Kontingen Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Lamongan mulai tunjukkan taringnya. mereka sampai dengan hari kedua pelaksanaan Porprov II Jatim di Malang Raya ini berhasil sumbangkan 2 medali emas dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) Gulat dan Panjat Tebing
Dari cabor gulat raih 1 emas dan 1 perak. 1 emas diraih Alit Yuniar kelas 45 kilogram setelah mengalahkan Deby dari Kota Surabaya, di babak penyisihan dia kalahkan Dwi M dari Kabupaten dan Malang dan di babak semifinal kalahkan Siti Kolfah dari Kabupaten Tuban. sementara 1 medali perak diraih Krisdiaanto kelas 84 kilogram.
Sementara cabor Panjat Tebing raih 1 medali emas oleh Nanda Dea Cahyaningtyas kelas speed. di final dia menang lawan Vivi dari Kab Sidoarjo, di semifinal menang lawan Iwan Laila dari Kota Surabaya. nanti malam masih main di kelas leed dan border. Nanda sendiri targetkan bisa dapat 3 medali emas
Dari 20 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Porprov II Jatim, kontingen Lamongan ikuti 11 cabor. Sementara atlit yang dikirim sejumlah 91 orang, 36 official dan 18 panitia pelaksana. Diantaranya adalah atletik, panahan, drum band, pencak silat, bola voli, catur, sepak takraw dan bulu tangkis. Sementara target medali yang diusung itu diharapkan akan diraih dari cabor gulat, panahan, panjat tebing, tennis lapangan, catur dan drum band. Pada Porprov I di Surabaya, Lamongan menempati posisi 32 dari 38 kabupaten/kota dengan raihan 1 perak (tenis lapangan) dan 1 perunggu (pencak silat).
Jumat, 09 Oktober 2009
Senin, 05 Oktober 2009
Porprov Lamongan Siap Raih 5 Emas
Kontingen Porprov II Kabupaten Lamongan pasang target cukup tinggi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Jatim di Malang Raya 5-10 Oktober mendatang. Lima medali emas, 12 perak dan delapan perunggu adalah target yang dipasang kontingen Porprov II Lamongan.
Target itu disampaikan Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Soeharto dalam laporannya saat prosesi pemberangkatan kontingen oleh Bupati Lamongan Masfuk di Pendopo Lokatantra, Jumat (2/10). Selain itu, KONI Lamongan juga menjanjikan bonus uang tunai bagi setiap peraih medali. Yakni Rp 3 juta untuk setiap peraih medali emas, Rp 2 juta untuk medali perak dan Rp 1 juta untuk setiap peraih medali perunggu. Bahkan Masfuk sendiri sudah siapkan bonus khusus diluar yang diberikan KONI untuk atlit yang sanggup raih medali emas.
Masfuk kepada kontingen yang akan mulai berangkat 3 Oktober mendatang berharap agar para duta Lamongan itu sanggup buat kejutan di Porprov II Jatim. “Mungkin saat ini kontingen daerah lain memandang sebelah mata Lamongan. Tapi saya minta kalian nanti bis atampil mengejutkan dan meraih medali sebanyak-banyaknya. Sehingga semua orang tahu kemajuan Lamongan, “ tegasnya memberi semangat.
Dia juga meminta kepada setiap atlit agar jangan minder saat bertanding. “Semua teknik dan teori yang diperoleh dari pelatih akan pupus kalau minder duluan sebelum bertanding. Jika sampai ada yang mempunyai pikiran minder berarti dia tidak layak untuk wakili Lamongan yang miliki penduduk hingga 1, 4 juta orang ini, “ ujar dia.
Masfuk yang juga manajer Persela Lamongan ini berharap official yang dikirim untuk mendampingi atlit agar laksanakan tugas seuai porsinya. Dikatakannya, jika tugas atlit adalah memeras keringat dalam pertandingan, maka tugas official adalah menjaga motivasi dan mental bertanding atlitnya. “Semua memiliki peran penting untuk kibarkan nama Lamongan di bidang olahraga di Jatim, “ kata dia.
Dari 20 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Porprov II Jatim, kontingen Lamongan ikuti 11 cabor. Sementara atlit yang dikirim sejumlah 91 orang, 36 official dan 18 panitia pelaksana. Diantaranya adalah atletik, panahan, drum band, pencak silat, bola voli, catur, sepak takraw dan bulu tangkis. Sementara target medali yang diusung itu diharapkan akan diraih dari cabor gulat, panahan, panjat tebing, tennis lapangan, catur dan drum band. Pada Porprov I di Surabaya, Lamongan menempati posisi 32 dari 38 kabupaten/kota dengan raihan 1 perak (tenis lapangan) dan 1 perunggu (pencak silat).
Target itu disampaikan Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Soeharto dalam laporannya saat prosesi pemberangkatan kontingen oleh Bupati Lamongan Masfuk di Pendopo Lokatantra, Jumat (2/10). Selain itu, KONI Lamongan juga menjanjikan bonus uang tunai bagi setiap peraih medali. Yakni Rp 3 juta untuk setiap peraih medali emas, Rp 2 juta untuk medali perak dan Rp 1 juta untuk setiap peraih medali perunggu. Bahkan Masfuk sendiri sudah siapkan bonus khusus diluar yang diberikan KONI untuk atlit yang sanggup raih medali emas.
Masfuk kepada kontingen yang akan mulai berangkat 3 Oktober mendatang berharap agar para duta Lamongan itu sanggup buat kejutan di Porprov II Jatim. “Mungkin saat ini kontingen daerah lain memandang sebelah mata Lamongan. Tapi saya minta kalian nanti bis atampil mengejutkan dan meraih medali sebanyak-banyaknya. Sehingga semua orang tahu kemajuan Lamongan, “ tegasnya memberi semangat.
Dia juga meminta kepada setiap atlit agar jangan minder saat bertanding. “Semua teknik dan teori yang diperoleh dari pelatih akan pupus kalau minder duluan sebelum bertanding. Jika sampai ada yang mempunyai pikiran minder berarti dia tidak layak untuk wakili Lamongan yang miliki penduduk hingga 1, 4 juta orang ini, “ ujar dia.
Masfuk yang juga manajer Persela Lamongan ini berharap official yang dikirim untuk mendampingi atlit agar laksanakan tugas seuai porsinya. Dikatakannya, jika tugas atlit adalah memeras keringat dalam pertandingan, maka tugas official adalah menjaga motivasi dan mental bertanding atlitnya. “Semua memiliki peran penting untuk kibarkan nama Lamongan di bidang olahraga di Jatim, “ kata dia.
Dari 20 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Porprov II Jatim, kontingen Lamongan ikuti 11 cabor. Sementara atlit yang dikirim sejumlah 91 orang, 36 official dan 18 panitia pelaksana. Diantaranya adalah atletik, panahan, drum band, pencak silat, bola voli, catur, sepak takraw dan bulu tangkis. Sementara target medali yang diusung itu diharapkan akan diraih dari cabor gulat, panahan, panjat tebing, tennis lapangan, catur dan drum band. Pada Porprov I di Surabaya, Lamongan menempati posisi 32 dari 38 kabupaten/kota dengan raihan 1 perak (tenis lapangan) dan 1 perunggu (pencak silat).
Kamis, 01 Oktober 2009
Pembacaan Ikrar Di Upacara Haari Kesaktian Pancasila
Tidak ada pembacaan naskah pidato dalam upacara hari peringatan kesaktian pancasila di alun-alun Kota Lamongan kemarin (1/10). Namun diganti dengan pembacaan naskah ikrar kesetiaan terhadap pancasila Ketua DPR RI Agung Laksono yang dibacakan Pimpinan DPRD Lamongan Makin Abbas. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Bupati Lamongan Masfuk.
Berlangsung sederhana dan khidmat, pembacaan ikrar kesetiaan terhadap pancasila itu dilakukan seusai pembacaan naskah pancasila dan pembukaan UUD 1945 oleh petugas upacara. Tidak ada pembacaan naskah pidato maupun pelantunan lagu nasional dalam upacara tersebut.
Naskah ikrar itu sendiri menyatakan kebulatan tekad untuk tetap mempertahankan dan amalkan nilai-nilai pancasila. “Upaya menggulingkan pancasila sebagai ideologi Negara sudah terjadi sejak merdeka baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami nyatakan kebulatan tekad untuk pertahankan dan amalkan nilai-nilai pancasila untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi keutuhan Negara dan bangsa Indonesia, “ kata Makin Abbas saat bacakan naskah tersebut.
Berlangsung sederhana dan khidmat, pembacaan ikrar kesetiaan terhadap pancasila itu dilakukan seusai pembacaan naskah pancasila dan pembukaan UUD 1945 oleh petugas upacara. Tidak ada pembacaan naskah pidato maupun pelantunan lagu nasional dalam upacara tersebut.
Naskah ikrar itu sendiri menyatakan kebulatan tekad untuk tetap mempertahankan dan amalkan nilai-nilai pancasila. “Upaya menggulingkan pancasila sebagai ideologi Negara sudah terjadi sejak merdeka baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami nyatakan kebulatan tekad untuk pertahankan dan amalkan nilai-nilai pancasila untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi keutuhan Negara dan bangsa Indonesia, “ kata Makin Abbas saat bacakan naskah tersebut.
Segera Miliki Perda Pengelolaan Sampah
Selama ini Pemkab Lamongan cukup berhasil memotivasi masyakatnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini dibuktikan dengan sukses meraih Adipura selama tiga kali berturut-turut di era Bupati Masfuk. Komitmen untuk menciptakan budaya bersih ini akan dilegalkan dengan rencana penerbitan Perda tentang pengelolaan sampah.
Saat ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) tengah mematangkan draft perda tersebut. “Dijadwalkan pada 2010 mendatang draft Perda pengelolaan sampah ini sudah bisa dikordinasikan bersama DPRD Lamongan dan segera diundangkan menjadi Perda. Sementara untuk draft perda itu sendiri saat ini terus dimatangkan, “ tutur Kepala BLH Luluk Suprapti melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikannya, dengan terbitnya perda tersebut nantinya masyarakat akan semakin termotivasi untuk tidak membuang sampah. Melainkan justru mengolahnya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga sampah tidak lagi menjadi momok dan limbah yang harus dibuang. “Diharapkan dengan adanya Perda ini konsep pengelolaan sampah akan berubah dengan mengendalikan timbulan sampah, penyimpanan dan pengumpulan maupun pengangkutan. Dan pada akhirnya Adipura akan kembali diraih Lamongan, “ ujar dia.
“Sebenarnya meski belum ada Perda pengelolaan sampah, Kabupaten Lamongan selama ini sudah menerapkan konsep-konsep pengelolaan sampah yang baik. Mulai dari penggunaan bak sampah terpilah hingga mengolah sampah dengan keranjang takakura. Bahkan keranjang takakura terbukti yang sudah mencapai 1000 unit ini efektif kurangi timbulan sampah di wilayah perkotaan hingga 12 ribu kilogram setiap bulannya. Sementara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung, tidak kurang dari 250 kilogram sampah setiap harinya diolah menjadi pupuk kompos, “ imbuhnya.
Sementara dengan adanya Perda pengelolaan sampah ini nantinya akan mengikat pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah mulai dari masyarakat umum, pemerintah, hingga pelaku usaha. Sehingga timbulan sampah akan terkurangi, kualitas kesehatan meningkat dan kualitas lingkungan hidup juga meningkat.
Dalam draft Perda itu pelaku usaha diwajibkan menerapkan konsep teknologi ramah lingkungan dan nir laimbah dalam produksinya. Sementara masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle). Dan Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat.
Konsep dasar pengelolaan sampah yang diusung dalam draft Perda tersebut merujuk pada hirarki pengelolaan sampah. Yakni pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan tempat pembuangan akhir (TPA).
Dijelaskannya lebih lanjut, pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber dilakukan dengan mereduksi timbulan sampah, penggunaan barang atau bahan yang bisa digunakan kembali dan pemanfaatan bahan daur ulang. Kemudian hirarki pemanfaatan kembali dilakukan baik pada jenis sampah organik maupun anorganik. Sementara TPA masih akan memgang peran penting dalam pengelolaan sampah. Karena pada akhirnya akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis sehingga harus dibuang ke TPA dengan metode sanitary landfill. “Pemilahan sampah memegang peran penting dalam konsep ini, “ pungkas dia.
Saat ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) tengah mematangkan draft perda tersebut. “Dijadwalkan pada 2010 mendatang draft Perda pengelolaan sampah ini sudah bisa dikordinasikan bersama DPRD Lamongan dan segera diundangkan menjadi Perda. Sementara untuk draft perda itu sendiri saat ini terus dimatangkan, “ tutur Kepala BLH Luluk Suprapti melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikannya, dengan terbitnya perda tersebut nantinya masyarakat akan semakin termotivasi untuk tidak membuang sampah. Melainkan justru mengolahnya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga sampah tidak lagi menjadi momok dan limbah yang harus dibuang. “Diharapkan dengan adanya Perda ini konsep pengelolaan sampah akan berubah dengan mengendalikan timbulan sampah, penyimpanan dan pengumpulan maupun pengangkutan. Dan pada akhirnya Adipura akan kembali diraih Lamongan, “ ujar dia.
“Sebenarnya meski belum ada Perda pengelolaan sampah, Kabupaten Lamongan selama ini sudah menerapkan konsep-konsep pengelolaan sampah yang baik. Mulai dari penggunaan bak sampah terpilah hingga mengolah sampah dengan keranjang takakura. Bahkan keranjang takakura terbukti yang sudah mencapai 1000 unit ini efektif kurangi timbulan sampah di wilayah perkotaan hingga 12 ribu kilogram setiap bulannya. Sementara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung, tidak kurang dari 250 kilogram sampah setiap harinya diolah menjadi pupuk kompos, “ imbuhnya.
Sementara dengan adanya Perda pengelolaan sampah ini nantinya akan mengikat pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah mulai dari masyarakat umum, pemerintah, hingga pelaku usaha. Sehingga timbulan sampah akan terkurangi, kualitas kesehatan meningkat dan kualitas lingkungan hidup juga meningkat.
Dalam draft Perda itu pelaku usaha diwajibkan menerapkan konsep teknologi ramah lingkungan dan nir laimbah dalam produksinya. Sementara masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle). Dan Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat.
Konsep dasar pengelolaan sampah yang diusung dalam draft Perda tersebut merujuk pada hirarki pengelolaan sampah. Yakni pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan tempat pembuangan akhir (TPA).
Dijelaskannya lebih lanjut, pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber dilakukan dengan mereduksi timbulan sampah, penggunaan barang atau bahan yang bisa digunakan kembali dan pemanfaatan bahan daur ulang. Kemudian hirarki pemanfaatan kembali dilakukan baik pada jenis sampah organik maupun anorganik. Sementara TPA masih akan memgang peran penting dalam pengelolaan sampah. Karena pada akhirnya akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis sehingga harus dibuang ke TPA dengan metode sanitary landfill. “Pemilahan sampah memegang peran penting dalam konsep ini, “ pungkas dia.
Harus Tekan Penyalahgunaan Wewenang
Ada banyak cara untuk tingkatkan daya kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintah di daerah. Salah satunya adalah dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang serta kebocoran dan pemborosan keuangan Negara. Itu dikatakan Plt Asisten Administrasi Lamongan Aris Wibawa saat buka Gelar Budaya Kerja diRuang Sabha Dyaksa kantor Pemkab setempat, Rabu (30/9).
Dikatakannya, saat ini permasalahan dan tuntutan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks. Sehingga menuntut aparatnya untuk mengembangkan daya kreatifitas dan inovasi. “Sikap profesional dan adil harus tetap menjadi komitmen dari setiap aparat pemerintah dalam memberikan setiap layanan pada masyarakat, “ ujar dia.
Terkait pelaksanaan budaya kerja, Aris menyampaikan program semacam itu sebenarnya secara intens telah dikembangkan aparat pemerintah di sejumlah Negara maju. “Dan ini memberikan hasil yang nyata dalam peningkatan kinerja aparat, “ tambah dia. Sementara di Indonesia sendiri, budaya kerja ini dilaksanakana dengan beberapa istilah lain seperti SPM atau Siklus Pengendali Mutu.
Dalam Gelar Budaya Kerja Di Lingkungan Pemkab Lamongan tersebut, ada tujuh kelompok budaya kerja (KBK) yang melakukan presentasi di hadapan tiga orang juri. Selanjutnya dari tujuh KBK itu akan dipilih satu KBK yang akan mewakili Lamongan dalam kegiatan serupa di tingkat Provinsi Jatim.
Tujuh KBK yang berkompetisi sampaikan profil budaya kerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu adalah Badan Lingkungan Hidup, RSUD dr Soegiri serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya Kecamatan Brondong, Kantor Pengeolahan Data elektronik, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain presentasi serta sampaikan visi misi, mereka juga diwajibkan menampilkan yel-yel.
Dikatakannya, saat ini permasalahan dan tuntutan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks. Sehingga menuntut aparatnya untuk mengembangkan daya kreatifitas dan inovasi. “Sikap profesional dan adil harus tetap menjadi komitmen dari setiap aparat pemerintah dalam memberikan setiap layanan pada masyarakat, “ ujar dia.
Terkait pelaksanaan budaya kerja, Aris menyampaikan program semacam itu sebenarnya secara intens telah dikembangkan aparat pemerintah di sejumlah Negara maju. “Dan ini memberikan hasil yang nyata dalam peningkatan kinerja aparat, “ tambah dia. Sementara di Indonesia sendiri, budaya kerja ini dilaksanakana dengan beberapa istilah lain seperti SPM atau Siklus Pengendali Mutu.
Dalam Gelar Budaya Kerja Di Lingkungan Pemkab Lamongan tersebut, ada tujuh kelompok budaya kerja (KBK) yang melakukan presentasi di hadapan tiga orang juri. Selanjutnya dari tujuh KBK itu akan dipilih satu KBK yang akan mewakili Lamongan dalam kegiatan serupa di tingkat Provinsi Jatim.
Tujuh KBK yang berkompetisi sampaikan profil budaya kerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu adalah Badan Lingkungan Hidup, RSUD dr Soegiri serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya Kecamatan Brondong, Kantor Pengeolahan Data elektronik, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain presentasi serta sampaikan visi misi, mereka juga diwajibkan menampilkan yel-yel.
Langganan:
Postingan (Atom)