Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan berharap sebisa mungkin semua masyarakat, terutama masyarakat miskin (maskin) bisa dijamin kesehatannya. Peluang itu semakin terbuka dengan adanya selisih kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan jumlah maskin di Lamongan yang mengalami penurunan tajam.
Menurut Kadinkes Lamongan M Sohib, kuota Jamkesmas untuk Lamongan di tahun 2010 akan sama dengan kuota 2009. Yakni untuk sejumlah 434.383 jiwa. Sementara berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah maskin Lamongan tinggal 288.202 jiwa. Sehingga ada selisih kelebihan kuota untuk sejumlah 146.181 jiwa.
“Kelebihan kuota Jamkesmas ini bisa menjadi peluang untuk memperluas akses kesehatan bagi masyarakat Lamongan. Seperti untuk masyarakat yang masuk kategori hampir miskin yang biasanya menggunakan fasilitas SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari desa untuk berobat di RSD dr Soegiri. Selain itu, kelebihan tersebut juga bisa digunakan untuk sasaran lain bagi pasien penyandang penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker tau untuk para penghuni panti, “ kata dia saat Pendataan Maskin untuk Program Jamkesmas dan Jamkesmasda di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, Selasa (23/2).
Namun dengan perluasan ini, dia juga berharap nantinya akan ada opsi untuk memperketat pemberian fasilitas SKTM dari desa. Yakni dengan kewajiban adanya legalisir SKTM oleh pejabat yang ditunjuk seperti bidan atau dari Puskesmas. “Pengetatan ini adalah salah satu opsi agar hanya mereka yang berhak saja yang menerima jaminan kesehatan dari pemerintah. Opsi lainnya adalah dengan membentuk suatu Badan Jaminan Kesehatan Daerah yang melibatkan semua organisasi asuransi kesehatan yang sudah ada seperti Askes maupun Jamsostek, “ujarnya sambil menyebutkan tidak akan memasukkan penyetopan pemberian SKTM seperti yang dilakukan RSD dr Soetomo Surabaya sebagai salah satu opsi.
Sementara kegiatan pendataan itu sendiri dilakukan untuk melakukan up date dan validasi data maskin di Lamongan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lagi. Berdasar SK Bupati nomor 188/1786/Kep/413.013/2007 tentang penetapan data kemiskinan peserta Askeskin, jumlah maskin di Lamongan tercatat 104.970 rumah tangga miskin (RTM) atau 434.383 jiwa. Sedangkan berdasar data BPS tahun 2009 sudah turun menjadi 84.694 RTM. Validasi data itu melibatkan Camat, Kepala Puskesmas dan sejumlah satuan kerja terkait.
Kamis, 25 Februari 2010
Dispertahut Naikkan Sasaran Panen 2010
Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Lamongan nampaknya cukup optimistis dengan kondisi pertanian di Lamongan di tahun 2010. Mereka menaikkan sasaran (target) tanam maupun panen untuk komoditi padi dan jagung. Yakni dari 122.799 hektar untuk sasaran luas panen padi di tahun 2009 menjadi 130.903 hektar di tahun ini. Sedangkan untuk jagung, sasaran luas panennya ditargetkan naik menjadi 60.159 hektar dari sebelumnya yang hanya 55.833 hektar di tahun lalu.
Optimisme penetapan sasaran ini nampaknya menilik dari terus naiknya baik realisasi panen maupun produksi pertanian di Lamongan. Data dari Sub Bagian Program Dispertahut setempat menyebutkan, dari sasaran luas panen komoditi padi seluas 122.799 hektar di tahun lalu, realisasinya mencapai 139.304 hektar atau 113,44 persen diatas target. Begitu pula dengan realisasi produksi yang mencapai 892.613 ton di tahun 2009 atau mencapai 116,77 persen diatas target yang ditetapkan sebesar 764.433 ton. Tingkat produksi ini dicapai dengan rata-rata produktivitas yang mencapai 64,08 kwintal setiap hektarnya.
Demikian pula dengan realisasi untuk komiditi jagung tahun 2009. dari sasaran luas panen 55.833 hektar, realisasinya mencapai 61.521 hektar atau 110,19 persen diatas target. Kemudian dengan rata-rata produktivitas yang mencapai 54,61 kwintal setiap hektarnya, realisasi produksinya mencapai 335.594 ton. Atau menyentuh prosentase 117,82 persen diatas target produksi sebanyak 285.131 ton yang ditetapkan.
Dispertahut sendiri sampai saat ini masih menggodok sasaran produksi sejumlah komoditi di tahun 2009. Namun jika melihat dinaikkannya sasaran luas panen tahun 2010, kemungkinan besar sasaran produksi juga akan ditetapkan naik. Jika mengacu pada rata-rata produktivitas padi tahun lalu saja, maka akan ketemu angka sekitar 8.388.264 kwintal, atau sekitar 838 ribu ton (produktivitas dikalikan sasaran panen). Angka ini diatas target produksi tahun lalu yang ditetapkan sebesar 764.433 ton.
Untuk komoditi padi, Kecamatan Sugio menjadi lumbung pangannya Lamongan. Di kecamatan ini, tahun lalu produksi padinya mencapai 67.974 ton. Puluhan kali lipat diatas produsen padi terkecil di Lamongan, yakni Kecamatan Paciran yang mencapai 2.044 ton. Bisa dimaklumi, karena areal tanam padi di Sugio juga terbesar, yakni mencapai 10.989 hektar. Sedangkan di Paciran areal tanamnya hanya mencapai 369 hektar.
Kawasan Selatan Lamongan adalah penyumbang produksi komoditi jagung terbesar. Yakni Kecamatan Sambeng yang realisasi produksi jagungnya tahun lalu mencapai 40.697 ton di areal tanam seluas 6.115 hektar. Sementara produksi jagung terkecil adalah Kecamatan Karanggeneng sebesar 1.358 ton di areal tanam seluas 964 hektar.
“Banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang melanda sebagian wilayah Lamongan tahun lalu sampai saat ini masih aman. Dan semoga ini terus berlangsung sehingga akan mengamankan produksi petani Lamongan. Di akhir Februari ini dimungkinkan akan ada sekitar 15 ribu hektar areal padi yang akan dipanen. Angka ini dengan asumsi jika tanaman tidak terserang hama atau puso karena banjir, “ ujar Kadispertahut Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Optimisme penetapan sasaran ini nampaknya menilik dari terus naiknya baik realisasi panen maupun produksi pertanian di Lamongan. Data dari Sub Bagian Program Dispertahut setempat menyebutkan, dari sasaran luas panen komoditi padi seluas 122.799 hektar di tahun lalu, realisasinya mencapai 139.304 hektar atau 113,44 persen diatas target. Begitu pula dengan realisasi produksi yang mencapai 892.613 ton di tahun 2009 atau mencapai 116,77 persen diatas target yang ditetapkan sebesar 764.433 ton. Tingkat produksi ini dicapai dengan rata-rata produktivitas yang mencapai 64,08 kwintal setiap hektarnya.
Demikian pula dengan realisasi untuk komiditi jagung tahun 2009. dari sasaran luas panen 55.833 hektar, realisasinya mencapai 61.521 hektar atau 110,19 persen diatas target. Kemudian dengan rata-rata produktivitas yang mencapai 54,61 kwintal setiap hektarnya, realisasi produksinya mencapai 335.594 ton. Atau menyentuh prosentase 117,82 persen diatas target produksi sebanyak 285.131 ton yang ditetapkan.
Dispertahut sendiri sampai saat ini masih menggodok sasaran produksi sejumlah komoditi di tahun 2009. Namun jika melihat dinaikkannya sasaran luas panen tahun 2010, kemungkinan besar sasaran produksi juga akan ditetapkan naik. Jika mengacu pada rata-rata produktivitas padi tahun lalu saja, maka akan ketemu angka sekitar 8.388.264 kwintal, atau sekitar 838 ribu ton (produktivitas dikalikan sasaran panen). Angka ini diatas target produksi tahun lalu yang ditetapkan sebesar 764.433 ton.
Untuk komoditi padi, Kecamatan Sugio menjadi lumbung pangannya Lamongan. Di kecamatan ini, tahun lalu produksi padinya mencapai 67.974 ton. Puluhan kali lipat diatas produsen padi terkecil di Lamongan, yakni Kecamatan Paciran yang mencapai 2.044 ton. Bisa dimaklumi, karena areal tanam padi di Sugio juga terbesar, yakni mencapai 10.989 hektar. Sedangkan di Paciran areal tanamnya hanya mencapai 369 hektar.
Kawasan Selatan Lamongan adalah penyumbang produksi komoditi jagung terbesar. Yakni Kecamatan Sambeng yang realisasi produksi jagungnya tahun lalu mencapai 40.697 ton di areal tanam seluas 6.115 hektar. Sementara produksi jagung terkecil adalah Kecamatan Karanggeneng sebesar 1.358 ton di areal tanam seluas 964 hektar.
“Banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang melanda sebagian wilayah Lamongan tahun lalu sampai saat ini masih aman. Dan semoga ini terus berlangsung sehingga akan mengamankan produksi petani Lamongan. Di akhir Februari ini dimungkinkan akan ada sekitar 15 ribu hektar areal padi yang akan dipanen. Angka ini dengan asumsi jika tanaman tidak terserang hama atau puso karena banjir, “ ujar Kadispertahut Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Senin, 22 Februari 2010
Dua duta Kabupaten Lamongan di ajang Raka Raki Jatim 2010 mulai 30 Februari hingga 3 Maret mendatan
Dua duta Kabupaten Lamongan di ajang Raka Raki Jatim 2010 mulai 30 Februari hingga 3 Maret mendatang akan menjalani karantina di Tretes Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah Achbabta Shohi dan Monica Septiana Mandagi yang merupakan juara Yak Yuk Lamongan 2009.
Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lamongan berharap setidaknya duta Lamongan bisa kembali meraih juara favorit. Hal itu dikataknnya ditemui disela-sela mendampingi keduanya saat pengambilan gambar untuk malam grand final 3 Maret mendatang.
“Seperti penyelenggaraan Raka Raki Jatim tahun lalu, kami berharap salah satu dari duta Lamongan ini bisa meraih Juara Favorit. Namun tentunya agar ini bisa tercapai kami sangat berharap dukungan masyarakat melaui SMS pada malam Grand Final yang akan dilangsungkan di The Empire Palace Hotel Surabaya 3 Maret mendatang, “ ujarnya.
Monica sendiri adalah siswi SMAN 1 Sekaran kelahiran Lamongan 17 September 1992. Marga Mandagi (manado) didapat siswi kelas II IPA ini dari ayahnya, Frits Mandagi. Sedangkan Achbabta adalah siswa SMKN 1 Lamongan. Achbabta yang sekarang berada di kelas III jurusan multimedia ini dilahirkan di Lamongan pada 24 Juli 1992 silam.
Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lamongan berharap setidaknya duta Lamongan bisa kembali meraih juara favorit. Hal itu dikataknnya ditemui disela-sela mendampingi keduanya saat pengambilan gambar untuk malam grand final 3 Maret mendatang.
“Seperti penyelenggaraan Raka Raki Jatim tahun lalu, kami berharap salah satu dari duta Lamongan ini bisa meraih Juara Favorit. Namun tentunya agar ini bisa tercapai kami sangat berharap dukungan masyarakat melaui SMS pada malam Grand Final yang akan dilangsungkan di The Empire Palace Hotel Surabaya 3 Maret mendatang, “ ujarnya.
Monica sendiri adalah siswi SMAN 1 Sekaran kelahiran Lamongan 17 September 1992. Marga Mandagi (manado) didapat siswi kelas II IPA ini dari ayahnya, Frits Mandagi. Sedangkan Achbabta adalah siswa SMKN 1 Lamongan. Achbabta yang sekarang berada di kelas III jurusan multimedia ini dilahirkan di Lamongan pada 24 Juli 1992 silam.
ADD Tahun Ini Rp 27,328 Miliar
Selain memberikan tunjangan pada aparat di desa dan menganggarkan miliaran rupiah dana APBD untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, Pemkab Lamongan tahun ini juga tetap mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Nilainya sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp 27.328.000.000.
Besaran anggaran untuk ADD ini nilainya sama sejak tahun 2007. Meski demikian, besaran anggaran ini naik pesat dibanding alokasi ADD pada tahun 2000 lalu yang hanya di angka Rp 4,266 miliar. Atau naik hingga lebih dari enam kali lipat sejak ADD di tahun 2000. Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan, penghitungan ADD tiap desa didasarkan pada nilai bobot desa, jumlah desa dan dusun yang dimiliki. Selain itu juga digunakan pedoman asas keadilan atau alokasi dana desa proporsional (ADDP). Sehingga dalam besaran pembagiannya nanti ada desa yang masuk Ranking I, II dan Rangking III. Lebih lanjut dijelaskan Aris, ada lima desa dengan Ranking I yang masing-masing akan menerima Rp 51.500.000. Kemudian desa dengan Ranking II ada sebanyak 48 desa yang masing-masing akan mendapat Rp 46.500.000. Sementara yang paling banyak adalah desa dengan Ranking III yakni sebanyak 409 desa yang masing-masing akan menerima Rp 41.500.000. “Sementara untuk 1.430 dusun di Lamongan masing-masing akan menerima alokasi Rp 5,5 juta, “ tambahnya. Disampaikan pula olehnya, ADD adalah bantuan stimulan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ADD itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena itulah pengelolaan dananya sepenuhnya dipercayakan pada pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Sedangkan Pemkab Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat sekedar sebagai kordinator pelaksanaannya. “Meski pengelolaan sepenuhnya dipercayakan pada aparat dan masyarakat desa, masih akan dilakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan oleh tim di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ada sanksi yang akan diberikan jika suatu desa terbukti tidak taat azas atau dinilai telah melanggar ketentuan pedoman pelaksanaan ADD. Sanksi ini bisa berupa pengurangan biaya operasional ADD antara 20 hingga 50 persen pada tahun berikutnya, “ tegas dia.
Besaran anggaran untuk ADD ini nilainya sama sejak tahun 2007. Meski demikian, besaran anggaran ini naik pesat dibanding alokasi ADD pada tahun 2000 lalu yang hanya di angka Rp 4,266 miliar. Atau naik hingga lebih dari enam kali lipat sejak ADD di tahun 2000. Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan, penghitungan ADD tiap desa didasarkan pada nilai bobot desa, jumlah desa dan dusun yang dimiliki. Selain itu juga digunakan pedoman asas keadilan atau alokasi dana desa proporsional (ADDP). Sehingga dalam besaran pembagiannya nanti ada desa yang masuk Ranking I, II dan Rangking III. Lebih lanjut dijelaskan Aris, ada lima desa dengan Ranking I yang masing-masing akan menerima Rp 51.500.000. Kemudian desa dengan Ranking II ada sebanyak 48 desa yang masing-masing akan mendapat Rp 46.500.000. Sementara yang paling banyak adalah desa dengan Ranking III yakni sebanyak 409 desa yang masing-masing akan menerima Rp 41.500.000. “Sementara untuk 1.430 dusun di Lamongan masing-masing akan menerima alokasi Rp 5,5 juta, “ tambahnya. Disampaikan pula olehnya, ADD adalah bantuan stimulan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ADD itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena itulah pengelolaan dananya sepenuhnya dipercayakan pada pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Sedangkan Pemkab Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat sekedar sebagai kordinator pelaksanaannya. “Meski pengelolaan sepenuhnya dipercayakan pada aparat dan masyarakat desa, masih akan dilakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan oleh tim di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ada sanksi yang akan diberikan jika suatu desa terbukti tidak taat azas atau dinilai telah melanggar ketentuan pedoman pelaksanaan ADD. Sanksi ini bisa berupa pengurangan biaya operasional ADD antara 20 hingga 50 persen pada tahun berikutnya, “ tegas dia.
Targetkan Juara Favorit di Raka Raka Jatim
Dua duta Kabupaten Lamongan di ajang Raka Raki Jatim 2010 mulai 30 Februari hingga 3 Maret mendatang akan menjalani karantina di Tretes Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah Achbabta Shohi dan Monica Septiana Mandagi yang merupakan juara Yak Yuk Lamongan 2009. Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lamongan berharap setidaknya duta Lamongan bisa kembali meraih juara favorit. Hal itu dikataknnya ditemui disela-sela mendampingi keduanya saat pengambilan gambar untuk malam grand final 3 Maret mendatang.
“Seperti penyelenggaraan Raka Raki Jatim tahun lalu, kami berharap salah satu dari duta Lamongan ini bisa meraih Juara Favorit. Namun tentunya agar ini bisa tercapai kami sangat berharap dukungan masyarakat melaui SMS pada malam Grand Final yang akan dilangsungkan di The Empire Palace Hotel Surabaya 3 Maret mendatang, “ ujarnya.
Monica sendiri adalah siswi SMAN 1 Sekaran kelahiran Lamongan 17 September 1992. Marga Mandagi (manado) didapat siswi kelas II IPA ini dari ayahnya, Frits Mandagi. Sedangkan Achbabta adalah siswa SMKN 1 Lamongan. Achbabta yang sekarang berada di kelas III jurusan multimedia ini dilahirkan di Lamongan pada 24 Juli 1992 silam.
“Seperti penyelenggaraan Raka Raki Jatim tahun lalu, kami berharap salah satu dari duta Lamongan ini bisa meraih Juara Favorit. Namun tentunya agar ini bisa tercapai kami sangat berharap dukungan masyarakat melaui SMS pada malam Grand Final yang akan dilangsungkan di The Empire Palace Hotel Surabaya 3 Maret mendatang, “ ujarnya.
Monica sendiri adalah siswi SMAN 1 Sekaran kelahiran Lamongan 17 September 1992. Marga Mandagi (manado) didapat siswi kelas II IPA ini dari ayahnya, Frits Mandagi. Sedangkan Achbabta adalah siswa SMKN 1 Lamongan. Achbabta yang sekarang berada di kelas III jurusan multimedia ini dilahirkan di Lamongan pada 24 Juli 1992 silam.
Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Jawatimur
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/64/013/2010, dengan ini dibuka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :
I. Waktu dan Tempat Pendaftaran
1. Pendaftaran dilaksanakan pada hari dan jam kerja ( 07.30 – 16.00 WIB ), tanggal 16 s/d 24 Pebruari 2010.
2. Tempat pendaftaran ditujukan ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya.
II. Persyaratan Administrasi
1. Warga Negara Indonesia
2. Surat pendaftaran ditulis dengan tangan atau diketik dan dibubuhi materi Rp.6000,-
3. Dokumen yang dilampirkan meliputi :
a. Berumur paling rendah 35 tahun, dibuktikan dengan foto copy KTP dan KSK;
b. Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar;
c. Foto copy Ijazah terakhir, minimal Strata I/ S1;
d. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5(lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
e. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Daerah ;
f. Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik dalam 5(lima) tahun terakhir yang diketahui Lurah/Kepala Desa;
g. Daftar Riwayat Hidup;
h. Dokumen dibuat rangkap 2(dua) asli dan foto copy dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
III. Surat permohonan beserta lampirannya dapat disampaikan melalui jasa pengiriman Pos dan atau dikirimkan sendiri ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya.
IV. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat diperoleh secara langsung di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya atau tilpun 031-3523642 Fax. 031-3531008 pada jam kerja, atau bisa diakses melalui www.jatimprov.go.id
Surabaya, 15 Pebruari 2010
Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Ketua
Drs.SUKO WIDODO.MA
Selengkapnya
I. Waktu dan Tempat Pendaftaran
1. Pendaftaran dilaksanakan pada hari dan jam kerja ( 07.30 – 16.00 WIB ), tanggal 16 s/d 24 Pebruari 2010.
2. Tempat pendaftaran ditujukan ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya.
II. Persyaratan Administrasi
1. Warga Negara Indonesia
2. Surat pendaftaran ditulis dengan tangan atau diketik dan dibubuhi materi Rp.6000,-
3. Dokumen yang dilampirkan meliputi :
a. Berumur paling rendah 35 tahun, dibuktikan dengan foto copy KTP dan KSK;
b. Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar;
c. Foto copy Ijazah terakhir, minimal Strata I/ S1;
d. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5(lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
e. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Daerah ;
f. Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik dalam 5(lima) tahun terakhir yang diketahui Lurah/Kepala Desa;
g. Daftar Riwayat Hidup;
h. Dokumen dibuat rangkap 2(dua) asli dan foto copy dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
III. Surat permohonan beserta lampirannya dapat disampaikan melalui jasa pengiriman Pos dan atau dikirimkan sendiri ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya.
IV. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat diperoleh secara langsung di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jl. Rajawali 6-8 Surabaya atau tilpun 031-3523642 Fax. 031-3531008 pada jam kerja, atau bisa diakses melalui www.jatimprov.go.id
Surabaya, 15 Pebruari 2010
Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Ketua
Drs.SUKO WIDODO.MA
Selengkapnya
Pengurus Kadin Resmi Dilantik
Berlangsung di aula sebuah hotel di Lamongan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lamongan resmi dilantik Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin Jatim Dedy Suharjadi. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Lamongan Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami yang juga sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin setempat.
Pelantikan Dewan Pengurus periode 2009-2014 tersebut berdasar SK Kadin Jatim Nomor 0418/K/SKEP-DP/II/2010 tentang Pengesahan dan Pengukkuhan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Lamongan 2009-2014. Ketua Kadin Lamongan dijabat Subagio bersama tiga orang wakil ketua. Yakni Ali Rachmad, Hamdani Ashari dan Didik Mudigdo.
Dody saat membacakan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap agar bupati maupun walikota agar mendorong pelaku usaha di wilayahnya untuk menjadi anggota Kadin. Hal ini kata dia, sesuai dengan suarat edaran yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jatim. “Hal ini penting dilakukan agar ada pemetaan ekonomi di Jatim, “ ujarnya.
Sementara kepada Dewan Pengurus Kadin Lamongan, dia berharap agar segera merealisasikan peta Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM) yang selama ini belum dimiliki Jatim. Selain itu dia juga berharap nantinya minimal akan ada 38 produk unggulan di Jatim. ”Nantinya, 38 produk unggulan ini akan dibawa dalam berbagai event. Baik event nasional maupun internasional, ” kata dia.
Masfuk sendiri di kesempatan tersebut menyampiakan sebenarnya terbuka lebar peluang di Lamongan. Peluang tersebut, kata dia, jika mampu ditangkap dengan baik akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang tahan banting. Dia kemudian merinci potensi Lamongan sebagai penghasil padi tertinggi di Jatim dan juga produsen jagung.
”Pengusaha-pengusaha gigih selama ini telah turut berjasa membantu pembangunan Lamongan. Pemerintah tidak mungkin menggerakkan perekonomian tanpa adanya upaya dari lini pengusaha dan masyarakat. Siapa yang menyangka jika saat ini Lamongan memiliki WBL, LIS dan Pelabuhan ASDP, ” ungkap dia.
Pelantikan Dewan Pengurus periode 2009-2014 tersebut berdasar SK Kadin Jatim Nomor 0418/K/SKEP-DP/II/2010 tentang Pengesahan dan Pengukkuhan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Lamongan 2009-2014. Ketua Kadin Lamongan dijabat Subagio bersama tiga orang wakil ketua. Yakni Ali Rachmad, Hamdani Ashari dan Didik Mudigdo.
Dody saat membacakan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap agar bupati maupun walikota agar mendorong pelaku usaha di wilayahnya untuk menjadi anggota Kadin. Hal ini kata dia, sesuai dengan suarat edaran yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jatim. “Hal ini penting dilakukan agar ada pemetaan ekonomi di Jatim, “ ujarnya.
Sementara kepada Dewan Pengurus Kadin Lamongan, dia berharap agar segera merealisasikan peta Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM) yang selama ini belum dimiliki Jatim. Selain itu dia juga berharap nantinya minimal akan ada 38 produk unggulan di Jatim. ”Nantinya, 38 produk unggulan ini akan dibawa dalam berbagai event. Baik event nasional maupun internasional, ” kata dia.
Masfuk sendiri di kesempatan tersebut menyampiakan sebenarnya terbuka lebar peluang di Lamongan. Peluang tersebut, kata dia, jika mampu ditangkap dengan baik akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang tahan banting. Dia kemudian merinci potensi Lamongan sebagai penghasil padi tertinggi di Jatim dan juga produsen jagung.
”Pengusaha-pengusaha gigih selama ini telah turut berjasa membantu pembangunan Lamongan. Pemerintah tidak mungkin menggerakkan perekonomian tanpa adanya upaya dari lini pengusaha dan masyarakat. Siapa yang menyangka jika saat ini Lamongan memiliki WBL, LIS dan Pelabuhan ASDP, ” ungkap dia.
Lamongan Ranking 2 SeJawa
Penilaian pertama atau P1 untuk Piala Adipura 2010 sudah dimulai. Kota Lamongan dalam P1 tersebut menempati ranking 2 se Jawa untuk semua kategori kota. Baik untuk kategori kota kecil maupun kota besar. Kota Lamongan sendiri selama tiga tahun berturut-turut sukses meraih Piala Adipura.
Paparan terkait P1 Adipura tersebut kemarin (17/2) disampaikan Setyo Winarso, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Disampaikan olehnya, dari sejumlah 100 kota kategori kecil dan sedang se Jawa, Kota Lamongan menempati ranking 2 dengan nilai P1 Adipura 76,40 Di atas posisi Lamongan ada Kota Mojosari/Mojokerto (kota kecil)) dengan nilai 76,43.
Sementara di bawah Lamongan ada Kota Tulungagung/Tulungagung (kota sedang) dengan nilai 76,33. Dan Ranking 4 ditempati Kota Jepara/Jepara (kota sedang) dengan nilai 76,17. Konfigurasi urutan Adipura 2010 ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan Adipura 2010.
Pada Adipura 2009, untuk kategori Kota Kecil, selain Lamongan 45 kota penerima Adipura ada Kota Bangkalan/Bangkalan, Banjarnegara/Banjarnegara dan Bojonegoro/Bojonegoro. Sementara untuk kategori kota sedang, diantara kota penerimanya adalah Blitar/Kota Blitar dan Kota Cianjur/Cianjur. Juga termasuk diantaranya Kota Cilacap/Cilacap ,Gresik/Gresik dan Jombang/Jombang.
Meski telah berada di ranking 2, masih ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan Setyo Winarso. Terutama terkait fungsi pohon peneduh maupun penghijauan yang masih kurang. ”Apabila memungkinkan, penanaman pohon peneduh dan penghijauan di dilakukan sejumlah lokasi. Seperti di pasar, pertokoan, perkantoran, jalan arteri dan perumahan, ” ungkap dia.
Sementara untuk lingkungan sekolah, selain fungsi peneduh, juga direkomendasikan untuk lebih mendisiplinkan perilaku buang sampah pada tempatnya terhadap siswa. Namun dia juga mengapresiasi pemilahan dan pengolahan sampah maupun konsep 3R (Reduce, reuse dan recicle) yang sudah dilakukan. Dia berharap agar konsep tersebut terus dilakukan secara kontinyu.
Paparan terkait P1 Adipura tersebut kemarin (17/2) disampaikan Setyo Winarso, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Disampaikan olehnya, dari sejumlah 100 kota kategori kecil dan sedang se Jawa, Kota Lamongan menempati ranking 2 dengan nilai P1 Adipura 76,40 Di atas posisi Lamongan ada Kota Mojosari/Mojokerto (kota kecil)) dengan nilai 76,43.
Sementara di bawah Lamongan ada Kota Tulungagung/Tulungagung (kota sedang) dengan nilai 76,33. Dan Ranking 4 ditempati Kota Jepara/Jepara (kota sedang) dengan nilai 76,17. Konfigurasi urutan Adipura 2010 ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan Adipura 2010.
Pada Adipura 2009, untuk kategori Kota Kecil, selain Lamongan 45 kota penerima Adipura ada Kota Bangkalan/Bangkalan, Banjarnegara/Banjarnegara dan Bojonegoro/Bojonegoro. Sementara untuk kategori kota sedang, diantara kota penerimanya adalah Blitar/Kota Blitar dan Kota Cianjur/Cianjur. Juga termasuk diantaranya Kota Cilacap/Cilacap ,Gresik/Gresik dan Jombang/Jombang.
Meski telah berada di ranking 2, masih ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan Setyo Winarso. Terutama terkait fungsi pohon peneduh maupun penghijauan yang masih kurang. ”Apabila memungkinkan, penanaman pohon peneduh dan penghijauan di dilakukan sejumlah lokasi. Seperti di pasar, pertokoan, perkantoran, jalan arteri dan perumahan, ” ungkap dia.
Sementara untuk lingkungan sekolah, selain fungsi peneduh, juga direkomendasikan untuk lebih mendisiplinkan perilaku buang sampah pada tempatnya terhadap siswa. Namun dia juga mengapresiasi pemilahan dan pengolahan sampah maupun konsep 3R (Reduce, reuse dan recicle) yang sudah dilakukan. Dia berharap agar konsep tersebut terus dilakukan secara kontinyu.
Kamis, 11 Februari 2010
TPAPD Kini Mendekati UMR
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa atau TPAPD di Kabupaten Lamongan tahun 2010 ini nilainya semakin mendekati upah minimum regional setempat. Tahun lalu, nilai tunjangan tertinggi untuk Kades sebesar Rp 550 ribu perbulan. Sedangkan tahun ini nilai tunjangan Kades tertinggi mencapai Rp 760 ribu perbulan.
Menurut Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, nilai UMR tahun 2010 Lamongan ditetapkan sebesar Rp 875 ribu. Sehingga nilai tunjangan untuk Kads tersebut nilainya semakin mendekati UMR. “Bukan hanya Kades, tunjangan untuk Sekdes dan perangkat desa lainnya seperti Kaur, Kasi dan Kasun juga naik, “ ujarnya.
Diungkapkan Aris, nilai total TPAPD tahun ini mencapai Rp 23.083.800.000. Sedangkan dalam Perubahan APBD 2009 nilai totalnya Rp 16.023.150.000. “Tahun ini, dari 462 Kades yang ada, ada tiga orang Kades yang nilai tunjangannya mencapai Rp 760 ribu perbulan. Sementara sisanya bervariasi antara Rp 550 ribu hingga Rp 650 ribu setiap bulannya. Penghitungan nilai tunjangan ini berdasar nilai sewa tanah bengkok tiap desa dalam satu tahun, “ imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk tunjangan Sekdes, tahun ini nilainya berkisar antara Rp 350 ribu hingga Rp 700 ribu perbulan. Sedangkan tahun lalu, tunjangan tertinggi yang diterima Sekdes sebesar Rp 350 ribu. Dari keseluruhan anggaran TPAPD, alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 18.938.040.000, akan diperuntukkan bagi Kaur, Kasi dan Kasun yang personilnya mencapai 3.866 orang. Nilai tunjangannya bervariasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 660 ribu setiap bulannya. “Tahun lalu, tunjangan untuk Kaur, Kasi dan Kasun ini paling banyak Rp 300 ribu perbulan, “ katanya.
Selain TPAPD, Aris juga mengungkapkan masih ada bantuan lain untuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang diwujudkan dalam Tunjangan Penghasilan BPD atau TPBPD. Total anggaran untuk TPBPD ini mencapai sebesar Rp 1.620.000.000. Masing-masing BPD yang berjumlah 4.050 orang tersebut akan menerima Rp 400 ribu. “Pemkab Lamongan tahun ini juga memberikan bantuan untuk pembangunan sejumlah 40 kantor/balai desa. Masing-masing kantor desa tersebut menerima bant
Menurut Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, nilai UMR tahun 2010 Lamongan ditetapkan sebesar Rp 875 ribu. Sehingga nilai tunjangan untuk Kads tersebut nilainya semakin mendekati UMR. “Bukan hanya Kades, tunjangan untuk Sekdes dan perangkat desa lainnya seperti Kaur, Kasi dan Kasun juga naik, “ ujarnya.
Diungkapkan Aris, nilai total TPAPD tahun ini mencapai Rp 23.083.800.000. Sedangkan dalam Perubahan APBD 2009 nilai totalnya Rp 16.023.150.000. “Tahun ini, dari 462 Kades yang ada, ada tiga orang Kades yang nilai tunjangannya mencapai Rp 760 ribu perbulan. Sementara sisanya bervariasi antara Rp 550 ribu hingga Rp 650 ribu setiap bulannya. Penghitungan nilai tunjangan ini berdasar nilai sewa tanah bengkok tiap desa dalam satu tahun, “ imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk tunjangan Sekdes, tahun ini nilainya berkisar antara Rp 350 ribu hingga Rp 700 ribu perbulan. Sedangkan tahun lalu, tunjangan tertinggi yang diterima Sekdes sebesar Rp 350 ribu. Dari keseluruhan anggaran TPAPD, alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 18.938.040.000, akan diperuntukkan bagi Kaur, Kasi dan Kasun yang personilnya mencapai 3.866 orang. Nilai tunjangannya bervariasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 660 ribu setiap bulannya. “Tahun lalu, tunjangan untuk Kaur, Kasi dan Kasun ini paling banyak Rp 300 ribu perbulan, “ katanya.
Selain TPAPD, Aris juga mengungkapkan masih ada bantuan lain untuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang diwujudkan dalam Tunjangan Penghasilan BPD atau TPBPD. Total anggaran untuk TPBPD ini mencapai sebesar Rp 1.620.000.000. Masing-masing BPD yang berjumlah 4.050 orang tersebut akan menerima Rp 400 ribu. “Pemkab Lamongan tahun ini juga memberikan bantuan untuk pembangunan sejumlah 40 kantor/balai desa. Masing-masing kantor desa tersebut menerima bant
Rabu, 10 Februari 2010
Wakil Ketua MPR Hadiri Pelantikan Iwapi
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Iwapi Kabupaten Lamongan periode 2009-2014, Selasa (9/2) lalu resmi dilantik Ketua DPD Iwapi Jatim Hj Wiwik Isnaini Sunarti di Pendopo Lokatantra setempat. Hadir dalam pelantikan itu Wakil Ketua MPR RI Melanie Laimena Suharli dan Sekkab Fadeli.
Sesuai dengan SK DPD Iwapi Jatim nomor 01/SK/DPD Iwapi/2/2009 perihal Pengesahan DPC Iwapi Kabupaten Lamongan, Ketua DPC Iwapi Lamongan adalah Hj Sri Wahyuni Sutarto. Kepengurusan Iwapi Lamongan tersebut akan diisi delapan bidang. Yakni Bidang Organisasi, Usaha dan Sosial, Pendidikan, Perdangan dan Luar Negeri, Agrobisnis dan Kelautan, Humas, Penelitian dan Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Pariwisata.
Sementara Melanie yang juga mantan Sekjen DPP Iwapi dalam sambutannya banyak menyinggung mengenai peran perempuan dalam pembangunan. Terutama terkait keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dikatakan olehnya, keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini masih jauh dari angka 30 persen. Yakni masih di kisaran 18 persen. Namun jumlah tersebut masih lebih baik dari jumlah legislator perempuan periode lalu yang hanya sekitar 11 persen.
“Prosentase keterwakilan terbesar ada di lembaga DPD RI, yakni mencapai sekitar 26 persen. Demikian pula keterwakilan perempuan dalam pimpinan DPR RI juga belum begitu terwakili. Sementara pimpinan MPR dan DPD RI selama ini lebih mengakomodasi keterwakilan perempuan. Di dua lembaga ini sudah memiliki pimpinan dari perempuan, “ ujarnya dalam kegiatan yang diikuti sejumlah perwakilan Iwapi dari Blora, Kabupaten Kediri dan Gresik tersebut.
Demikian pula terkait perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan, Melanie mengungkapkan saat ini belum optimal. Ditambahkannya, lembaga MPR RI kini sedang getol mensosialisasikan empat pilar pada masyarakat. Yakni pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat pilar ini kini menjadi perhatian besar MPR RI untuk ditanamkan pada masyarakat Indonesia, “ kata dia.
Fadeli sendiri kepada para ratusan perempuan pengusaha yang hadir waktu itu menyampaikan Iwapi harus mampu memberi kontribusi untuk pembangunan Lamongan. Disampaikannya, Lamongan kini telah bergerak maju. Kemajuan itu diantaranya bisa dilihat dari naiknya PAD Lamongan dari Rp 6 miliar di awal kepemimpinan Bupati Masfuk menjadi tembus di angka Rp 110 miliar di tahun 2009 lalu.
Sesuai dengan SK DPD Iwapi Jatim nomor 01/SK/DPD Iwapi/2/2009 perihal Pengesahan DPC Iwapi Kabupaten Lamongan, Ketua DPC Iwapi Lamongan adalah Hj Sri Wahyuni Sutarto. Kepengurusan Iwapi Lamongan tersebut akan diisi delapan bidang. Yakni Bidang Organisasi, Usaha dan Sosial, Pendidikan, Perdangan dan Luar Negeri, Agrobisnis dan Kelautan, Humas, Penelitian dan Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Pariwisata.
Sementara Melanie yang juga mantan Sekjen DPP Iwapi dalam sambutannya banyak menyinggung mengenai peran perempuan dalam pembangunan. Terutama terkait keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dikatakan olehnya, keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini masih jauh dari angka 30 persen. Yakni masih di kisaran 18 persen. Namun jumlah tersebut masih lebih baik dari jumlah legislator perempuan periode lalu yang hanya sekitar 11 persen.
“Prosentase keterwakilan terbesar ada di lembaga DPD RI, yakni mencapai sekitar 26 persen. Demikian pula keterwakilan perempuan dalam pimpinan DPR RI juga belum begitu terwakili. Sementara pimpinan MPR dan DPD RI selama ini lebih mengakomodasi keterwakilan perempuan. Di dua lembaga ini sudah memiliki pimpinan dari perempuan, “ ujarnya dalam kegiatan yang diikuti sejumlah perwakilan Iwapi dari Blora, Kabupaten Kediri dan Gresik tersebut.
Demikian pula terkait perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan, Melanie mengungkapkan saat ini belum optimal. Ditambahkannya, lembaga MPR RI kini sedang getol mensosialisasikan empat pilar pada masyarakat. Yakni pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat pilar ini kini menjadi perhatian besar MPR RI untuk ditanamkan pada masyarakat Indonesia, “ kata dia.
Fadeli sendiri kepada para ratusan perempuan pengusaha yang hadir waktu itu menyampaikan Iwapi harus mampu memberi kontribusi untuk pembangunan Lamongan. Disampaikannya, Lamongan kini telah bergerak maju. Kemajuan itu diantaranya bisa dilihat dari naiknya PAD Lamongan dari Rp 6 miliar di awal kepemimpinan Bupati Masfuk menjadi tembus di angka Rp 110 miliar di tahun 2009 lalu.
Selasa, 09 Februari 2010
256 Orang Minati Jadi Perawat Ponkesdes
Tahun ini Pemkab Lamongan bersama Pemprop Jatim membuka sebanyak 77 lowongan untuk menjadi perawat di 77 Ponkesdes atau pondok kesehatan masyarakat. Sampai dengan kemarin (5/2), tercatat sudah ada sejumlah 256 pelamar yang memasukkan berkasnya di Dinas Kesehatan setempat.
Kadinkes M Sohib melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa dalam penjelasannya mengungkapkan jumlah pendaftar tersebut masih mungkin bertambah. “Pendaftaran yang dibuka sejak 29 Januari lalu memang ditutup hari ini (Jum;at, 5/2). Data terakhir pendaftarnya mencapai 256 orang. Jumlah ini masih mungkin bertambah, karena tadi saya lihat masih ada sejumlah antrian di meja panitia, “ ungkap dia.
Dia juga menjelaskan Program Pengangkatan Perawat Ponkesdes tersebut sebagai upaya untuk semakin mendekatkan pelayanan kesehatan ke desa-desa. Sehingga amasyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Lebih lanjut dikatakannya, kedepan diharapkan akan bisa dibentuk Ponkesdes hingga di 474 desa/kelurahan yang ada di Lamongan.
”Saya memastikan bahwa proses pengangkatan ini akan dilakukan secara bersih dan transparan. Karena penilaian bagi mereka yang diterima nanti berdasarkan skoring pelamar. Semakin tinggi skoringnya, tentu kesempatan untuk diterima juga semakin besar. Selain itu bagi yang tidak diterima juga tidak perlu berkecil hati. Karena tahun depan dimungkinkan akan dibentuk lagi Ponkesdes hingga bisa merata di semua desa di Lamongan, ” tegasnya.
Seperti tertera dalam syarat pendaftaran, penilaian atau skoring didasarkan pada tiga kompnen. Yakni alamat domisili, tahun kelulusan dan pengabdian di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu. Panitia juga mensyaratkan, bagi nanti yang dinyatakan lulus pada pengumuman tanggal 8 Februari jika ditemukan ada dokumen yang tidak sesuai, maka yang bersangkutan akan otomatis gugur.
Syarat pendaftarannya diantaranya lulus DIII Keperawatan dan menyertakan Kartu Keluarga dan KTP. Selain itu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pelamar harus sudah memiliki surat ijin praktek atau SIP. Demikian pula pelamar diharuskan bersesia ditempatkan di Ponkesdes dan harus berdomisili di desa lokasi tersebut selama satu tahun.
Kadinkes M Sohib melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa dalam penjelasannya mengungkapkan jumlah pendaftar tersebut masih mungkin bertambah. “Pendaftaran yang dibuka sejak 29 Januari lalu memang ditutup hari ini (Jum;at, 5/2). Data terakhir pendaftarnya mencapai 256 orang. Jumlah ini masih mungkin bertambah, karena tadi saya lihat masih ada sejumlah antrian di meja panitia, “ ungkap dia.
Dia juga menjelaskan Program Pengangkatan Perawat Ponkesdes tersebut sebagai upaya untuk semakin mendekatkan pelayanan kesehatan ke desa-desa. Sehingga amasyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Lebih lanjut dikatakannya, kedepan diharapkan akan bisa dibentuk Ponkesdes hingga di 474 desa/kelurahan yang ada di Lamongan.
”Saya memastikan bahwa proses pengangkatan ini akan dilakukan secara bersih dan transparan. Karena penilaian bagi mereka yang diterima nanti berdasarkan skoring pelamar. Semakin tinggi skoringnya, tentu kesempatan untuk diterima juga semakin besar. Selain itu bagi yang tidak diterima juga tidak perlu berkecil hati. Karena tahun depan dimungkinkan akan dibentuk lagi Ponkesdes hingga bisa merata di semua desa di Lamongan, ” tegasnya.
Seperti tertera dalam syarat pendaftaran, penilaian atau skoring didasarkan pada tiga kompnen. Yakni alamat domisili, tahun kelulusan dan pengabdian di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu. Panitia juga mensyaratkan, bagi nanti yang dinyatakan lulus pada pengumuman tanggal 8 Februari jika ditemukan ada dokumen yang tidak sesuai, maka yang bersangkutan akan otomatis gugur.
Syarat pendaftarannya diantaranya lulus DIII Keperawatan dan menyertakan Kartu Keluarga dan KTP. Selain itu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pelamar harus sudah memiliki surat ijin praktek atau SIP. Demikian pula pelamar diharuskan bersesia ditempatkan di Ponkesdes dan harus berdomisili di desa lokasi tersebut selama satu tahun.
Penerima Beasiswa Bakal Genap 1000 Mahassiwa
Tahun ini Pemkab Lmaongan kembali melanjutkan program pemberian beasiswa berprestasi bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Yakni tahun ini akan dialokasikan kepada sejumlah 130 mahasiswa. 70 alokasi untuk mahasiswa yang diterima di PTN se Jawa dan Bali dan 60 sisanya untuk PTS di Lamongan.
”Penerima beasiswa ini harus dapat mempertahankan prestasinya selama menempuh pendidikan. mereka harus bisa mempertahankan nilainya dengan menyerahkan bukti Kartu Hasil Studinya (KHS). Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat mempertahankan prestasinya atau karena alasan lain seperti bekerja, beasiswa tersebut akan diputus dan tidak diberikan lagi. Sampai dengan tahun lalu ada sejumlah 870 mahasiswa yang masuk dalam program ini. Sehingga jika ditotal dengan alokasi tahun 2010 jumlah totalnya nanti akan mencapai 1000 mahasiswa, “ ungkap Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa kemarin.
Dilanjutkan olehnya, untuk mahasiswa di PTN menerima Rp 4 juta pertahun permahasiswa, sementara untuk PTS menerima Rp 2 juta pertahun permahasiswa. Dia juga menyampaikan sistem seleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin tersebut benar-benar dilaksanakan secara transparan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima beasiswa. Diantaranya melampirkan surat keterangan Maskin (masyarakat miskin) dari RT, surat keterangan dari universitas penerima dan calon penerima harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan Lamongan.
“Sesuai dengan komitmen Bapak Bupati (Masfuk), beliau ingin memberi kesempatan yang sama bagi semua masyarakat Lamongan untuk maju. Terutama bagi mereka yang dari keluarga miskin tapi cerdas. Mereka juga berhak untuk memiliki masa depan yang cerah. Pendidikanlah yang bisa menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Selanjutnya tinggal bagaimana tersebut bertekad untuk bekerja keras, “ ujarnya.
Dalam APBD 2010, telah dianggarkan sejumlah Rp 3,320 miliar untuk pos beasiswa mahasiswa tidak mampu. Sedangkan Rp 400 juta diantaranya dialokasikan untuk mahasiswa angkatan 2010. Yakni Rp 280 juta untuk 70 mahasiswa PTN dan Rp 120 juta untuk mahasiswa PTS. Sementara sisanya dialokasikan untuk 270 mahasiswa angkatan 2007 (PTN dan PTS), 300 mahasiswa angkatan 2008 dan 300 mahasiswa angkatan 2009.
Mahasiswa penerima beasiswa ini berada di sejumlah PTN dan PTS. Untuk yang di PTN seJawa Bali diantaranya di IAIN, IPB, ITS, Poltek Malang, Poltekes Surabaya, UGM, UI dan UIN Jakarta. Juga ada yang menempuh pendidikan di UIN Malang, UIN Jogja, UN Malang, UN Jogja, Unair, Unej, Unesa, Unibraw, Unijoyo serta UNS. Sementara untuk PTS Lamongan diantaranya di Akper, STIE KH A Dahlan, Stikes Muhammadiyah, Unisda, Unisla dan STIKIP PGRI.
”Penerima beasiswa ini harus dapat mempertahankan prestasinya selama menempuh pendidikan. mereka harus bisa mempertahankan nilainya dengan menyerahkan bukti Kartu Hasil Studinya (KHS). Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat mempertahankan prestasinya atau karena alasan lain seperti bekerja, beasiswa tersebut akan diputus dan tidak diberikan lagi. Sampai dengan tahun lalu ada sejumlah 870 mahasiswa yang masuk dalam program ini. Sehingga jika ditotal dengan alokasi tahun 2010 jumlah totalnya nanti akan mencapai 1000 mahasiswa, “ ungkap Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa kemarin.
Dilanjutkan olehnya, untuk mahasiswa di PTN menerima Rp 4 juta pertahun permahasiswa, sementara untuk PTS menerima Rp 2 juta pertahun permahasiswa. Dia juga menyampaikan sistem seleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin tersebut benar-benar dilaksanakan secara transparan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima beasiswa. Diantaranya melampirkan surat keterangan Maskin (masyarakat miskin) dari RT, surat keterangan dari universitas penerima dan calon penerima harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan Lamongan.
“Sesuai dengan komitmen Bapak Bupati (Masfuk), beliau ingin memberi kesempatan yang sama bagi semua masyarakat Lamongan untuk maju. Terutama bagi mereka yang dari keluarga miskin tapi cerdas. Mereka juga berhak untuk memiliki masa depan yang cerah. Pendidikanlah yang bisa menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Selanjutnya tinggal bagaimana tersebut bertekad untuk bekerja keras, “ ujarnya.
Dalam APBD 2010, telah dianggarkan sejumlah Rp 3,320 miliar untuk pos beasiswa mahasiswa tidak mampu. Sedangkan Rp 400 juta diantaranya dialokasikan untuk mahasiswa angkatan 2010. Yakni Rp 280 juta untuk 70 mahasiswa PTN dan Rp 120 juta untuk mahasiswa PTS. Sementara sisanya dialokasikan untuk 270 mahasiswa angkatan 2007 (PTN dan PTS), 300 mahasiswa angkatan 2008 dan 300 mahasiswa angkatan 2009.
Mahasiswa penerima beasiswa ini berada di sejumlah PTN dan PTS. Untuk yang di PTN seJawa Bali diantaranya di IAIN, IPB, ITS, Poltek Malang, Poltekes Surabaya, UGM, UI dan UIN Jakarta. Juga ada yang menempuh pendidikan di UIN Malang, UIN Jogja, UN Malang, UN Jogja, Unair, Unej, Unesa, Unibraw, Unijoyo serta UNS. Sementara untuk PTS Lamongan diantaranya di Akper, STIE KH A Dahlan, Stikes Muhammadiyah, Unisda, Unisla dan STIKIP PGRI.
Kantor Perwakilan Kab. Lamongan di Jakarta
Kantor Perwakilan dan Show Room Pemkab Lamongan yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Raya A-17 Jakarta Pusat telah diresmikan oleh Bupati Lamongan H. Masfuk, SH. Peresmian tersebut dihadiri oleh segenap Muspida, para Kepala SKPD dan juga PUALAM (Putra Asli Lamongan) yang diketuai oleh H. Soen’an H. Purnomo.
Lamongan tercatat sebagai daerah ke-15 yang membuka Kantor Perwakilan di Jakarta. Kantor ini diharapkan berfungsi sebagai etalase Kabupaten Lamongan di Jakarta dan juga sebagai jembatan usaha perdagangan warga Lamonganuntuk menembus pasar yang lebih besar.
Adapun alamat Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta adalah sebagai berikut :
E-Mail : perwakilanlamongan@yahoo.com
Telepon :021-4244123
Alamat :Jln.Cempaka Putih Raya A-17 Jakarta Pusat
Website : www.lamongankab.go.id
Lamongan tercatat sebagai daerah ke-15 yang membuka Kantor Perwakilan di Jakarta. Kantor ini diharapkan berfungsi sebagai etalase Kabupaten Lamongan di Jakarta dan juga sebagai jembatan usaha perdagangan warga Lamonganuntuk menembus pasar yang lebih besar.
Adapun alamat Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta adalah sebagai berikut :
E-Mail : perwakilanlamongan@yahoo.com
Telepon :021-4244123
Alamat :Jln.Cempaka Putih Raya A-17 Jakarta Pusat
Website : www.lamongankab.go.id
Gus Ipul Janji Tuntaskan Dana BKD
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menjanjikan akan mencarikan solusi agar dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) 2009 untuk tujuh desa di Lamongan bisa dicairkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Desa Kaliwates/Kembangbahu saat mengunjungi mantan Ketua GP Ansor Lamongan, Karno.
Seperti diketahui ada tujuh desa di Lamongan yang batal menerima dana BKD tahun 2009. Yakni Desa Sukosono/Kembangbahu, Sekarbagus/Sugio, Lawak/Ngimbang, Sumberwudi/Karanggeneng, Latukan/Karanggeneng, Sungegeneng/Sekaran dan Desa Sekaran/Sekaran. Tahun Anggaran 2009 lalu, Kabupaten Lamongan menerima kucuran BKD dari Pemprop Jatim mencapai Rp 13,780 miliar. Dalam SK Gubernur Jatim nomor 188/434/KPTS/013/2009 tentang Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim, ada 147 desa di 26 kecamatan yang menerima bantuan tersebut.
“Nanti akan coba dicarikan solusi agar dana BKD untuk tujuh desa di Lamongan bisa dicairkan seperti yang lain, “ katanya waktu itu kepada perwakilan Kades yang desanya belum menerima dana BKD. Dalam kesempatan itu Wagub yang biasa disapa Gus Ipul ini didampingi Muhammad Ardi Prasetyo, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappedaprop Jatim dan Kepala Bakorwil Bojonegoro Setiadjit. Sedangkan dari Lamongan terlihat menemani Bupati Masfuk, Sekab Fadeli dan sejumlah pejabat setempat.
Di saat yang sama, Gus Ipul juga menjanjikan kepada masyarakat Desa Kaliwates untuk segera membangun Jembatan Desa Kaliwates. Karena menurutnya, seperti yang dilaporkan, kondisi jembatan yang sekarang kurang ideal. “Bersama saya sudah ada dari Bappeda (M Ardi), yang akan merumuskan bagaimana pembangunan jembatan desanya. Kalau menurut perkiraan kasarnya, pembangunan jembatan ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta, “ ujarnya.
Seperti diketahui ada tujuh desa di Lamongan yang batal menerima dana BKD tahun 2009. Yakni Desa Sukosono/Kembangbahu, Sekarbagus/Sugio, Lawak/Ngimbang, Sumberwudi/Karanggeneng, Latukan/Karanggeneng, Sungegeneng/Sekaran dan Desa Sekaran/Sekaran. Tahun Anggaran 2009 lalu, Kabupaten Lamongan menerima kucuran BKD dari Pemprop Jatim mencapai Rp 13,780 miliar. Dalam SK Gubernur Jatim nomor 188/434/KPTS/013/2009 tentang Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim, ada 147 desa di 26 kecamatan yang menerima bantuan tersebut.
“Nanti akan coba dicarikan solusi agar dana BKD untuk tujuh desa di Lamongan bisa dicairkan seperti yang lain, “ katanya waktu itu kepada perwakilan Kades yang desanya belum menerima dana BKD. Dalam kesempatan itu Wagub yang biasa disapa Gus Ipul ini didampingi Muhammad Ardi Prasetyo, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappedaprop Jatim dan Kepala Bakorwil Bojonegoro Setiadjit. Sedangkan dari Lamongan terlihat menemani Bupati Masfuk, Sekab Fadeli dan sejumlah pejabat setempat.
Di saat yang sama, Gus Ipul juga menjanjikan kepada masyarakat Desa Kaliwates untuk segera membangun Jembatan Desa Kaliwates. Karena menurutnya, seperti yang dilaporkan, kondisi jembatan yang sekarang kurang ideal. “Bersama saya sudah ada dari Bappeda (M Ardi), yang akan merumuskan bagaimana pembangunan jembatan desanya. Kalau menurut perkiraan kasarnya, pembangunan jembatan ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta, “ ujarnya.
Anggarkan Rp 10,2 Miliar Untuk Infrastruktur Desa
Tahun ini Pemkab Lamongan akan membangun sejumlah 253 ruas infrastruktur di pedesaam. Dari jumlah tersebut, 245 ruas adalah jalan poros dan 8 unit lainnya adalah jembatan desa. Lewat APBD 2010, Pemkab sudah menyiapkan anggaran sejumlah Rp 10,2 miliar
.
Seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, untuk infrastruktur jalan poros desa setiap ruasnya menelan anggaran antara Rp 35 hingga 40 juta dengan konstruksi rabat beton. Sementara untuk jembatan desa, setiap unitnya dianggarkan antara Rp 30 hingga 200 juta.
Dicontohkannya, untuk pembangunan Jembatan Brondong-Blimbing di Kecamatan Blimbing disiapkan anggaran sebesar Rp 30 juta. Sementara untuk pengerjaan lanjutan Jembatan Desa Tambakmenjangan/Sarirejo, anggaran yang disipakan sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya pembangunan Jembatan Desa Tejoasri/Laren anggarannya Rp 200 juta.
Sejak tahun 2005, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa ini terus mengalami peningkatan. Pada 2005, anggarannya baru sebesar Rp 2.817.866.000. Kemudian naik menjadi Rp 6, 7 miliar pada tahun 2008 dan Rp 10,4 miliar di tahun 2009. Tahun lalu, ada 223 item pengerjaan jalan dan jembatan poros desa.
“Pemkab Lamongan tetap berkomitmen untuk memajukan perekonomian di semua kawasan. Termasuk untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan. Salah satunya dengan mempermudah akses jalan. Diharapkan, dengan semakin mudahnya akses jalan akan memangkas ongkos transportasi pengiriman hasil pertanian.. Demikian pula ongkos untuk perdagangan akan semakin efisien. Pada akhirnya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan, “ ujar Aris.
Panjang jalan poros desa di Lamongan yang masuk SK Bupati sepanjang 852.474 meter. Sampai dengan tahun 2008 lalu, sudah ada 436.431 meter yang selesai dibangun. Kemudian sampai dengan akhir 2009 lalu tinggal menyisakan 179.414 meter yang belum dibangun. Jalan poros desa sendiri adalah jalan utama yang menghubungkan antara satu kawasan kecamatan atau desa dengan kawasan lain kecamatan atau desa.
.
Seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, untuk infrastruktur jalan poros desa setiap ruasnya menelan anggaran antara Rp 35 hingga 40 juta dengan konstruksi rabat beton. Sementara untuk jembatan desa, setiap unitnya dianggarkan antara Rp 30 hingga 200 juta.
Dicontohkannya, untuk pembangunan Jembatan Brondong-Blimbing di Kecamatan Blimbing disiapkan anggaran sebesar Rp 30 juta. Sementara untuk pengerjaan lanjutan Jembatan Desa Tambakmenjangan/Sarirejo, anggaran yang disipakan sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya pembangunan Jembatan Desa Tejoasri/Laren anggarannya Rp 200 juta.
Sejak tahun 2005, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa ini terus mengalami peningkatan. Pada 2005, anggarannya baru sebesar Rp 2.817.866.000. Kemudian naik menjadi Rp 6, 7 miliar pada tahun 2008 dan Rp 10,4 miliar di tahun 2009. Tahun lalu, ada 223 item pengerjaan jalan dan jembatan poros desa.
“Pemkab Lamongan tetap berkomitmen untuk memajukan perekonomian di semua kawasan. Termasuk untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan. Salah satunya dengan mempermudah akses jalan. Diharapkan, dengan semakin mudahnya akses jalan akan memangkas ongkos transportasi pengiriman hasil pertanian.. Demikian pula ongkos untuk perdagangan akan semakin efisien. Pada akhirnya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan, “ ujar Aris.
Panjang jalan poros desa di Lamongan yang masuk SK Bupati sepanjang 852.474 meter. Sampai dengan tahun 2008 lalu, sudah ada 436.431 meter yang selesai dibangun. Kemudian sampai dengan akhir 2009 lalu tinggal menyisakan 179.414 meter yang belum dibangun. Jalan poros desa sendiri adalah jalan utama yang menghubungkan antara satu kawasan kecamatan atau desa dengan kawasan lain kecamatan atau desa.
Senin, 01 Februari 2010
Mall Pertama Resmi Dibuka
Lamongan Plaza, pusat perbelanjaan pertama di Kabupaten Lamongan kemarin (28/1) resmi di spft opening oleh Bupati Lamongan Masfuk. Plaza ini sendiri dibangun dengan dana APBD di bekas lahan Pasar Lamong Raya. Di kompleks yang sama, tepatnya dibelakang Lamongan Plaza dibangun Pasar Modern Lamongan. Kedua bangunan ini dihubungkan dengan sebuah jembatan penyeberangan. Kedua lokasi belanja tersebut menempati lahan seluas sekitar 8.441 meter persegi dengan luas bangunan total sekitar 10.488 meter persegi. Untuk Lamongan Plaza menempati areal seluas 7.864 meter persegi, dibangun tiga lantai dan dengan jumlah unit stan mencapai 280 unit. Dengan rincian 144 berbentuk stan, 126 unit open counter, 2 area department store, 1 area permainan anak dan 1 area food court. Serta dilengkapi fasilitas escalator dan lift untuk barang. Sedangkan Pasar Modern Lamongan dibangun dua lantai dengan luas bangunan sekitar 2.624 meter persegi dan terdiri dari 291 unit kios. Kedua bangunan tersebut dibangun lewat dana APBD Lamongan sebesar Rp 62,970 miliar dalam tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. Pemkab Lamongan juga masih menyediakan fasilitas untuk PKL dan lesehan pedagang nasi boran. Data tersebut disampaikan Asisten Ekbang Setdakab Djoko Purwanto. Dibukanya mall pertama di kota soto tersebut menarik perhatian sejumlah besar masyarakat Lamongan. Begitu Endang Rijanti Masfuk melakukan pemotongan pita, masyarakat berduyun-duyun memadati areal Lamongan Plaza. Apalagi panitia menghadirkan penyanyi ibu kota Nini Karlina. Masfuk ketika menyampaikan sambutan mengungkapkan selama ini memang ide-ide baru yang inovatif sering dianggap aneh. Bahkan tidak jarang dicibir. Dia kemudian mencontohkan awal pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang awal mulanya dicibir kini malah jadi ikon wisata Jatim dan salah satu sumber PAD yang besar. Demikian pula ketika usaha membangkitkan sepak bola melalui Persela juga awalnya mendapatkan resistensi. Namun kini Persela bisa menjadikan Lmaongan sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. “Hanya berfikir standar tidak akan pernah bisa mendatangkan kemakmuran. Perlu inovasi dan langkah-langkah kreatif. Lamongan Plaza ini berdiri di lokasi yang sangat strategis. Yakni di pinggir jalan nasional dan tepat di seberang Stasiun Kereta Api Lamongan. Pengeloaannyapun dilakukan oleh professional seperti halnya WBL. Nantinya akan ada dua kelompok setelah Lamongan Plaza ini berkembang. Yakni kelompok pertama yang mendapat sukses di Lamonga Plaza dan kelompok kedua yang menyesal karena tdak ikut dalam suksesnya Lamongan Plaza, “ ujarnya
Langganan:
Postingan (Atom)