis pendewasaannya. “Lewat kelompok dan kader BKR yang ada diharapkan mampu menularkan pengetahuan pada para orang tua yang memiliki anak remaja bagaimana pola didik dan pola asuh yang benar. Komunikasi yang intens antara orang tua dan anak saat masa kritis akan sangat menentukan pembentukan kepribadian serta pola hubungan orang tua dan anak di masa selanjutnya, “ tutur dia pada sejumlah kader BKR yang hadir.
Ditambahkannya, orang tua juga harus berlaku adil pada anak. Seorang anak, terlebih remaja akan cukup sulit menerima wejangan dari orang tuanya ketika orang tua sendiri jarang di rumah atau jarang membina komunikasi. Menurutnya, melalui BKR, akan ada wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan terkait tumbuh kembang anak remaja.
Sementara Fadeli di kesempatan tersebut sampaikan meski memiliki empat anak, namun semua kelahirannya terencana. Artinya, kata dia, jarak kelahiran anak-anaknya terpaut cukup jauh sehingga memberikan kesempatan pada orang tua untuk bisa merancang masa depan anak-anak dengan lebih baik. Dari keempat anaknya, jarak masing-masing kelahiran memang antara empat hingga lima tahun. Bahkan anak terakhir terpaut delapan tahun dari kakaknya.
Rabu, 04 November 2009
RSUD Soegiri Kini Miliki 6 Kamar Operasi
Sebuah Instalasi Bedah Sentral (IBS) kini telah dibangun RSUD dr Soegiri Lamongan. Di IBS yang baru ini, nantinya akan bisa dilakukan enam kegiatan pembedahan maupun operasi sekaligus. Sebelumnya rumah sakit pemerintah ini hanya memiliki tiga kamar operasi. IBS itu saat ini sedang dalam tahap penyelesaian.
Kemarin (3/11) Bupati Lamongan Masfuk ditemani Plt Direktur RSUD dr Soegiri Fida Nuraida melihat kesiapan operasional IBS tersebut. Selain IBS, Masfuk juga melihat fasilitas baru lainnya seperti Instalasi Rehab Medik (IRM) dengan 13 kamar perawatan. IRM itu sendiri nantinya akan menjadi layanan unggulan RSUD dr Soegiri seiring dengan meningkatnyan angka harapan hidup (AHH) Lamongan yang saat ini mencapai 72 tahun.
Selain meningkatnya kesejahteraan, naiknya AHH itu juga akan bermakna meningkatnya keluhan penyakit golongan tua seperti osteoporosis dan linu. “Fasilitas di IRM ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan pasca operasi dan penanganan kelainan medik terkait tumbuh kembang bayi, “ jelas Fida.
Masfuk sendiri cukup terkesan dengan sejumlah fasilitas baru yang kini dimiliki RSUD dr Soegiri. “Sekarang sudah sangat layak untuk memebrikan layanan kepada masyarakat. Saya senang sekali dengan perkembangan ini, “ ujarnya.
Terpisah, Kabag Program RSUD dr Soegiri jelaskan bahwa untuk IBS kini sedang dalam proses peningkatan daya listrik. Karena nantinya instalasi baru ini akan setidaknya membutuhkan 400 KVA. Sementara saat ini daya listrik yang dimiliki sebesar 125 KVA. Dikataknnya, sekarang sedang dilakukan pembangunan instalasi baru yang sanggup suplai hingga 365 KVA. Sehingga nantinya akan tersedia daya hingga 490 KVA.
Dengan tersedianya enam kamar operasi, nantinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Fasilitas tersebut akan melengkapi keberdaan enam dokter spesialias yang dimiliki RSUD dr Soegiri. Yakni dua spesialis THT, dua spesialis bedah umum, 1 spesialis ortopedi dan 2 spesialis kandungan.
Kemarin (3/11) Bupati Lamongan Masfuk ditemani Plt Direktur RSUD dr Soegiri Fida Nuraida melihat kesiapan operasional IBS tersebut. Selain IBS, Masfuk juga melihat fasilitas baru lainnya seperti Instalasi Rehab Medik (IRM) dengan 13 kamar perawatan. IRM itu sendiri nantinya akan menjadi layanan unggulan RSUD dr Soegiri seiring dengan meningkatnyan angka harapan hidup (AHH) Lamongan yang saat ini mencapai 72 tahun.
Selain meningkatnya kesejahteraan, naiknya AHH itu juga akan bermakna meningkatnya keluhan penyakit golongan tua seperti osteoporosis dan linu. “Fasilitas di IRM ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan pasca operasi dan penanganan kelainan medik terkait tumbuh kembang bayi, “ jelas Fida.
Masfuk sendiri cukup terkesan dengan sejumlah fasilitas baru yang kini dimiliki RSUD dr Soegiri. “Sekarang sudah sangat layak untuk memebrikan layanan kepada masyarakat. Saya senang sekali dengan perkembangan ini, “ ujarnya.
Terpisah, Kabag Program RSUD dr Soegiri jelaskan bahwa untuk IBS kini sedang dalam proses peningkatan daya listrik. Karena nantinya instalasi baru ini akan setidaknya membutuhkan 400 KVA. Sementara saat ini daya listrik yang dimiliki sebesar 125 KVA. Dikataknnya, sekarang sedang dilakukan pembangunan instalasi baru yang sanggup suplai hingga 365 KVA. Sehingga nantinya akan tersedia daya hingga 490 KVA.
Dengan tersedianya enam kamar operasi, nantinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Fasilitas tersebut akan melengkapi keberdaan enam dokter spesialias yang dimiliki RSUD dr Soegiri. Yakni dua spesialis THT, dua spesialis bedah umum, 1 spesialis ortopedi dan 2 spesialis kandungan.
Kantor Perijinan Calon UPP Percontohan
Kantor Perijinan Lamongan berpotensi untuk menjadi unit pelayanan publik (UPP) percontohan Jatim tahun 2009. Peluang tersebut semakin besar dengan telah masuknya Kantor Perijinan menjadi salah satu diantara 29 UPP kabupaten/kota/provinsi yang telah memenuhi syarat untuk di evaluasi.
Informasi tersebut disampaikan pimpinan Tim Penilai Jatim I Ketut Arya Winangun saat lakukan penilaian dan kunjungan lapangan di Lamongan, Selasa (3/11). Arya Winangun bersama delapan orang anggota tim penilai diterima Plt Asisten Administrasi di Ruang Sabha Dyaksa Kantor Pemkab setempat. Tim itu sendiri berasal dari sejumlah sektor, mulai dari Pemprov Jatim hingga akademisi yakni Profesor Cahyo Wilindongai dari Universitas Brawijaya Malang dan Cinta Ambaruni dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Surabaya.
Di katakan Winangun, selksi yang dilakukan timnya menggunakan standar penilaian yang sangat tinggi. Berdasar keterangannya, bahkan dari enam UPP Pemprov Jatim yang diusulkan, hanya satu UPP yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Sebelumnya ada 55 UPP yang sudah dievaluasi hingga didapat 29 UPP calon unit pelayanan percontohan. Setelah itu akan ditetapkan 8 UPP terbaik dan 10 UPP dengan penilaian baik. Sementara 8 UPP terbaik akan jalani evaluasi akhir untuk dipilih yang akan menjadi unit pelayanan percontohan Jatim 2009. Selain Lamongan, sebelumnya kami telah lakukan evaluasi di 19 UPP, diantaranya di Magetan, Banyuwangi, Jombang dan Sidoarjo, “ ungkap dia.
Dilanjutkan Winangun ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar satu UPP bisa masuk nominasi. Yakni UPP tersebut harus sudah jadi ikon atau unggulan dan harus sudah miliki standar pelayanan public atau SPP. Kemudian UPP tersebut harus sudah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai criteria.
Sementara Plt Asisten Administrasi Aris Wibawa dalam sambutannya sampaikan Lamongan yang tengah getol-getolnya menarik investor mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan publik. “Peningkatan pelayanan publik ini mendapat apresiasi dan komitmen khusus dari Pemkab Lamongan. Jika pelayanan public ada yang tidak sesuai, investor tentu batal masuk, “ ujarnya.
Seperti disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan berdasar Surat Keputusan Bupati telah ditetapkan sebagai UPP terbaik di Lamongan. Selain itu sejumlah program terobosan telah dilakukan Kantor Perijinan. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. “Artinya pemohon perpanjangan SIUP TDP tidak perlu datang langsung ke Kantor Perijinan, “ terang Aris.
Informasi tersebut disampaikan pimpinan Tim Penilai Jatim I Ketut Arya Winangun saat lakukan penilaian dan kunjungan lapangan di Lamongan, Selasa (3/11). Arya Winangun bersama delapan orang anggota tim penilai diterima Plt Asisten Administrasi di Ruang Sabha Dyaksa Kantor Pemkab setempat. Tim itu sendiri berasal dari sejumlah sektor, mulai dari Pemprov Jatim hingga akademisi yakni Profesor Cahyo Wilindongai dari Universitas Brawijaya Malang dan Cinta Ambaruni dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Surabaya.
Di katakan Winangun, selksi yang dilakukan timnya menggunakan standar penilaian yang sangat tinggi. Berdasar keterangannya, bahkan dari enam UPP Pemprov Jatim yang diusulkan, hanya satu UPP yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Sebelumnya ada 55 UPP yang sudah dievaluasi hingga didapat 29 UPP calon unit pelayanan percontohan. Setelah itu akan ditetapkan 8 UPP terbaik dan 10 UPP dengan penilaian baik. Sementara 8 UPP terbaik akan jalani evaluasi akhir untuk dipilih yang akan menjadi unit pelayanan percontohan Jatim 2009. Selain Lamongan, sebelumnya kami telah lakukan evaluasi di 19 UPP, diantaranya di Magetan, Banyuwangi, Jombang dan Sidoarjo, “ ungkap dia.
Dilanjutkan Winangun ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar satu UPP bisa masuk nominasi. Yakni UPP tersebut harus sudah jadi ikon atau unggulan dan harus sudah miliki standar pelayanan public atau SPP. Kemudian UPP tersebut harus sudah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai criteria.
Sementara Plt Asisten Administrasi Aris Wibawa dalam sambutannya sampaikan Lamongan yang tengah getol-getolnya menarik investor mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan publik. “Peningkatan pelayanan publik ini mendapat apresiasi dan komitmen khusus dari Pemkab Lamongan. Jika pelayanan public ada yang tidak sesuai, investor tentu batal masuk, “ ujarnya.
Seperti disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan berdasar Surat Keputusan Bupati telah ditetapkan sebagai UPP terbaik di Lamongan. Selain itu sejumlah program terobosan telah dilakukan Kantor Perijinan. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. “Artinya pemohon perpanjangan SIUP TDP tidak perlu datang langsung ke Kantor Perijinan, “ terang Aris.
Hari Pertama Diserbu 401 Pelamar
Di hari pertama pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum Pemkab Lmaongan (30/10) tercatat sudah ada sejumlah 401 surat lamaran yang masuk. Data tersebut sebagaimana yang tercatat pada pukul 1 WIB di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala BKD Bambang Kustinono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, jumlah pelamar di hari pertama itu dipastikan masih akan bertambah. Karena dalam sehari akan ada dua kali pengiriman dari Kantor Pos Lamongan, yakni pada siang dan sore hari. “Seperti tahun lalu, berkas lamaran CPNS dikirimkan melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, “ kata dia.
Diterangkannya, surat lamaran yang masuk itu selanjutnya akan diteliti kelengkapan berkasnya. Dari sejumlah 401 surat lamaran yang masuk itu, 150 surat diantaranya ditujukan untuk formasi tenaga teknis. Sementara 149 untuk tenaga guru dan 102 untuk formasi tenaga kesehatan.
Tahun ini Pemkab Lamongan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum sejumlah 436 formasi. Dengan Ijazah setidaknya kualifikasi D2 dan tidak membuka kualifikasi ijazah SMA sederajat. Pendaftaran akan dibuka hingga 9 September nanti.
Untuk tenaga guru dibuka 142 formasi. Diantaranya untuk Guru TK sebanyak 2 formasi, Guru SD 102 formasi, Guru SMP 13 formasi dan Guru SMA 6 formasi serta Guru SMK sebanyak 19 formasi. Kemudian dari lowongan 153 tenaga kesehatan, 6 formasi diantaranya untuk Dokter Umum, 6 formasi Dokter Gigi, 4 formasi Apoteker, bidan 8 formasi dan terbanyak sebanyak 75 fomasi perawat. Selanjutnya Tenaga Teknis dibuka 141 formasi yang diantaranya 17 formasi Ekonomi Akuntansi, 13 formasi Ekonomi Manajemen dan lainnya Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Teknis Industri dan Teknik Sipil serta Arsitek.
Menurut Kepala BKD Bambang Kustinono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, jumlah pelamar di hari pertama itu dipastikan masih akan bertambah. Karena dalam sehari akan ada dua kali pengiriman dari Kantor Pos Lamongan, yakni pada siang dan sore hari. “Seperti tahun lalu, berkas lamaran CPNS dikirimkan melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, “ kata dia.
Diterangkannya, surat lamaran yang masuk itu selanjutnya akan diteliti kelengkapan berkasnya. Dari sejumlah 401 surat lamaran yang masuk itu, 150 surat diantaranya ditujukan untuk formasi tenaga teknis. Sementara 149 untuk tenaga guru dan 102 untuk formasi tenaga kesehatan.
Tahun ini Pemkab Lamongan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum sejumlah 436 formasi. Dengan Ijazah setidaknya kualifikasi D2 dan tidak membuka kualifikasi ijazah SMA sederajat. Pendaftaran akan dibuka hingga 9 September nanti.
Untuk tenaga guru dibuka 142 formasi. Diantaranya untuk Guru TK sebanyak 2 formasi, Guru SD 102 formasi, Guru SMP 13 formasi dan Guru SMA 6 formasi serta Guru SMK sebanyak 19 formasi. Kemudian dari lowongan 153 tenaga kesehatan, 6 formasi diantaranya untuk Dokter Umum, 6 formasi Dokter Gigi, 4 formasi Apoteker, bidan 8 formasi dan terbanyak sebanyak 75 fomasi perawat. Selanjutnya Tenaga Teknis dibuka 141 formasi yang diantaranya 17 formasi Ekonomi Akuntansi, 13 formasi Ekonomi Manajemen dan lainnya Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Teknis Industri dan Teknik Sipil serta Arsitek.
Pantura Bakal Punya Instalasi Air Bersih
Wilayah pantai utara (pantura) Lamongan bakal memiliki instalasi pengolahan air bersih dan jaringan transmisi distribusi air minum. Saat ini proyek itu telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerima bantuan teknis berupa studi kelayakan usaha atau feasibility study.
Hal itu disampaikan Sekkab Lamongan Fadeli saat membuka Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sesuai Perpres Nomor 67 tahun 2005 di Ruang Sabha Dyaksa setempat, Kamis (29/10). Dikatakannya, proyek itu akan mendapat bantuan teknis berupa studi kelayakan yang dananya berasal dari Asian Development Bank atau ADB. Proyek itu sendiri nantinya akan dikerjakan dengan skema KPS.
Menurut dia, dipilihnya pantura untuk pengembangan proyek tersebut karena wilayah itu akan segera menjadi kawasan ekonomi khusus. Selain itu, di kawasan yang sama kini tengah mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Sementara sektor perhubungan laut juga akan semakin berkembang di pantura seiring semakin dekatnya penyelesaian pembangunan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan).
Fadeli di kesempatan tersebut juga berharap Bappenas juga akan menyetujui KPS pembangunan infrastruktur irigasi pertanian. Karena menurutnya, Lamongan yang menjadi produsen padi terbesar di Jatim, sekitar 33 ribu lahan pertaniannya masih berupa sawah tadah hujan. Atau sejumlah 37,59 persen dari keseluruhah luas areal pertanian di Lamongan. “Jika proyek ini juga disetujui, produksi padi Lamongan akan semakin tinggi, “ ujar dia dalam kegiatan yang dihadiri Tim KPS pusat tersebut.
Sementara Yudo Dwi Nondo Priadi dari Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Bappenas ungkapkan program pemerintah kini akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Terutama melalui skema kerjasama dengan swasta. “Ini sesuai dengan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta, “ kata dia.
Terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, dia ungkapkan ada sejumlah daerah yang berhasil. Meski ada juga yang belum berhasil. Seperti Batam yang sudah sukses dengan program infrastruktur airnya. Sementara di Jakarta, program ini sudah ada kemajuan meski bermasalah dengan bahan baku yang semakin kotor sehingga meningkatkan ongkos produksi. “Investor jika ingin masuk sector ini biasanya akan wait and see dulu. Melihat sejauh mana perkembangan industrinya, “ ujarnya.
Studi kelayakan sendiri akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai layak atau tidaknya suatu usaha dilakukan, dan bagaimana usaha itu dibangun dari sisi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran atau marketing. Investor, Sebagai pihak yang memiliki modal (sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham) akan mengetahui prospek usaha melalui studi kelayakan ini.
Hal itu disampaikan Sekkab Lamongan Fadeli saat membuka Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sesuai Perpres Nomor 67 tahun 2005 di Ruang Sabha Dyaksa setempat, Kamis (29/10). Dikatakannya, proyek itu akan mendapat bantuan teknis berupa studi kelayakan yang dananya berasal dari Asian Development Bank atau ADB. Proyek itu sendiri nantinya akan dikerjakan dengan skema KPS.
Menurut dia, dipilihnya pantura untuk pengembangan proyek tersebut karena wilayah itu akan segera menjadi kawasan ekonomi khusus. Selain itu, di kawasan yang sama kini tengah mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Sementara sektor perhubungan laut juga akan semakin berkembang di pantura seiring semakin dekatnya penyelesaian pembangunan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan).
Fadeli di kesempatan tersebut juga berharap Bappenas juga akan menyetujui KPS pembangunan infrastruktur irigasi pertanian. Karena menurutnya, Lamongan yang menjadi produsen padi terbesar di Jatim, sekitar 33 ribu lahan pertaniannya masih berupa sawah tadah hujan. Atau sejumlah 37,59 persen dari keseluruhah luas areal pertanian di Lamongan. “Jika proyek ini juga disetujui, produksi padi Lamongan akan semakin tinggi, “ ujar dia dalam kegiatan yang dihadiri Tim KPS pusat tersebut.
Sementara Yudo Dwi Nondo Priadi dari Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Bappenas ungkapkan program pemerintah kini akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Terutama melalui skema kerjasama dengan swasta. “Ini sesuai dengan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta, “ kata dia.
Terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, dia ungkapkan ada sejumlah daerah yang berhasil. Meski ada juga yang belum berhasil. Seperti Batam yang sudah sukses dengan program infrastruktur airnya. Sementara di Jakarta, program ini sudah ada kemajuan meski bermasalah dengan bahan baku yang semakin kotor sehingga meningkatkan ongkos produksi. “Investor jika ingin masuk sector ini biasanya akan wait and see dulu. Melihat sejauh mana perkembangan industrinya, “ ujarnya.
Studi kelayakan sendiri akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai layak atau tidaknya suatu usaha dilakukan, dan bagaimana usaha itu dibangun dari sisi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran atau marketing. Investor, Sebagai pihak yang memiliki modal (sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham) akan mengetahui prospek usaha melalui studi kelayakan ini.
Lamongan Jujugan Diklatpim Mimika
Sejumlah 30 orang peserta diklat kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III Kabupaten Mimika/Papua kemarin diterima Wabup Tsalits Fahami di Guest House setempat. selama empat hari kedepan, mereka akan melalukan orientasi lapangan terkait pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.
Seperti disampaikan pimpinan rombongan Muhammad Idris, mereka terutama ingin belajar kebijakan yang selama ini telah dilakukan Pemkab Lamongan sehingga meraih berbagai prestasi. “Kabupaten Mimika selama ini cukup kaya dengan sumber daya alam. Sehingga APBD terakhir kami tercatat sebesar Rp 1,4 triliun. Karena itu isu sentral yang ingin kami usung adalah bagaimana mengelola kekayaan daerah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, “ ujar dia.
Menanggapi itu, Tsalits Fahami jelaskan kini Lamongan tengah menjadi tujuan bagi sejumlah investor. Terutama untuk wilayah pantura yang lebih dulu berkembang. Dikataknnya, sejumlah idustri sudah dan akan segera berdiri di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus tersebut. Diantara yang sudah berdiri adalah Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Sementara yang segera selesai pengerjaannya adalah pelabuhan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan) dan Pelabuhan Samudera yang sebelumnya masih berstaus Pelabuhan Nusantara.
Terkait pelayanan publik, sejumlah langkah telah dilakukan Pemkab Lamongan untuk memberikan yang terbaik pada setiap stake holdernya. Seperti penyusunan standar pelayanan publik (SPP) di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat ini sudah ada sembilan dinas, tiga badan, tujuh kantor, 3 perusahaan daerah, 33 puskesmas serta 27 kecamatan yang memiliki standar layanan. Dialog interaktif juga rutin dilakukan melaui Radio Suara Lamongan.
Ditambahkan Tsalits, saat ini di Lamongan telah dibentuk sektor pelayanan publik terkait kebutuhan langsung perijinan, yakni melaui Kantor Perijinan. Di kantor ini pelayanan perijinan telah dilakukan melalui satu atap/satu pintu dengan sejumlah 16 perijinan yang bisa diselesaikan.
Seperti disampaikan pimpinan rombongan Muhammad Idris, mereka terutama ingin belajar kebijakan yang selama ini telah dilakukan Pemkab Lamongan sehingga meraih berbagai prestasi. “Kabupaten Mimika selama ini cukup kaya dengan sumber daya alam. Sehingga APBD terakhir kami tercatat sebesar Rp 1,4 triliun. Karena itu isu sentral yang ingin kami usung adalah bagaimana mengelola kekayaan daerah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, “ ujar dia.
Menanggapi itu, Tsalits Fahami jelaskan kini Lamongan tengah menjadi tujuan bagi sejumlah investor. Terutama untuk wilayah pantura yang lebih dulu berkembang. Dikataknnya, sejumlah idustri sudah dan akan segera berdiri di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus tersebut. Diantara yang sudah berdiri adalah Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Sementara yang segera selesai pengerjaannya adalah pelabuhan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan) dan Pelabuhan Samudera yang sebelumnya masih berstaus Pelabuhan Nusantara.
Terkait pelayanan publik, sejumlah langkah telah dilakukan Pemkab Lamongan untuk memberikan yang terbaik pada setiap stake holdernya. Seperti penyusunan standar pelayanan publik (SPP) di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat ini sudah ada sembilan dinas, tiga badan, tujuh kantor, 3 perusahaan daerah, 33 puskesmas serta 27 kecamatan yang memiliki standar layanan. Dialog interaktif juga rutin dilakukan melaui Radio Suara Lamongan.
Ditambahkan Tsalits, saat ini di Lamongan telah dibentuk sektor pelayanan publik terkait kebutuhan langsung perijinan, yakni melaui Kantor Perijinan. Di kantor ini pelayanan perijinan telah dilakukan melalui satu atap/satu pintu dengan sejumlah 16 perijinan yang bisa diselesaikan.
Langganan:
Postingan (Atom)