Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan tahun 2010 disetujui oleh semua fraksi di DPRD setempat untuk dijadikan APBD. Ketetapan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/12).
Meski secara resmi disetujui semua fraksi yang ada, sejumlah catatan masih diberikan oleh fraksi-fraksi yang ada. Sementara Badan Anggran lewat laporannya yang dibacakan Mustain menyarankan pembangunan yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak mendesak serta sudah dianggarkan di tahun 2010 menunda dulu anggran tersebut. Untuk kemudian ditempatkan pada belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Catatan yang diberikan FPKB dalam pendapat akhir (PA) fraksinya yang dibacakan Mahfud, meminta kenaikan anggaran untuk sektor pencemaran limbah air. Dikatakannya akibat pencemaran limbah, air di Bengawan Jero (ditandai dengan banyaknya enceng gondok) yang melewati enam kecamatan agar dapat diatasi. FPKB menurutnya juga akan mengawasi perjalanan tahun pertama penerapan RSD dr Soegiri sebagai Badan Layanan Umum atau BLU.”FPKB akan mengawasi apakan penerapan BLU sudah sesuai dengan filosofi tersebut atau tidak, “ ujarnya.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) melalui juru bicaranya Abd. Shomad meski memberi dukungan kenaikan belanja langsung sebesar Rp 5,1 miliar dari sebelumnya Rp 209 miliar menjadi Rp 214 miliar, ada sejumlah catatan yang disampaikannya. Salh satunya apakah kegiatan dalam kenaikan belanja langsung itu sudah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam berbagai dokumen dan konsistensinya dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Terkait kinerja PNS yang masih banyak terkesan menganggur dan sering keluar saat jam kerja, Fraksi Patriot Pembangunan Nurani (FPPN) menyarakankan agar yang melakukan penertiban disiplin jangn dari SatPolPP. “Agar bisa menimbulkan efek jera, harus ada pihak luar tersendiri yang melakukan penertiban. Hal ini dilakukan dengan membentuk tim penertiban gabunagn antara eksekutif, legislative dan masyarakat, “ kata juru bicaranya Didit Uking.
Sementara Kasnoto, juru bicara FPGolkar menyampaikan sarannya agar untuk proyek pembangunan yang plafond dananya besar agar dalam proses lelang didahului dengan prakulaifikasi terhadap kontraktor. Dikatakanya, dengan adanya prakualifikasi ini akan bisa mendapatkan kontraktor yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.
Kemudian dalam PA FPDIP yang dibacakan Nipbianto, mereka berharap agar eksekutif meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah untuk mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah yang berimbas pada kerugian keuangan daerah. FPDIP juga menyampaikan, pilihan yang paling tepat dalam struktur Belanja Daerah adalah mengutamakan belanja modal di atas komponen belanja lain.
Sedangkan FPAN melihat masih sering dijumpai tumpang tindih program antar SKPD, kekurangefektifan dalam pembiayaan dan belanja kegiatan. “Fraksi kami berharap agar kedepan Pemerintah Daerah lebih menyeimbangkan antara anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, “ ujar juru bicara FPAN Nurul Kholiq.
Di kesempatan terakhir, Bupati Lamongan masfuk dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah program prioritas di tahun 2010. Yakni diantaranya penuntasan pembangunan jalan poros desa, pertumbuhan ekonomi daerah, masalah permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Mneengah (UMKM) serta koperasi wanita, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Di sector pendidikan, Masfuk meyebutkan anggaram di sektor ini prosentasenya sudah mencapai 45,48 persen.
Dalam APBD 2010, sisi pendapatan ditetapkan sebesar Rp 881,9 miliar dan sisi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 897,6 miliar. Sehingga ada defisit sebesar Rp 20,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto yang nominalnya sma dengan defisit.
Kamis, 17 Desember 2009
Agen Diminta Taati Kesepakatan
Asisten Ekonomi Pembangunan Lamongan Djoko Purwanto meminta agar agen penyalur minyak tanah (mitan) di wilayah pantura (Brondong dan Paciran) tetap mentaati kesepakatan yang dibuat 20 Oktober lalu. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi di Ruang Sabha Nirbawa, Rabu (16/12).
Ada tiga item kesepakatan yang diminta Djoko Purwanto agar tetap ditaati agen mitan. Tiga kesepakatan tersebut adalah setiap pembelian mitan diwajibkan menggunakan KTP setempat. Kemudian membatasi pembelian paling banyak 30 liter untuk setiap orang dan pangkalan diminta tidak menaikkan harga. Yakni tetap mematuhi harga eceran tertinggi (HET) mitan di Lamongan sebesar Rp 3250 setiap liternya.
Permintaan dalam rapat yang dihadiri agen mitan, perwakilan Pertamina, perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Rukun Nelayan Indonesia (RNI) dan muspika kecamatan tersebut disampaikan Djoko karena mulai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Menurut Djoko, pada Oktober dan November suasana berlangsung kondusif karena semua kesepakatan ditaati. Namun mulai Desember ini ada kesepakatan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Jangan sampai kondisi ini berlanjut hingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena itu harus ada ketegasan, ” kata dia.
Djoko menyebut, jika sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, berarti ada kelemahan di tingkat agen. Demikian pula jika ada pelanggaran di tingkat agen, berarti ada kelemahan di tingkat produsen (Pertamina). ”Agen mitan harus merekrut pegawai untuk mengawasi setiap pangkalan yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai pangkalan lebih memilih melayani pembeli luar daerah yang berani membayar dengan harga lebih mahal. Masyarakatpun juga harus ikut mengawasi jika menemukan pelanggaran, ” tegasnya.
Sementara perwakilan Pertamina Aji Anom Purwasakti saat dimintai keterangan menyampaikan, jika ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi tentu tidak akan berarti. Dikatakannya, dari pihak Pertamina sanksi tertinggi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif. Yakni yang paling keras dengan mencabut ijin agen bersangkutan. Sedangkan sanksi pidana tentunya adalah kewenangan dari pihak kepolisian.
”Kasus yang terjadi di Lamongan tipikal dengan kasus di daerah lain. Yakni ketika ada satu kawasan yang belum dinyatakan closing dan masih menerima alokasi mitan, biasanya daerah tersebut akan diserbu masyarakat daerah lain yang jatah mitannya sudah distop. Maka ketika alokasi mitan di Brondong dan Paciran belum distop, pasti akan diserbu masyarakat tetangga seperti Gresik dan Tuban, ” jelasnya dalm rapat yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Nurroso dan Kadinas Perikanan dan Kelautan Mustakim Aris itu.
Ada tiga item kesepakatan yang diminta Djoko Purwanto agar tetap ditaati agen mitan. Tiga kesepakatan tersebut adalah setiap pembelian mitan diwajibkan menggunakan KTP setempat. Kemudian membatasi pembelian paling banyak 30 liter untuk setiap orang dan pangkalan diminta tidak menaikkan harga. Yakni tetap mematuhi harga eceran tertinggi (HET) mitan di Lamongan sebesar Rp 3250 setiap liternya.
Permintaan dalam rapat yang dihadiri agen mitan, perwakilan Pertamina, perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Rukun Nelayan Indonesia (RNI) dan muspika kecamatan tersebut disampaikan Djoko karena mulai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Menurut Djoko, pada Oktober dan November suasana berlangsung kondusif karena semua kesepakatan ditaati. Namun mulai Desember ini ada kesepakatan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Jangan sampai kondisi ini berlanjut hingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena itu harus ada ketegasan, ” kata dia.
Djoko menyebut, jika sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, berarti ada kelemahan di tingkat agen. Demikian pula jika ada pelanggaran di tingkat agen, berarti ada kelemahan di tingkat produsen (Pertamina). ”Agen mitan harus merekrut pegawai untuk mengawasi setiap pangkalan yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai pangkalan lebih memilih melayani pembeli luar daerah yang berani membayar dengan harga lebih mahal. Masyarakatpun juga harus ikut mengawasi jika menemukan pelanggaran, ” tegasnya.
Sementara perwakilan Pertamina Aji Anom Purwasakti saat dimintai keterangan menyampaikan, jika ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi tentu tidak akan berarti. Dikatakannya, dari pihak Pertamina sanksi tertinggi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif. Yakni yang paling keras dengan mencabut ijin agen bersangkutan. Sedangkan sanksi pidana tentunya adalah kewenangan dari pihak kepolisian.
”Kasus yang terjadi di Lamongan tipikal dengan kasus di daerah lain. Yakni ketika ada satu kawasan yang belum dinyatakan closing dan masih menerima alokasi mitan, biasanya daerah tersebut akan diserbu masyarakat daerah lain yang jatah mitannya sudah distop. Maka ketika alokasi mitan di Brondong dan Paciran belum distop, pasti akan diserbu masyarakat tetangga seperti Gresik dan Tuban, ” jelasnya dalm rapat yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Nurroso dan Kadinas Perikanan dan Kelautan Mustakim Aris itu.
Petani Mulai Tanam Padi
Meski hujan belum begitu sering mengguyur wilayah Kabupaten Lamongan, sejumlah petani sudah ada yang menanami lahan sawahnya dengan padi. Sampai dengan Desember ini, berdasar data evaluasi tanam di Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat tercatat sudah ada sejumlah 16.175 lahan pertanian yang ditanami komoditi padi.
Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan musim tanam pada musim penghujan 1 atau MP1 memang biasanya dimulai Oktober hingga Maret. Sementara Kecamatan Mantup dan Kembangbahu menjadi dua daerah yang lahan pertaniannya paling banyak ditanami lebih dulu. Yakni masing-masing 4.155 hektar di Mantup dan 4.009 hektar di Kembangbahu.
“Prediksinya memang musim hujan akan mulai terjadi di Bulan Desember. Selain itu, beberapa hari ini hujan juga sudah mulai sering turun sehingga mulai ada petani yang berani menanam padi, “ terang dia kemarin. Selain komoditi padi, menurut aris juga ada sejumlah 8.894 lahan yang ditanami padi.
Aris juga mengungkapkan realisasi panen dan produktivitas serta produksi padi di Kabupaten Lamongan tahun ini menampakkan hasil yang mengembirakan. Sampai dengan akhir Nopember, produksi padi di Lamongan sudah mencapai 889.402 ton di lahan tanam seluas 140.557 hektar.
Realisasi ini, lanjut dia, naik dibanding produksi akhir tahun lalu yang mencapai 839.986 ton. Dinas pertanian dan Kehutanan sendiri menargetkan produksi padi tahun ini di angka 764.433 ton. Sehingga realisasi produksinya mencapai 116,35 persen dari target yang ditetapkan. Produksi padi tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sugio yang mencapai 71.395 ton di 11.859 areal tanam. “Produksi tinggi di Sugio ini selain karena luasnya lahan, juga ditunjang irigasi yang memadai dari Waduk Gondang, “ ujarnya.
Selain padi, komoditi palawija seperti jagung juga mengalami kenaikan produksi. Yakni dari sebanyak 319.844 ton di tahun 2008, naik menjadi sebanyak 335.717 ton pada Nopember 2009. sementara kedelai mengalami kenaikan produksi cukup signifikian. Yakni dari 23.779 ton di tahun lalu menjadi sebanyak 30.977 ton tahun ini. Atau naik sebanyak 7.198 ton.
Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan musim tanam pada musim penghujan 1 atau MP1 memang biasanya dimulai Oktober hingga Maret. Sementara Kecamatan Mantup dan Kembangbahu menjadi dua daerah yang lahan pertaniannya paling banyak ditanami lebih dulu. Yakni masing-masing 4.155 hektar di Mantup dan 4.009 hektar di Kembangbahu.
“Prediksinya memang musim hujan akan mulai terjadi di Bulan Desember. Selain itu, beberapa hari ini hujan juga sudah mulai sering turun sehingga mulai ada petani yang berani menanam padi, “ terang dia kemarin. Selain komoditi padi, menurut aris juga ada sejumlah 8.894 lahan yang ditanami padi.
Aris juga mengungkapkan realisasi panen dan produktivitas serta produksi padi di Kabupaten Lamongan tahun ini menampakkan hasil yang mengembirakan. Sampai dengan akhir Nopember, produksi padi di Lamongan sudah mencapai 889.402 ton di lahan tanam seluas 140.557 hektar.
Realisasi ini, lanjut dia, naik dibanding produksi akhir tahun lalu yang mencapai 839.986 ton. Dinas pertanian dan Kehutanan sendiri menargetkan produksi padi tahun ini di angka 764.433 ton. Sehingga realisasi produksinya mencapai 116,35 persen dari target yang ditetapkan. Produksi padi tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sugio yang mencapai 71.395 ton di 11.859 areal tanam. “Produksi tinggi di Sugio ini selain karena luasnya lahan, juga ditunjang irigasi yang memadai dari Waduk Gondang, “ ujarnya.
Selain padi, komoditi palawija seperti jagung juga mengalami kenaikan produksi. Yakni dari sebanyak 319.844 ton di tahun 2008, naik menjadi sebanyak 335.717 ton pada Nopember 2009. sementara kedelai mengalami kenaikan produksi cukup signifikian. Yakni dari 23.779 ton di tahun lalu menjadi sebanyak 30.977 ton tahun ini. Atau naik sebanyak 7.198 ton.
Warning Amien Rais, Pansus Jangan Sampai Mencret
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais berharap Pansus Bank Century DPRRI dapat menuntaskan kerjanya. Dia tidak berharap pansus akan diare, masuk angina, mencret dan kandas. Jika itu terjadi berarti sudah tidak ada harapan lagi. Hal itu disampaikannya susai memberikan tausyiyah dalam Wisuda Ahli Madya Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah Lamongan, Kamis (10/12).
Mantan Ketua MPR tersebut juga memberikan statemennya terkait unjuk rasa Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu kemarin yang ternyata berakhir damai. Berlawanan dengan yang dikhawatirkan pemerintah sebelumnya bahwa unjuk rasa itu akan berakhir rusuh.
“Saya sebagai masyarakat tentu merasa lega ternyata unjuk rasa Hari Anti Korupsi berakhir damai. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah agar pemerintah yang benar-benar bersih. Dan ujian untuk pemerintahan yang bersih itu adalah penuntasan skandal Bank Century. Ini adalah ujian untuk seluruh pengawal hokum di negeri ini. Baik yang dieksekutuf maupun yang di legislative, “ ujarnya dalam sesi jumpa pers di Lantai 3 Gedung Stikes Muhammadiyah.
Mantan aktivisn di era 70-an ini juga menyampaikan warningnya pada Pansus Bank Century. Dia menyebut warningnya itu sebagai early warning. “Ini adalah early warning, jangan sampai pansus (Bank Century) tidak serius bekerja. Jika ingin serius, pansus harus duduk bersama dengan KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan kepolisian untuk menuntaskan skandal Bank Century, “ kata dia.
Di sisi lain, Amien menyampaikan harapannya agar korupsi sejati di Indonesia juga diusut. Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi di sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, tambah dia, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan. Yakni di bidang perpajakan dan hasil migas. “Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius, “ tegasnya.
Sebelumnya, dalam tausyiyahnya, Amien Rais ingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk ke dunia politik. “Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru (pilihan) yang repot adalah Muhammadiyah, “ kata dia. Menurutnya itu juga adalah pesan dari tokoh Muhammadiyah AR Fachruddin agar menjaga keseimbangan Muhammadiyah. “Karena muhammadiyah adalah gerakan dakwah, “ imbuhnya.
Dalam wisuda sejumlah 137 Ahli Madya Kebidanan itu Amien Rais juga meresmikan gedung Stikes Muhammadiyah tahap II dan peletakan batu pertama Gedung laboratorium Terpadu serta Masjid Ahmad Dahlan. Sejumlah pejabat Kabupaten Lamongan seperti Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli terlihat hadir. Bersama mereka juga ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq A Mughni dan kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Jatim Ali Imran Rosadi.
Mantan Ketua MPR tersebut juga memberikan statemennya terkait unjuk rasa Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu kemarin yang ternyata berakhir damai. Berlawanan dengan yang dikhawatirkan pemerintah sebelumnya bahwa unjuk rasa itu akan berakhir rusuh.
“Saya sebagai masyarakat tentu merasa lega ternyata unjuk rasa Hari Anti Korupsi berakhir damai. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah agar pemerintah yang benar-benar bersih. Dan ujian untuk pemerintahan yang bersih itu adalah penuntasan skandal Bank Century. Ini adalah ujian untuk seluruh pengawal hokum di negeri ini. Baik yang dieksekutuf maupun yang di legislative, “ ujarnya dalam sesi jumpa pers di Lantai 3 Gedung Stikes Muhammadiyah.
Mantan aktivisn di era 70-an ini juga menyampaikan warningnya pada Pansus Bank Century. Dia menyebut warningnya itu sebagai early warning. “Ini adalah early warning, jangan sampai pansus (Bank Century) tidak serius bekerja. Jika ingin serius, pansus harus duduk bersama dengan KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan kepolisian untuk menuntaskan skandal Bank Century, “ kata dia.
Di sisi lain, Amien menyampaikan harapannya agar korupsi sejati di Indonesia juga diusut. Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi di sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, tambah dia, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan. Yakni di bidang perpajakan dan hasil migas. “Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius, “ tegasnya.
Sebelumnya, dalam tausyiyahnya, Amien Rais ingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk ke dunia politik. “Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru (pilihan) yang repot adalah Muhammadiyah, “ kata dia. Menurutnya itu juga adalah pesan dari tokoh Muhammadiyah AR Fachruddin agar menjaga keseimbangan Muhammadiyah. “Karena muhammadiyah adalah gerakan dakwah, “ imbuhnya.
Dalam wisuda sejumlah 137 Ahli Madya Kebidanan itu Amien Rais juga meresmikan gedung Stikes Muhammadiyah tahap II dan peletakan batu pertama Gedung laboratorium Terpadu serta Masjid Ahmad Dahlan. Sejumlah pejabat Kabupaten Lamongan seperti Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli terlihat hadir. Bersama mereka juga ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq A Mughni dan kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Jatim Ali Imran Rosadi.
Agar Tidak Cuma Arisan
Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk bersama Wakil Ketua Cicik Rosyida Tsalits Fahami dan sejumlah pengurusnya kemarin menyalurkan berbagai bantuan untuk ibu-ibu di empat kecamatan. Yakni di Kecamatan Lamongan, Pucuk, Sambeng dan Bluluk.
Bantuan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tahun 2009 tersebut berupa satu unit gerobak tahu campur di Kecamatan Pucuk dan dua unit mesin border di Kecamatan Sambeng. Sementara di Kecamatan Bluluk diserahkan satu unit mesin border. Selain itu juga ada bantuan kompor dan percetakan wingko di Kecamatan Lamongan.
Endang Rijanti Masfuk saat di Kecamatan Sambeng menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang diserahkan tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha bagi ibu-ibu PKK. Dia berharap agar bantuan itu bisa dimanfaatkan ibu-ibu PKK sebagai penghasilan tambahan.
“Agar kegiatan ibu-ibu PKK tidak berkutat di sekitar kegiatan arisan saja. Tapi pada kegiatan yang bisa memberi manfaat. Semoga bantuan ini nantinya mengembangkan usaha ibu-ibu dan menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk suami, “ ujarnya.
Endang juga memberikan motivasi pada anggota PKK agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. “Saya berharap agar gerakan PKK senantiasa berupaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena sejahtera adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia, “ kata dia.
Bantuan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tahun 2009 tersebut berupa satu unit gerobak tahu campur di Kecamatan Pucuk dan dua unit mesin border di Kecamatan Sambeng. Sementara di Kecamatan Bluluk diserahkan satu unit mesin border. Selain itu juga ada bantuan kompor dan percetakan wingko di Kecamatan Lamongan.
Endang Rijanti Masfuk saat di Kecamatan Sambeng menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang diserahkan tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha bagi ibu-ibu PKK. Dia berharap agar bantuan itu bisa dimanfaatkan ibu-ibu PKK sebagai penghasilan tambahan.
“Agar kegiatan ibu-ibu PKK tidak berkutat di sekitar kegiatan arisan saja. Tapi pada kegiatan yang bisa memberi manfaat. Semoga bantuan ini nantinya mengembangkan usaha ibu-ibu dan menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk suami, “ ujarnya.
Endang juga memberikan motivasi pada anggota PKK agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. “Saya berharap agar gerakan PKK senantiasa berupaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena sejahtera adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia, “ kata dia.
Investor Akomodasi Permintaan Pedagang Babat
Tuntutan sejumlah pedagang Pasar Babat kepada investor kemarin mendapat kepastian dari Direktur Utama PT Karsa Bayu Bangun Perkasa Trisno Susilo Handoko (Susilo) selaku investor pembangunan Pasar Babat dan Pasar Agrobis. Akomodasi tuntutan pedagang itu kemarin (8/12) disampaikannya saat Rapat Sosialisasi Pembangunan Pasar Babat di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto itu, Susilo ungkapkan investor sepakat untuk memberi diskon 25 persen dari harga sebelumnya. Demikian pula untuk usulan perubahan ukuran serta perubahan nama Pasar Babat juga diakomodasi investor. Sebelumnya, nama pasar yang akan dibangun tersebut ditetapkan dengan nama Pasar Babat Modern.
“Sesuai dengan usulan pedagang, nantinya akan ada perubahan jumlah dan ukuran di Pasar Babat. Pada intinya, pedagang lama Pasar Babat pasti mendapat prioritas untuk mendapatkan lokasi di bangunan baru Pasar Babat. Demikian pula untuk Pasar Agrobis Babat, pedagang lama di Pasar Babat juga akan mendapat prioritas jika berkeinginan menjadi pemilik kios atau toko di Pasar Agrobis, “ ujarnya.
Diungkapkannya, di Pasar Babat, untuk ruko atau rumah toko yang semula 17 unit akan menjadi 9 unit. Kemudian untuk jenis toko yang semula 70 unit ditingkatkan menjadi 126 unit. Sementara kios singkur di belakang toko yang semula 16 unit ditambah menjadi 185 unit. Jumlah unit ini belum termasuk untuk los basah dan los pedagang lesehan.
Perubahan komposisi juga akan berlaku di Pasar Agrobis. Dari yang semula tidak ada toko, akan dibangun 154 unit toko. Sementara kios singkur yang semula juga tidak ada akan dibangun 68 unit.
Sementara Djoko Purwanto dalam rapat yang mengundang perwakilan pedagang Pasar Babat dan anggota Tim Sosialisasi dan Pemasaran Stand/Kios Pasar Babat dan Pasar Agrobis Babat menyampaikan rapat itu diadakan agar tidak ada salah persepsi dengan para pedagang. Demkian pula pembangunan Pasar Babat sudah mendesak dilakukan. Karena kondisinya saat ini yang terkesan kumuh dan sering menimbulkan kemacetan.
“Bertahun-tahun pembangunan Pasar Babat ini gagal diwujudkan karena masalah pendanaan. Karena itulah Pemkab Lamongan menggandeng pihak ketiga. Yakni PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Bahkan untuk Pasar Agrobis nanti akan dilengkapi terminal, “ kata Djoko.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto itu, Susilo ungkapkan investor sepakat untuk memberi diskon 25 persen dari harga sebelumnya. Demikian pula untuk usulan perubahan ukuran serta perubahan nama Pasar Babat juga diakomodasi investor. Sebelumnya, nama pasar yang akan dibangun tersebut ditetapkan dengan nama Pasar Babat Modern.
“Sesuai dengan usulan pedagang, nantinya akan ada perubahan jumlah dan ukuran di Pasar Babat. Pada intinya, pedagang lama Pasar Babat pasti mendapat prioritas untuk mendapatkan lokasi di bangunan baru Pasar Babat. Demikian pula untuk Pasar Agrobis Babat, pedagang lama di Pasar Babat juga akan mendapat prioritas jika berkeinginan menjadi pemilik kios atau toko di Pasar Agrobis, “ ujarnya.
Diungkapkannya, di Pasar Babat, untuk ruko atau rumah toko yang semula 17 unit akan menjadi 9 unit. Kemudian untuk jenis toko yang semula 70 unit ditingkatkan menjadi 126 unit. Sementara kios singkur di belakang toko yang semula 16 unit ditambah menjadi 185 unit. Jumlah unit ini belum termasuk untuk los basah dan los pedagang lesehan.
Perubahan komposisi juga akan berlaku di Pasar Agrobis. Dari yang semula tidak ada toko, akan dibangun 154 unit toko. Sementara kios singkur yang semula juga tidak ada akan dibangun 68 unit.
Sementara Djoko Purwanto dalam rapat yang mengundang perwakilan pedagang Pasar Babat dan anggota Tim Sosialisasi dan Pemasaran Stand/Kios Pasar Babat dan Pasar Agrobis Babat menyampaikan rapat itu diadakan agar tidak ada salah persepsi dengan para pedagang. Demkian pula pembangunan Pasar Babat sudah mendesak dilakukan. Karena kondisinya saat ini yang terkesan kumuh dan sering menimbulkan kemacetan.
“Bertahun-tahun pembangunan Pasar Babat ini gagal diwujudkan karena masalah pendanaan. Karena itulah Pemkab Lamongan menggandeng pihak ketiga. Yakni PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Bahkan untuk Pasar Agrobis nanti akan dilengkapi terminal, “ kata Djoko.
2011 Harus Gunakan Sotware Legal
Pada akhir 2011 nanti, seluruh instansi pemerintahan diharuskan sudah menggunakan software atau perangkat lunak legal. Untuk mendukung kebijakan itu, Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Lamongan kemarin mengadakan kegiatan Sosialisasi Software Open Source dan Pemanfaatan mail.lamongankab.go.id di Ruang Sabha Dyaksa Lamongan, Selasa (8/12). Keharusan instansi pemerintahan untuk menggunakan software legal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.
108 Bayi Berlomba Balita Sehat
Sebanyak108 bayi di bawah lima tahun atau balita kemarin di Pendopo Lokatantra Lamongan berkompetisi untuk menjadi yang tersehat di Lomba Balita Sehat. Lomba itu sendiri digelar Tim Penggerak PKK Lamongan dalam ragka Hari Kesatuan Gerak PKK 2009.
Panitia lomba membagi usia peserta dan perlombaan daqlam empat golongan umur. Yakni untuk balita usia 6-12 bulan mengikuti Lomba Merangkak. Kemudian usia 13-24 bulan berlomba menata alat permainan donat plastik dan usia 25-36 bulan berlomba dalam permainan bongkar pasang. Sementara balita usia 37-42 bulan mengikuti Lomba Mengancingkan Baju.
Wakit Ketua PKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami dalam sambutannya mewanti-wanti bagi orang tua yang anaknya tidak bisa menjadi pemenang agar tidak kecewa.
“Jangan sampai kekecewaan orang tua yang anaknya kalah dilampiaskan ke anaknya. Begitupula pada yang menang saya minta untuk tidak berbangga diri. “ ujar dia
Tsalits pada para orang tua yang mendampingi anaknya juga menyampaikan jika ada ada balita yang kalah bukan berarti bayinya tidak sehat, tidak cakap atau tidak cerdas. “Tidak mungkin semua jadi pemenang. Karena dari empat nomor lomba masing-masing hanya diambil juara 1-3 dan juara harapan 1-3, “ kata dia.
Untuk Lomba Bongkar Pasang, juara pertama diraih Kheyssa Azzahrah dari Kecamatan Kalitengah. Sementara Lomba Memasang Kancing Baju dimenangkan oleh Anggun Dwi dari Kecamatan Karangbinangun dan lomba Merangkan juara pertama oleh Achmad Fakri dari Kecamatan Karangbinangun. Kemudian Lomba Menata Alat Permainan dimenangkan oleh Solyna Putri dari kecamatan Bluluk.
Panitia lomba membagi usia peserta dan perlombaan daqlam empat golongan umur. Yakni untuk balita usia 6-12 bulan mengikuti Lomba Merangkak. Kemudian usia 13-24 bulan berlomba menata alat permainan donat plastik dan usia 25-36 bulan berlomba dalam permainan bongkar pasang. Sementara balita usia 37-42 bulan mengikuti Lomba Mengancingkan Baju.
Wakit Ketua PKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami dalam sambutannya mewanti-wanti bagi orang tua yang anaknya tidak bisa menjadi pemenang agar tidak kecewa.
“Jangan sampai kekecewaan orang tua yang anaknya kalah dilampiaskan ke anaknya. Begitupula pada yang menang saya minta untuk tidak berbangga diri. “ ujar dia
Tsalits pada para orang tua yang mendampingi anaknya juga menyampaikan jika ada ada balita yang kalah bukan berarti bayinya tidak sehat, tidak cakap atau tidak cerdas. “Tidak mungkin semua jadi pemenang. Karena dari empat nomor lomba masing-masing hanya diambil juara 1-3 dan juara harapan 1-3, “ kata dia.
Untuk Lomba Bongkar Pasang, juara pertama diraih Kheyssa Azzahrah dari Kecamatan Kalitengah. Sementara Lomba Memasang Kancing Baju dimenangkan oleh Anggun Dwi dari Kecamatan Karangbinangun dan lomba Merangkan juara pertama oleh Achmad Fakri dari Kecamatan Karangbinangun. Kemudian Lomba Menata Alat Permainan dimenangkan oleh Solyna Putri dari kecamatan Bluluk.
BI Ambon Tertarik Kinerja Moncer BDL
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (BDL) kemarin (4/12) kedatangan rombongan kunjungan kerja (kungker) Pemprov Maluku terkait penelitian pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Pemprov Maluku. Dalam rombongan itu juga ikut serta sejumlah pimpinan perbankan di Maluku seperti dari Bank Maluku, Bank Sinar Mas, Bank Danamon, BNI, BCA dan BI Maluku.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Tebar 20 Ribu Benih Ikan
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
Aksi Menanam 400 Ribu Pohon
Kegiatan Aksi Menanam Serentak di Kabupaten Lamongan ditandai dengan penanaman secara simbolis bibit pohon mahoni moleh Bupati Masfuk bersama jajaran muspida setempat. Kegiatan penanaman sekitar 400 ribu batang pohon itu dilangsungkan di Desa Lawanganagung/Sugio, Kamis (3/12). Kepada sejumlah masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan itu, Masfuk berharap agar masyarakat tidak menganggap pelestarian lingkungan hanya kewajiban pemerintah semata. “Malapetaka kalau masyarakat hanya menganggap kewajiban menanam dan pelestarian lingkungan hanya di pundak pemerintah atau TNI semata, “ ujar dia. Dikatakannya, Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi kaya raya. Namun menurutnya, jika apa yang dimiliki Indonesia saat ini tidak bisa dijaga bersama-sama bayangan kekayaan tersebut tidak akan pernah terwujud. “Demikian halnya dengan Lamongan. Anggaplah Lamongan ini sebagai rumah bersama yang harus sama-sama dijaga dan dilindungi. Kelestarian lingkungan ini juga harus menjadi kepedulian bersama. Antara pemerintah, masyarakat dan unsur lain seperti TNI dan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai anak cucu kita sengsara karena ketidakpedulian kita, “ tutur dia. Sementara Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo dalam laoprannya menyampaikan bahwa jumlah bibit yang akan ditanam serentak di selruh Lamongan sejumlah 392.258 batang. Bibit yang ditanam diluar kawasan hutan itu terdiri dari diantaranya jenis jati, glodokan, sawo kecik, mahoni, sawo dan sukun. Sementara yang dikawasan hutan akan ditanam sejumlah sekitar 3 juta batang pohon.
Kenalkan Piranti Anti PNS Telat
Bagi PNS di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamongan yang selama ini sering telat masuk kantor harus mulai belajar menghentikan kebiasaannya tersebut. Karena sebentar lagi di lingkup Kantor Sekdakab akan segera menerapkan absensi elektrik dengan menggunakan finger print.
Saat ini proses menuju absensi elektrik tersebut masih dalam tahap entry data PNS yang ada di lingkup Sekdakab. Sementara untuk pengaktifannya masih menunggu kesiapan pemasangan jaringan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, dengan piranti absensi finger print itu, pegawai tidak bisa mengkali waktu absensi. Karena begitu jari jempol ditempelkan ke piranti, pusat data akan langsung merekam waktu kedatangan pegawai bersangkutan.
Saat ini yang sudah menerapkan absensi serupa adalah RSD dr Soegiri Lamongan. Penerapan di rumah sakit pemerintah ini seiring penerapan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) di RSD dr Soegiri. Salah satu keunggulan penggunaan piranti tersebut di RSD dr Soegiri adalah kemudahan dan kakuratan untuk menghitung jam lembur petugas jaga di rumah sakit.
Saat ini proses menuju absensi elektrik tersebut masih dalam tahap entry data PNS yang ada di lingkup Sekdakab. Sementara untuk pengaktifannya masih menunggu kesiapan pemasangan jaringan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, dengan piranti absensi finger print itu, pegawai tidak bisa mengkali waktu absensi. Karena begitu jari jempol ditempelkan ke piranti, pusat data akan langsung merekam waktu kedatangan pegawai bersangkutan.
Saat ini yang sudah menerapkan absensi serupa adalah RSD dr Soegiri Lamongan. Penerapan di rumah sakit pemerintah ini seiring penerapan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) di RSD dr Soegiri. Salah satu keunggulan penggunaan piranti tersebut di RSD dr Soegiri adalah kemudahan dan kakuratan untuk menghitung jam lembur petugas jaga di rumah sakit.
BPD Boleh Kritis Asal Konstruktif
Bupati Lamongan Masfuk berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan perannya dalam ikut mengawasi pembangunan. Namun dia juga berharap hendakanya sikap kritis dalam pengawasan itu dilakukan dalam kerangka yang kostruktif.
Dikatakan Masfuk, saat ini Pemkab Lamongan tengah getol-getolnya melakukan percepatan pembangunan jalan poros desa. Namun jika yang dibawah, BPD, tidak ikut mengawasi pelaksanaannya, mustahil dapat berjalan dengan sukses.
“BPD adalah mitra pemerintahan desa yang ikut menentukan nasib masyarakat di desanya. Namun saya berharap jika BPD melakukan kritikan hendaknya dilakukan dengan cara yang elegan dan konstruktif. Saya rasa jika kritikan dilakukan dengan keras malah akan kontraproduktif dengan pembangunan yang tengah digalakkan, “ ujarnya saat membuka Pembinaan BPD di Pendopo Lokatantra setempat, Rabu (2/12).
Masfuk kepada sejumlah ketua dan anggota BPD tersebut juga berpesan agar tetap menjaga suasana kondusif. Pesannya ini terkait semakin dekatnya agenda Pilkada di Lamongan. Menurutnya, menjaga suasana kondusif dan menghindari jauh-jauh gegeran hendaknya dibiasakan masyarakat Lamongan.
“Gegeran hanya akan menurunkan produktifitas, “ kata dia. Jika sudah menyangkut pembangunan untuk Lamongan, lanjut dia, urusan partai politik dan golongan harus dikesampingkan. Semua harus bersama-sama dengan penuh keikhlasan membangun Lamongan, termasuk BPD.
Terpisah, menurut Kabag Pemerintahan Desa Lamongan Bambang Purnomo, kegiatan pembinaan itu akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah materi akan diberikan kepada BPD. Diantaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan tertib administrasi keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.
Dikatakan Masfuk, saat ini Pemkab Lamongan tengah getol-getolnya melakukan percepatan pembangunan jalan poros desa. Namun jika yang dibawah, BPD, tidak ikut mengawasi pelaksanaannya, mustahil dapat berjalan dengan sukses.
“BPD adalah mitra pemerintahan desa yang ikut menentukan nasib masyarakat di desanya. Namun saya berharap jika BPD melakukan kritikan hendaknya dilakukan dengan cara yang elegan dan konstruktif. Saya rasa jika kritikan dilakukan dengan keras malah akan kontraproduktif dengan pembangunan yang tengah digalakkan, “ ujarnya saat membuka Pembinaan BPD di Pendopo Lokatantra setempat, Rabu (2/12).
Masfuk kepada sejumlah ketua dan anggota BPD tersebut juga berpesan agar tetap menjaga suasana kondusif. Pesannya ini terkait semakin dekatnya agenda Pilkada di Lamongan. Menurutnya, menjaga suasana kondusif dan menghindari jauh-jauh gegeran hendaknya dibiasakan masyarakat Lamongan.
“Gegeran hanya akan menurunkan produktifitas, “ kata dia. Jika sudah menyangkut pembangunan untuk Lamongan, lanjut dia, urusan partai politik dan golongan harus dikesampingkan. Semua harus bersama-sama dengan penuh keikhlasan membangun Lamongan, termasuk BPD.
Terpisah, menurut Kabag Pemerintahan Desa Lamongan Bambang Purnomo, kegiatan pembinaan itu akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah materi akan diberikan kepada BPD. Diantaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan tertib administrasi keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.
Ada Kemungkinan Dinyatakan BTL
Meski 426 nama sudah dinyatakan lolos tes ujian penerimaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Lamongan, mereka masih mungkin dinyatakan berkasnya tidak lengkap (BTL). Status berkas ini erat kaitannya dengan usulan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sejumlah 426 Bakal CPNS itu kemarin menerima pengarahan dari BKD di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Pengarahan itu dilakukan untuk membantu Bakal CPNS melengkapi berkas yang harus dikumpulkan sebagai dasar persyaratan pengajuan NIP ke BKN. Pemberkasan itu sendiri paling akhir akan diterima BKD Lamongan pada 8 Desember mendatang.
Menurut Kepala BKD Lamongan Bambang Kustiono melalui Kabid Informasi dan Pengadaan Pegawai Turdji, selama proses pemberkasan tersebut masih mungkin akan ada status BTL dari berkas Bakal CPNS bersangkutan. “Waktunya masih cukup panjang bagi CPNS yang telah lulus ujian untuk melengkapi berkasnya. Dengan pengarahan yang dilakukan hari ini kami berharap semua Bakal CPNS bisa melengkapi berkasnya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada yang dinyatakan BTL, “ kata dia.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi ketidaksesuaian berkas yang disetorkan Bakal CPNS. Seperti ketidaksesuaian antara tahun lahir di ijazah dengan surat akte kelahiran. Namun menurutnya, ketidakseuaian ini masih bisa diselesaikan dengan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menganai tahun kelahiran mana yang benar. Mulai 1 Janurai 2010 mendatang, para CPNS ini sudah mulai melaksanakan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Sejumlah 426 Bakal CPNS itu kemarin menerima pengarahan dari BKD di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Pengarahan itu dilakukan untuk membantu Bakal CPNS melengkapi berkas yang harus dikumpulkan sebagai dasar persyaratan pengajuan NIP ke BKN. Pemberkasan itu sendiri paling akhir akan diterima BKD Lamongan pada 8 Desember mendatang.
Menurut Kepala BKD Lamongan Bambang Kustiono melalui Kabid Informasi dan Pengadaan Pegawai Turdji, selama proses pemberkasan tersebut masih mungkin akan ada status BTL dari berkas Bakal CPNS bersangkutan. “Waktunya masih cukup panjang bagi CPNS yang telah lulus ujian untuk melengkapi berkasnya. Dengan pengarahan yang dilakukan hari ini kami berharap semua Bakal CPNS bisa melengkapi berkasnya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada yang dinyatakan BTL, “ kata dia.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi ketidaksesuaian berkas yang disetorkan Bakal CPNS. Seperti ketidaksesuaian antara tahun lahir di ijazah dengan surat akte kelahiran. Namun menurutnya, ketidakseuaian ini masih bisa diselesaikan dengan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menganai tahun kelahiran mana yang benar. Mulai 1 Janurai 2010 mendatang, para CPNS ini sudah mulai melaksanakan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Batik Kini Dipakai Dua Hari Kerja
Pemkab Lamongan mulai hari Kamis (3/12) akan mewajibkan bagi pegawainya menggunakan baju batik sebagai pakaian kerja selama dua hari kerja di setiap minggunya. Yakni pada Hari Kamis dan Jum’at. Sebelumnya, penggunaan seragam batik ini hanya dilakukan pada Hari Jum’at saja.
Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa dalam keterangannya ungkapkan kebijakan penggunaan seragam batik selama dua hari kerja itu sebagai bagian wujud kebanggan pada batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 22 November lalu.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim nomor 025/15469/044/2009 perihal Penggunaan Seragam Batik. Menurutnya, Pemprov Jattim sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Kini Lamongan juga akan menerapkan kebijakan yang sangat mendukung pelestarian budaya nasional itu. Ditambahkannya, khusus di Lamongan ada ketentuan tambahan. Untuk Hari Kamis batik yang digunakan adalah batik tulis umum. Sementara di Hari Jum’at wajib menggunakan batik khas Lamongan.
“Semoga dengan penerapan kebijakan ini mulai Kamis (3/12), akan semakin menumbuhkan kecintaan rasa cinta masyarakat pada produk dan budaya dalam negeri. Setidaknya hal ini bisa dimulai oleh pegawai pemerintah sehingga menjadi contoh untuk masyarakat. Terlebih jika yang digunakan adalah batik motif Lamongan tentunya akan turut membantu perkembangan batik di Lamongan, “ kata Aris.
Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa dalam keterangannya ungkapkan kebijakan penggunaan seragam batik selama dua hari kerja itu sebagai bagian wujud kebanggan pada batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 22 November lalu.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim nomor 025/15469/044/2009 perihal Penggunaan Seragam Batik. Menurutnya, Pemprov Jattim sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Kini Lamongan juga akan menerapkan kebijakan yang sangat mendukung pelestarian budaya nasional itu. Ditambahkannya, khusus di Lamongan ada ketentuan tambahan. Untuk Hari Kamis batik yang digunakan adalah batik tulis umum. Sementara di Hari Jum’at wajib menggunakan batik khas Lamongan.
“Semoga dengan penerapan kebijakan ini mulai Kamis (3/12), akan semakin menumbuhkan kecintaan rasa cinta masyarakat pada produk dan budaya dalam negeri. Setidaknya hal ini bisa dimulai oleh pegawai pemerintah sehingga menjadi contoh untuk masyarakat. Terlebih jika yang digunakan adalah batik motif Lamongan tentunya akan turut membantu perkembangan batik di Lamongan, “ kata Aris.
Rabu, 02 Desember 2009
SatlakPB Mulai Diaktifkan
Terhitung Selasa (1/12), Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SatlakPB) Kabupaten mulai diaktifkan. Pengaktifan itu untuk mengantisipasi puncak hujan yang diprediksi akan datang pada Desember nanti. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Pelaksana Harian SatlakPB Lamongan Imam Trisno Edy saat Rapat Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan.
Di kesempatan itu, Imam juga ungkapkan bahwa tahun depan keberadaan SatlakPB akan dihilangkan dan diganti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembentukan ini sesuai dengan amanat UU nomor 21.2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris SatlakPB yang juga Sekkab Fadeli itu terungkap jika pembangunan parapet (penguat tanggul) di Kelurahan Banaran/Babat sepanjang 70 meter belum tuntas dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Menanggapi itu, Fadeli minta BBWSBS untuk mempercepat pelaksanaan pembangunannya sehingga pada Desember nanti sudah selesai.
Sementara pembangunan Tanggul Bogobabatan/Karangbinangun meski menurut Sugiarto, Pimpro Sub Proyek Banjir I BBWSBS sudah selesai 85 persen pengerjaan fisiknya, Camat Karangbinangun Nalikan dan Kepala Dinas PU Pengairan Heru Sanjoto meragukan tanggul itu sanggup menahan luapan Sungai Bengawan Solo.
Menurut pengamatan Nalikan, ketinggian tanggul sepanjang 1570 meter itu masih hampir sama dengan tanggul lama. Sehingga luapan air Bengawan Solo masih mungkin melewati tanggul. Mestinya menurut dia setidaknya ketinggiannya antara satu hingga satu setengah mater diatas tanggul lama. Menanggapi itu, Sugiarto akan mempercepat penyelesaian tangul yang tinggal 15 persen itu.
Selanjutnya terkait pembangunan Tanggul di Centini dan Keduyung/Laren, semua pihak sepakat tanggul yang baru sudah siap hadapi kemungkinan luapan Sungai Bengawan Solo. Meski menurut Camat Laren Rusgianto masih diperlukan sedikit pemadatan agar saat hujan longsorannya tidak sampai merusak jalan.
Fadeli diakhir rapat itu perintahkan kepada dinas terkait terutama Dinas PU Pengairan untuk mewaspadai kemungkinan banjir. “Tidak ada yang berharap akan ada banjir di Lamongan. Namun jika itu sampai terjadi semua harus siap sehingga efek banjir bisa diminimalisir, “ kata dia. Dia juga perintahkan untuk mensiagakan semua peralatan yang dimiliki seperti perahu karet dan genset. Termasuk alat komunikasi.
BBWSBS di rapat itu juga sampaikan pihaknya sudah siap mendistribusikan sejumlah peralatan tanggap banjir pada kecamatan yang wilayahnya rawan banjir. Yakni berupa 2 perahu karet, 1500 lembar bronjong kawat, 4 rol kawat, 10 ribu karung dan 320 batang dorlak.
Di kesempatan itu, Imam juga ungkapkan bahwa tahun depan keberadaan SatlakPB akan dihilangkan dan diganti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembentukan ini sesuai dengan amanat UU nomor 21.2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris SatlakPB yang juga Sekkab Fadeli itu terungkap jika pembangunan parapet (penguat tanggul) di Kelurahan Banaran/Babat sepanjang 70 meter belum tuntas dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Menanggapi itu, Fadeli minta BBWSBS untuk mempercepat pelaksanaan pembangunannya sehingga pada Desember nanti sudah selesai.
Sementara pembangunan Tanggul Bogobabatan/Karangbinangun meski menurut Sugiarto, Pimpro Sub Proyek Banjir I BBWSBS sudah selesai 85 persen pengerjaan fisiknya, Camat Karangbinangun Nalikan dan Kepala Dinas PU Pengairan Heru Sanjoto meragukan tanggul itu sanggup menahan luapan Sungai Bengawan Solo.
Menurut pengamatan Nalikan, ketinggian tanggul sepanjang 1570 meter itu masih hampir sama dengan tanggul lama. Sehingga luapan air Bengawan Solo masih mungkin melewati tanggul. Mestinya menurut dia setidaknya ketinggiannya antara satu hingga satu setengah mater diatas tanggul lama. Menanggapi itu, Sugiarto akan mempercepat penyelesaian tangul yang tinggal 15 persen itu.
Selanjutnya terkait pembangunan Tanggul di Centini dan Keduyung/Laren, semua pihak sepakat tanggul yang baru sudah siap hadapi kemungkinan luapan Sungai Bengawan Solo. Meski menurut Camat Laren Rusgianto masih diperlukan sedikit pemadatan agar saat hujan longsorannya tidak sampai merusak jalan.
Fadeli diakhir rapat itu perintahkan kepada dinas terkait terutama Dinas PU Pengairan untuk mewaspadai kemungkinan banjir. “Tidak ada yang berharap akan ada banjir di Lamongan. Namun jika itu sampai terjadi semua harus siap sehingga efek banjir bisa diminimalisir, “ kata dia. Dia juga perintahkan untuk mensiagakan semua peralatan yang dimiliki seperti perahu karet dan genset. Termasuk alat komunikasi.
BBWSBS di rapat itu juga sampaikan pihaknya sudah siap mendistribusikan sejumlah peralatan tanggap banjir pada kecamatan yang wilayahnya rawan banjir. Yakni berupa 2 perahu karet, 1500 lembar bronjong kawat, 4 rol kawat, 10 ribu karung dan 320 batang dorlak.
Penderita AIDS Lamongan Fenomena Gunung Es
Sampai dengan September 2009, secara kumulatif tercatat ada 139 penderita HIV/AIDS di Lamongan. Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya sudah meninggal dunia sementara 84 orang masih hidup. Sedangkan dari jumlah yang masih hidup itu seperti disampaikan Kadinkes Lamongan Mochammad Sochib, seperti fenomena gunung es.
Dikatakan Sochib, di Lamongan ada potensi penderita HIV/AIDS 10 kali lipat dari jumlah yang tercatat masih hidup. Menurutnya, fenomena itu seperti fenomena gunung es. Artinya yang tercatat hanyalah puncaknya saja, sementara ada potensi yang belum tercatat hingga mencapai 840 penderita. Itu dikatakannya dalam Seminar Sehari Penanggulangan AIDS yang dibuka Wakil Bupati Tsalits Fahami di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (1/12).
Lebih lanjut disampaikan oleh Sochib, penanganan HIV/AIDS terkait erat dengan masalah etika dan hak asasi manusia atau HAM. “ini (angka penderita HIV/AIDS) sangat mencengangkan. Seandainya diperkenankan untuk memeriksa darah setiap pasien yang datang ke rumah sakit maupun puskesmas, niscaya penderita HIV/AIDS bisa diketahui lebih dini. Sehingga penangannnyapun bisa dilakukan lebih dini. Namun sekali lagi, ini terhalang etika dan HAM, “ ujarnya di kegiatan yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lamongan itu .
Diungkapkan olehnya, AIDS mulai masuk Lamongan pada tahun 2002 dari seorang Wanita Penjaja Seksual (WPS) asal Lamongan yang bekerja di Sampit/Kalimantan Tengah. Jumlah penderita ini kemudian naik menjadi 92 orang pada 2008 dan kemudian secara kumulatif naik menjadi 139 penderita pada September 2009. demikian pula penemuan kasus baru terus meningkat dari hitungan jari pada 2002 hingga 2005 menjadi 47 kasus baru di tahun 2009.
Sementara dari 27 kecamatan di Lamongan, hanya empat kecamatan yang belum terpapar HIV/AIDS. Yakni Kecamatan Modo, Karangbinangun, Bluluk dan Sukorame. Terbanyak berada di Kecamatan Sukodadi dengan 15 orang penderita. Berdasar gender, penderita di Lamongan didominasi laki-laki sebesar 56 persen, wanita 37 persen dan waria 7 persen. Kemudian berdasar usia, yang terbanyak adalah usia produktif 31-35 tahun sebanyak 35 penderita dan usia 26-30 tahun sebanyak 31 penderita. Tercatat pula 3 orang penderita dengan usia kurang dari 5 tahun. Yang membuat miris, ternyata 85 persen penderita AIDs di Lamongan berstaus sudah menikah.
Sedangkan Tsalits Fahami saat menyampaikan sambutannya berharap masyarakat tidak menjauhi dan mengucilkan penderita HIV/AIDS. Fenomena itu menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Seharusnya penderita ini malah harus diberikan support dan kasih sayang.
“Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk HIV/AIDS. Yang ada baru retrovirus yang hanya mampu untuk menekan perkembangan virusnya. Sehingga pengobatan harus dijalankan sepanjang hidup penderita. Karena itulah mereka memerlukan support dan pendampingan. Yang penting dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan agar penyakit ini tidak menggerogoti generasi muda Indonesia, “ ujarnya yang juga Ketua Pelaksana Harian KPA Lamongan itu.
Dikatakan Sochib, di Lamongan ada potensi penderita HIV/AIDS 10 kali lipat dari jumlah yang tercatat masih hidup. Menurutnya, fenomena itu seperti fenomena gunung es. Artinya yang tercatat hanyalah puncaknya saja, sementara ada potensi yang belum tercatat hingga mencapai 840 penderita. Itu dikatakannya dalam Seminar Sehari Penanggulangan AIDS yang dibuka Wakil Bupati Tsalits Fahami di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (1/12).
Lebih lanjut disampaikan oleh Sochib, penanganan HIV/AIDS terkait erat dengan masalah etika dan hak asasi manusia atau HAM. “ini (angka penderita HIV/AIDS) sangat mencengangkan. Seandainya diperkenankan untuk memeriksa darah setiap pasien yang datang ke rumah sakit maupun puskesmas, niscaya penderita HIV/AIDS bisa diketahui lebih dini. Sehingga penangannnyapun bisa dilakukan lebih dini. Namun sekali lagi, ini terhalang etika dan HAM, “ ujarnya di kegiatan yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lamongan itu .
Diungkapkan olehnya, AIDS mulai masuk Lamongan pada tahun 2002 dari seorang Wanita Penjaja Seksual (WPS) asal Lamongan yang bekerja di Sampit/Kalimantan Tengah. Jumlah penderita ini kemudian naik menjadi 92 orang pada 2008 dan kemudian secara kumulatif naik menjadi 139 penderita pada September 2009. demikian pula penemuan kasus baru terus meningkat dari hitungan jari pada 2002 hingga 2005 menjadi 47 kasus baru di tahun 2009.
Sementara dari 27 kecamatan di Lamongan, hanya empat kecamatan yang belum terpapar HIV/AIDS. Yakni Kecamatan Modo, Karangbinangun, Bluluk dan Sukorame. Terbanyak berada di Kecamatan Sukodadi dengan 15 orang penderita. Berdasar gender, penderita di Lamongan didominasi laki-laki sebesar 56 persen, wanita 37 persen dan waria 7 persen. Kemudian berdasar usia, yang terbanyak adalah usia produktif 31-35 tahun sebanyak 35 penderita dan usia 26-30 tahun sebanyak 31 penderita. Tercatat pula 3 orang penderita dengan usia kurang dari 5 tahun. Yang membuat miris, ternyata 85 persen penderita AIDs di Lamongan berstaus sudah menikah.
Sedangkan Tsalits Fahami saat menyampaikan sambutannya berharap masyarakat tidak menjauhi dan mengucilkan penderita HIV/AIDS. Fenomena itu menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Seharusnya penderita ini malah harus diberikan support dan kasih sayang.
“Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk HIV/AIDS. Yang ada baru retrovirus yang hanya mampu untuk menekan perkembangan virusnya. Sehingga pengobatan harus dijalankan sepanjang hidup penderita. Karena itulah mereka memerlukan support dan pendampingan. Yang penting dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan agar penyakit ini tidak menggerogoti generasi muda Indonesia, “ ujarnya yang juga Ketua Pelaksana Harian KPA Lamongan itu.
Pecinta Batik Petakan Batik Lamongan
Paguyuban pecinta batik Indonesia Sekar Jagad dari Jogjakarta kemarin lakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan. Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Umumnya Larasanti Suliantoro Sulaiman itu, mereka bermaksud untuk memetakan kasanah batik yang selama ini belum masuk di buku perbatikan seperti Kabupaten Lamongan.
Menurut Larasanti, dulu batik dari Kebumen juga tidak dikenal dan tidak masuk buku perbatikan Indonesia. Namun setelah dimunculkan, kini motif Batik Kebumen menjadi salah satu yang paling diburu. “Selama ini yang terkenal dari Lamongan adalah masakan sotonya. Semoga kedepan motif batik Lamongan bisa terkenal dan diburu seperti halnya batik dari Kebumen, “ ujarnya saat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Diantara 60 anggota Sekar Jagad tersebut, ada sejumlah nama tenar yang masuk dalam Dewan Ahli Perbatikan Sekar Jagad. Seperti Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat dan Gusti Bendoro Raden Ayu Moerdokoesomo. Nama terakhir adalah kaka kandung dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu juga ada Rahardi Ramelan bersama isterinya. Rahardi Ramelan adalah mantan Kepala Bulog dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Dilanjutkan Larasanti, batik kini telah menjadi mahakarya adiluhung bangsa Indonesia. Bahkan telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu Intengible Culture Heritage atau warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 lalu. “Semoga dengan adanya pengakuan ini akan menjadi pemacu semangat masyarakat agar batik tetap terjaga dan lestari, “ kata dia.
Sementara Djoko Purwanto kepada tamunya ungkapkan ada dua motif batik di Lamongan yang berusaha dimunculkan, yakni motif Sendang Duwur dan Parengan. Dikatakannya, sejak tahun 2002 Bupati Lamongan Masfuk telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenalkan kedua motif batik ini.
Diakhir acara, Larasanti menyerahkan batik motif Sekar Jagad pada Djoko Purwanto. Motif tersebut menurut Larasanti adalah motif yang dibuat seusai gempa melanda Jogjakarta beberapa tahun silam. Sementara Kades Sendang Duwur Panut Sukodo menerima bantuan pewarna batik berbahan alami dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat.
Menurut Larasanti, dulu batik dari Kebumen juga tidak dikenal dan tidak masuk buku perbatikan Indonesia. Namun setelah dimunculkan, kini motif Batik Kebumen menjadi salah satu yang paling diburu. “Selama ini yang terkenal dari Lamongan adalah masakan sotonya. Semoga kedepan motif batik Lamongan bisa terkenal dan diburu seperti halnya batik dari Kebumen, “ ujarnya saat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Diantara 60 anggota Sekar Jagad tersebut, ada sejumlah nama tenar yang masuk dalam Dewan Ahli Perbatikan Sekar Jagad. Seperti Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat dan Gusti Bendoro Raden Ayu Moerdokoesomo. Nama terakhir adalah kaka kandung dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu juga ada Rahardi Ramelan bersama isterinya. Rahardi Ramelan adalah mantan Kepala Bulog dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Dilanjutkan Larasanti, batik kini telah menjadi mahakarya adiluhung bangsa Indonesia. Bahkan telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu Intengible Culture Heritage atau warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 lalu. “Semoga dengan adanya pengakuan ini akan menjadi pemacu semangat masyarakat agar batik tetap terjaga dan lestari, “ kata dia.
Sementara Djoko Purwanto kepada tamunya ungkapkan ada dua motif batik di Lamongan yang berusaha dimunculkan, yakni motif Sendang Duwur dan Parengan. Dikatakannya, sejak tahun 2002 Bupati Lamongan Masfuk telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenalkan kedua motif batik ini.
Diakhir acara, Larasanti menyerahkan batik motif Sekar Jagad pada Djoko Purwanto. Motif tersebut menurut Larasanti adalah motif yang dibuat seusai gempa melanda Jogjakarta beberapa tahun silam. Sementara Kades Sendang Duwur Panut Sukodo menerima bantuan pewarna batik berbahan alami dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat.
Kantor Perijinan UPP Percontohan Jatim
Kantor Perijinan Lamongan ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan (UPPP) Jatim 2009. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo dalam Upacara Peringatan HUT Korpri Jatim di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/11).
Kepastian penetapan Kantor Perijinan sebagai UPPP Jatim 2009 tersebut berdasar Surat Gubernur Jatim nomor 065/14511/041/2009 perihal Penilaian UPPP Jatim 2009. “Alhamdulillah prestasi membanggakan kembali diperoleh Kabupaten Lamongan. Saat ini Kepala Kantor Perijinan Lamongan Bambang Hadjar Purwono berada di Surabaya untuk menerima penghargaan dari Gubernur Jatim tersebut, “ terang Kabag Organisasi Lamongan Abdul Muis melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan memperoleh predikat terbaik dalam ajang tersebut. Sementara dibawah posisi Lamongan ada SMKN 1 Kota Surabaya dan Puskesmas Omben Kabupaten Sampang. Selain predikat terbaik, juga ditetapkan 12 UPP dengan predikat baik. Yakni posisi pertama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Janti Kota Malang, kedua SMAN 15 Kota Surabaya dan ketiga UPTD Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang.
Kantor Perijinan Lamongan berhasil menyisihkan 55 UPP di seluruh Jatim yang diusulkan. Sejumlah terobosan dilakukan Kantor Perijinan Lamongan untukm meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. Sementara untuk pembuatan SIUP dan TDP baru juga digratiskan.
Terpisah, di waktu yang sama juga digelar Upacara Peringatan HUT Korpri ke-39 di alun-alun Kota Lamongan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Tsalits Fahami. Seusai upacara Wabup menyerahkan sejumlah piagam penghargaan.
Diantaranya untuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan yang ditetapkan sebagai kelompok budaya kerja 9KBK) terbaik di Lamongan. Kemudian SMKN I Lamongan sebagai UPPP terbaik tingkat Lamongan tahun 2009.
Kepastian penetapan Kantor Perijinan sebagai UPPP Jatim 2009 tersebut berdasar Surat Gubernur Jatim nomor 065/14511/041/2009 perihal Penilaian UPPP Jatim 2009. “Alhamdulillah prestasi membanggakan kembali diperoleh Kabupaten Lamongan. Saat ini Kepala Kantor Perijinan Lamongan Bambang Hadjar Purwono berada di Surabaya untuk menerima penghargaan dari Gubernur Jatim tersebut, “ terang Kabag Organisasi Lamongan Abdul Muis melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan memperoleh predikat terbaik dalam ajang tersebut. Sementara dibawah posisi Lamongan ada SMKN 1 Kota Surabaya dan Puskesmas Omben Kabupaten Sampang. Selain predikat terbaik, juga ditetapkan 12 UPP dengan predikat baik. Yakni posisi pertama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Janti Kota Malang, kedua SMAN 15 Kota Surabaya dan ketiga UPTD Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang.
Kantor Perijinan Lamongan berhasil menyisihkan 55 UPP di seluruh Jatim yang diusulkan. Sejumlah terobosan dilakukan Kantor Perijinan Lamongan untukm meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. Sementara untuk pembuatan SIUP dan TDP baru juga digratiskan.
Terpisah, di waktu yang sama juga digelar Upacara Peringatan HUT Korpri ke-39 di alun-alun Kota Lamongan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Tsalits Fahami. Seusai upacara Wabup menyerahkan sejumlah piagam penghargaan.
Diantaranya untuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan yang ditetapkan sebagai kelompok budaya kerja 9KBK) terbaik di Lamongan. Kemudian SMKN I Lamongan sebagai UPPP terbaik tingkat Lamongan tahun 2009.
Selasa, 01 Desember 2009
RSD Dr Soegiri Mulai Terapkan BLU
Pola pengelolaan keuangan berdasar konsep Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai diterapakn RSD Dr Soegiri Lamongan. Diantaranya pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit yang sudah sepenuhnya menggunakan seluruh pendapatan yang dihasilkan
Hal itu terungkap dari Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamongan yang disampaikan oleh Wabup Tsalits Fahami dalam rapat paripirna di Gedung DPRD setempat, Senin (30/11). Agenda Jawaban Eksekutif tersebut adalah bagian dari pembahasaan RAPBD Lamongan tahun anggaran 2010.
Dikatakannya, kenaikan belanja langsung di RSD Dr Soegiri tahun 2010 mendatang yang mencapai 114 persen karena penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Belanja langsung RSD Dr Soegiri tahun 2010 naik menjadi Rp 31,618 miliar. Sementara tahun lalu anggarannya Rp 14,753 miliar.
Dijelaskan olehnya, sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh BLUD bersangkutan dikelola secara langsung untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Di tahun anggaran 2010, pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp 30,398 miliar. Jawaban itu disampaikan eksekutif menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) beberapa waktu lalu.
Sementara mengenai keberadaan pabrik Pupuk Organik Maharani, Wabup menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 pengelolaan pabrik di Kecamatan tikung tersebut dikerjasamkan dengan PT Ladang Hijau Gresik dalam bentuk kerjasama operasional (KSO). Dalam KSO itu PT Ladang Hijau Gresik berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemkab Lamongan sebesar Rp 20 juta setiap bulan atau Rp 240 juta setiap tahunnya.
Pada kesempatan itu, Tsalits juga menanggapai pernyataan dari FPGolkar dan FDK terkait jabatan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang masih kosong. Menurutnya, beberapa jabatan kepala SKPD dan jabatan struktural lain yang masih kosong akan segera diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kelembagannya.
Hal itu terungkap dari Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamongan yang disampaikan oleh Wabup Tsalits Fahami dalam rapat paripirna di Gedung DPRD setempat, Senin (30/11). Agenda Jawaban Eksekutif tersebut adalah bagian dari pembahasaan RAPBD Lamongan tahun anggaran 2010.
Dikatakannya, kenaikan belanja langsung di RSD Dr Soegiri tahun 2010 mendatang yang mencapai 114 persen karena penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Belanja langsung RSD Dr Soegiri tahun 2010 naik menjadi Rp 31,618 miliar. Sementara tahun lalu anggarannya Rp 14,753 miliar.
Dijelaskan olehnya, sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh BLUD bersangkutan dikelola secara langsung untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Di tahun anggaran 2010, pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp 30,398 miliar. Jawaban itu disampaikan eksekutif menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) beberapa waktu lalu.
Sementara mengenai keberadaan pabrik Pupuk Organik Maharani, Wabup menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 pengelolaan pabrik di Kecamatan tikung tersebut dikerjasamkan dengan PT Ladang Hijau Gresik dalam bentuk kerjasama operasional (KSO). Dalam KSO itu PT Ladang Hijau Gresik berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemkab Lamongan sebesar Rp 20 juta setiap bulan atau Rp 240 juta setiap tahunnya.
Pada kesempatan itu, Tsalits juga menanggapai pernyataan dari FPGolkar dan FDK terkait jabatan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang masih kosong. Menurutnya, beberapa jabatan kepala SKPD dan jabatan struktural lain yang masih kosong akan segera diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kelembagannya.
Penjual Hewan Kurban Disidak
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPK) Lamongan kemarin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pedagang hewan kurban. Dalam sidak itu petugas tidak menemukan hewan kurban yang sakit atau tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Ada lima lokasi penjualan yang disidak oleh tim yang beranggotakan enam petugas tersebut. Empat lokasi adalah penjual kambing dan satu lokasi lainnya adalah penjual hewan sapi. Masing-masing lima penjual berlokasi di Kecamatan Lamongan dan satu berada di Kecamatan Tikung.
Dalam sidak itu selain mengecek usia hewan kurban petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Untuk melihat kesehatan hewan kurban itu petugas melihat kondisi bulu, telinga dan mata hewan. “Dari hasil pengecekan di enam lokasi tadi tidak ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit. Hanya ada sekitar 10 persen saja dari yang kami periksa yang usianya belum ideal untuk dijadikan hewan kurban. Pengecekan seperti ini penting kami lakukan untuk memberi jaminan kesehatan pada masyarakat pengkonsumsi hewan kurban, “ ujar Kabid Kesehatan Hewan pada DPK Puji Hermawan. Diterangkannya, usia hewan dapat diketahui dari kondisi giginya. Sementara usia ideal kambing untuk kurban adalah setidaknya sudah berusia 1 tahun. Kemudian untuk sapi setidaknya harus berumur 2 tahun. Penjual kambing yang disidak adalah M Nurcholis pemilik tujuh ekor kambing, Suwandi dengan delapan ekor kambing, Kasbu yang memiliki 40 ekor kambing dan Suyanto dengan 30 kambing jualannya. Sementara penjual sapi yang disidak adalah milik H Ridlo di Kecamatan Tikung yang menjual 21 ekor sapi. Arman, penduduk Kecamatan Tikung yang ditugasi H Ridlo untuk menjualkan sapi mengaku sudah berhasil menjual 13 ekor sapi. Sapi miliknya yang dijual harganya bervariasi antara yang paling murah Rp 7,5 juta hingga yang paling mahal Rp 11 juta. “Alhamdulillah sudah ada yang laku, semoga semua laku terjual sebelum Idul Adha nanti, “ kata dia.
Dalam sidak itu selain mengecek usia hewan kurban petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Untuk melihat kesehatan hewan kurban itu petugas melihat kondisi bulu, telinga dan mata hewan. “Dari hasil pengecekan di enam lokasi tadi tidak ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit. Hanya ada sekitar 10 persen saja dari yang kami periksa yang usianya belum ideal untuk dijadikan hewan kurban. Pengecekan seperti ini penting kami lakukan untuk memberi jaminan kesehatan pada masyarakat pengkonsumsi hewan kurban, “ ujar Kabid Kesehatan Hewan pada DPK Puji Hermawan. Diterangkannya, usia hewan dapat diketahui dari kondisi giginya. Sementara usia ideal kambing untuk kurban adalah setidaknya sudah berusia 1 tahun. Kemudian untuk sapi setidaknya harus berumur 2 tahun. Penjual kambing yang disidak adalah M Nurcholis pemilik tujuh ekor kambing, Suwandi dengan delapan ekor kambing, Kasbu yang memiliki 40 ekor kambing dan Suyanto dengan 30 kambing jualannya. Sementara penjual sapi yang disidak adalah milik H Ridlo di Kecamatan Tikung yang menjual 21 ekor sapi. Arman, penduduk Kecamatan Tikung yang ditugasi H Ridlo untuk menjualkan sapi mengaku sudah berhasil menjual 13 ekor sapi. Sapi miliknya yang dijual harganya bervariasi antara yang paling murah Rp 7,5 juta hingga yang paling mahal Rp 11 juta. “Alhamdulillah sudah ada yang laku, semoga semua laku terjual sebelum Idul Adha nanti, “ kata dia.
30 Karyawan PD Terima Pembinaan
Setidaknya sejumlah 30 karyawan perusahaan daerah di Kabupaten Lamongan kemarin mengikuti pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Selama sehari mereka menerima materi pembinaan dari Richard I Risambessy, seorang profesional di bidang akuntansi publik. Seperti disampaikan Asisten Administrasi Kabupaten Lamongan Aris Wibawa, saat ini Pemkab Lamongan telah memiliki empat perusahaan daerah (PD).
Yakni Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD Aneka Usaha Lamongan Jaya (PDANULJ), PD BPR Bank Daerah Lamongan dan PD Pasar. “Dengan adanya perkembangan perusahaan daerah tersebut diharapkan pula adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan, “ ujar Aris. Aris di kesempatan tersebut juga mengharapkan peran serta PD itu dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah. “Karena itu diperlukan upaya peningkatan PD baik dari segi pengelolaan perusahaan maupun peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan, “ kata dia. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan PD menurut aris adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara kepercayaan tersebut bisa didapat melalui peningkatan pelayanan yang memadai dan baik. “Kepercayaan masyarakat pada sebuah perusahaan tidaklah mudah didapatkan. Harus ada kerja keras yang maksimal dan kemapuan SDM yang professional. Jatuh bangunnya perusahaan terkait erat dengan potensi SDM yang dimiliki serta pelayanannya pada masyarakat, “ tukas dia.
Yakni Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD Aneka Usaha Lamongan Jaya (PDANULJ), PD BPR Bank Daerah Lamongan dan PD Pasar. “Dengan adanya perkembangan perusahaan daerah tersebut diharapkan pula adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan, “ ujar Aris. Aris di kesempatan tersebut juga mengharapkan peran serta PD itu dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah. “Karena itu diperlukan upaya peningkatan PD baik dari segi pengelolaan perusahaan maupun peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan, “ kata dia. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan PD menurut aris adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara kepercayaan tersebut bisa didapat melalui peningkatan pelayanan yang memadai dan baik. “Kepercayaan masyarakat pada sebuah perusahaan tidaklah mudah didapatkan. Harus ada kerja keras yang maksimal dan kemapuan SDM yang professional. Jatuh bangunnya perusahaan terkait erat dengan potensi SDM yang dimiliki serta pelayanannya pada masyarakat, “ tukas dia.
Langganan:
Postingan (Atom)