Pengelolaan dana bergulir atau revolving di Kabupaten Lamongan ternyata menarik perhatian DPRD Provinsi Maluku. Sejumlah 13 anggota Komisi C DPRD Provinsi Maluku kemarin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan untuk belajar pengelolaan dana bergulir yang ditempatkan di bank daerah.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Yafet Damamain tersebut diterima Bupati Masfuk dan Wabup Tsalits Fahami di Ruang Sasana Nayaka setempat bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sementara dari legislatif Lamongan diwakili A Fatchur, Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan. “Kami ke Lamongan untuk mengetahui bagaimana dana bergulir yang ditempatkan di bank daerah dikelola, “ ujar Yafet.
Pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Lamongan seperti dijelaskan Masfuk dilakukan beberapa SKPD. Seperti Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) komoditi padi, jagung dan tebi serta Program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) dikelola Dinas Pertanian Kehutanan.
“Selain itu ada juga dana bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam dan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta modal kerja PKL di Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag). Kemudian PMI ternak yang dikelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) serta PMI sawah tambak yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan, “ urai dia.
Disampaikan Masfuk, pengelolaan dana bergulir tersebut dilakukan bersama antara Bank Daerah Lamongan (BDL) dan SKPD pengelola. Untuk bunganya ditetapkan sama yakni 6 persen pertahun. Sedangkan jangka waktu pengembalian ada yang dalam jangka satu dan dua tahun.
Dirangkum dari berbagai sumber, seperti dana bergulir untuk KSP di Diskopindag yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 750 juta, jangka waktu pelunasannya dua tahun. Sementara dana bergulir bagi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi atau Hippams yang tahun ini dianggarakan Rp 200 juta di SKPD yang sama jangka waktu pelunasannya ditetapkan selama satu tahun.
Sementara di Dinas Pertanian dan Kehutanan semua dana bergulirnya jangka waktu pengembaliannya satu tahun dengan bunga 6 persen pertahun. Untuk PMI Padi tahun ini anggaran dana bergulirnya Rp 4 miliar, PMI jagung sebesar Rp 400 juta, PMI tebu sejumlah 1,35 miliar dan P$K dianggarkan sebanyak 4,75 miliar. Lewat program ini, kelompok petani pelaksana diwajibkan menggunakan benih unggul berlabel serta kewajiban menggunakan pupuk organik selain penggunaan pupuk anorganik yang harus tepat dosis dan waktu.
Memasuki tahun keempat pelaksanaannya, tahun ini PMI ternak dianggarkan sebesar Rp 2,2 miliar. Dengan rincian untuk PMI sapi potong di anggarkan sebesar Rp 1,2 miliar, PMI sapi bibit sebesar Rp 700 juta dan PMI kambing/domba dianggarkan sebesar Rp 300 juta.
Senin, 26 April 2010
Piagam Untuk Kader Pengabdian 25 Tahun
Di hari Kartini tahun ini, Tim penggerak PKK (TPKK) Kabupaten Lamongan memberikan penghargaan pada 49 kadernya yang telah mengabdi selama 25 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua TPPKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk saat peringatan Hari Kartini di Pendopo Lokatantra setempat, Rabu (21/4).
Kader TPPKK yang menerima penghargaan dan santunan tersebut adalah 41 kader tingkat kecamatan dan 8 kader tingkat kabupaten. Selain pemberian penghargaan, peringatan Hari kartini tahun ini juga diwarnai baca puisi oleh siswa Taman Kanak-kanak dan lomba fashion show baju kebaya oleh ibu-ibu Ketua TPPKK tingkat kecamatan.
Endang dalam sambutannya berharap perempuan dapat menanamkan kepercayan diri sendiri. Dia juga berharap kaum perempuan juga mempunyai cita-cita serta dapat berjuang bersama-sama kaum pria.
“Harus ada perubahan cara berfikir kaum perempuan sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini agar perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mensejajarkan kedudukan perempuan di negeri initidak sia-sia, “ ujarnya. “Hari ini kita juga akan menggelar lomba busana . Lomba kali ini akan lebih istimewa karena semua yang dikenakan dalam lomba busana, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah produk asli Lamongan, “ lanjutnya.
Kader TPPKK yang menerima penghargaan dan santunan tersebut adalah 41 kader tingkat kecamatan dan 8 kader tingkat kabupaten. Selain pemberian penghargaan, peringatan Hari kartini tahun ini juga diwarnai baca puisi oleh siswa Taman Kanak-kanak dan lomba fashion show baju kebaya oleh ibu-ibu Ketua TPPKK tingkat kecamatan.
Endang dalam sambutannya berharap perempuan dapat menanamkan kepercayan diri sendiri. Dia juga berharap kaum perempuan juga mempunyai cita-cita serta dapat berjuang bersama-sama kaum pria.
“Harus ada perubahan cara berfikir kaum perempuan sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini agar perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mensejajarkan kedudukan perempuan di negeri initidak sia-sia, “ ujarnya. “Hari ini kita juga akan menggelar lomba busana . Lomba kali ini akan lebih istimewa karena semua yang dikenakan dalam lomba busana, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah produk asli Lamongan, “ lanjutnya.
Masfuk Disensus Pertama
Bupati Lamongan Masfuk menjadi penduduk pertama yang didatangi petugas pencacah lapangan untuk Sensus penduduk (SP) tahun 2010. Bersama isterinya, Endang Rijanti Masfuk, bupati kelahiran Glagah tersebut menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan petugas.
“Bapak Bupati kami cacah pertama kali agar masyarakat nnatinya tidak terlalu takut saat petugas pencacah lapangan kami datang, “ ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat Muhammad Khudori saat mendampingi petugasnya. “Saya berharap agar pelaksanaan SP 2010 di Lamongan nanti didukung sepenuhnya. Masyarakat juga tidak perlu takut saat ada petugas pencacah yang datang. Berikan data dengan seterang-terangnya, “ sambung Masfuk.
Diantara data yang ditanyakan oleh Yayuk Setiawati (petugas pencacah) kepada Masfuk adalah terkait data anggota rumah tangga atau ART. Mulai dari data kelahiran kepala keluarga, isteri hingga anak-anaknya. Selain data ART, petugas juga menanyakan data tempat tinggalnya. Seperti alat memasak yang digunakan, sumber air minum yang dipakai hingga kepemilikan fasilitas telepon serta lantai rumah yang digunakan.
Seusai didata, petugas kemudian memasang stiker SP 2010 di rumah dinas Bupati Masfuk stiker tersebut adalah prosedur yang menandakan bahwa sang pemilik rumah telah terdata dalam SP tahun 2010. Berdasar data BPS, untuk SP tahun 2010 ini ada 43 variabel data yang ditanyakan. Dalam SP sebelumnya tahun 2000, SP dilaksanakan sepuluh tahun sekali, hanya ada 15 variabel data yang haru diisi. SP kali ini juga melibatakan sejumlah 2.343 petugas pencacah lapangan.
Pada SP 1961, jumlah penduduk Lamongan sebanyak 771.954 jiwa, SP 1971 menjadi 907.767 jiwa. Kemudian SP 1980 bertambah menjadi 1.049.956 jiwa, SP 1990 naik jadi 1.138.713 dan SP tahun 2000 penduduk Lamongan berjumlah 1.181.660 jiwa. SP sendiri akan mulai dilakukan pada 1-31 Mei mendatang.
“Bapak Bupati kami cacah pertama kali agar masyarakat nnatinya tidak terlalu takut saat petugas pencacah lapangan kami datang, “ ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat Muhammad Khudori saat mendampingi petugasnya. “Saya berharap agar pelaksanaan SP 2010 di Lamongan nanti didukung sepenuhnya. Masyarakat juga tidak perlu takut saat ada petugas pencacah yang datang. Berikan data dengan seterang-terangnya, “ sambung Masfuk.
Diantara data yang ditanyakan oleh Yayuk Setiawati (petugas pencacah) kepada Masfuk adalah terkait data anggota rumah tangga atau ART. Mulai dari data kelahiran kepala keluarga, isteri hingga anak-anaknya. Selain data ART, petugas juga menanyakan data tempat tinggalnya. Seperti alat memasak yang digunakan, sumber air minum yang dipakai hingga kepemilikan fasilitas telepon serta lantai rumah yang digunakan.
Seusai didata, petugas kemudian memasang stiker SP 2010 di rumah dinas Bupati Masfuk stiker tersebut adalah prosedur yang menandakan bahwa sang pemilik rumah telah terdata dalam SP tahun 2010. Berdasar data BPS, untuk SP tahun 2010 ini ada 43 variabel data yang ditanyakan. Dalam SP sebelumnya tahun 2000, SP dilaksanakan sepuluh tahun sekali, hanya ada 15 variabel data yang haru diisi. SP kali ini juga melibatakan sejumlah 2.343 petugas pencacah lapangan.
Pada SP 1961, jumlah penduduk Lamongan sebanyak 771.954 jiwa, SP 1971 menjadi 907.767 jiwa. Kemudian SP 1980 bertambah menjadi 1.049.956 jiwa, SP 1990 naik jadi 1.138.713 dan SP tahun 2000 penduduk Lamongan berjumlah 1.181.660 jiwa. SP sendiri akan mulai dilakukan pada 1-31 Mei mendatang.
Tim Penilai Adiwiyata Telisik SMAN 1 Lamongan
Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Pusat, Rabu (21/4) melihat langsung kondisi SMAN 1 Lamongan yang mewakili Lamongan dalam pemilihan Sekolah Adiwiyata. Tim yang beranggotakan empat orang ini dipimpin Budi Sulistyo, akademisi dari Universitas Indonesia.
Sebelumnya, tim penilai ini diterima Bupati Masfuk di Guest Haouse Pemkab Lamongan bersama Pj Kepala Badan Lingkungan Hidup Aris Wibawa dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Selanjutnya saat di SMAN 1 Lamongan, Budi Sulistyo bersama seorang anggota timnya menerima paparan terkait penarapan Sekolah Adiwiyata oleh kepala sekolah Wantono Gono Putro dan Kepala Dinas Pendidikan setempat Mustofa Nur.
Sementara Budi Sulistyo menerima paparan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari Wantono, di saat bersamaan, dua anggota tim penilai lainnya berkeliling melihat sejumlah fasilitas peduli lingkungan hidup di SMAN 1 Lamongan. Bukan sekedar melihat dan melakukan dokumentasi, dua anggota tim penilai ini juga melakukan wawancara dengan sejumlah siswa dan penjaga kantin sekolah. Fasilitas waste house atau rumah pengolahan sampah juga tak luput dari pengamatan mereka.
Di SMAN 1 Lamongan sendiri, seperti dituturkan Wantono, bukan hanya fasilitas sarana dan prasarana kebersihan yang dibenahi. Seperti pemasangan bak sampah terpisah atau pembuatan laboratorium biologi yang berisi berbagai jenis tanaman. Namun kepedulian lingkungan juga diintegrasikan dalam tataran kebijakan dan kurikulum pembelajaran lingkungan hidup atau PLH.
Dikatakan Wantono, visi misi sekolah bahkan harus diubah tiga kali untuk mengadopsi wawasan peduli lingkungan untuk kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian terkait PLH, ada empat mata pelajaran (mapel) yang telah diintegrasikan dengan wawasan peduli lingkungan. Yakni mapel Bahasa Indonesia, Biologi, Agama dan Kimia. Sementara di program ekstrakulikuler, pengintegrasian PLH ini dilakukan pada ekstra Palang Merah emaja (PMR), Pecinta Alam (Pala), Pramuka dan Kesenian. “Dengan mengintegrasikan PLH pada kurikulum, diharapkan siswa bukan hanya cerdas, tapi juga peduli pada pelestarian lingkungan, “ urai dia.
Selain Budi Sulistyo, tim penilai pusat ini beranggotakan Sulistyaning dari Kementrian Lingkungan Hidup serta Atik S dan Eka Woro keduanya dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa. Sekolah yang dinyatakan sebagai Sekolah Adiwiyata pemberian penghargaannya akan dilakukan bersamaan dengan Anugerah Adipura, yakni pada saat Hari Lingkungan Hidup 5 Juni mendatang di Istana Negara.
Sebelumnya, tim penilai ini diterima Bupati Masfuk di Guest Haouse Pemkab Lamongan bersama Pj Kepala Badan Lingkungan Hidup Aris Wibawa dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Selanjutnya saat di SMAN 1 Lamongan, Budi Sulistyo bersama seorang anggota timnya menerima paparan terkait penarapan Sekolah Adiwiyata oleh kepala sekolah Wantono Gono Putro dan Kepala Dinas Pendidikan setempat Mustofa Nur.
Sementara Budi Sulistyo menerima paparan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari Wantono, di saat bersamaan, dua anggota tim penilai lainnya berkeliling melihat sejumlah fasilitas peduli lingkungan hidup di SMAN 1 Lamongan. Bukan sekedar melihat dan melakukan dokumentasi, dua anggota tim penilai ini juga melakukan wawancara dengan sejumlah siswa dan penjaga kantin sekolah. Fasilitas waste house atau rumah pengolahan sampah juga tak luput dari pengamatan mereka.
Di SMAN 1 Lamongan sendiri, seperti dituturkan Wantono, bukan hanya fasilitas sarana dan prasarana kebersihan yang dibenahi. Seperti pemasangan bak sampah terpisah atau pembuatan laboratorium biologi yang berisi berbagai jenis tanaman. Namun kepedulian lingkungan juga diintegrasikan dalam tataran kebijakan dan kurikulum pembelajaran lingkungan hidup atau PLH.
Dikatakan Wantono, visi misi sekolah bahkan harus diubah tiga kali untuk mengadopsi wawasan peduli lingkungan untuk kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian terkait PLH, ada empat mata pelajaran (mapel) yang telah diintegrasikan dengan wawasan peduli lingkungan. Yakni mapel Bahasa Indonesia, Biologi, Agama dan Kimia. Sementara di program ekstrakulikuler, pengintegrasian PLH ini dilakukan pada ekstra Palang Merah emaja (PMR), Pecinta Alam (Pala), Pramuka dan Kesenian. “Dengan mengintegrasikan PLH pada kurikulum, diharapkan siswa bukan hanya cerdas, tapi juga peduli pada pelestarian lingkungan, “ urai dia.
Selain Budi Sulistyo, tim penilai pusat ini beranggotakan Sulistyaning dari Kementrian Lingkungan Hidup serta Atik S dan Eka Woro keduanya dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa. Sekolah yang dinyatakan sebagai Sekolah Adiwiyata pemberian penghargaannya akan dilakukan bersamaan dengan Anugerah Adipura, yakni pada saat Hari Lingkungan Hidup 5 Juni mendatang di Istana Negara.
Lamongan Menuju Open Source Software
Saat ini Indonesia menjadi negara terbesar ketiga di dunia sebagai pembeli lisensi perangkat lunak proprietary atau software berbayar. Jika tidak segera mensosialisasikan dan menggunakan software open source, maka bukan tidak mungkin dalam tiga tahun kedepan Indonesia akan menjadi negara pembeli lisensi terbesar di Asia Pasifik.
Kekhawatiran itu disampaikan Riki Arif Gunawan Kepala Sub Direktur Perangkat Lunak pada Dirjen Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat Workshop Open Source Software (OSS) oleh Kominfo bersama Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di Ruang Sabha Nirbawa, Selasa (20/4) Pemkab Lamongan. Workshop itu sendiri selain diikuti SKPD di Lamongan juga diikuti peserta dari Tuban dan Bojonegoro.
Menurut Riki, dengan memanfaatkan OSS, Indonesia dapat berharap untuk dapat menurunkan ketergantungan nasional terhadap perangkat lunak proprietary. Selain itu, lanjut dia, penggunaan OSS juga bisa menghemat pengeluaran negara dalam pengadaan perangkat lunak, mendorong perkembangan industri perangkat lunak nasional, dan memperbaiki iklim HaKI (hak atas kekayaan intelektual) di Indonesia.
“Penggunaan OSS dapat mengurangi ketergantungan kita pada perangkat lunak proprietary, yang berarti kita dapat lebih leluasa dalam menentukan pilihan dan mengimplementasikan sistem. Dengan mengurangi ketergantungan, kita dapat memastikan bahwa kepentingan nasional kita lebih terjaga dan tidak didikte oleh persyaratan implementasi perangkat lunak berbayar. “ urai dia.
Kedepan, masih menurut Riki, jika Indonesia berhasil dalam proses migrasi ke Open Source, maka Indonesia dapat menghemat devisa negara secara signifikan. Pemerintah juga dapat mendorong para pengembang perangkat lunak lokal untuk mengembangkan perangkat lunak lokal guna memenuhi kebutuhan pemerintah yang besar tersebut. “Workshop OSS ini bisa mejadi solusi berbagai permasalahan tersebut , terlebih dengan telah dideklarasikan Indonesia menuju open source software, “ pungkasnya di kegiatan yang juga dihadiri Anjar Harijiwa, Koordinator Warnet Centre itu.
Pemkab Lamongan sendiri melalui Asisten Administrasi Nurroso mendukung penuh upaya penggunaan OSS di Lamongan. Seperti halnya amanat dalam surat edaran Kominfo tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan OSS yang mengharuskan selambatnya pada 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah harus sudah menggunakan OSS.
“Diperkirakan, dengan menggunakan OSS, Pemkab Lamongan bisa menghemat anggaran hingga Rp 1 miliar. Mengingat besarnya manfaat penggunaan OSS, upaya ini harus kita dukung penuh. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan KPDE. Demikian pula website resmi Pemkab Lamongan juga sudah berbasis OSS, “ terang dia.
Kekhawatiran itu disampaikan Riki Arif Gunawan Kepala Sub Direktur Perangkat Lunak pada Dirjen Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat Workshop Open Source Software (OSS) oleh Kominfo bersama Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di Ruang Sabha Nirbawa, Selasa (20/4) Pemkab Lamongan. Workshop itu sendiri selain diikuti SKPD di Lamongan juga diikuti peserta dari Tuban dan Bojonegoro.
Menurut Riki, dengan memanfaatkan OSS, Indonesia dapat berharap untuk dapat menurunkan ketergantungan nasional terhadap perangkat lunak proprietary. Selain itu, lanjut dia, penggunaan OSS juga bisa menghemat pengeluaran negara dalam pengadaan perangkat lunak, mendorong perkembangan industri perangkat lunak nasional, dan memperbaiki iklim HaKI (hak atas kekayaan intelektual) di Indonesia.
“Penggunaan OSS dapat mengurangi ketergantungan kita pada perangkat lunak proprietary, yang berarti kita dapat lebih leluasa dalam menentukan pilihan dan mengimplementasikan sistem. Dengan mengurangi ketergantungan, kita dapat memastikan bahwa kepentingan nasional kita lebih terjaga dan tidak didikte oleh persyaratan implementasi perangkat lunak berbayar. “ urai dia.
Kedepan, masih menurut Riki, jika Indonesia berhasil dalam proses migrasi ke Open Source, maka Indonesia dapat menghemat devisa negara secara signifikan. Pemerintah juga dapat mendorong para pengembang perangkat lunak lokal untuk mengembangkan perangkat lunak lokal guna memenuhi kebutuhan pemerintah yang besar tersebut. “Workshop OSS ini bisa mejadi solusi berbagai permasalahan tersebut , terlebih dengan telah dideklarasikan Indonesia menuju open source software, “ pungkasnya di kegiatan yang juga dihadiri Anjar Harijiwa, Koordinator Warnet Centre itu.
Pemkab Lamongan sendiri melalui Asisten Administrasi Nurroso mendukung penuh upaya penggunaan OSS di Lamongan. Seperti halnya amanat dalam surat edaran Kominfo tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan OSS yang mengharuskan selambatnya pada 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah harus sudah menggunakan OSS.
“Diperkirakan, dengan menggunakan OSS, Pemkab Lamongan bisa menghemat anggaran hingga Rp 1 miliar. Mengingat besarnya manfaat penggunaan OSS, upaya ini harus kita dukung penuh. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan KPDE. Demikian pula website resmi Pemkab Lamongan juga sudah berbasis OSS, “ terang dia.
Perangkat Desa Diajari Buat APBDes
Tidak kurang dari sejumlah 462 perangkat desa di Kabupaten Lamongan, Selasa (20/4) di Pendopo Lokatantra menerima pelatihan manajemen pemerintahan desa. Diantara materi yang disampaikan adalah terkait pembuatan Perdes atau peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Setelah kini desa memeiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdes, setidaknya desa harus bisa menerbitkan Perdes terkait APBDes dan Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa. Hal itu seperti disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Bambang Purnomo saat menjadi salah satu nara sumber.
Lebih lanjut dikatakannya, seperti halnya APBD pemerintahan yang lebih tinggi, struktur APBDes juga terdiri dari struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Diantara komponen yang masuk struktur pendapatan adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bantuan keuangan Pemprov atau Pemkab serta sumbangan dari pihak ketiga. “Penyusunan APBDes dimulai dengan pembuatan rancangan pembangunan jangka menengah desa dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa, “ urai dia dalamm pelatihan yang dibuka Bupati Masfuk didampingi Wabup Tsalits Fahami dan Plt Sekkab Supardi itu.
Berdasar evaluasi, jumlah desa yang sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) baru 78 desa, sementara 384 desa lainnya masih dalam proses. Diantara 27 kecamatan, hanya kecamatan Bluluk yang seluruh desanya sudah menyelesaikan LPPD. Sedangkat terkait Perdes APBDes, kecamatan yang semua desanya sudah menyelesaikan Perdes ini adalah Bluluk, Mantup, Sukorame, Paciran dan Brondong. Atau dari 462 desa di Lamongan, 204 desa sudah menyelesaikan sementara 258 desa sisanya masih dalam proses.
Masfuk dalam sambutannya menyampaikan aparat pemerintahan di level desalah yang menjadi cermin dari pemerintahan di kabupaten. Karena itulah, lanjuttnya, aparat di desa terutama aparat baru diberi bekal pelatihan manajemen pemerintahan desa. Sehingga ketika nantinya ada kebijakan baru baik dari pemerintah pusat maupun daerah, aparat di level paling depan ini telah siap melaksanakan.
“Tanpa adanya peran dari aparat di desa, pembangunan yang kini terjadi di Lamobngan tidak akan mungkin tercapai. Kabupaten Lamongan dengan desa mencapai 462 dan penduduk yang hampir 1,5 juta jiwa sementara anggarannya terbatas tentu memerlukan kreatifitas setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelengggara pemerintahan desa.
Selain materi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Desa, peserta pelatihan sehari itu juga menerima materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta materi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tertib Administrasi Keuangan Desa.
Setelah kini desa memeiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdes, setidaknya desa harus bisa menerbitkan Perdes terkait APBDes dan Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa. Hal itu seperti disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Bambang Purnomo saat menjadi salah satu nara sumber.
Lebih lanjut dikatakannya, seperti halnya APBD pemerintahan yang lebih tinggi, struktur APBDes juga terdiri dari struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Diantara komponen yang masuk struktur pendapatan adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bantuan keuangan Pemprov atau Pemkab serta sumbangan dari pihak ketiga. “Penyusunan APBDes dimulai dengan pembuatan rancangan pembangunan jangka menengah desa dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa, “ urai dia dalamm pelatihan yang dibuka Bupati Masfuk didampingi Wabup Tsalits Fahami dan Plt Sekkab Supardi itu.
Berdasar evaluasi, jumlah desa yang sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) baru 78 desa, sementara 384 desa lainnya masih dalam proses. Diantara 27 kecamatan, hanya kecamatan Bluluk yang seluruh desanya sudah menyelesaikan LPPD. Sedangkat terkait Perdes APBDes, kecamatan yang semua desanya sudah menyelesaikan Perdes ini adalah Bluluk, Mantup, Sukorame, Paciran dan Brondong. Atau dari 462 desa di Lamongan, 204 desa sudah menyelesaikan sementara 258 desa sisanya masih dalam proses.
Masfuk dalam sambutannya menyampaikan aparat pemerintahan di level desalah yang menjadi cermin dari pemerintahan di kabupaten. Karena itulah, lanjuttnya, aparat di desa terutama aparat baru diberi bekal pelatihan manajemen pemerintahan desa. Sehingga ketika nantinya ada kebijakan baru baik dari pemerintah pusat maupun daerah, aparat di level paling depan ini telah siap melaksanakan.
“Tanpa adanya peran dari aparat di desa, pembangunan yang kini terjadi di Lamobngan tidak akan mungkin tercapai. Kabupaten Lamongan dengan desa mencapai 462 dan penduduk yang hampir 1,5 juta jiwa sementara anggarannya terbatas tentu memerlukan kreatifitas setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelengggara pemerintahan desa.
Selain materi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Desa, peserta pelatihan sehari itu juga menerima materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta materi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tertib Administrasi Keuangan Desa.
Peluang Sandingkan Adipura Dan Adiwiyata
Kabupaten Lamongan berpeluang menyandingkan dua piala pelestarian lingkungan hidup, yakni Adipura dan Adiwiyata. Jika Adipura menilai kebersihan dan fasilitas kota, maka Adiwiyata menilai kepedulian sekolah pada pelestarian lingkungan. SMAN 1 Lamongan yang tahun ini mewakili Lamongan, memiliki kans yang cukup besar untuk dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata.
“SMAN 1 Lamongan kami lihat cukup memiliki kans untuk menjadi Sekolah Adiwiyata tahun ini, “ ujar Pj Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Aris Wibawa melalui Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan Farah Damayanti pada BLH. Jika ini bisa terwujud, lanjutnya, Kabupaten Lamongan akan sukses menyandingkan Adipura dengan Adiwiyata. Dua anugerah tertinggi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Peluang besar SMAN 1 Lamongan itu menurut dia terutama karena sekolah di jalan veteran tersebut telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan serta kurikulum pembelajaran lingkungan hidup. Diungkapkannya, komponen kebijakan dan kurikulum mencakup 70 persen dari keseluruhan komponen penilaian. Sementara sisanya untuk penilaian komponen sarana dan prasarana.
“SMAN 1 Lamongan telah memberlakukan kurikulum dengan muatan pembelajaran lingkungan hidup. Bukan hanya dalam bentuk muatan lokal, namun juga dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti perilaku siswa juga diberi perhatian. Seperti siswa diharuskan memisahkan plastik dari kertas minyak bekas bungkus nasi sebelum membuangnya ke tempat sampah. Bahkan kini siswa juga sudah aktif diarahkan membuat dan menggunakan aneka kerajinan daur ulang dari bahan bekas semacam bungkus deterjen, “ terang dia.
Terkait penilaian Sekolah Adiwiyata ini, pada Rabu mendatang (21/4), Tim Dewan Adiwiyata pusat akan melakukan penilaian langsung di SMAN 1 Lamongan. Tim penilai pusat ini beranggotakan seorang akademisi, seorang dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), seorang dari KLH Regional Jawa serta dua orang dari BLH Pemprov Jatim. Sementara jika sukses menjadi Sekolah Adiwiyata, pemberian penghargaannya akan diberikan bersamaan dengan Anugerah Adipura, yakni pada saat Hari Lingkungan Hidup 5 Juni mendatang di Istana Negara.
Kabupaten Lamongan sendiri sudah tiga kali berturut-turut sukses meraih Naugerah Adupura. Namun untuk Sekolah Adiwiyata belum sama sekali. SMAN 1 Lamongan mewakili Lamongan setelah lolos verifikasi tim dari BLH Pemprov Jatim. Sementara SMPN 2 Lamongan yang yang juga diusulkan belum bisa lolos verifikasi oleh BLH Jatim.
“SMAN 1 Lamongan kami lihat cukup memiliki kans untuk menjadi Sekolah Adiwiyata tahun ini, “ ujar Pj Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Aris Wibawa melalui Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan Farah Damayanti pada BLH. Jika ini bisa terwujud, lanjutnya, Kabupaten Lamongan akan sukses menyandingkan Adipura dengan Adiwiyata. Dua anugerah tertinggi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Peluang besar SMAN 1 Lamongan itu menurut dia terutama karena sekolah di jalan veteran tersebut telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan serta kurikulum pembelajaran lingkungan hidup. Diungkapkannya, komponen kebijakan dan kurikulum mencakup 70 persen dari keseluruhan komponen penilaian. Sementara sisanya untuk penilaian komponen sarana dan prasarana.
“SMAN 1 Lamongan telah memberlakukan kurikulum dengan muatan pembelajaran lingkungan hidup. Bukan hanya dalam bentuk muatan lokal, namun juga dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti perilaku siswa juga diberi perhatian. Seperti siswa diharuskan memisahkan plastik dari kertas minyak bekas bungkus nasi sebelum membuangnya ke tempat sampah. Bahkan kini siswa juga sudah aktif diarahkan membuat dan menggunakan aneka kerajinan daur ulang dari bahan bekas semacam bungkus deterjen, “ terang dia.
Terkait penilaian Sekolah Adiwiyata ini, pada Rabu mendatang (21/4), Tim Dewan Adiwiyata pusat akan melakukan penilaian langsung di SMAN 1 Lamongan. Tim penilai pusat ini beranggotakan seorang akademisi, seorang dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), seorang dari KLH Regional Jawa serta dua orang dari BLH Pemprov Jatim. Sementara jika sukses menjadi Sekolah Adiwiyata, pemberian penghargaannya akan diberikan bersamaan dengan Anugerah Adipura, yakni pada saat Hari Lingkungan Hidup 5 Juni mendatang di Istana Negara.
Kabupaten Lamongan sendiri sudah tiga kali berturut-turut sukses meraih Naugerah Adupura. Namun untuk Sekolah Adiwiyata belum sama sekali. SMAN 1 Lamongan mewakili Lamongan setelah lolos verifikasi tim dari BLH Pemprov Jatim. Sementara SMPN 2 Lamongan yang yang juga diusulkan belum bisa lolos verifikasi oleh BLH Jatim.
Siapkan Rp 3,5 Miliar Untuk Beli Gabah
Pemkab Lamongan melalui Kantor Ketahanan Pangan tahun ini menyiapkan dana sebesar Rp 3,5 miliar untuk dana ketahanan pangan di tahun 2010. Dana tersebut itu akan digunakan untuk membeli gabah petani sesuai dengan harga pembelian yang telah ditetapkan.
“Tujuan darai dana ketahanan pangan ini adalah untuk menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen tiba. Sementara pengelolaan dananya diserahkan kepada 36 lumbung desa yang tersebar di 17 kecamatan. Lumbung desa penerima dana ketahanan pangan ini sebagian besar berada di daerah produsen padi terbesar di Lamongan, “ ungkap Kepala Kantor Ketahanan Pangan Lamongan Aris Setiadi.
Pencairan anggaran tersebut, lanjuut Aris, dilakukan melalui Bank Daerah dengan bunga rendah 6 persen pertahun. “Besaran anggaran ketahanan pangan ini sama dengan tahun lalu. Hanya mulai tahun ini pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Ketahanan Pangan bersama Bank Daerah Lamongan. Sebelumnya, pengelolaan dana ini berada di sejumlah SKPD, “ tambah dia.
Selain dana ketahana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan itu, Kantor Ketahanan Pangan juga sudah mengajukan dana serupa kepada Pemprov Jatim sebesar Rp 5 miliar. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi.
“Tujuan darai dana ketahanan pangan ini adalah untuk menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen tiba. Sementara pengelolaan dananya diserahkan kepada 36 lumbung desa yang tersebar di 17 kecamatan. Lumbung desa penerima dana ketahanan pangan ini sebagian besar berada di daerah produsen padi terbesar di Lamongan, “ ungkap Kepala Kantor Ketahanan Pangan Lamongan Aris Setiadi.
Pencairan anggaran tersebut, lanjuut Aris, dilakukan melalui Bank Daerah dengan bunga rendah 6 persen pertahun. “Besaran anggaran ketahanan pangan ini sama dengan tahun lalu. Hanya mulai tahun ini pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Ketahanan Pangan bersama Bank Daerah Lamongan. Sebelumnya, pengelolaan dana ini berada di sejumlah SKPD, “ tambah dia.
Selain dana ketahana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan itu, Kantor Ketahanan Pangan juga sudah mengajukan dana serupa kepada Pemprov Jatim sebesar Rp 5 miliar. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi.
Senin, 19 April 2010
KB Pria Belum Diminati
Pencapaian peserta KB baru di Lamongan sampai dengan Desember 2009 lalu mencapai 35.144 peserta atau 114,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar 30.590 peserta. Meski secara kuantutas telah melampaui target, namun pencapaian per metode kontrasepsi masih belum merata.
Data tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Lamongan Hari Purwanto saat Rakerda Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Nasional tahun 2010, Kamis (15/4) di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Dia kemudian menyebutkan metode kontrasepsi untuk pria, yakni metode operasi pria atau MOP jumlah peserta barunya hanya 70 orang.
“Meski jumlah ini peserta baru MOP ini sudah diatas target yang ditetapkan yakni sebanyak 43 peserta baru, namun prosentasenya hanya 0,2 persen terhadap keseluruhan tujuh metode kontrasepsi. Kontrasepsi suntik masih dominan dan diminati masyarakat. Yaitu mencapai 20.420 peserta baru, atau menyumbang 58,11 persen terhadap keseluruhan pencapaian peserta baru, “ungkap dia dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim Muhammad Is itu.
Alat kontrasepsi KB berdasar peserta pria adalah jenis MOP dan kondom. Jumlah peserta baru KB pria sampai dengan Desember 2009 mencapai 1.694 orang. Sedangkan peserta KB baru wanita mencapai 33.450 orang. “Karena itu kedepan komunikasi, informasi dan edukasi untuk KB pria perlu diintensifkan lagi,“ imbuh Hari.
Hari Purwanto kemudian menyebutkan bahwa pelayanan kontrasepsi dalam program KB di Lamongan telah memberikan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut menurutnya diantaranya ditandai dengan semakin meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga angka fertilitas Lamongan sudah mencapai 1,68, meski persebarannya belum merata.
“Disisi lain, kami juga cukup gembira dengan capaian jumlah keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja. Karena lewat wadah BKR ini keluarga remaja akan mendapat informasi dan pengetahuan memadai tentang kesehatan reproduksi serta untuk peningkatan ketahanan keluarga. Sepanjang tahun 2009, keluarga remaja yang aktif dalam BKR mencapai 3.697 keluarga atau diatas target yang ditetapkan sebanyak 3.546 keluarga, “ terang dia.
Selain evaluasi program KB selama tahun 2009, Rakerda KB tersebut juga menetapkan sejulah program dan kegiatan prioritas KB tahun 2010. Diantaranya mengeani analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk serta peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi program KB berbasis Teknologi Informasi.
Data tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Lamongan Hari Purwanto saat Rakerda Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Nasional tahun 2010, Kamis (15/4) di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Dia kemudian menyebutkan metode kontrasepsi untuk pria, yakni metode operasi pria atau MOP jumlah peserta barunya hanya 70 orang.
“Meski jumlah ini peserta baru MOP ini sudah diatas target yang ditetapkan yakni sebanyak 43 peserta baru, namun prosentasenya hanya 0,2 persen terhadap keseluruhan tujuh metode kontrasepsi. Kontrasepsi suntik masih dominan dan diminati masyarakat. Yaitu mencapai 20.420 peserta baru, atau menyumbang 58,11 persen terhadap keseluruhan pencapaian peserta baru, “ungkap dia dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim Muhammad Is itu.
Alat kontrasepsi KB berdasar peserta pria adalah jenis MOP dan kondom. Jumlah peserta baru KB pria sampai dengan Desember 2009 mencapai 1.694 orang. Sedangkan peserta KB baru wanita mencapai 33.450 orang. “Karena itu kedepan komunikasi, informasi dan edukasi untuk KB pria perlu diintensifkan lagi,“ imbuh Hari.
Hari Purwanto kemudian menyebutkan bahwa pelayanan kontrasepsi dalam program KB di Lamongan telah memberikan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut menurutnya diantaranya ditandai dengan semakin meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga angka fertilitas Lamongan sudah mencapai 1,68, meski persebarannya belum merata.
“Disisi lain, kami juga cukup gembira dengan capaian jumlah keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja. Karena lewat wadah BKR ini keluarga remaja akan mendapat informasi dan pengetahuan memadai tentang kesehatan reproduksi serta untuk peningkatan ketahanan keluarga. Sepanjang tahun 2009, keluarga remaja yang aktif dalam BKR mencapai 3.697 keluarga atau diatas target yang ditetapkan sebanyak 3.546 keluarga, “ terang dia.
Selain evaluasi program KB selama tahun 2009, Rakerda KB tersebut juga menetapkan sejulah program dan kegiatan prioritas KB tahun 2010. Diantaranya mengeani analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk serta peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi program KB berbasis Teknologi Informasi.
Kamis, 15 April 2010
Pansus Berikan Rekomendasi
Sejumlah saran dan rekomendasi diberikan Pansus DPRD Lamongan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah akhir tahun anggaran (TA) 2009 dan LKPj akhir masa jabatan 2006-2010. Terdapat sejumlah item rekomendasi yang dibacakan juru bicara pansus Hendra Suwardana dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD, Rabu (14/4) tersebut.
Dalam laporan pansus, Hendra menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Masfuk yang telah memimpin pemerintahan di Lamongan dengan meletakkan pondasi yang kokoh di berbagai bidang sehingga Kabupaten Lamongan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh daerah lain. “Hal itu terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga independen yang puncaknya Bupati Masfuk ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik, “ kata dia.
Diantaranya di bidang kesehatan, pansus berharap ada peningkatan manajemen pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari lingkungan rumah sakit hinga puskesmas dan puskesmas pembantu. Yakni dengan memberikan pelayanan terbaik disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dan penyediaan peralatan yang memadai.
Kemudian di bidang pendidikan, Hendra dalam laporannya meminta eksekutif agar memperhatikan penempatan guru yang disesuaikan dengan kompetensi akademisnya. Demikain pula dia berharap agar ada rasio pemerataan penempatan guru antara di wilayah kota dengan pedesaan.
“Untuk meningkatkan arus transportasi, maka dalam penyelesaian program pembangunan jalan poros desa agar memperhatikan kualitasnya. Yakni dengan memperhatikan pemakaian material yang berkualitas disertai pengawasan yang ketat. Sementara pembangunan jalan di bonorowo yang struktur tanahnya labil serta yang lokasinya berada di antara sungai agar dibuatkan retaining wall atau tembok penahan tanah, “ urai dia.
Bidang lain yang mendapat perhatian pansus adalah peningkatan pemanfaatan fungsi lumbung desa sebagai stabilitator harga gabah petani. Pansus berharap peningkatan fungsi itu diwujudkan dengan pemberian bantuan dana revolving untuk menampung dan membeli gabah petani saat panen raya. Terkait penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pansus melihat perlunya peningkatan kapabilitas dan profesionalitas personil. “Agar terus ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi serta Kantor Perijinan sehingga penegakan perda lebih terintegrasi, “ ujar sekretaris pansus tersebut.
Merebaknya waralaba juga mendapat perhatian tersendiri dari pansus. “Terkait pemberian ijin usaha waralaba agar lebih selektif sehingga tidak mematikan usaha kecil yang ada, “ kata dia. “Potensi multiplayer effect akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diantisipasi dengan memberikan kemudahan pengurusan perijinan melalui penyederhanaan persyaratan perijinan. Kalau perlu ada upaya jemput bola ke masyarakat dalam proses perijinan, “ imbuhnya.
Dalam laporan pansus, Hendra menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Masfuk yang telah memimpin pemerintahan di Lamongan dengan meletakkan pondasi yang kokoh di berbagai bidang sehingga Kabupaten Lamongan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh daerah lain. “Hal itu terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga independen yang puncaknya Bupati Masfuk ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik, “ kata dia.
Diantaranya di bidang kesehatan, pansus berharap ada peningkatan manajemen pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari lingkungan rumah sakit hinga puskesmas dan puskesmas pembantu. Yakni dengan memberikan pelayanan terbaik disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dan penyediaan peralatan yang memadai.
Kemudian di bidang pendidikan, Hendra dalam laporannya meminta eksekutif agar memperhatikan penempatan guru yang disesuaikan dengan kompetensi akademisnya. Demikain pula dia berharap agar ada rasio pemerataan penempatan guru antara di wilayah kota dengan pedesaan.
“Untuk meningkatkan arus transportasi, maka dalam penyelesaian program pembangunan jalan poros desa agar memperhatikan kualitasnya. Yakni dengan memperhatikan pemakaian material yang berkualitas disertai pengawasan yang ketat. Sementara pembangunan jalan di bonorowo yang struktur tanahnya labil serta yang lokasinya berada di antara sungai agar dibuatkan retaining wall atau tembok penahan tanah, “ urai dia.
Bidang lain yang mendapat perhatian pansus adalah peningkatan pemanfaatan fungsi lumbung desa sebagai stabilitator harga gabah petani. Pansus berharap peningkatan fungsi itu diwujudkan dengan pemberian bantuan dana revolving untuk menampung dan membeli gabah petani saat panen raya. Terkait penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pansus melihat perlunya peningkatan kapabilitas dan profesionalitas personil. “Agar terus ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi serta Kantor Perijinan sehingga penegakan perda lebih terintegrasi, “ ujar sekretaris pansus tersebut.
Merebaknya waralaba juga mendapat perhatian tersendiri dari pansus. “Terkait pemberian ijin usaha waralaba agar lebih selektif sehingga tidak mematikan usaha kecil yang ada, “ kata dia. “Potensi multiplayer effect akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diantisipasi dengan memberikan kemudahan pengurusan perijinan melalui penyederhanaan persyaratan perijinan. Kalau perlu ada upaya jemput bola ke masyarakat dalam proses perijinan, “ imbuhnya.
Selasa, 13 April 2010
Lantik 13 Pejabat
Bupati Lamongan Masfuk, Senin (12/4) melantik dan memimpin pengambilan sumpah 13 pejabat struktural baru Pemkab Lamongan di Pendopo Lokatantra setempat. Hadir pula dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Tsalits Fahami dan Ketua DPRD Makin Abbas.
Mereka dilantik berdasar Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 821/51/413.203/Kep/2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Dari 13 pejabat struktural yang dilantik itu, lima diantaranya menduduki jabatan eselon IIb dan delapan lainnya menduduki jabatan dengan eselon IIIa.
Sejumlah posisi yang selama ini kosong juga diisi lewat pelantikan tersebut. Yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang kini dijabat Hery Pranoto. Dia sebelumnya adalah Sekretaris DPPKA. Kemudian Badan Lingkungan Hidup (BLH) kini dipimpin Aris Wibawa yang sebelunya adalah Kabag Humas dan Infokom. Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) kini dikepalai Wardoyo yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Usaha Dan Pemasaran pada DPKH.
Masfuk menyebut mutasi, promosi maupun rotasi jabatan struktural adalah hal yang biasa di pemerintahan. “Ini adalah bagian dari proses penyegaran, “ ucapnya. “Karena itu saya minta untuk jalankan pekerjaan dengan penuh amanah demi masyarakat. Lakukan inovasi dan jangan hanya berpakem pada hal-hal yang normatif saja, “ kata dia.
Kepada 13 pejabat baru itu, dia juga berpesan agar segera mengisi posnya yang baru. Sedangkan kepada pimpinan di RSUD dr Soegiri dia tegaskan agar bisa meningkatkan pelayanan, terutama pada pasien dari masyarakat miskin (maskin). Dua kali dia menyebut agar menjaga kualitas pelayanan pada pasien maskin. “Saya tidak mau mendengar ada pasien maskin yang tidak dilayani dengan baik, “ tegas dia.
Sejumlah 13 pejabat struktural yang dilantik adalah Nurroso sebagai Asisten Administrasi, Fida Nuraida sebagai Pj Direktur RSUD dr Soegiri, Heri Pranoto Kepala DPPKA, Wardoyo Kepala DPKH, Aris Wibawa Pj Kepala BLH dan M Faiz Junaidi PJ Kabag Perekonomian. Selanjutnya Bushoiri Sekretaris BLH, Achmad Rachman Hadi Sekretrasi Dinas PU Pengairan, Abdullah Ubaid Pj Camat Sarirejo, Mohammad Zamroni Pj Camat Glagah, Ermawan Ristanto Pj Camat Modo dan Ach Edwyn Anedi Pj Camat Sukodadi serta Mugito sebagai Camat Babat.
Mereka dilantik berdasar Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 821/51/413.203/Kep/2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Dari 13 pejabat struktural yang dilantik itu, lima diantaranya menduduki jabatan eselon IIb dan delapan lainnya menduduki jabatan dengan eselon IIIa.
Sejumlah posisi yang selama ini kosong juga diisi lewat pelantikan tersebut. Yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang kini dijabat Hery Pranoto. Dia sebelumnya adalah Sekretaris DPPKA. Kemudian Badan Lingkungan Hidup (BLH) kini dipimpin Aris Wibawa yang sebelunya adalah Kabag Humas dan Infokom. Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) kini dikepalai Wardoyo yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Usaha Dan Pemasaran pada DPKH.
Masfuk menyebut mutasi, promosi maupun rotasi jabatan struktural adalah hal yang biasa di pemerintahan. “Ini adalah bagian dari proses penyegaran, “ ucapnya. “Karena itu saya minta untuk jalankan pekerjaan dengan penuh amanah demi masyarakat. Lakukan inovasi dan jangan hanya berpakem pada hal-hal yang normatif saja, “ kata dia.
Kepada 13 pejabat baru itu, dia juga berpesan agar segera mengisi posnya yang baru. Sedangkan kepada pimpinan di RSUD dr Soegiri dia tegaskan agar bisa meningkatkan pelayanan, terutama pada pasien dari masyarakat miskin (maskin). Dua kali dia menyebut agar menjaga kualitas pelayanan pada pasien maskin. “Saya tidak mau mendengar ada pasien maskin yang tidak dilayani dengan baik, “ tegas dia.
Sejumlah 13 pejabat struktural yang dilantik adalah Nurroso sebagai Asisten Administrasi, Fida Nuraida sebagai Pj Direktur RSUD dr Soegiri, Heri Pranoto Kepala DPPKA, Wardoyo Kepala DPKH, Aris Wibawa Pj Kepala BLH dan M Faiz Junaidi PJ Kabag Perekonomian. Selanjutnya Bushoiri Sekretaris BLH, Achmad Rachman Hadi Sekretrasi Dinas PU Pengairan, Abdullah Ubaid Pj Camat Sarirejo, Mohammad Zamroni Pj Camat Glagah, Ermawan Ristanto Pj Camat Modo dan Ach Edwyn Anedi Pj Camat Sukodadi serta Mugito sebagai Camat Babat.
Senin, 12 April 2010
Calon Bupati 2010 - 2015
Pengumuman Nomor : 92 / KPU – LMG – 014.329744/I/2010 Tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010.
Untuk memenuhi keputusan pasal 39 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nmor 02 Tahun 2010, dengan ini diumumkan daftar nama-nama dan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagai berikut :
Untuk memenuhi keputusan pasal 39 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nmor 02 Tahun 2010, dengan ini diumumkan daftar nama-nama dan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagai berikut :
Pengumuman Penerimaan Praja IPDN Tahun 2010/1011
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 892.1/1055/SJ perihal Penerimaan Calon Praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tahun Ajaran 2010/2011, diumumkan hal-hal sebagai berikut : Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011
PENGUMUMAN
NOMOR : 893/ 516 /413.203/2010
TENTANG
PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI (IPDN) TAHUN AJARAN 2010/2011
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 892.1/1055/SJ perihal Penerimaan Calon Praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011, diumumkan hal-hal sebagai berikut :
I. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011.
II. PERSYARATAN
1. Warga Negara Republik Indonesia ;
a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) tahun lulus mulai 2008, 2009 dan 2010 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah ;
Bagi siswa SMA/MA kelas XII pada tahun 2010 yang berminat menjadi calon praja IPDN dapat mendaftarkan diri dengan menyertakan Surat Keterangan masih duduk di kelas XII yang ditandatangani/disahkan oleh Kepala Sekolah dengan ketentuan apabila nilai STTB/Ijazah dimilikinya kurang dari 7,00 (Tujuh koma nol nol) dianggap gugur
b. Bagi lulusan Ujian Paket C usia maksimal 21 Tahun per tanggal 1 September 2010 lulus Tahun 2008 dan 2009 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.
2. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita ;
3. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat ;
4. Berbadan sehat tidak cacat jasmani/rohani, tidak bertato/bekas tato, tidak buta warna, bagi yang berkacamata ditoleransi maksimal plus atau minus 1,0 ( satu koma nol) serta tidak menggunakan contact /softlens dibuktikkan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat ;
5. Belum pernah menikah/kawin/hamil/melahirkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
6. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan, yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00, yang diketahui oleh orang tua/wali ;
7. Bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak pelaksanaan pendidikan, apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali ;
8. Bersedia mengikuti proses pendidikan di Kampus IPDN Pusat atau Daerah sesuai program studi yang ditetapkan, yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 ;
9. Pas photo berwarna (latar belakang berwarna biru) menghadap ke muka dan tidak memakai kacamata, ukuran 3x4 cm sebayak 9 lembar ;
Pengumuman Selengkapnya
Form Biodata
Pernyataan
PENGUMUMAN
NOMOR : 893/ 516 /413.203/2010
TENTANG
PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI (IPDN) TAHUN AJARAN 2010/2011
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 892.1/1055/SJ perihal Penerimaan Calon Praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011, diumumkan hal-hal sebagai berikut :
I. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011.
II. PERSYARATAN
1. Warga Negara Republik Indonesia ;
a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) tahun lulus mulai 2008, 2009 dan 2010 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah ;
Bagi siswa SMA/MA kelas XII pada tahun 2010 yang berminat menjadi calon praja IPDN dapat mendaftarkan diri dengan menyertakan Surat Keterangan masih duduk di kelas XII yang ditandatangani/disahkan oleh Kepala Sekolah dengan ketentuan apabila nilai STTB/Ijazah dimilikinya kurang dari 7,00 (Tujuh koma nol nol) dianggap gugur
b. Bagi lulusan Ujian Paket C usia maksimal 21 Tahun per tanggal 1 September 2010 lulus Tahun 2008 dan 2009 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.
2. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita ;
3. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat ;
4. Berbadan sehat tidak cacat jasmani/rohani, tidak bertato/bekas tato, tidak buta warna, bagi yang berkacamata ditoleransi maksimal plus atau minus 1,0 ( satu koma nol) serta tidak menggunakan contact /softlens dibuktikkan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat ;
5. Belum pernah menikah/kawin/hamil/melahirkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
6. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan, yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00, yang diketahui oleh orang tua/wali ;
7. Bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak pelaksanaan pendidikan, apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali ;
8. Bersedia mengikuti proses pendidikan di Kampus IPDN Pusat atau Daerah sesuai program studi yang ditetapkan, yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 ;
9. Pas photo berwarna (latar belakang berwarna biru) menghadap ke muka dan tidak memakai kacamata, ukuran 3x4 cm sebayak 9 lembar ;
Pengumuman Selengkapnya
Form Biodata
Pernyataan
SMPN I Sugio Juara LPI Jatim
SMP Negeri 1 Sugio sukses menyabet gelar juara di ajang Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Provinsi Jawa Timur. Kesebelasan yang diasuh Supriyanto ini sukses mengalahkan SMPN 1 Baureno Bojonegoro dengan skor tipis 1-0.
SMP Negeri 1 Sugio sukses menyabet gelar juara di ajang Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Provinsi Jawa Timur. Kesebelasan yang diasuh Supriyanto ini sukses mengalahkan SMPN 1 Baureno Bojonegoro dengan skor tipis 1-0.
Kemenangan SMPN 1 Sugio berkat gol tunggal yang dicetak oleh Luqman H pada menit ke-44 lewat eksekusi penalti. Hadiah penalti diperoleh menyusul pelanggaran keras oleh dua pemain SMPN 1 baureno atas striker SMPN 1 Sugio, Angga di kotak terlarang. Dan Luqman yang ditunjuk menjadi algojo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa timnya unggul 1-0. Dengan kemenangan ini SMPN 1 sugio bisa melaju ke tahap selanjutnya
Pertandingan yang dihelat di lapangan Sawunggaling, Kecamatan Babat kemarin berlangsung seru. Masing-masing tim didukung oleh ratusan suporternya. Hal ini memungkinkan karena jarak kedua sekolah ke Babat dekat. "Pertandingan berlangsung aman dan lancar. Juga berjalan sangat fair," kata salah seorang panitia LPI.
SMP Negeri 1 Sugio sukses menyabet gelar juara di ajang Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Provinsi Jawa Timur. Kesebelasan yang diasuh Supriyanto ini sukses mengalahkan SMPN 1 Baureno Bojonegoro dengan skor tipis 1-0.
Kemenangan SMPN 1 Sugio berkat gol tunggal yang dicetak oleh Luqman H pada menit ke-44 lewat eksekusi penalti. Hadiah penalti diperoleh menyusul pelanggaran keras oleh dua pemain SMPN 1 baureno atas striker SMPN 1 Sugio, Angga di kotak terlarang. Dan Luqman yang ditunjuk menjadi algojo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa timnya unggul 1-0. Dengan kemenangan ini SMPN 1 sugio bisa melaju ke tahap selanjutnya
Pertandingan yang dihelat di lapangan Sawunggaling, Kecamatan Babat kemarin berlangsung seru. Masing-masing tim didukung oleh ratusan suporternya. Hal ini memungkinkan karena jarak kedua sekolah ke Babat dekat. "Pertandingan berlangsung aman dan lancar. Juga berjalan sangat fair," kata salah seorang panitia LPI.
474 PPL Pemilukada Dilantik
Sebanyak 474 pengawas pemilu lapangan (PPL) pemilukada Kabupaten Lamongan, Kamis (8/4), diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Panwaslukada setempat Mustaqim di Pendopo Lokatantra setempat. Mereka adalah bagian dari pengawas pemilukada Lamongan yang berkedudukan di desa/kelurahan.
Selain mengambil sumpah dan janji PPL pemilukada, di kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilukada Lamongan 2010. Nota kesepahaman bernomor B-383/0.5.35/IV/2010 (Polres), B/1139/IV/2010 (Kejaksaan negeri), 042/Panwaslukada/IV/2010 (panwaslukada) tersebut ditandatangani tiga lintas instansi. Yakni Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Mudjiharti, Kapolres AKBP Gagas Nugraha dan Ketua Panwaslukada Mustaqim.
Dalam nota kesepahaman itu diantaranya mengatur mengenai proses pengaduan dan keanggotaan dari Gakumdu. Diantara yang menjadi anggota Gakumdu adalah Kasat Reskrim Polres Lamongan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri, Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilukada Panwaslukada, Pokja I Bidang Pengkajian dan Penelitian Laporan serta Pokja II Bidang Penyidikan.
Bupati Masfuk dalam sambutannya mengajak semua komponen di Lamongan untuk kembangkan demokrasi yang indah. ”Mari jaga suasana di Lamongan secara baik. PPL yang baru saja dilantik akan berperan besar untuk mengawal kader-kader terbaik calon pemimpin Lamongan lima tahun kedepan. Demikian pula saya percaya tongkat estafet pembangunan di Lamongan akan mampu diemban kader-kader terbaik ini, “ kata dia.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemaparan dari Kapolres Lamongan untuk membekali para PPL.
Selain mengambil sumpah dan janji PPL pemilukada, di kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilukada Lamongan 2010. Nota kesepahaman bernomor B-383/0.5.35/IV/2010 (Polres), B/1139/IV/2010 (Kejaksaan negeri), 042/Panwaslukada/IV/2010 (panwaslukada) tersebut ditandatangani tiga lintas instansi. Yakni Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Mudjiharti, Kapolres AKBP Gagas Nugraha dan Ketua Panwaslukada Mustaqim.
Dalam nota kesepahaman itu diantaranya mengatur mengenai proses pengaduan dan keanggotaan dari Gakumdu. Diantara yang menjadi anggota Gakumdu adalah Kasat Reskrim Polres Lamongan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri, Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilukada Panwaslukada, Pokja I Bidang Pengkajian dan Penelitian Laporan serta Pokja II Bidang Penyidikan.
Bupati Masfuk dalam sambutannya mengajak semua komponen di Lamongan untuk kembangkan demokrasi yang indah. ”Mari jaga suasana di Lamongan secara baik. PPL yang baru saja dilantik akan berperan besar untuk mengawal kader-kader terbaik calon pemimpin Lamongan lima tahun kedepan. Demikian pula saya percaya tongkat estafet pembangunan di Lamongan akan mampu diemban kader-kader terbaik ini, “ kata dia.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemaparan dari Kapolres Lamongan untuk membekali para PPL.
Persela Optimis Atasi Sriwijaya FC
Persela tidak ingin berlama-lama berada di papan bawah klasemen sementara Indonesia super League (ISL) dengan ancaman masuk zona merah (play off dan degradasi) untuk itu kran poin yang telah dibuka harus terus mengalir meski lawan yang akan dihapai kali ini terbilang berat Sriwijaya FC.
Persela tidak ingin berlama-lama berada di papan bawah klasemen sementara Indonesia super League (ISL) dengan ancaman masuk zona merah (play off dan degradasi) untuk itu kran poin yang telah dibuka harus terus mengalir meski lawan yang akan dihapai kali ini terbilang berat Sriwijaya FC. Demi mewujudkan ambisi tersebut duet Pelatih Persela Djoko Susilo-Hartono Ruslan menyiapkan resep khusus untuk bisa mengatasi Sriwijaya FC, selain itu mereka juga rajin mempelajari kekuatan calon lawannya itu.
"Sudah beberapa laga dari Sriwijaya kita lihat dan kita pelajari. Insya Allah kita mampu menghadapinya. bahkan kita optimistis bisa menang. asal, tim kita ini tetap kondusif seperti sekarang ini," kata Djoko Susilo.
Aapalagi saat ini kondisi tim Persela full team. Semua pemain tidak ada yang berhalangan main. Tidak ada pemain yang masuk daftar cedera maupun akumulasi kartu. Striker asing Franco Hitta dan pemain belakang Aun Carbiny yang sempat cedera, sudah aktif berlatih bersama Fabiano Rossa Beltrame dkk.
Menurut Djoko Susilo, meski mereka sudah sembuh dari cidera, keduanya tidak otomatis bakal diturunkan di laga Sabtu nanti. Untuk bisa menjadi pemain utama yang diturunkan di lapangan hijau. Hitta dan Aun harus mampu bersaing dengan pemain lain. Dia mengaku sudah paham dengan karakteristik para pemain Persela.
"Akhirnya kita tahu karakter pemain masing-masing, kita bisa menempatkan pemain satunyatanpa harus bergantung pemain yang sebelumnya culup diandalkan,"
Persela tidak ingin berlama-lama berada di papan bawah klasemen sementara Indonesia super League (ISL) dengan ancaman masuk zona merah (play off dan degradasi) untuk itu kran poin yang telah dibuka harus terus mengalir meski lawan yang akan dihapai kali ini terbilang berat Sriwijaya FC. Demi mewujudkan ambisi tersebut duet Pelatih Persela Djoko Susilo-Hartono Ruslan menyiapkan resep khusus untuk bisa mengatasi Sriwijaya FC, selain itu mereka juga rajin mempelajari kekuatan calon lawannya itu.
"Sudah beberapa laga dari Sriwijaya kita lihat dan kita pelajari. Insya Allah kita mampu menghadapinya. bahkan kita optimistis bisa menang. asal, tim kita ini tetap kondusif seperti sekarang ini," kata Djoko Susilo.
Aapalagi saat ini kondisi tim Persela full team. Semua pemain tidak ada yang berhalangan main. Tidak ada pemain yang masuk daftar cedera maupun akumulasi kartu. Striker asing Franco Hitta dan pemain belakang Aun Carbiny yang sempat cedera, sudah aktif berlatih bersama Fabiano Rossa Beltrame dkk.
Menurut Djoko Susilo, meski mereka sudah sembuh dari cidera, keduanya tidak otomatis bakal diturunkan di laga Sabtu nanti. Untuk bisa menjadi pemain utama yang diturunkan di lapangan hijau. Hitta dan Aun harus mampu bersaing dengan pemain lain. Dia mengaku sudah paham dengan karakteristik para pemain Persela.
"Akhirnya kita tahu karakter pemain masing-masing, kita bisa menempatkan pemain satunyatanpa harus bergantung pemain yang sebelumnya culup diandalkan,"
Kamis, 08 April 2010
Pengurus PSSI Dipilih Tim Formatur
Musyawarah Cabang (Muscab) Pengurus Cabang atau Pengcab PSSI Kabupaten Lamongan berlangsung di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, Rabu (7/4) menetapkan empat orang tim formatur. Empat orang ini selanjutnya diberikan mandat penuh untuk menyusun kepengurusan Pengcab PSSI Lamongan periode 2010-2015.
Sidang yang menetapkan keputusan nomor : Kep/08/Muscab/IV/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Formatur Pengcab PSSI Lamongan tahun 2010 tersebut dipimpin Achsanul Yaqin, anggota Bidang Organisasi Pengprov PSSI Jatim. Muscab itu sendiri dibuka Plt Asisten Administrasi Pemkab Lamongan Aris Wibawa dan dihadiri Ketua Bidang Organisasi Pengprov PSSI Jatim Suwito Hadi.
Seperti diutarakan salah satu anggota tim formatur, Muji Santoso,.keempat tim formatur tersebut mewakili sejumlah komponen. Yakni Masfuk SH yang terpilih sebagai Ketua Tim Formatur adalah perwakilan dari unsur Ketua PSSI Lamongan. Kemudian anggota diisi Abdul Mudjib dari unsur perwakilan Pengprov PSSI Jatim, Muji Santoso perwakilan PSSI Lamongan demisioner, Mahfudz Syafi’i dari unsur perwakilan PSSI Lamongan peserta Muscab dan Urrip Buono dari perwakilan klub sepak bola dan sekolah sepak bola (SSB) peserta Muscab.
“Formatur ini akan bertugas untuk menyusun kepengurusan Pengcab PSSI Lamongan Periode 2010-2015 dengan mandat penuh. Ada 24 klub anggota yang mengikuti Muscab kali ini “ ujarnya.
Suwito Hadi dalam sambutannya menyampaikan ada perubahan orientasi mendasar yang harus dilakukan pengurus PSSI di daerah. Yakni untuk menekankan orientasinya pada pembinaan sepak bola usia dini. “Pengcab harus berorientasi pada pembinaan kelompok umur. Semoga pengurus yang baru dapat bekerja lebih baik untuk menumbuhkan talenta-talenta baru pemain sepak bola asli Lamongan yang mampu tampil di ajang Indonesia Super League, “ kata dia.
Hal senada diutarakan Aris Wibawa yang juga manajer tim Pesela U-21 tersebut. Dia menyampaikan harapannya agar Muscab menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk memajukan sepak bola di Lamongan. Terutama untuk pembinaan pemain usia muda. Hal tersebut, kata dia bisa dimuali dengan menggelar secara regular kompetisi internal Persela. “Insya Allah jika sudah digelar secara regular, maka prestasi tinggal mengikuti, “ pungkasnya.
Sidang yang menetapkan keputusan nomor : Kep/08/Muscab/IV/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Formatur Pengcab PSSI Lamongan tahun 2010 tersebut dipimpin Achsanul Yaqin, anggota Bidang Organisasi Pengprov PSSI Jatim. Muscab itu sendiri dibuka Plt Asisten Administrasi Pemkab Lamongan Aris Wibawa dan dihadiri Ketua Bidang Organisasi Pengprov PSSI Jatim Suwito Hadi.
Seperti diutarakan salah satu anggota tim formatur, Muji Santoso,.keempat tim formatur tersebut mewakili sejumlah komponen. Yakni Masfuk SH yang terpilih sebagai Ketua Tim Formatur adalah perwakilan dari unsur Ketua PSSI Lamongan. Kemudian anggota diisi Abdul Mudjib dari unsur perwakilan Pengprov PSSI Jatim, Muji Santoso perwakilan PSSI Lamongan demisioner, Mahfudz Syafi’i dari unsur perwakilan PSSI Lamongan peserta Muscab dan Urrip Buono dari perwakilan klub sepak bola dan sekolah sepak bola (SSB) peserta Muscab.
“Formatur ini akan bertugas untuk menyusun kepengurusan Pengcab PSSI Lamongan Periode 2010-2015 dengan mandat penuh. Ada 24 klub anggota yang mengikuti Muscab kali ini “ ujarnya.
Suwito Hadi dalam sambutannya menyampaikan ada perubahan orientasi mendasar yang harus dilakukan pengurus PSSI di daerah. Yakni untuk menekankan orientasinya pada pembinaan sepak bola usia dini. “Pengcab harus berorientasi pada pembinaan kelompok umur. Semoga pengurus yang baru dapat bekerja lebih baik untuk menumbuhkan talenta-talenta baru pemain sepak bola asli Lamongan yang mampu tampil di ajang Indonesia Super League, “ kata dia.
Hal senada diutarakan Aris Wibawa yang juga manajer tim Pesela U-21 tersebut. Dia menyampaikan harapannya agar Muscab menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk memajukan sepak bola di Lamongan. Terutama untuk pembinaan pemain usia muda. Hal tersebut, kata dia bisa dimuali dengan menggelar secara regular kompetisi internal Persela. “Insya Allah jika sudah digelar secara regular, maka prestasi tinggal mengikuti, “ pungkasnya.
Alokasi PNPM Mandiri Perkotaan Turun
Tahun 2010 ini Kabupaten Lamongan menerima alokasi untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebesar Rp 3,96 miliar. Besaran alokasi tersebut turun dibanding alokasi tahun 2009 lalu yang sebesar Rp 5,32 miliar. Meski alokasinya turun, sasaran program ini masih diperuntukkan bagi 37 desa/kelurahan di Kecamatan Paciran dan Lamongan seperti halnya sasaran tahun lalu.
Data itu disampaikan Kepala Dinas PU Cipta Karya Lamongan Hadi Subroto yang juga Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan di Lamongan, Rabu (7/4) saat membuka rapat koordinasi dalam rangka evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan 2009 dan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Menurut Hadi, turunnya alokasi tersebut karena turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan yang 24,25 persen.
Dia berharap agar kualitas pengerjaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di 2010 bisa ditingkatkan sehingga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Bank Dunia dan satuan kerja pusat. Yakni kualitas pekerjaan terutama rabat beton agar umur bangunannya minimal 3 tahun. Karena itu untuk jalan lingkungan kini menggunakan diganti dengan konstruksi paving stone kualitas K300.
Sedangkan Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Lamongan Ujik Silvian Effendi mengungkapkan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan di Lamongan tahun lalu diperuntukkan empat kegiatan. Yakni kegiatan lingkungan, sosial, ekonomi dan Biaya Operasional Program (BOP) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Terbesar digunakan untuk kegiatan lingkungan sebesar Rp 4,6 miliar yang diantaranya digunakan untuk membangun jalan hampir sepanjang 12 kilometer.
“Ditambah dengan dana sharing APBD Lamongan Rp 1,33 miliar, jumlah total anggaran PNPM Mandiri Perkotaan mencapai Rp 6,65 miliar. Itu belum termasuk dana swadaya dari masyarakat. Seperti pembangunan jembatan di Kelurahan Sukomulyo yang dana swadaya masyarakat lebih besar dari dana BLMnya, “ ujar dia dalam kegiatan yang didikuti kades/lurah dan Koordinator LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) dan KSM (kelompok swadaya masyarakat) penerima PNPM Mandiri Perkotaan.
Kemudian untuk PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010, lanjut Ujik, akan dipergunakan untuk tiga kegiatan, yakni lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk kegiatan lingkungan diantaranya akan digunakn untuk embangun jalan poros, jalan lingkungan, drainase, gorong-gorong, sarana pendidikan, pasar dan jembatan. Ujik juga mensosialisasikan sejumlah negatif list infrastruktur, atau daftar kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Diantaranya kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis, pembangunan gedung pemerintahan dan rumah ibadah, serta kegiatan yang berdampak negatif untuk lingkungan seperti penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes.
Kabupaten Lamongan telah menerima dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan sejak 1999, atau sejak program ini masih bernama program pengembangan kawasan perkotaan (P2KP). Tahun 1999 mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp. 750 juta untuk 3 desa/kelurahan di 2 Kecamatan. Selanjutnya tahun 2003 mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp. 3,85 miliar untuk 37 desa/kelurahan di 16 Kecamatan dan tahun 2007 sebesar Rp. 3,4 miliar untuk 17 desa/kelurahan di 6 Kecamatan. Sementara tahun 2009 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 5, 32 miliar untuk 37 desa/kelurahan di 2 Kecamatan
Data itu disampaikan Kepala Dinas PU Cipta Karya Lamongan Hadi Subroto yang juga Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan di Lamongan, Rabu (7/4) saat membuka rapat koordinasi dalam rangka evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan 2009 dan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Menurut Hadi, turunnya alokasi tersebut karena turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan yang 24,25 persen.
Dia berharap agar kualitas pengerjaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di 2010 bisa ditingkatkan sehingga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Bank Dunia dan satuan kerja pusat. Yakni kualitas pekerjaan terutama rabat beton agar umur bangunannya minimal 3 tahun. Karena itu untuk jalan lingkungan kini menggunakan diganti dengan konstruksi paving stone kualitas K300.
Sedangkan Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Lamongan Ujik Silvian Effendi mengungkapkan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan di Lamongan tahun lalu diperuntukkan empat kegiatan. Yakni kegiatan lingkungan, sosial, ekonomi dan Biaya Operasional Program (BOP) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Terbesar digunakan untuk kegiatan lingkungan sebesar Rp 4,6 miliar yang diantaranya digunakan untuk membangun jalan hampir sepanjang 12 kilometer.
“Ditambah dengan dana sharing APBD Lamongan Rp 1,33 miliar, jumlah total anggaran PNPM Mandiri Perkotaan mencapai Rp 6,65 miliar. Itu belum termasuk dana swadaya dari masyarakat. Seperti pembangunan jembatan di Kelurahan Sukomulyo yang dana swadaya masyarakat lebih besar dari dana BLMnya, “ ujar dia dalam kegiatan yang didikuti kades/lurah dan Koordinator LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) dan KSM (kelompok swadaya masyarakat) penerima PNPM Mandiri Perkotaan.
Kemudian untuk PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010, lanjut Ujik, akan dipergunakan untuk tiga kegiatan, yakni lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk kegiatan lingkungan diantaranya akan digunakn untuk embangun jalan poros, jalan lingkungan, drainase, gorong-gorong, sarana pendidikan, pasar dan jembatan. Ujik juga mensosialisasikan sejumlah negatif list infrastruktur, atau daftar kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Diantaranya kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis, pembangunan gedung pemerintahan dan rumah ibadah, serta kegiatan yang berdampak negatif untuk lingkungan seperti penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes.
Kabupaten Lamongan telah menerima dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan sejak 1999, atau sejak program ini masih bernama program pengembangan kawasan perkotaan (P2KP). Tahun 1999 mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp. 750 juta untuk 3 desa/kelurahan di 2 Kecamatan. Selanjutnya tahun 2003 mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp. 3,85 miliar untuk 37 desa/kelurahan di 16 Kecamatan dan tahun 2007 sebesar Rp. 3,4 miliar untuk 17 desa/kelurahan di 6 Kecamatan. Sementara tahun 2009 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 5, 32 miliar untuk 37 desa/kelurahan di 2 Kecamatan
Harga Bahan Pokok Di Lamongan Relatif Stabil
Berdasarkan data laporan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lamongan, Kecamatan Babat, Kecamatan paciran dan Kecamatan Mantup yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010. Adapun hasil monitoring harga dimaksud adalah sebagai terlampir
Selasa, 06 April 2010
Petik Laut Tanpa Larung Sesaji
Sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pantai yang cukup luas, di Lamongan juga ada tradisi memulai musim menangkap ikan, yakni Petik Laut. Namun tradisi petik laut di Lamongan ini sudah tidak menyertakan kegiatan larung sesaji seperti di daerah lain. Namun digantikan sejumlah kegiatan seperti jalan sehat, pagelaran wayang kulit dan pengajian. Petik laut tahun 2010 oleh keluarga besar nelayan di Blimbing/Paciran tersebut, Senin (5/4) dibuka Sekkab Lamongan Fadeli. Selain dihadiri nelayan pantura Lamongan, petik laut itu juga dihadiri perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Gresik dan Tuban. Ini karena panitia, seperti disampaikan Sudarlin, dalam kegiatan jalan sehat Selasa pagi akan diikuti nelayan tetangga dari Kabupaten Gresik dan Tuban.
Sudarlin mengungkapkan jalan sehat itu akan diikuti sekitar 9000 peserta. Hingga 11 April nanti, Petik Laut akan diisi sejumlkah kegiatan. Diantaranya pembagian beras untuk nelayan miskin hasil sumbangan sejumlah juragan nelayan, pengajian agama, pagelaran wayang kulit dan pementasan musik dangdut. Sementara kesenian jaran kepang menjadi pembuka kegiatan yang dilangsungkan di Pelabuhan Ikan Nusantara Brondong tersebut.
Fadeli sendiri dalam sambutannya menyampaikan Petik Laut yang dilaksanakan nelayan pantura Lamongan itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lebih lanjut dikatakannya, Petik Laut juga untuk mengingatkan agar para nelayan selalu ingat akan kebesaran Allah.
Dengan armada tangkap ikan mencapai 6.810 unit besar dan kecil serta sejumlah 9.573 unit alat tangkap, Lamongan adalah penghasil produksi perikanan budidaya maupu tangkap terbesar di Jawa Timur. Yakni perikanan budidaya sebesar 32.365 ton pertahun dan perikanan tangkap mencapai 63.912 ton setiap tahunnya senilai Rp 1,352 triliun. Di pantura, kegiatan perikanan ditunjang oleh 735 unit industry penunjang perikanan atau pengolahan ikan.
Untuk mendukung industri perikanan tangkap itu, Pemkab Lmaongan di sepanjang 47 kilometer garis pantainya telah membangun 42 unit terumbu karang buatan di lima lokasi. Di wilayah pantai ini juga dikembangkan kawasan hutan mangrove di 6 lokasi yang mencapai luasan 25 hektar. Jumlah nelayan di Lamongan sendiri mencapai 23.768 jiwa di 16 desa pantai, yakni 12 desa di Kecamatan Paciran dan sisanya berada di Kecamatan Brondong.
Sudarlin mengungkapkan jalan sehat itu akan diikuti sekitar 9000 peserta. Hingga 11 April nanti, Petik Laut akan diisi sejumlkah kegiatan. Diantaranya pembagian beras untuk nelayan miskin hasil sumbangan sejumlah juragan nelayan, pengajian agama, pagelaran wayang kulit dan pementasan musik dangdut. Sementara kesenian jaran kepang menjadi pembuka kegiatan yang dilangsungkan di Pelabuhan Ikan Nusantara Brondong tersebut.
Fadeli sendiri dalam sambutannya menyampaikan Petik Laut yang dilaksanakan nelayan pantura Lamongan itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lebih lanjut dikatakannya, Petik Laut juga untuk mengingatkan agar para nelayan selalu ingat akan kebesaran Allah.
Dengan armada tangkap ikan mencapai 6.810 unit besar dan kecil serta sejumlah 9.573 unit alat tangkap, Lamongan adalah penghasil produksi perikanan budidaya maupu tangkap terbesar di Jawa Timur. Yakni perikanan budidaya sebesar 32.365 ton pertahun dan perikanan tangkap mencapai 63.912 ton setiap tahunnya senilai Rp 1,352 triliun. Di pantura, kegiatan perikanan ditunjang oleh 735 unit industry penunjang perikanan atau pengolahan ikan.
Untuk mendukung industri perikanan tangkap itu, Pemkab Lmaongan di sepanjang 47 kilometer garis pantainya telah membangun 42 unit terumbu karang buatan di lima lokasi. Di wilayah pantai ini juga dikembangkan kawasan hutan mangrove di 6 lokasi yang mencapai luasan 25 hektar. Jumlah nelayan di Lamongan sendiri mencapai 23.768 jiwa di 16 desa pantai, yakni 12 desa di Kecamatan Paciran dan sisanya berada di Kecamatan Brondong.
Senin, 05 April 2010
Masfuk Sampaikan LKPJ Terakhir
Rapat Paripurna yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2010 kemarin berlangsung dengan suasana haru, dalam rapat tersebut berisi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan sebelum masa jabatannya berakhir agustus mendatang Dalam LKPJ tersebut disampaikan dua materi yaitu LKPJ akhir tahun 2009 dan LKPJ akhir masa jabatan 2006-2010, dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makin Abbas yang dihadiri seluruh anggota dewan, anggota muspida, para kepala SKPD, serta tokoh masyarakat antara lain KH. Abdul Azis Choiri Dalam rapat tersebut masfuk menyampaikan “ Masyarakat Lamongan yang saya banggakan, hadirin yang saya muliakan, kemajuan dan prestasi Lamongan telah kita raih, mari bersama kita pastikan 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun bahkan 1000 tahun lagi Lamongan akan terus berjaya di muka bumi ini. Wakil Bupati Lamongan Tsalist Fahami juga menyampaikan realisasi pendapatan APBD sejak 2006 hingga 2009 terdapat peningkatan yang sigifikan . pada tahun 2006 sebesar Rp. 6661.142 miliar menjadi 947.238 miliar pada 2009. Pendapatan itu terdiri dari tiga bagian yaitu PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
New Sembayat Barrage Sudah Disetujui Menteri PU
Rencana pembangunan Bendung Gerak Sembayat atau New Sembayat Barrage ternyata sudah mendapat lampu hijau dari Departemen Pekerjaan Umum (PU) untuk dibangun. Kepastian itu kemarin (Selasa, 30/03) disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto saat melakukan kunjungan di Bendung Gerak Babat atau Babat Barrage di Kecamatan Babat/ Lamongan. Selain meninjau Babat Barrage, Djoko Kirmanto sebelumnya juga melihat kondisi Flood Way Pelangwot di Kecamatan Laren. Dalam kunjungannya tersebut dia ditemani Dirjen Penataan Ruang Departemen PU Imam S Ernawi dan Kepala Balai Besar Wilyah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Graita Sutadi. Sementara Bupati Lamongan Masfuk bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlihat menyambut kunjungan Djoko Kirmanto saat di Babat Barrage. “Berdasar kajian di Departemen PU, kami menganggap bahwa New Sembayat Barrage ini penting, sehingga harus dibangun. Saat ini rencana pembangunan New Sembayat Barrage telah dirancang untuk masuk Blue Book dari Bappenas. Untuk kemudian jika sudah disetuju akan dicarikan sumber pendanaannya dari bantuan luar negeri, “ ungkap Djoko Kirmanto sambil menyebut pembangunan New Sembayat nantinya diestimasi akan menelan anggaran sekitar Rp 800 miliar. Disampaikannya, setelah Babat Barrage selesai dibangun 2004 lalu, intrusi laut bisa dicegah di wilayah up stream seperti Bojonegoro. Sementara solusi untuk mencegah intrusi di wilayah down stream seperti Lamongan nantinya bisa teratasi dengan New Sembayat Barrage. Djoko menyebutkan kunjungannya ke Lamongan juga untuk melihat selesainya proses pengerukan Lumpur di Flood Way Pelangwot dan mulai dibangunnya Rawa Jabung Ring Daek. “Sekitar 1,4 juta kubik endapan lumpur sudah diangkat dari Flood Way Pelangwot. Sehingga sekarang ada pengurangan potensi banjir. Terbukti banjir yang terjadi di Bojonegoro tahun ini tidak berlangsung lama karena air Sungai Bengawan Solo cepat dibuang ke laut melalui sudetan Pelangwot, “ ujarnya. Dia kemudian mengungkapkan sejumlah proyek di sepanjang Sungai Bengawan Solo yang kini mulai dikerjakan. Seperti pembangunan Bojonegoro Barrage yang sudah on going dan pembangunan Rawa Jabung Ring Daek yang akan segera dimulai. Termasuk diantaranya pembangunan Tanggul Kanor/Bojonegoro. Pemkab Lamongan sendiri telah menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk proyek Rawa Jabung sekityar 30 hektar. “Dengan dikerjakannya sejumlah bangunan ini banjir akan berkurang dan lebih bisa dikendalikan, “ kata dia. Masfuk kepada Djoko Kirmanto menyatakan bahwa jatah Lamongan untuk membebaskan lahan seluas 10 hektar guna pembangunan New Sembayat Barrage sudah dimulai. Sedangkan sisanya sekitar 64 hekter menjadi jatah Pemkab Gresik untuk dibebaskan. “Jika New Sembayat Barrage ini terealisasi akan tersedia tandon air sepanjang sekitar 67 kilometer. Sehingga petani Lamongan yang produksi padinya tertinggi di Jatim nanti bisa panen hinga tiga kali setahun. Bukan hanya itu, kebutuhan air untuk industri baik di Gresik maupun Lamongan akan tercukupi dari tandon air Sungai Bengawan Solo, “ urai dia kepada Djoko Kirmanto.
Lantik Kades Bakalanpule di Balai Desa
Pelantikan Sutrisno, seorang Kades Bakalanpule/Tikung, Senin (29/3) cukup istimewa karena dilantik Bupati Lamongan Masfuk di Balai Desa setempat. Berbeda dari sejumlah pelantikan Kades sebelumnya di Kabupaten Lamongan yang dilangsungkan di Pendopo Lokatantra Kota Lamongan.
Sutrisno sendiri adalah Kades terpilih Pilkades pada 26 Januari 2010. di desa yang memiliki 2.487 hak pilih tersebut. Dalam Pilkades itu calonj yang maju hanya Sutrisno sendirian yang meraup suara sebanyak 1.699 pemilih. Sementara Masfuk saat melantik Kades Baklanpule didampingi Ketua DPRD Makin Abbas bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan. Juga dihadiri Ketua PKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk dan Ketua Daharma Wanita Persatuan Mahdumah Fadeli.
Masfuk berharap agar setelah Bakalanpule memiliki Kades terpilih desa tersebut bisa cepat berkembang. Terlebih Pasar Desa Bakalanpule telah dibangun dengan bangunan modern di tepi jalan Lamongan-Mojokerto yang strategis.
“Dengan segala kerendahan hati saya minta pada semua masyarakat untuk guyub membantu Kades terpilih membangun Desa Bakalanpule. Baik yang dulu mendukung maupun yang tidak mendukung saat Pilkades. Demikian pula pada Kades terpilih saya minta untuk mengajak serta semua komponen masyarakat untuk dalam merumuskan pembangunan desa. Tanpa memilih latar belakang masyarakatnya, “ ujarnya di Balai Desa Bakalanpule kemarin.
Masfuk di kesempatan itu kemudian mengungkapkan sejumlah pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tikung. Diantaranay pengerukan waduk dan peninggian tanggul Desa Takeran serta pembangunan jalan poros Sarirejo-Jatirembe sepanjang sekitar 4 kilometer.
Selanjutnya Masfuk juga meninjau pelaksanaan operasi KB sistem implant secara gratis di Pendopo Kecamatan Tikung. Sekitar 70 peserta terdaftar mengikuti kegiatan itu. Sementara data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Lamongan menyebutkan, sampai dengan Februari 2010 tercatat sudah ada 227 peserta baru KB implant. Sementara peserta aktif KB implant mencapai 25.064.
Sementara untuk jenis KB MOW (metode operasi wanita) sampai Februari tahun ini tercatat ada 66 peserta baru dan 6.076 peserta aktif. KB MOP ada 17 peserta baru dan 495 peserta aktif. Kemudian jenis kondom ada 151 peserta baru dan 1.617 peserta aktif. Sedangkan KB suntik sudah berhasil menjaring 3.533 peserta baru dengan 117.764 peserta aktif dan peseta baru KB pil sebanyak 1.367 dengan 57.079 jumlah peserta aktif. Sepanjang tahun 2009 lalu BPPKB berhasil menjaring 35.144 orang peserta KB baru dari berbagai jenis alat KB dengan sebanyak 223.914 orang peserta KB aktif.
Sutrisno sendiri adalah Kades terpilih Pilkades pada 26 Januari 2010. di desa yang memiliki 2.487 hak pilih tersebut. Dalam Pilkades itu calonj yang maju hanya Sutrisno sendirian yang meraup suara sebanyak 1.699 pemilih. Sementara Masfuk saat melantik Kades Baklanpule didampingi Ketua DPRD Makin Abbas bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan. Juga dihadiri Ketua PKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk dan Ketua Daharma Wanita Persatuan Mahdumah Fadeli.
Masfuk berharap agar setelah Bakalanpule memiliki Kades terpilih desa tersebut bisa cepat berkembang. Terlebih Pasar Desa Bakalanpule telah dibangun dengan bangunan modern di tepi jalan Lamongan-Mojokerto yang strategis.
“Dengan segala kerendahan hati saya minta pada semua masyarakat untuk guyub membantu Kades terpilih membangun Desa Bakalanpule. Baik yang dulu mendukung maupun yang tidak mendukung saat Pilkades. Demikian pula pada Kades terpilih saya minta untuk mengajak serta semua komponen masyarakat untuk dalam merumuskan pembangunan desa. Tanpa memilih latar belakang masyarakatnya, “ ujarnya di Balai Desa Bakalanpule kemarin.
Masfuk di kesempatan itu kemudian mengungkapkan sejumlah pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tikung. Diantaranay pengerukan waduk dan peninggian tanggul Desa Takeran serta pembangunan jalan poros Sarirejo-Jatirembe sepanjang sekitar 4 kilometer.
Selanjutnya Masfuk juga meninjau pelaksanaan operasi KB sistem implant secara gratis di Pendopo Kecamatan Tikung. Sekitar 70 peserta terdaftar mengikuti kegiatan itu. Sementara data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Lamongan menyebutkan, sampai dengan Februari 2010 tercatat sudah ada 227 peserta baru KB implant. Sementara peserta aktif KB implant mencapai 25.064.
Sementara untuk jenis KB MOW (metode operasi wanita) sampai Februari tahun ini tercatat ada 66 peserta baru dan 6.076 peserta aktif. KB MOP ada 17 peserta baru dan 495 peserta aktif. Kemudian jenis kondom ada 151 peserta baru dan 1.617 peserta aktif. Sedangkan KB suntik sudah berhasil menjaring 3.533 peserta baru dengan 117.764 peserta aktif dan peseta baru KB pil sebanyak 1.367 dengan 57.079 jumlah peserta aktif. Sepanjang tahun 2009 lalu BPPKB berhasil menjaring 35.144 orang peserta KB baru dari berbagai jenis alat KB dengan sebanyak 223.914 orang peserta KB aktif.
Langganan:
Postingan (Atom)