Senin, 29 Maret 2010

SP 2010 Libatkan 2.343 Petugas

Sensus penduduk (SP) tahun 2010 di Kabupaten Lamongan akan melibatkan sejumlah 2.343 petugas pencacah lapangan. Mereka akan mulai bekerja melakukan pendataan pada 1-31 Mei 2010. Data tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan Mohammad Khudori saat sosialisasi terkait SP 2010, Kamis pagi (25/3) yang dibuka Bupati Masfuk di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Masfuk sendiri mengharapkan agar pelaksanaan SP 2010 di Lamongan didukung semua unsur. Bukan hanya petugas dari BPS saja. Karena menurutnya data dari SP tersebut akan menjadi tolak ukur untuk mengambil kebijakan.
“Data dari sensus ini akan sangat penting artinya untuk menentukan perencanaan program pembangunan. Sehingga diharapkan data yang didapat adalah data yang berkualitas. Karena itu saya minta camat untuk membantu melakukan sosialisasi. Ini adalah gawe besar 10 tahun sekali yang harus didukung penuh, “ tegasnya dalam sosialisasi yang dihadiri Wabup Tsalits Fahami dan semua camat di Lamongan itu.
Sementara Khudori dalam paparannya mengungkapkan ada sejumlah perbedaan antara SP kali ini dibanding SP tahun 2000. Diantaranya penambahan jumlah variable kuesioner dari yang sebelumnya 15 variabel menjadi 43 variabel. Selain itu, kini peta yang digunakan adalah peta digital berdasar citra satelit dengan menggunakan global positioning system (GPS).
“Ini adalah program nasional setuap 10 tahun sekali. Sesudah kemerdekaan, SP telah dilakukan lima kali. Mulai SP tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan SP 2000. Pencatatan penduduk ini akan dilakukan secara aktif oleh petugas pendata dengan mendatangi dari rumah ke rumah. Kemudian datanya akan digunakan sebagai kerangka contoh induk dan basis utama prou\yeksi penduduk 2010-2020. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi millennium development goals (MDGs) serta untuk menetapkan target pembangunan selanjutnya, “ urai dia sambil menambahkan pengolahan data akan rampung pada Desember 2010 nanti.
Selanjutnya dipaparkannya jumlah penduduk Lamongan sejak SP pertama tahun 1961. Pada SP 1961, jumlah penduduk Lamongan sebanyak 771.954 jiwa, SP 1971 menjadi 907.767 jiwa. Kemudian SP 1980 bertambah menjadi 1.049.956 jiwa, SP 1990 naik jadi 1.138.713 dan SP tahun 2000 penduduk Lamongan berjumlah 1.181.660 jiwa. “Khusus untuk anggota masyarakat yang bertempat tinggal tidak tetap akan didata pada malam hari, “ tambahnya.
Secara nasional, SP tahun 2010 akan mencakup wilayah di 33 provinsi, 471 kabupaten/kota, 6.523 kecamatan, 88.361 desa/kelurahan dan sekitar 64 juta responden rumah tangga atau sekitar 232 juta penduduk. Sementara SP 2000 mencakup 27 provinsi, 341 kabupaten/kota, 4.029 kecamatan, 68.045 desa/kelurahan dan sekitar 52.572.600 responden rumah tangga atau setara sekitar 205 juta jiwa. Sedangkan di Lamongan akan berlangsung di 27 kecamatan dan 474 desa/kelurahan.

Kamis, 25 Maret 2010

Raih Penerapan e-Government Terbaik

Kembali Lamongan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Kali ini Lamongan dinobatkan sebagai kabupaten terbaik se Jawa Timur dalam penerapan E-Government. Penghargaan tersebut diberikan oleh Sekdrapov Jatim Rasiyo saat Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika Jatim di Hotel Utami, Surabaya. Seperti diuangkapan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, penghargaan itu diberikan kepada Kabupaten Lamongan karena beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelayanan kepada masyarakat banyak yang sudah menggunakan sarana jaringan terkoneksi. Penghargaan tersebut juga untuk memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada daerah yang sudah menerapkan eGovernment dengan bagus. “Di Lamongan saat ini sudah banyak SKPD dalam menjalankan administrasi pemerintahannya yang berbasis e-Government” ujar dia. Diantaranya adalah KPDE lewat websitenya yang selalu diupdate dengan berbagai informasi terbaru terkait penyampaian program pembangunan maupun penyerapan input aspirasi dari masyarakat. Selain itu, 14 dari sejumlah 27 kecamatan di Lamongan sudah tercover oleh teknologi informasi. “Selain itu hampir seluruh pelayanan administrasi baik kesehatan maupun kependudukan sudah menerapkan dan berbasis elektronik. Misalnya, Sistem Akutansi Keuangan yang kini sudah on line, layanan perijinan, layanan kependudukan seperti pembuatan KTP dan KSK. Kemudian juga layanan aplikasi rumah sakit, pustronik, serta Puskesmas Mail Box. Bahkan direncanakan tahun 2010 ini akan dimulai layanan Arsip dan Perpustakaan elektronik, “ imbuhnya. Lamongan sendiri meraih predikat ini untuk kategori kabupaten/kota dengan sumber daya sedang. Sedangkan Kota Surabaya terbaik pertama untuk kategori sumber daya besar dan Kota Blitar terbaik untuk kategori sumber daya kecil. Ada tujuh kriteria yang akan dinilai. Yakni pengelolaan website Pemkab Lamongan, manajemen kepemimpinan pegnembangan eGovernment dan inovasi yang dilakukan. Kemudian perubahan yang berlangsung dalam kegiatan pemerintahan yang didorong oleh penerapan eGovernment, pemanfaatan TI dalam kegiatan pelayanan publik serta keterhubungan antar instansi melalui TI dan prestasi yang diraih.

Musrenbang Prioritaskan Kebutuhan Dasar

Bupati Lamongan Masfuk, Rabu (24/3) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) dalam rangkan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 di Pendopo Lokatantra setempat. Ini adalah Musrenbang terakhir yang dibukanya karena pada Agustus 2010 nanti masa jabatannya di periode kedua kepemimpinannya akan berakhir. Dalam arahannya, ia berpesan agar Kabupaten Lamongan tetap memprioritaskan pembangunan pada empat kebutuhan dasar. Yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta mengentas dan memberdayakan masyarakat miskin. “Jadikan empat dasar ini sebagai pedoman dalam melangkah. Namun yang lebih penting lagi adalah dalam mewujudkan empat dasar ini jangan dengan pikiran normatif dan biasa-biasa saja. Jika itu (langkah normatif) yang dilakukan maka semuanya akan stagnan karena hanya mengandalkan anggaran yang terbatas, “ tegasnya. Ditambahkannya, selama kepemimpinannya telah banyak yang telah diwujudkan. Termasuk mewujudkan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil diwujudkan. Namun dia juga tidak memungkiri masih ada yang harus dibenahi. “Kesuksesan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat dan kerja keras semua aparat pemerintah. Sementara apa yang masih harus dibenahi adalah sesuatu yang manusiawi, “ ujar dia. Dia lalu mencontohkan terwujudnya pembangunan rumah sakit di Ngimbang yang tidak menggunakan langkah-langkah normatif. “Jika hanya mengandalkan APDB Lamongan saja, rumah sakit untuk masyarakat di wilayah selatan ini tidak akan pernah bisa terwujud. Karena Lamongan hanya punya dana sekitar Rp 900 juta saja. Namun dengan langkah yang tidak biasa dan kerja keras akhirnya bisa meyakinkan pemerintah pusat. Sehingga terwujudlah RS Ngimbang yang menelan anggaran hinga Rp 40 miliar, “ ujarnya dalam kegiatan yang diikuti Wabup Tsalits Fahami, Sekkab Fadeli, SKPD, Camat dan unsur perwakilan masyarakat tersebut. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ismunawan dalam laporannya menyebutkan usulan belanja langsung tahun 2011 yang bersumber dari APBD Lamongan mencapai Rp 784,66 miliar. Sementara yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim Rp 53,56 miliar dan dari APBN mencapai Rp 227,97 miliar. “Usulan ini berdasar Forum Gabungan SKPD yang sebelumnya telah didahului Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga Forum SKPD, “ tambah dia. Terkait proyeksi kemampuan fiskal Kabupaten Lamongan tahun 2011 lebih lanjut diuraikan Plt Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Herry Pranoto. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) angka perkiraan sementara tahun 2011 Rp 76,37 miliar, atau turun 18,81 persen dibanding proyeksi PAD 2009 yang ditarget Rp 94,06 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi turun drastisnya proyeksi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang turun hingga 34,98 persen. Sementara proyeksi Pendapatan Daerah diperkirakan naik 0,32 persen dari Rp 881.98 miliar di 2010 menjadi Rp 884,83 miliar di tahun 2011. Selanjutnya komponen Belanja Daerah diperkirakan turun 4,87 persen dari Rp 942,03 miliar menjadi Rp 898,06 miliar. “Semua ini adalah angka perkiraan sementara, “ ujarnya. Bappedaprov Jatim Tegaskan BKD Program Pemprov Jatim Sementara Kepala Bidang Pengembangan Regional Bappedaprov Jatim Suci Purnomo di kesempatan yang sama menegaskan bahwa program cash transfer yang diwujudkan dalam kegiatan Program Bantuan Keuangan Pemprov Jatim Kepada Desa. Itu disampaikannya saat memaparkan prioritas pembangunan di Jatim. Penegasan yang sama sebelumnya disampaikan Kepala Bappedaprov Jatim Hadi Prasetyo lewat suratnya terkait program tersebut yang diakui oleh sejumlah pihak dengan berbagai dalih. Sedangkan terkait arahan pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan, dia menyebutkan sejumlah pembangunan fisik yang diperlukan untuk menunjang industri di pantura Lamongan. Mulai pembangunan jalan tol Gresik-Paciran hingga rencana pembangunan perkeretaapian double track (jalur ganda). “Pengembangan Lamongan Integrated Shorebase (LIS) perlu ditunjang dengan pembangunan tol Gresik-Paciran, “ ujarnya. Kemudian untuk pengembangan kawasan agropolitan yang untuk Lamongan ditetapkan di wilayah selatan akan difasilitasi pemasarannya dengan pembangunan Pasar Induk Agrobis Jatim, yakni Puspa Agro. Sementara untuk pengembangan wisata akan diupayakan dengan paket sinergi wisata lokal antara Wisata Bahari Lamongan (WBL) dengan ikon wisata lokal Jatim lainnya seperti Gunung Bromo. Dipaparkannya kemudian, tingkat kemiskinan di Lamongan tahun 2009 sudah turun menjadi 25,79 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,92 persen yang merupakan salah satu TPT terendah di Jatim. Demikian pula tingkat pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2009 yang mencapai 5,28 persen berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jatim yang berada di angka 5,01 persen.

1.710 Pengawas Jaga UN 2010

Pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat tahun ini di Lamongan melibatkan 1.710 pengawas. Di setiap 855 ruangan ujian yang digunakan masing-masing diawasi dua orang pengawas. Jumlah itu belum termasuk pengawas independen dari perguruan tinggi yang dikoordinir Universitas Airlangga Surabaya. Di hari pertama UN yang mengujikan mata pelajaran (maple) Bahasa Indonesia, Bupati Masfuk bersama Wabup Tsalits Fahami dan Kadinas Pendidikan Mustofa Nur melakukan sidak di sejumlah lokasi. Sidak itu sendiri dilakukan di lima lokasi, yakni MAN Lamongan, SMAN 1, SMAN 2, SMKN 1 dan di SMA PGRI Lamongan. Dar kelima lokasi dak itu hanya di SMA PGRI dari sebanyak 355 peserta UN yang terdaftar, satu siswa, Tomy Dicki, tidak mengikuti ujian karena drop out. Sementara di empat lokasi ujian lainnya tidak ditemui siswa yang absen. Masfuk saat berada di SMAN 2 Lamongan menyatakan cukup optimis dengan tingkat kelulusan yang akan diraih siswa-siswi di Lamongan. Keyakinannya tersebut menurutnya didasarkan sejumlah try out dan berbagai persiapan menjelang UN yang telah dilakukan sekolah. “Tahun ini kami menargetkan tingkat kelulusan bisa mencapai 95 persen. Namun kami cukup optimis hasilnya akan diatas target seperti tahun lalu, “ katanya merujuk hasil UN tahun lalu yang tingkat kelulusannya mencapai 99,97 persen. UN tingkat SMA sederajat di Lamongan tahun ini menggunakan 855 ruang ujian. Di setiap ruang ujian dijaga dua orang pengawas dengan sistem silang penuh. Sehingga total ada 1.710 pengawas ruangan. Sementara peserta UN tahun 2010 ini sebanyak 20.237 siswa. Dengan rincian 6.146 siswa SMA, 9.841 siswa MA, 4.242 siswa SMK dan 8 siswa SMALB. Sementara pelaksanaan ujian akan dilangsungkan pada 22-26 Maret. Kemudian ujian susulan pada 29-1 Maret dan 1 serta 5 April. Selanjutnya ujian ulangan dilaksankan pada 10-14 Mei. Mapel yang diujikan hingga tiga hari kedepan sama untuk setiap sekolah dan jurusan. Yakni secara berurutan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Kemudian untuk SMA jurusan program IPA selanjutnya akan ditambah ujian mapel Fisika, Kimia dan Biologi. Sedangkan program IPS mulai hari keempat akan diujikan mapel Ekonomi Sosiologi dan Geografi. Sementara program Bahasa ditambah mapel Sastra Indonesia, Sejarah Antropologi dan bahasa asing pilihan.

Senin, 22 Maret 2010

Terima Kungker Dua DPRD

Dua DPRD masing-masing dari Komisi II DPRD Kota Salatiga dan Komisi D DPRD Kabupaten Nganjuk kemarin (18/3) secara bersamaan melakukan lawatan kerja di Kabupaten Lamongan. Keduanya diterima Bupati Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Sasana Nayaka setempat. Tujuh orang rombongan DPRD Kota Salatiga yang dipimpin Ketua Komisi II Bidang Anggaran dan Ekonomi Totok Suprapto dalam kunjungannya itu bermaksud belajar mengenai penataan pariwisata di Lamongan. Sementara pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga Ketua Komisi D, Soemardi, dalam sambutannya menyampaikan dia dan delapan legislator lainnya bermaksud untuk mengetahui penanganan ketahanan pangan di Lamongan. “Sebagai kota kecil yang diapit dua kota besar yakni Semarang dan Boyolali, Kota Salatiga sebenarnya memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Ini karena sejumlah daerah pinggiran di sekitar Kota Salatiga saat ini belum memiliki fasilitas wisata yang memadai. Jika hal ini bisa dimanfaatkan tentunya akan memberi manfaat yang besar untuk Kota Salatiga, “ ungkap Totok Suprapto. Disebutkannya pula, Kota Salatiga selama ini memang sudah terkenal dengan sebutan Kota Jasa Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Transit Pariwisata. “Nah sebutan yang terakhir inilah yang akan coba kami kembangkan sehingga nantinya tidak sekedar jadi Kota Transit Pariwisata namun bisa jadi Kota Pariwisata. Semoga kami dapat ngangsu kaweruh (menimba ilmu) dari Lamongan yang sudah sukses dengan Wisata Bahari Lamongan, “ imbuh dia. Sementara Masfuk saat menyambut kungker dua DPRD itu menyampaikan sebenarnya kalimat yang lebih tepat adalah saling belajar. Karena selama ini seperti Kota Salatiga yang memiliki banyak kampus sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan. Atau Kabupaten Nganjuk yang selama ini juga terkenal akan kesuburan tanahnya. “Kabupaten Lamongan bisa berkembang seperti sekarang ini sebenarnya berawal dari kepepet. Wilayahnya serba sulit karena sering kena banjir dan kekeringan sehingga banyak masyarakatnya yang merantau. Namun Alhamdulillah, yang serba kepepat itu malah memberi berkah sehingga memunculkan berbagai langkah terobosan dan inovasi. Mulai dari WBL yang menjadi pintu masuk bagi sejumlah investor selanjutnya di Lamongan. Karena dengan ramainya wisata kami bisa tunjukkan bahwa Lamongan adalah daerah yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Sementara keamanan dan kenyamanan menjadi satu poin penting investor mau masuk ke suatu daerah, “ terangnya panjang lebar.

Rabu, 17 Maret 2010

Pembinaan Kafilah MTQ Kab. Lamongan

Setelah meraih peringkat terbaik pada mtq ke 23 prov. jatim. di kabupaten jember untuk cabang msq dan peringkat ketiga untuk cabang mhq golongan 1 juz dan tilawah, maka ketua umum lptq kabupaten lamongan ( h. fadeli, sh,mm / sekretaris daerah kabupaten lamongan ), sangat menaruh harapan, agar seluruh kafilah tetap berlatih secara mandiri, baik fisik maupun non fisik. dan untuk kafilah yang menjadi peringkat satu sampai dengan ketiga untuk tetap konsisten berlatih dengan disiplin, agar kabupaten lamongan dapat memberikan kontribusi kepada pemprov jatim dalam bidang mtq pada tingkat nasional, karena kabupaten lamongan telah kehilangan kader mtq kurang lebih selama 25 tahun, terakhir dra.hj. istianah.

Motivasi dan semangat oleh bapak h. fadeli, sh, mm, sebagai pemacu dan pemicu seluruh kafilah mtq dan pembina mtq untuk berbuat yang terbaik bagi bupati / pemerintah kabupaten lamongan.

Dengan modal semangat yang membara dan dukungan do’a masyarakat kabupaten lamongan, kafilah yang mengikuti pembinaan lptq provinsi jawa timur, merasa optimis bahwa cabang yang diikuti dalam pembinaan, insya allah terpilih sebagai kafilah mtq provinsi jawa timur pada mtq ke 23 tingkat nasional di provinsi bengkulu.

Sekretaris umum lptq kabupaten lamongan / h. mohammad irfan, sh, mm, menambahkan bahwa keberadaan lptq sampai pada tingkat kecamatan, merupakan sistem jaringan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi terhadap lembaga lembaga yang bergerak di bidang pendidikan al qur’an,tka/tkq/ tpq/tpa/tqa sebanyak 2012 lembaga, pondok pesantren, madrasah maupun sekolah umum, sehingga lptq kecamatan berkompitisi dalam pola rekruitmen kafilah mtq.

Terbalik, Pemprov Belajar Ke Pemkab

Ketua Komisi B Bidang perekonomian DPRD Jatim Ali Muji mengatakan eranya kini sudah terbalik. Bukan lagi Pemkab yang belajar pengelolaan pembangunan ke Pemprov, tapi kini sebaliknya Pemprov yang belajar kepada Pemkab. Itu dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Jum’at (12/3).
Dia bersama sejumlah anggota Komisi B diterima oleh Bupati Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami di Ruang Sasana Nayaka setempat. Dalam kunjungannya tersebut terkait rencana Pemprov Jatim membangun Pasar Induk Beras (PIA) yang menurutnya tertatih-tatih karena sudah cukup lama direncanakan. “Sekarang sudah terbalik, Pemprov yang harus belajar pengelolaan pembangunan pada Pemkab Lamongan, “ ujarnya. Terkait pembangunan PIA milim Pemprov Jatim tersebut, ia menyampaikan jika sukses terbangun akan bisa menjadi nilai tambah Jatim untuk bersaing dengan provinsi lain bahkan dengan Negara lain. Masfuk kepada Ali Muji mengungkapkan bahwa konsep pembangunan di Lamongan memang berbasis pada komoditi andalan yang dimiliki. Seperti Lamongan yang dikenal sebagai produsen beras terbesar di jatim sehingga dibangunkan Pasar Induk Beras Lamongan atau PIBL. Kemudian peluang potensi agrobis juga ditangkap dengan didirikannya Pasar Agrobis di Kecamatan Babat yang pada April nanti akan diresmikan. “Pasar Agrobis ini tidak hanya akan menjadi pasarnya Lamongan tapi juga akan menyerap komoditi agro dari kabupaten tetangga, “ kata dia. Demikian pula potensi jagung di wilayah selatan diakomodasi dengan mendatangkan investor pengolah sorbitol dari sari pati jagung, yakni PT Sorini. Selain itu di wilayah selatan Lamongan yang ada perkebunan tebu ini juga akan dibangun pabrik pengolahan gula. Sementara daerah pantura yang terkenal dengan besarnya produksi ikan sekarang sedang dibangun Pelabuhan Samudera sehingga bisa langsung melakukan ekspor ikan. “Yang jelas Pemkab berkeinginan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Bukan hanya untuk satu tahun atau dua tahun, tapi kesejahteraan yang berkepanjangan, “ tambahnya.

Lantik 81 Panwaslukada Kecamatan

Setelah resmi dilantik pada awal Maret lalu, panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lamongan kemarin (12/3) giliran melantik 81 anggota Panwaslukada tingkat kecamatan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut juga dihadiri Bupati Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami bersama sejumlah anggota KPUK setempat.
Sejumlah 81 anggota Panwaslukada tingkat kecamatan itu dilantik oleh Ketua Panwaslukada setempat Mustakim Khoiron. Mereka ditetapkan dengan Surat Keputusan Panwaslukada Lamongan nomor 012-038/kep/panwaslukada/III/2010. Masing-masing kecamatan diisi tiga personil panwaslukada kecamatan. Bupati Masfuk kepada anggota Panwaslukada tingkat kecamatan berharap agar segera berkoordinasi dengan Camat dan muspika kecamatan dimana dia ditugaskan. “Tugas anda aadalah tugas mulia. Lakukan tugas pengawasan, dorong dan perlancar demi kesuksesan pemilukada di Lamongan, “ ujarnya Masfuk juga berpesan, meski sudah dilantik, dia berharap agar Panwaslukada kecamatan juga tetap memebekali diri dengan peraturan perundang-undangan pemilukada. “Jangan sampai pengawas pemilukada malah tidak paham dengan aturan yang harus ditegakkan. Dari sejumlah pesta demokrasi yang digelar di Lamongan mulai dari pilleg, pilpres dan pilgub semuanay berakhir indah. Hendaknya kedewasaan dalam berdemokrasi ini tetap dijaga,“ kata dia.

Panen Raya Dibuka Di Karanggeneng

Panen komoditi padi musim penghujan 2009/2010 di Lamongan sudah dimulai serentak di hampir semua wilayah di Lamongan. Panen raya komoditi unggulan Lamongan itu dibuka Bupati Masfuk di areal persawahan Desa Prijek Ngablak/Karanggeneng, Senin (15/3).
Di desa tersebut, seperti disampaikan Camat Karanggeneng Tony Tamtama Jati ada sejumlah 106 hektar areal persawahan yang ditanami padi. Sementara di seluruh Kecamatan Karanggeneng, total ada 3.344 hektar areal panen padi. Tony memperkirakan produktivitas padi di kecamatannya bisa mencapai 7,3 ton perhektar gabah kering panen atau 6,4 ton perhektar gabah kering giling. “Dengan produktivitas tersebut, diperkirakan bisa dipanen hingga 24.411 ton gabah kering sawah di Karanggeneng. Jumlah ini sekitar 5 hingga 10 persen dari keseluruhan produksi Kabupaten Lamongan. Di bulan Februari lalu sudah ada 90 hektar areal padi yang dipanen. Sedangkan di bulan Maret ini tidak kurang seluas 520 hektar areal padi siap dipanen, “ kata dia saat di Balai Desa Prijek Ngablak. Di lokasi yang sama Masfuk di kesempatan itu juga menyampaikan sejumlah banguan untuk masyarakat setempat. Diantaranya bantuan benih Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Yakni berupa bantuan benih padi hibrida sebanyak 3.750 kilogram, benih padi non hibrida 7.500 kilogram dan 225 kilogram benih jagung hibrida. Selain itu juga diserahkan bantuan alat kesehatan berupa bed pasien dan pliklinik set. “Lamongan yang sekarang sudah berbeda. Sejumlah pembangunan telah digalakkan, “ ujar Masfuk dalam sambutannya. Dia mengungkapkan pembangunan di Lamongan kini telah merata, bukan hanya di wilayah tertentu saja. Mulai dari wilayah utara, tengah hingga selatan pembangunananya terus digalakkan sesuai dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Wilayah utara dengan keunggulan baharinya, wilayah tengah dengan keunggulan perekonomiannya dan wilayah selatan dengan keunggulan pertanian dan perkebunannya.

Senin, 15 Maret 2010

Infaq PNS Naik Lipat Sepuluh

Sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Lamongan Masfuk perihal Himbauan Infaq/Shodaqoh Bagi PNS, jumlah infaq dan Shodaqoh yang dikumpulkan naik signifikan. Jika sebelumnya hanya sejumlah Rp 6,4 juta setiap bulannya, kini melonjak menjadi Rp 67 juta setiap bulan.

Data tersebut disampaikan Sekkab Lamongan Fadeli saat membuka Pembinaan Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Aula Bank Daerah Lamongan, Kamis (11/3). Diungkapkannya pula, sebelum ada SE tersebut nilai infaq dan shodaqoh PNS Lamongan setiap tahunnya Rp 76,8 juta. Kemudian setelah terbit SE tertanggal 25 Januari 2010 itu, ada potensi nilai infaq dan shodaqoh akan bisa mencapai Rp 804 juta setiap tahunnya. Pemkab Lamongan sendiri memiliki sejumlah 12.512 PNS dari berbagai golongan.

Sementara dalam pembinaan yang diiuti 300 peserta dari pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan perwakilan sejumlah pondok pesantren tersebut, ada sejumlah materi yang disampaikan. Diantaranya dua materi utama mengenai manajemen zakat dan wakaf serta akuntansi sakat dan wakaf. Juga peberian materi terkait fiqih zakat dan wakaf serta perundang-undangan terkait zakat dan wakaf.

Kasubbag TU Kantor Departemen Agama Lamongan Masyhudan dalam paparan materinya menyampaikan untuk berwakaf, seseorang kini tidak harus menunggu menjadi kaya. Karena menurutnya, kini dengan Rp 1 juta sudah bisa berwakaf dan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Proses wakaf itu, lanjutnya bisa dilakukan melalui sejumlahLembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Sedangkan terkait administrasi wakaf atau penerbitan Akta Ikrar Wakaf, sampai saat ini lebih banyak terkait dengan sertifikasi tanah. Khususnya perwakafan tanah milik. Untuk pengurusan akta ini sendiri, telah ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW.

Pensiunan Kini Dapat Askem

Nampaknya masih banyak PNS maupun PNS purna bhakti (pensiun) yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak Askem atau asuransi kematian bagi PNS dan keluarganya. Bahkan biasanya baru ketika pensiun, mereka tahu bahwa ada hak Askem yang dimiliki selain hak pensiunan bulanan serta tabungan hari tua.



Itu dikatakan Agus Gunadi, Wakil Pimpinan Cabang Utama PT Taspen Persero Surabaya saat melakukan Sosialisasi Ketaspenan di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, Rabu (10/3). “Sosialisasi ini penting diketahui agar pegawai mengetahui hak dan kewajibannya. Baik saat masih aktif maupun saat sudah pensiun nanti, “ ungkap dia.

Termasuk, lanjutnya, mengenai hak atas Askem untuk pegawai maupun anggota keluarganya. PT Taspen sendiri seperti diterangkan Agus diberi tugas Negara untuk mengelola dana pensiun bagi PNS, tabungan hari tua (THT) dan Askem. Hak pegawai ini akan dibayarkan melalui sejumlah mitra bayar seperti BTPN, PT Pos Indonesia, PT BRI dan Bank Jatim

“Untuk setiap layanan mulai dari pengisian formulir hingga saat melakukan klaim asuransi dan pensiun tidak ada pungutan biaya sama sekali. Hal ini perlu dipahami agar tidak dimanfaatkan pihak ketiga yang menarik keuntungan. Asal semua persyaratan dokumen telah dilengkapi, setiap klaim yang diajukan akan diselesaikan tidak lebih lama dari satu jam, “ terangnya di sosialisasi yang diikuti sejumlah 161 PNS Pemkab Lamongan yang akan mendekati masa pensiun di bulan ini.

Selain sejumlah hak PNS, dia juga berharap pegawai juga memenuhi kewajibannya atas PT Taspen. Diantaranya untuk memeberikan keterangan diri dan keluarganya serta melaporkan ke PT Taspen apabila terjadi meninggal dunia baik pemegang hak pensiaun maupun keluarganya. Dalam sosialisasi yang dibuka Kabid Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD setempat Imanuel tersebut, juga dihadiri Pimpinan Kantor Cabang pembantu BTPN Lamongan Heri Agus Sucahyo. Di Pemkab Lamongan, setiap tahunnya ada kurang lebih 240 PNS yang purna bhakti.

Badan Pengelola PIBL Siap Dibentuk

Bupati Masfuk mengatakan personil dari Pemkab Lamongan untuk masuk di Badan Pengelola Pasar Induk Beras Lamongan (PIBL) sudah siap. Untuk operasionalnya tinggal menunggu kesiapan personil PT Jatim Grha Utama (JGU) selaku investor dari PIBL. Hal itu diungkapkan Masfuk dalam pertemuan bersama Dirut PT JGU Erlangga Satriagung dan Gubernur Jatim Soekarwo di PIBL, Selasa (9/3).

Badan Pengelola ini sendiri seperti disampaikan Erlangga, nantinya tidak hanya sekedar mengelola bangunan PIBL. Namun lebih dari itu akan melakukan promosi dan menjaring networking dengan pedagang di luar pulau untuk memberi nilai lebih pada system marketing di PIBL. Selain itu akan disiapkan IT pusat informasi sebagai system monitoring stok dan harga. “Mengatur jadwal transportasi angkutan dan informasi rencana tanam serta panen termasuk sejumlah fungsi yang akan dijalankan oleh Badan Pengelola PIBL, “ ujar dia.

Erlangga juga menyampaikan satu kesulitan yang sering dialami oleh pedagang beras terkait fasilitas perbankan. Karena biasanya transaksi perberasan dilakukan pada malam hari, dia meminta ada perbankan yang bisa memberikan layanan transaksi hingga malam hari khusus untuk pedagang PIBL.

Menanggapai hal itu, Soekarwo menegaskan Bank Jatim siap untuk memberikan layanan transaksi hingga malam hari di PIBL dan Pasar Induk Agrobis Jatim yang nantinya akan dibangun. “Harus ada langkah-langkah tidak biasa untuk membantu proses transaksi pedagang, “ tegas dia dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Bakorwil Bojonegoro Setiadjit tersebut.

PIBL yang menurut Erlangga sudah siap dioperasionalkan tersebut dibangun dengan fasilitas 82 unit stan/toko beras dan 8 ruko. Di PIBL ini dilengkapi fasilitas untuk bongkar muat dan parkir kendaraan yang lebih luas dari stan.

Satpol PP Harus Berubah

Gubernur Jatim Soekarwo berharap agar Satpol PP bisa menjadi lebih manusiawi ketika melakukan penegakan aturan. Itu dikatakannya saat menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-60 se Jawa Timur yang tahun ini dipusatkan di Lamongan, Selasa (9/3).

Menurutnya, penggusuran dan kekerasan telah menjadi bagian dari citra buruk Pemda. Karena itu dia meminta Satpol PP harus berubah menjadi lebih manusiawi. Terlebih Satpol PP telah menjadi etalase dari Pemda. “Satpol PP harus belajar pada TNI dan Polri yang selama ini telah menangani berbagai demonstrasi dengan lebih manusiawi, “ ujarnya.

“Tebarkan senyum ke masyarakat, jangan ada kekerasan. Sebagai etalase Pemda, citra inilah yang harus dibangun oleh Satpol PP yang telah memasuki usia ke-60 ini. Saya menunggu wajah anda (Satpol PP) menjadi semakin sejuk dan santun di masyarakat, “ kata dia dalam upacara peringatan yang diikuti anggota Satpol PP dari 38 kabupaten/kota di Jatim tersebut. Terkait PKL (pedagang kaki lima), dia meminta jangan hanya main gusur saja. Tapi juga harus dipikirkan tempat untuk relokasi. Karena menurutnya PKL juga bagian dari masyarakat yang mencari penghidupan.

Sebelumnya, saat membacakan sambutan Mendagri Gamawan Fauzi, diungkapkannya selama ini ada tiga masalah klasik yang dihadapi oleh Satpol PP. Yakni opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas dan pemberitaan pers yang kurang seimbang. Dikatakannya pula, dalam menegakkan keputusan daerah dan keputusan kepala daerah agar dilakukan secara profesional. “Mengayomi dan melayani masyarakat jangan dilakukan dengan kekerasan. Namun dengan persuasif, edukatif dan simpatik, “ tutur dia.

Upacara peringatan HUT Satpol PP tersebut ditutup dengan devile 38 kompi Satpol PP dari seluruh kabupaten/kota di Jatim. Di akhir devile, Kompi Satpol PP Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai juara pertama Lomba Kerapian dan Ketertiban HUT Satpol PP. Rangkaian tari yang selama ini telah menjadi ikon Lamongan juga ditampilkan. Mulai tari Jala Sutra, Caping Ngancak, Silir-silir dan ditutup dengan Tari Boran Massal oleh 60 siswi SLTP di Lamongan.

Selanjutnya Soekarwo menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis. Diantaranya mesin pencacah plastik dan bantuan sembako kepada PKL, tukang becak, masyarakat kurang mampu dan anak panti asuhan. Selain Gubernur Jatim, hadir pula dalam upacara itu Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Robert Aritonang. Sementara Bupati Lamongan Masfuk juga terlihat mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo.

Senin, 08 Maret 2010

Rancang Penataan Kota Pantai

Dewan Kelautan pada 2010 akan memfokuskan salah satu kajiannya di bidang wisata bahari. Yakni dengan merumuskan kerangka kebijakan dalam konteks penataan kot-kota pantai. Dewan Kelautan melihat wisata bahari mempunyai peran besar untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir.

Itu disampaikan staf ahli Dewan Kelautan Bidang Pariwisata dan Bahari Abdul Ali Salam saat Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan Kelautan bersama sejumlah pengambil kebijakan di Lamongan, kemarin di Ruang Sabha Dyaksa setempat. menurutnya, sejumlah event wisata bahari seperti Sail Bunaken dan Sail Indonesia terbukti mampu mendorong perekonomian masyarakat pesisir. Karena kegiatan itu memberi kontribusi pendapatan langsung pada masyarakat.

“Daerah kota-kota pantai selama ini terkesan kumuh dan perekonomiannya cenderung tertinggal dari kawasan lain. Karena itu perlu disusun sebuah kerangka kebijakan untuk melakukan penataan kota-kota pantai sehingga bisa menjadi ikon wisata bahari. Lamongan sendiri telah melakukan terobosan yang nampaknya perlu mendapat perhatian kami. Sukses WBL di pantutra Lamongan bisa dijadikan contoh kasus dan diangkat ke tingkat nasional sebagai bahan perumusan kebijakan untuk penataan kota pantai sebagai ikon wisata bahari, “ urai dia.

Secara nasional, lanjutnya, para pengambil kebijakan sebenarnya juga telah bersepakat agar di tahun 2025 Indonesia bisa menjadi destinasi wisata bahari tingkat dunia. Namun Abdul Ali juga menyampaika penataan kota pantai juga perlu untuk memeperhatikan mitigasi bencana (usaha mengurangi korban ketika bencana terjadi) di laut. Karena Indonesia memiliki kerentanan terhadap bencana vulkanik sehingga dimasukkan sebagai Negara sabuk api atau ring of fire.

Dia kemudian mencontohkan kasus sukses Chili yang memiliki kemampuan mitigasi bencana tinggi. Dengan gempa mencapai 8,8 skala richter, dampak bencananya sangat kecil. Bandingkan dengan gempa di Haiti yang mencapai 7,0 skala richter namun mengakibatkan korban jiwa mencapai sekitar 300 ribu orang, sementara di Chili hanya ratusan orang.

Titik Pantau Adipura Dibenahi

Sejumlah titik pantau Adipura yang beberapa waktu lalu mendapat kritikan dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa Setyo Winarso, mulai dibenahi Pemkab Lamongan. Diantaranya pohon peneduh di sejumlah lokasi dan pembersihan sungai serta saluran air.

Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto bersama Badan Lingkungan Hidup sejumlah satuan kerja terkait, Jum’at (5/3) melakukan sidak di sejumlah titik pantau Adipura. Mulai dari TPA Tambakrigadung, saluran air di Lamongan Plaza, terminal, Telaga Bandung dan sejumlah kawasan pertokoan.

Di TPA Tambakrigadung, Djoko meminta agar rekomendasi yang diberikan Setyo Winarso terkait kurangnya pohon peneduh agar segera dibenahi. Demikian pula dengan pembersihan saluran air dari tanaman liar. Dia juga berharap kegiatan Jum’at bersih agar terus dilakukan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

”Tadi saya melihat sudah mulai dilakukan pembersihan di sejumlah saluran air. Kegiatan kerja bakti Jum’at bersih juga sudah mulai digiatkan lagi untuk menjaga kualitas kebersihan lingkungan. Penilaian Adipura tahap II sendiri akan dilaksanakan pada medio pertengah Maret hingga awal April nanti. Pemkab Lamongan tetap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang indah dan bersih. Karena itu meskipun ada atau tidak ada penyelenggaraan Adipura, kebersihan akan tetap dijaga, ” ucapnya waktu itu.

Sebelumnya, pada penilaian pertama Adipura 2010, Kota Lamongan menempati ranking 2 se Jawa untuk semua kategori kota, baik kota sedang maupun kota kecil. Dari sejumlah 100 kota kategori kecil dan sedang se Jawa, Kota Lamongan menempati ranking 2 dengan nilai P1 Adipura 76,40. Di atas posisi Lamongan ada Kota Mojosari/Mojokerto (kota kecil)) dengan nilai 76,43. Sedangkan di bawah Lamongan ada Kota Tulungagung/Tulungagung (kota sedang) dengan nilai 76,33. Dan Ranking 4 ditempati Kota Jepara/Jepara (kota sedang) dengan nilai 76,17.

Tertarik Entrepreneurship Lamongan

Kemajuan Lamongan selama ini terutama disebabkan prinsip-prinsip pengelolaan entrepreneurship (kewirausahaan) yang diterapkan kepala daerahnya, Masfuk. SMP Ciputra Citra Berkat Surabaya yang juga menerapkan kurikulum entrepreneurship, kemarin (4/3) membawa 27 siswanya untuk belajar langsung penerapan entrepreneurship di Lamongan.

Mereka diterima Plt Asisten Administrasi Aris Wibawa dan Kepala Bappedakab Ismunawan di aula Bappedakab setempat. Sedangkan 27 siswa tersebut didampingi A Hari Hardjanta, perwakilan Yayasan Ir Ciputra dan Yayasan Citra Kasih serta Tri Endang Sulistyowati, Kepala SMP Ciputra Citra Berkat.

Hari Hardjanta menjelaskan bahwa sekolah yang berlokasi di Surabaya Barat itu adalah sebuah sekolah nasional yang selain menerapkan kurikulum nasional, juga menerapkan kurikulum entrepreneurship. “Kami menerapkan pembelajaran entrepreneurship tematik. Yakni kurikulum yang mendorong siswa untuk menemukan peluang dan memecahkan masalah, “ kata dia.

Sedangkan Sulistyowati mengungkapkan ketertarikannya membawa siswanya ke Lamongan. Dia mengamati kemajuan Lamongan yang begitu pesat dari segi ekonomi dan sosial dari berbagai media massa. “Ditinjau dari segi geografis, kami berpendapat bahwa Lamongan bukanlah daearah yang ideal untuk bidang agrarian kecuali di sekitar Bengawan Solo. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemikiran kreatif untuk mengelolanya, “ ujarnya.

Dia juga mengamati pengelolaan kekayaan alam Lamongan untuk industri pariwisata. Sehingga menjadikan Lamongan sebagai salah satu yang terdepan di jatim dalam hal kemajuan daerah. Sulistyowati menganggap Lamongan adalah daerah yang tepat sebagai model pembelajaran siswanya mengenai pengelolaan alam dan lingkungan.

Ismunawan sendiri menyampaikan kemajuan yang kini diraih Lamongan tidak dapat dipisahkan dari inovasi dan jiwa entrepreneurship yang ditanamkan Bupati Masfuk pada jajarannya. “Keterbatasan potensi Lamongan oleh Bapak Bupati malah dijadikan pelecut semangat untuk lebih bekerja keras lagi demi kemajuan masyarakat, “ terang dia.

Ditambahkannya, Bupati juga kerap mengkomunikasikan kepada setiap jajaranya agar terus berinovasi dan mengambil langkah kreatif di tengah segala keterbatasan. Demikian pula dengan media yang dipandang memiliki peran penting untuk melakukan publikasi baik mengenai potensi maupun program Pemkab Lamongan.

Garap Wisata Lokal, Bintan Belajar Ke Lamongan

Selama ini Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau sudah terkenal sebagai salah satu tempat tujuan wisata bahari. Namun sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini adalah wisatawan mancanegara. Untuk memajukan kunjungan wisatawan lokal, DPRD Bintan kemarin (4/3) melakukan kunjungan kerja di Lamongan untuk belajar pengelolaan wisata lokal.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bintan Djoko Zakaria tersebut diterima Bupati Lamongan Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami di Ruang Sasana Nayaka Kantor Pemkab setempat. bersama Djoko Zakaria, turut serta Ketua Komisi II DPRD Bintan Zulkifli, lima orang anggota DPRD dan sejumlah pejabat dari satuan kerja Pemkab Bintan.

“Saya terkesan saat menonton Bapak Bupati di acara Kick Andy beberapa waktu lalu. Disitu saya melihat bagaimana Bapak Bupati menjelaskan pengembangan wisata bahari di Lamongan. Sementara ada kemiripan wilayah antara Lamongan dan Bintan, yakni sama-sama memiliki wilayah pantai yang luas, “ ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Bintan memiliki Kawasan Wisata Terpadu Lagoi yang berada di pesisir utara. Namun selama ini sebagain besar pengunjungnya, atau hampir 90 persen adalah wisatawan mancanegara. Sementara itu ada kecenderungan PAD terus menurun sehingga Bintan harus belajar ke daerah lain yang memiliki potensi wilayah sama. “Wisata domestik kami belum tergarap dengan maksimal seperti Lamongan yang sudah punya WBL. Karena itu kami ingin mendapatkan kiat-kiat dari Pemkab Lamongan, “ kata dia.

Masfuk sendiri menyebut Bintan sebagai kawasan yang prospektif, dengan dengan Singapura, Malaysia dan Batam. Sehingga pariwisata mancanegaranya begitu berkembang. “Bahkan mungkin sebenarnya Lamongan yang harus belajar pada Kabupaten Bintan, “ celetuk Masfuk.

Dia kemudian membagi tipsnya sehingga investor mau menanamkan modalnya di Lamongan yang sebenarnya potensi wisata baharinya kurang memadai. “Diperlukan kerja keras untuk meyakinkan investor. Dan ini hanya bisa dilakukan lewat komitmen dan kesungguhan Pemkab, “ ujarnya. Ditegaskannya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi semua kelemahan. Menurut dia, jika hanya menggunakan langkah-langkah yang normatif atau biasa-biasa saja nasib masyarakat akan tetap terbelenggu keadaan.

Kamis, 04 Maret 2010

Komisi E Jatim Gali Program UN Lamongan

Sebanyak 13 anggota Komisi E DPRD Jatim kemarin melakukan lawatan kerja ke Pemkab Lamongan. Komisi Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) tersebut bermaksud untuk menggali sejumlah kebijakan Pemkab Lamongan terkait semakin dekatnya pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini.

Di Guest House setempat, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi E Fuad Maghsuni diterima Bupati Masfuk bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantaranya Asisten Tata Praja Agus Sugiharto, Kepala Bappedakab Ismunawan, Kabag Hukum Chairil Anwar dan Kabag Kesejahteraan Masyarakat Luluk Humam.

Menurut Fuad, dia bersama 12 anggota Komisi E lainnya ke Lamongan bermaksud untuk menggali kebijakan dan program yang telah dilaksanakan terkait pelaksanaan program UN. Termasuk mengenai arah peruntukan dari dana APBD Lamongan untuk bidang pendidikan.

“Seperti kita ketahui, setiap menjelang pelaksanaan UN, selalu terjadi kegelisahan di kalangan siswa dan wali murid. Yakni apakah siswa ini bisa lulus atau tidak. Tujuan kami kemari untuk mengetahui bagaimana Pemkab Lamongan menjawab kegelisahan ini. Terlebih untuk pelaksanaan UN tahun ini sempat mengalami ketidakjelasan yang tentunya mempengaruhi persiapan siswa, “ ujarnya.

Masfuk menanggapi pertanyaan itu menyampaikan Pemkab Lamongan tidak terlalu mempersoalkan mengani polemik jadi atau tidaknya pelaksanaan UN. Dikatakannya, meski diliputi ketidakjelasan, berbagai program kegiatan tetap dilaksanakan untuk menyiapkan siswa menghadapi UN. Sementara alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 44 persen dari APBD digunakann untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan pengajar. “Prestasi UN siswa di Lamongan selama ini sangat membanggakan. Seperti hasil UN tahun lalu yang tingkat kelulusannya mencapai 99,97 persen, “ ungkap dia.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kadinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur, tahun ini Dinas Pendidikan menargetkan tingkat kelulusan siswa dalam UN nanti bisa mencapai 95 persen. Disampaikannya pula, meski terjadi tarik ulur pelaksanaan UN, dia tetap berkeyakinan bahwa UN itu penting. “UN tetap penting dan diperlukan sebagai alat ukur kemampuan siswa, “ kata dia.

Karena itu sejak September tahun lalu, tambahnya, semua sekolah menengah sudah memberikan pelajaran tambahan pada siswa kelas 3. Demikian pula Dinas Pendidikan sudah melaksankan empat kali try out untuk melihat kemampuan siswa. Dua orang pengawas ujian untuk setiap ruangan dengan system silang penuh sudah disiapkan jauh hari. “Kami juga tidak ingin terjadi seperti di Ngawi yang menjadi korban lembar jawaban palsu. Semua Kepala Sekolah sudah diwanti-wanti untuk mewaspadai beredarnya kunci jawaban palsu, “ tegasnya.

UN untuk tingkat SMA/MA/SMALB akan dilaksankan pada 22-26 Maret. Kemduian ujian susulannya pada 29-1 Maret serta 1 dan 5 April dan ujian ulangan pada 10-14 Mei. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB dilaksanakan pada 29-1 April. Selanjutnya ujian susulan pada 5-8 April dan ujian ulangan pada 17-20 Mei.

15 Ribu Hektar Padi Siap Dipanen

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Lamongan prediksikan di awal bulan ini akan sudah ada sekitar 15 ribu hektar areal tanam padi yang siap di panen. Areal yang dipanen tersebut tersebar merata di hampir semua kecamatan di Lamongan. Kecuali sejumlah kecamatan yang baru mulai menanam padi pada sekitar Desember tahun lalu.

“Di akhir Februari dan awal Maret ini dimungkinkan akan ada sekitar 15 ribu hektar areal padi yang akan dipanen. Angka ini dengan asumsi jika tanaman tidak terserang hama atau puso karena banjir atau yang lainnya, “ujar Kadispertahut Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.

Ditambahkannya, tanaman padi yang dipanen ini adalah yang ditanam pada Oktober dan Nopember lalu. Dan ini merata di hampir semua wilayah. Kecuali beberapa kecamatan seperti Pucuk, Lamongan, Tikung dan Glagah yang baru mulai melakukan penanaman padi pada sekitar Desember lalu.

Pada musim tanam pertama sejak Oktober sampai dengan awal Februari lalu, Dispertahut Lamongan mencatat sudah ada sebanyak 65.877 hektar areal padi yang ditanami. Semua kecamatan sudah melakukan penanaman kecuali di Kecamatan Brondong. “Puncak tanam baru terjadi pada Desember dan Januari lalu. Yakni 27.373 hektar di Bulan Desember dan 22.373 hektar di Bulan Januari. Ini karena mundurnya musim hujan di Lamongan, “ ungkap dia.

Sedangkan untuk komoditi jagung, Dispertahut mencatat sampai dengan Februari lalu sudah ada sebanyak 23.844 hektar areal yang ditanami. Tahun ini sasaran luas panen jagung yang ditargetkan akan ada sejumlah 60.159. Sedangkan untuk padi, ditargetkan akan ada sejumlah 130.903 sasaran luas panen.

Selasa, 02 Maret 2010

CPNS 2009 Terima SK Pengangkatan

Sebanyak 550 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Lmaongan formasi tahun 2009 kemarin (1/3) secara simbolis menerima SK pengangkatan dari Bupati Masfuk di Pendopo lokatantra setempat. Dengan rincian 139 dari tenaga pendidikan, 147 tenaga kesehatan, 140 tenaga teknis dan 9 dari tenaga khusus. Atau 426 orang dari jalur tes umum, 115 orang dari jalur honorer dan 9 orang jalur khusus. Namun jumlah penerima tersebut berkurang satu orang karena salah seorang diantaranya diketahui meninggal dunia.

”Informasi bahwa satu orang calon penerima SK CPNS formasi 2009 meninggal dunia baru kami ketahui saat pendaftaran peserta tadi pagi. Yakni atas nama Very Andriyani, seorang guru di SD Kepatihan Kecamatan Lamongan. Dengan demikian yang menerima SK CPNS hari berkurang jumlahnya menjadi sebanyak 549 orang, ” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Bambang Kustiono.

Bambang Kustiono dalam laporannya menyebutkan, di tahun 2009, Pemkab Lamongan mendapat formasi CPNS sebanyak 707 orang. Termasuk diantaranya untuk 120 orang dari jalur honorer dan tambahan formasi khusus sebanyak 9 orang untuk tenaga dokter spesialis. Tambahan formasi khusus ini berdasar Surat Menpan 31 Desember 2009 nomor R/168/M.PAN-RB/12/2009.

Selanjutnya dari jumlah formasi 120 orang dari tenaga honorer tersebut, yang memenuhi syarat pemberkasan sebanyak 114 orang. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan itu adalah satu orang karena diberhentikan sebagai tenaga honorer, dua orang meninggal dunia, satu orang namnya ganda dan dua orang lainnya telah diangkat sebagai CPNS pada tahun 2007.

Sedang dari jalur umum yang diikuti sejumlah 12.757 pendaftar, dari 436 formasi, hanya 426 formasi yang terisi. Karena 10 formasi lainnya tidak ada pendaftarnya. Selain itu, tahun ini Pemkab Lamongan juga menerima formasi dari jalur Sekdes sebanyak 52 orang. ”SK untuk Sekdes saat ini dalam proses penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional, ” terang dia.

Bupati Masfuk sesuasi menerimakn SK CPNS secara simbolis dalam sambutannya mengatakan mereka yang menerima SK CPNS tersebut adalah benar-benar orang yang terpilih. Karena begitu banyak orang yang berharap bisa menjadi PNS. Dia juga berharap agar setelah diangkat, agar segera menanggalkan baju lamanya.

”Karena sekarang sebagai (calon) PNS ada aturan yang harus ditaati. Jangan main-main. Demikian pula pada masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bertanggungjawab untuk memaksimalkan kemampuan pegawai baru ini. Tanggalkan semua pemikiran lama. Kini PNS harus kerja disiplin, inovatif dan kreatif. Terlebih Lamongan kini tenhgah giat-giatnya membangun, ujarnya.