Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan kepada ratusan masyarakat desa hutan di Lamongan kemarin menungkapkan kementriannya menargetkan tahun ini bisa membuka 500 ribu hektar hutan tanaman rakyat atau HTR. Menhut menyebut program tersebut bagian dari upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta memberikan keadilan pada masyarakat.
Dalam lawatannya tersebut Menhut didampingi Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Jatim Choiruddin Syakir bersama sejumlah pejabat dari Kementrian Kehutanan RI. Sementara Bupati Lamongan Masfuk terlihat menyambut kehadiran Menhut di Pendopo Kecamatan Sambeng tersebut.
“Kementrian Kehutanan tahun ini menargetkan akan mebuka 500 ribu HTR. Terutama untuk kawasan hutan di luar jawa seperti Kalimantan dan Sumatra. Sekarang harus adil, rakyat di sekitar hutan juga harus bisa menikmati manfaat dari hutan. Rakyat adalah pemilik negeri ini. Jika masing-masing kepala keluarga menerima 5hingga 15 hektar dan ditanami pohon sengon misalnya, ini tentu bisa menciptakan kesejahteraan yang luar biasa bagi rakyat di sekitar hutan, “ ujar Zulkifli sembari menyebutkan kalkulasinya 1 hektar lahan yang ditanamani sengon bisa menghasilkan Rp 200 juta.
“Kini paradigmanya harus dibalik. Untuk kawasan hutan, rakyat dulu yang harus diurusi, baru kemudian pengusaha, “ katanya. “Sudah menjadi tugas pemerintah untuk melayani rakyat. Mereka memiliki akses terbatas kepada pengfambil kebijakan. Berbeda dengan pengusaha. Karena itu pejabat yang harus mendekat ke rakyat. Hal ini selayaknya dilakukan semu pejabat termasuk ke tingkatanbupati dan camat, “ imbuh dia dalam kegiatan yang juga dihadiri anggota DPR RI dari PAN Viva Yoga Mauladi itu.
Menhut kemudian memaparkan dua hal penting yang akan dikerjakan Kemenhut terkait isu pemanasan global dan perubahan iklim. Yakni melakukan penegakan hukum terhadap kawasna hutan yang berubah fungsidian melakukan rahabilitasi penanaman secara besar-besarn untuk mencegah bencana banjir dan longsor.
“Penanaman besar-besaran ini tidak mungkin tanpa melibatkan masyarakat sekitar hutan seperti Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Lamongan ini, “ kata dia. Dia kemudian mengungkapkan Kemenhut pada PAPBN 2010 mendapatkan tambahan anggaran Rp 675 miliar yang akan digunakan untuk Program Kebun Bibit Rakyat. Diuraikannya, lewat program tersebut, setiap kelompok akan menerima Rp 50 juta untuk membuat Kebun Bibit Rakyat. “Selain itu, tahun depan juga ada program bantuan Rp 1,3 juta perhektar untuk digunakan melakukan penanaman pohon di lingkungan masing-masing sambil menunggu bibit siap tumbuh, “ imbuh Menhut yag menjanjikan setiap desa di Lamongan akan mendapat bangtuan Program Kebun Bibit Rakyat.
Di Lamongan sendiri, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah dilakukan Pemkab Lamongan lewat program LMDH dengan anggaran yang bersumber dari APBD. Seperti disebutkan Masfuk, sampai saat ini Pemkab Lamongan telah mengucurkan tidak kurang Rp 7,5 miliar untuk LMDH. Jumlah anggaran ini termasuk program pengembangan budidaya kambing/domba senilai Rp 1,2 miliar yang diwujudkan dalam bentuk 1200 ekor kambing betina dan 300 pejantan.
Program LMDH tersebut diwujudkan dalam paket bantuan penguatan modal. Yakni untuk agribis jagung hibrida. Setiap hektarnya menerima Rp 1,250 juta yang diwujudkan dalam bentuk sarana produksi, yakni untuk benih jagung hibrida dan pupuk. Sementara sisanya digunakan sebagai dana antisipasi jika terjadi serangan hama. Total ada sejumlah 92 LMDH di Lamongan, 86 diantaranya sudah berakta notaris sementara sisanya dalam proses. LMDH ini tersebar di 12 kecamatan di Lamongan yang memiliki kawasan hutan. Paling banyak berada di Kecamatan Sambeng dengan 22 LMDH.
Kamis, 27 Mei 2010
Rabu, 05 Mei 2010
Siswa SMA Juga Dapat Beasiswa
Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu di Lamongan bukan hanya untuk mahasiswa saja. Namun juga ada beasiswa untuk siswa miskin tingkat SMA sederajat, yakni diwujudkan dalam program Bantuan Khusus Siswa Miskin atau BKSM. Program ini merupakan sharing antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Baik dana bantuan yang bersumber dari APBD II, APBD I maupun APBN, alokasinya sama. Yakni masing-masing siswa mendapat Rp 65 ribu perbulan selama 12 bulan. Sementara siswa penerima bantuan dari masing-masing sumber anggaran harus berbeda. “Aturannya memang mengharuskan demikian. Siswa penerima bantuan keuangan dari masing-masing sumber anggaran tidak boleh sama. Justru dengan demikian akan ada banyak siswa yang terbantu pembiayaan sekolahnya, “ ujar Kadinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur.
Tahun ini, Pemkab Lamongan menganggarkan BKSM untuk 4.112 siswa dengan nilai total anggarannya sebesar Rp 3.207.360.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi 762 siswa SMA, 2.467 siswa SMK dan 883 siswa MA sederajat. Jumlah ini sama dengan anggaran yang diberikan tahun lalu. “BKSM ini memang alokasinya lebih besar untuk siswa SMK. Sehingga meski tidak ada biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, setelah lulus SMK, siswa bisa langsung terserap dalam dunia kerja karena telah dibekali kemampuan, “ terang dia.
Sementara bantuan dari APBD Pemprov Jatim tahun ini terjadi penurunan. Dari untuk 4.386 siswa di tahun 2009, kemudian turun menjadi 4.110 siswa di tahun 2010. Tahun lalu ada 762 siswa SMA, 2.741 siswa SMK dan 883 siswa MA yang mendapat bantuan yang ini. Namun tahun ini jumlah penerima dari siswa SMA sebanyak 807 orang, siswa SMK sebanyak 2.506 orang dan 697 siswa SMK.
Penurunan alokasi bantuan tersebut, lanjutnya, juga terjadi untuk bantuan sejenis dari pemerintah pusat. Dana bantuan yang masuk dalam program Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) ini menurun alokasinya dari 3.429 siswa di tahun lalu menjadi 2.905 siswa di tahun 2010. “Untuk BKMM dari pemerintah pusat hanya mengalokasikan bagi siswa SMA dan SMK. Tahun ini dialokasikan untuk 1.208 siswa SMA dan 1.697 siswa SMK. Sedangkan tahun lalu ada 1.569 siswa SMA dan 1.850 siswa SMK yang mendapat bantuan ini, “ tambah dia.
“Bantuan ini khusus untuk siswa SMA sederajat karena siswa SD dan SMP sudah ada bantuan dari program BOS atau bantuan operasional sekolah. BKSM dan BKMM ini bisa digunakan siswa untuk membiayai ujian sekolah dan ujian praktek. Selain itu juga boleh dipergunakan untuk pembelian buku, seragam, transportasi serta jika diperlukan untuk uang kos, “ urai dia.
Baik dana bantuan yang bersumber dari APBD II, APBD I maupun APBN, alokasinya sama. Yakni masing-masing siswa mendapat Rp 65 ribu perbulan selama 12 bulan. Sementara siswa penerima bantuan dari masing-masing sumber anggaran harus berbeda. “Aturannya memang mengharuskan demikian. Siswa penerima bantuan keuangan dari masing-masing sumber anggaran tidak boleh sama. Justru dengan demikian akan ada banyak siswa yang terbantu pembiayaan sekolahnya, “ ujar Kadinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur.
Tahun ini, Pemkab Lamongan menganggarkan BKSM untuk 4.112 siswa dengan nilai total anggarannya sebesar Rp 3.207.360.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi 762 siswa SMA, 2.467 siswa SMK dan 883 siswa MA sederajat. Jumlah ini sama dengan anggaran yang diberikan tahun lalu. “BKSM ini memang alokasinya lebih besar untuk siswa SMK. Sehingga meski tidak ada biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, setelah lulus SMK, siswa bisa langsung terserap dalam dunia kerja karena telah dibekali kemampuan, “ terang dia.
Sementara bantuan dari APBD Pemprov Jatim tahun ini terjadi penurunan. Dari untuk 4.386 siswa di tahun 2009, kemudian turun menjadi 4.110 siswa di tahun 2010. Tahun lalu ada 762 siswa SMA, 2.741 siswa SMK dan 883 siswa MA yang mendapat bantuan yang ini. Namun tahun ini jumlah penerima dari siswa SMA sebanyak 807 orang, siswa SMK sebanyak 2.506 orang dan 697 siswa SMK.
Penurunan alokasi bantuan tersebut, lanjutnya, juga terjadi untuk bantuan sejenis dari pemerintah pusat. Dana bantuan yang masuk dalam program Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) ini menurun alokasinya dari 3.429 siswa di tahun lalu menjadi 2.905 siswa di tahun 2010. “Untuk BKMM dari pemerintah pusat hanya mengalokasikan bagi siswa SMA dan SMK. Tahun ini dialokasikan untuk 1.208 siswa SMA dan 1.697 siswa SMK. Sedangkan tahun lalu ada 1.569 siswa SMA dan 1.850 siswa SMK yang mendapat bantuan ini, “ tambah dia.
“Bantuan ini khusus untuk siswa SMA sederajat karena siswa SD dan SMP sudah ada bantuan dari program BOS atau bantuan operasional sekolah. BKSM dan BKMM ini bisa digunakan siswa untuk membiayai ujian sekolah dan ujian praktek. Selain itu juga boleh dipergunakan untuk pembelian buku, seragam, transportasi serta jika diperlukan untuk uang kos, “ urai dia.
Sempat Terganggu Hujan
Upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Selasa (3/5) di Kabupaten Lamongan yang dilagsungkan di alun-alun setempat sempat dihentikan selama 10 menit karena turun hujan. Hujan yang cukup deras membuat semua peserta sempat semburat. Sejumlah peserta berlindung di baweah kanopi besar di alun-alun. Meski demikian, setelah hujan reda, upacara tetap dilangsungkan dengan lancar.
Di akhir upacara, juga tetap digelar peragaan senam kreasi masal oleh sejumlah 300 siswi SMA dari sejumlah lembaga pendidikan di Kota Lamongan. Bupati Lamongan Masfuk dalam upacara itu bertindak sebagtai Inspektur Upacara, Irup.
Saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Bupati Masfuk berharap agar peringatan Hardiknas jangan jadi acara seremonial semata. Dia berharap agar momentum peringatan Hardiknas dijadikan sebagai perenungan dan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui.
Lebih jauh dikatakannya, peringatan semacam Hardiknas harus dijadikan sebagai upaya perenungan dan intropeksi diri untuk menatap masa depan yang lebih baik. Terutama untuk menjamin pelayanan pendidikan secara non-discriminative kepada semua anak sekolah Indonesia di manapun mereka tinggal, sehingga sebuah cita-cita luhur saat digagasnya peringatan hardiknas, bisa terus terjaga.
“Pada titik ini, maka Hardiknas bukan hanya akan diperingati untuk kegiatan seremonial belaka. Tapi justru untuk lebih memompa semangat, sehingga tidak hanya sebatas pada memperingatinya secara seremonial, “ ujarnya.
Dalam sambutannya tersebut, dia juga sempat menyinggung mengenai dipertahankannya kepbijakan Ujian Nasional (UN). “Kesempurnan hidup anak-anak kita menjadi kata kuncinya. Dengan harapan menjadikan anak-anak kita untuk jujur, itu sebabnya dalam pelaksanaan UN kita kampanyekan UN jujur dan berprestasi, “ urai dia.
Menurut dia, tidak akan pernah diketahui kekurangan-kekurangan dunia pendidikan Indonesia jika tidak dilakukan evaluasi atau ujian dengan standar nasional sebagai alat untuk memetakan kondisi riil atau sebenarnya. “Dari hasil pemetaan inilah selanjutnya akan diambil dan diputuskan jenis intervensi kebijakan didalam memperbaiki kualitas anak-anak kita, kualitas dunia pendidikan kita, “ tandas dia.
Di akhir upacara, juga tetap digelar peragaan senam kreasi masal oleh sejumlah 300 siswi SMA dari sejumlah lembaga pendidikan di Kota Lamongan. Bupati Lamongan Masfuk dalam upacara itu bertindak sebagtai Inspektur Upacara, Irup.
Saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Bupati Masfuk berharap agar peringatan Hardiknas jangan jadi acara seremonial semata. Dia berharap agar momentum peringatan Hardiknas dijadikan sebagai perenungan dan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui.
Lebih jauh dikatakannya, peringatan semacam Hardiknas harus dijadikan sebagai upaya perenungan dan intropeksi diri untuk menatap masa depan yang lebih baik. Terutama untuk menjamin pelayanan pendidikan secara non-discriminative kepada semua anak sekolah Indonesia di manapun mereka tinggal, sehingga sebuah cita-cita luhur saat digagasnya peringatan hardiknas, bisa terus terjaga.
“Pada titik ini, maka Hardiknas bukan hanya akan diperingati untuk kegiatan seremonial belaka. Tapi justru untuk lebih memompa semangat, sehingga tidak hanya sebatas pada memperingatinya secara seremonial, “ ujarnya.
Dalam sambutannya tersebut, dia juga sempat menyinggung mengenai dipertahankannya kepbijakan Ujian Nasional (UN). “Kesempurnan hidup anak-anak kita menjadi kata kuncinya. Dengan harapan menjadikan anak-anak kita untuk jujur, itu sebabnya dalam pelaksanaan UN kita kampanyekan UN jujur dan berprestasi, “ urai dia.
Menurut dia, tidak akan pernah diketahui kekurangan-kekurangan dunia pendidikan Indonesia jika tidak dilakukan evaluasi atau ujian dengan standar nasional sebagai alat untuk memetakan kondisi riil atau sebenarnya. “Dari hasil pemetaan inilah selanjutnya akan diambil dan diputuskan jenis intervensi kebijakan didalam memperbaiki kualitas anak-anak kita, kualitas dunia pendidikan kita, “ tandas dia.
Ketua TPPKK dan DWP Dilantik Bersamaan
Secara bersamaan, tiga orang ketua baru Tim Penggerak PKK (TPPKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) 3 kecamatan dilantik di Pendopo Lokatantra, Senin (3/5). Ketiga kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Sukodadi, Babat dan Modo. Ketua TPPKK Kecamatan dilantik Ketua TPPKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk dan Ketua DWP Kecamatan dilantik Ketua DWP Lamongan Mahdumah Fadeli.
Pergantian ketiga Ketua TPPKK dan DWP kecamatan tersebut seiring pergantian Camat Sukodadi, Babat dan Modo beberapa waktu lalu. Sedangkan Ketua TPPKK dan DWP kecamatan adalah isteri masing-masing Camat. Yakni Ny Ach Edwyn Anedi menggantikan Ny Hari Agus sebagai Ketua TPPKK dan DWP Kecamatan Sukodadi, Ny Mugito menggantikan Ny Nurroso di Kecamatan Babat dan Ny Ermawan Ristanto menggantikan Ny Tri Bagus Sasmito di Kecamatan Modo.
Selain serah terima jabatan, pelantikan itu juga diwarnai penyerahan memori pertanggungjawaban dari masing-masing Ketua TPPKK dan DWP kecamatan yang lama kepada yang baru serta kepada Ketua TPPKK dan DWP Lamongan. Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua TPPKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami bersama sejumlah pengurus kedua organisasi kewanitaan itu.
Menurut Endang Rijanti Masfuk, tugas seorang Ibu Camat tidak kalah penting dengan suaminya. Ibu Camat, kata dia, mempunyai tugas dan tangung jawab untuk mengerakkan kaum perempuan yang ada di lingkungan kecamatan. “Buatlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik berupa ketrampilan pengetahuan maupun olahraga serta kegiatan lainnya, “ ujar dia.
Dia juga berharap jangan sampai ada jarak antara Ibu Camat dengan masyarakatnya. “Lakukan pendekatan pada masyarakat, terutama kaum ibu. Seorang isteri camat harus mampu mengayomi masyarakatnya sehingga tugas-tugas ibupun akan menjadi semakin mudah. Jika ada pengurus yang tidak aktif harus didekati secara persuasif, jika ada yang sakit atau sednag hamil harus dilihat apakah sudah melakukan kontrol ke petugas kesehatan, “ tegas dia.
Pergantian ketiga Ketua TPPKK dan DWP kecamatan tersebut seiring pergantian Camat Sukodadi, Babat dan Modo beberapa waktu lalu. Sedangkan Ketua TPPKK dan DWP kecamatan adalah isteri masing-masing Camat. Yakni Ny Ach Edwyn Anedi menggantikan Ny Hari Agus sebagai Ketua TPPKK dan DWP Kecamatan Sukodadi, Ny Mugito menggantikan Ny Nurroso di Kecamatan Babat dan Ny Ermawan Ristanto menggantikan Ny Tri Bagus Sasmito di Kecamatan Modo.
Selain serah terima jabatan, pelantikan itu juga diwarnai penyerahan memori pertanggungjawaban dari masing-masing Ketua TPPKK dan DWP kecamatan yang lama kepada yang baru serta kepada Ketua TPPKK dan DWP Lamongan. Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua TPPKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami bersama sejumlah pengurus kedua organisasi kewanitaan itu.
Menurut Endang Rijanti Masfuk, tugas seorang Ibu Camat tidak kalah penting dengan suaminya. Ibu Camat, kata dia, mempunyai tugas dan tangung jawab untuk mengerakkan kaum perempuan yang ada di lingkungan kecamatan. “Buatlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik berupa ketrampilan pengetahuan maupun olahraga serta kegiatan lainnya, “ ujar dia.
Dia juga berharap jangan sampai ada jarak antara Ibu Camat dengan masyarakatnya. “Lakukan pendekatan pada masyarakat, terutama kaum ibu. Seorang isteri camat harus mampu mengayomi masyarakatnya sehingga tugas-tugas ibupun akan menjadi semakin mudah. Jika ada pengurus yang tidak aktif harus didekati secara persuasif, jika ada yang sakit atau sednag hamil harus dilihat apakah sudah melakukan kontrol ke petugas kesehatan, “ tegas dia.
Meski saat ini masih awal bulan September, namun penyaluran beras miskin atau raskin alokasi September di Lamongan sudah hampir tersalur 100 persen. Bahkan untuk alokasi bulan Oktober sudah keluar Surat Perintah Alokasi (SPA), sehingga tinggal direalisasikan pengambilannya.Percepatan penyaluran raskin tersebut seperti disampaikan Kabag Perekonomian Nurroso melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Selama bulan suci umat Islam ini biasanya terjadi peningkatan kebutuhan bahan pokok.“Biasanya terjadi peningkatan kebutuhan pokok seperti beras selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Karena itu penyaluran raskin untuk bulan September dipercepat. Bahkan alokasi bulan Oktober sudah bisa diambil di bulan ini juga. Ini sesuai dengan permintaan masyarakat untuk mempercepat penyaluran raskin, “ terangnya. Dijelaskannya, hampir semua plafon alokasi raskin bulan September sudah diambil. Tinggal beberapa kecamatan yang belum menuntaskan pengambilan raskinnya. Seperti Kecamatan Solokuro, dari plafon alokasi bulan september sebesar 40.275 kilogram untuk sejumlah 2.685 kepala keluarga (kk), tinggal 2.265 kilogram yang belum diambil. Atau plafon alokasi bulan september Kecamatan Kembangbahu yang menyisakan 20.730 kilogram saja. Untuk Kembangbahu, plafon raskin September untuk 4.129 kk sebanyak 61.935 kilogram.Alokasi RTS-PM atau rumah tangga miskin sasaran penerima manfaat untuk Lamongan tahun 2009 mencapai 104.954 RTSPM. Meski demikian alokasi ini masih dibawah alokasi raskin tahun 2008 yang diperuntukkan 111.804 RTSPM. Sesuai dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan di Lamongan. Alokasi raskin tersebut untuk jatah 12 bulan. Sementara untuk besarannya masih sama dengan tahun lalu yakni setiap RTSPM menerima jatah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dengan harga Rp 1.600 setiap kilogramnya. Sehingga plafon raskin Lamongan hingga Desember mendatang mencapai 18.891.720 kilogram.
Langganan:
Postingan (Atom)