Selasa, 29 Maret 2011

Kali Pertama, Raih Gelar di Raka Raki

Untuk pertama kalinya, utusan duta wisata Lamongan di ajang pemilihan duta wisata Raka Raki Jawa Timur suskes meraih penghargaan. Susilo Pramono (Susilo) sukses meraih Juara Harapan I, sementara pasangannya Arina Habaidillah (Arina) menjadi Raki Favorit dalam malam grand final 26 Maret malam lalu tersebut di Surabaya.

“Alhamdulillah, duta wisata Lamongan tahun ini mampu berprestasi di Raka Raki Jatim sesuai dengan target. Prestasi kedua duta sukses meraih salah satu prediket itu juga untuk kali pertama diraih Lamongan, “ ucap Kadinas Pariwisata Kebudayaan Supardi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin.

Dijelaskannya, Susilo memang sudah digadang-gadang akan sukses masuk setidaknya Sembilan besar. Ternyata malah sukses jadi Juara Harapan I. Hal tersebut karena dia memiliki modal wawasan pengetahuan yang cukup komplit. Terutama kemampuan Bhasa Inggrisnya juga cukup memadai.

Babak terberat sebenarnya adalah pada masa karantina yang dilangsungkan sebelum memasuki babak grand final, pada 22 Maret lalu. Selama proses karantina, peserta akan dites terkait sejumlah pengetahuan. Seperti pengetahuan umum, Bahasa Inggris, kepribadian dan tes talenta.

Babak karantina selama ini menjadi handycap bagi sejumlah peserta termasuk Lamongan. Karena saat babak ini kondisi psikologis peserta akan sangat diuji, terutama jika mengetahui peserta lain yang memiliki talenta bagus. Karena itulah selama ini yang sukses menjadi Raka Raki Jatim adalah para mahasiswa atau mahasiswi. Prestasi tertinggi Lamongan adalah saat bisa menjadi Juara Favorit pada 2009 lalu melaui Nur Iftitah.

Fadeli Resmikan Penggunaan RSD Ngimbang


Setelah merampungkan persyaratan legal formalnya, Rumah Sakit Daerah (RSD) Ngimbang yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, diresmikan penggunaannya oleh Bupati Lamongan Fadeli, kemarin (28/3). Pembangunan rumah skait type C ini sendiri sudah dimulai sejak 2009 lalu.



Dibangun dilahan seluas kurang lebih 18.732 meter persegi, bangunan seluas 16,6 meter persegi itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di kawasan selatan dan sekitar. Karena selama ini masyarakat di wilayah selatan, karena kedekatan wilayah, lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit daerah di Jombang dan Mojokerto. Masyarakat kecamtan Sambeng lebih memillih ke Mojokerto, sementara masyarakat Ngimbang, Bluluk dan Sukorame ke Jombang.

“Pelayanan prima harus menjadi prioritas dari rumah sakit ini, jangan sampai setelah dibangun kwalitas dan kwantitasnya menurun karena akan percuma,” ujar Fadeli dalam sambutannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Moch Sochieb menceritakan, rumah sakit tersebut sudah dilengkapi diantaranya 100 bed/kasur pasien elektrik, 6 ruang polis spesialis. Yaitu poli anak, kandungan, dalam, bedah, umum, dan gigi. RSD Ngimbang dibangun 2 lantai dengan luas bangunan kurang lebih 16.600 m2 sehingga cukup terlihat luas dan lapang.

Dijelaskan Sochieb, dengan SK Bupati Lamongan Nomor 442/2461/KEP/413.215/2010 tentang izin operasional, rumah sakit itu juga telah melengkapi diri dengan pelayanan gawat darurat 24 jam serta sejumlah fasilitas penunjang. Yakni penunjang medik meliputi radiology dan lab, penunjang klinik meliputi pelayanan gizi, farmasi, rekam medik, seterilisasi intrumen, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, penunjang medik meliputi laundry, linen, jasa boga, dapur, dan kamar jenasah.

“Insya allah RSD Ngimbang dalam hal pelayanan klinik umum sudah layak dan siap dalam antisipasi bencana alam massal,” tegas Moch Sochieb.

Acara tersebut juga diisi dengan kesenian seperti tari tradisional khas Lamongan dan pada malam harinya digelar pertunjukan wayang kulit. Tampak Direktur RSD Ngimbang Misbah, juga menemani serta memberikan penjelasan kepada Fadeli dalam meninjau isi dari rumah sakit tersebut bersama rombongan.

Pada kesempatan itu Fadeli bersama istri didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin bersama istri, jajaran Muspida, Sekda dan Asisten Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Moch Sochieb, Direktur RSD Ngimbang Misbah, Direktur RS Dr.Soegiri Lamongan Fida Nuraida, Camat se-Kabupaten Lamongan bersama jajaran Muspika Kecamatan, dan rombongan ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.

Senin, 28 Maret 2011

Saksikan Liga Pendidikan Indonesia 2011

Tiga Tahun, Peserta UASBN Turun

Jumlah peserta Ujian Nasional (UN) SD/MI di Lamongan selama tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Ujian akhir untuk SD/MI ini juga mengalami perubahan nama mulai tahun ini, yakni dari yang sebelumnya bernama Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

“Meski terjadi perubahan penamaan menjadi UN SD/MI, namun tidak ada perubahan mekanismenya. Sebagaimana tahun lalu, tahun ini UN SD/MI masih belum digunakan sebagai instrument kelulusan. Nantinya kelulusan siswa masih akan diserahkan pada lembaga pendidikan masing-masing. Sementara hasil UASBN akan digunakan untuk Pendaftaran Siswa Baru (PSB) tingkat SLTP, “ ujar Kadinas Pendidikan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

Terkait peserta UN SD/MI, tahun ini total pesertanya tercatat sebanyak 19.791 siswa dengan 1.132 lembaga pendidikan. Tahun lalu saat masih bernama UASBN, pesertanya mencapai 19.955 siswa. Yakni 11.077 siswa di 624 lembaga SD. Sementara dari MI diikuti sebanyak 8.878 siswa di 508 lembaga. Sedangkan di tahun 2009, pesertanya mencapai 20.591 siswa.

Lebih lanjut dikatakannya, ada tiga mata pelajaran yang diujikan. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ujiannya sendiri akan dilangsungkan selama tiga hari mulai 10 hingga 12 April 2011. Kemudian pengumuman kelulusan sesuai kesepakan seluruh kabupaten/kota di Jatim, akan dilakukan pada 18 Juni.

Rincian peserta UN SD/MI tahun ini adalah, SD Negeri sebanyak 10.515 siswa di 612 lembaga pendidikan. Sementara SD Swasta peserta mencapai 232 siswa di 10 lembaga pendidikan. Kemudian untuk MI Negeri, pesertanya mencapai 90 siswa di 3 lembaga dan MI Swasta tercatat akan ada 8.954 siswa dari 507 lembaga pendidikan yang mengikuti UN ini.

Komposisi UN SD/MI tahun ini sebagaimana tahun lalu didominasi peserta dari sekolah SD. Yakni sebanyak 10.747 siswa di 622 lembaga. Sedangkan dari MI total ada 9.044 siswa dari 510 lembaga pendidikan.

Masuk Empat Besar KIM Terbaik

Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKM) Dewi Sartika Desa Keben/Turi lolos masuk salah satu dari empat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terbaik se Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro. Mereka akan mengikuti seleksi lebih lanjut pada 29 Maret mendatang, dan yang terbaik akan mewakili Bakorwil Bojonegoro dalam Lomba Cerdik Komunikasi se Jatim Juli mendatang dalam Pekan KIM di Kabupaten Tulungagung.

Keberhasilan KKM Dewi Sartika empat besar itu setelah berhasil lolos seleksi administrasi dan kemampuan Teknologi Informasi (TI) oleh panel juri yang diketuai Isrowi Farida dari Diskominfo Jatim. Terkait kemampuan TI tersebut, KKM Dewi Sartika diharuskan menyajikan aktifitasnya dalam media web log atau yang umum dikenal dengan blog.

“KKM Dewi Sartika akan menjalani seleksi selanjutnya di Bakorwil Bojonegoro 29 Maret mendatang. Selain dari Lamongan, tiga tim lain yang lolos adalah KIM Batik Madrim dari Bojonegoro, KIM ASA Kabupaten Kediri dan KIM Mojopahit dari Kota Mojokerto. Tentunya akan menjadi kebanggan tersendiri jika KKM Dewi Sartika mampu menjadi wakil Bakorwil Bojonegoro di ajang tingkat Jatim Juli mendatang, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

KKM Dewi Sartika sendiri saat seleksi awal kemarin beranggotakan Romlah, Suhartini Fitri Y, Sumarwan dan Prima Agung. KKM tersebut selama ini berperan melakukan pembinaan pada sejumlah industri rumah tangga di Kecamatan Turi. Termasuk sebagai pelopor KKM yang memberikan penyuluhan di bidang pertanian.

448 Pegawai Terima SK PNS

Pegawai di lingkup Dinas Pendidikan mendominasi PNS di Lamongan yang kemarin (23/3) menerima SK pengangkatan menjadi PNS dari Bupati Fadeli. Hari itu ada 448 PNS yang menerima SK pengangkatan. Dari jumlah tersebut, 279 orang adalah PNS di Dinas Pendidikan dan sisanya, yakni 169 orang tersebar di SKPD lainnya.

Seperti dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat Bambang Kustino, mereka yang hari itu menerima SK pengangkatan berasal dari pegawai honorer database tahun 2005 dan formasi umum tahun 2009. Dari jumlah tersebut, empat orang Bergama Kristen Katolik, satu orang beragama Hindu, satu orang Kristen Protestan dan 442 PNS lainnya beragama Islam.

“Setelah masa ujicoba sebagai CPNS dengan gaji yang diterima 80 persen, kini saudara-saudara telah resmi diangkat menjadi PNS dengan gaji penuh 100 persen. Konsekuensi gaji yang diterima ini juga mengandung konsekuensi kewajiban yang harus ditanggung saudara-saudara, “ tegas Bupati Fadeli.

Kewajiban baru itu, lanjut Fadeli terutama terkait peningkatan tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat dan kepatuhan pada ketentuan yang mengikat PNS. Diungkapkan olehnya, penjatuhan sanksi pada PNS yang melanggar aturan kini bisa dilakukan lebih mudah dan singkat. “Dulu untuk menjatuhkan sanksi, seperti pemecatan untuk pelanggaran berat, haru melalui proses berliku dan lama. Kini dengan aturan yang baru, sanksi bisa langsung dijatuhkan dalam satu dua hari jika kesalahannya terbukti dilakukan, “ ungkapnya.

“Penegakan disiplin PNS ini saya melihat sudah dilakukan di Lamongan. Tapi saya minta agar kedepan dilakukan lebih serius lagi baik oleh BKD maupun Inspektorat, “ tegasnya. Diakhir sambutannya, Fadeli meminta PNS harus bisa menjadi contoh di masyarakat. Penegasan juga diberikannya pada guru. Yakni agar mereka bisa menyampaikan potensi yang dimiliki dan kebijakan program pembangunan di Lamongan pada anak didiknya.

Seorang CPNS bisa diangkat menjadi PNS dan menerima gaji penuh 100 persen jika telah memenuhi syarat lulus dari Latihan Para Jabatan (LPJ). PNS yang menerima SK bernomor 821.1/189/413.203/Kep/2010 tentang pegangkatan menjadi PNS tersebut terhitung masa tugasnya (TMT) per 1 januari 2011. Untuk PNS dengan pangkat/golongan ruang pengatur muda II/a dengan masa kerja 8 tahun 5 bulan kini menerima gaji pokok 100 persen, Rp 1.513.400, di luar sejumlah tunjangan. Sedangkan PNS dengan pangkat/golongan ruang penata muda III/a masa kerja golongan 1 tahun 11 bulan kini menerima gaji pokok penuh Rp 1.743.400.

95 Atlet Ikuti Pra Porprov Jatim III

Sebanyak 95 atlet dari berbagai cabang olah raga (cabor) kemarin (23/3) secara simbolis diberangkatkan Ketua Umum Koni Lamongan Agus Suyanto di ruang Sabha Nirbawa. Mereka akan mengikuti kejuaraan Pra Pekan Olah Raga Propensi (Pra Porprov) Jatim ke III di Surabaya.

Selain Ketua Umum Koni Kabupaten Lamongan Agus Suyanto, hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Koni sekaligus Ketua Kontingen Porprov Aris Wibawa. Hadir pula jajaran pengurus Koni tingkat kabupaten, kecamatan, jajaran official, dan pelatih.

“Pada Pra Porprov Jatim ke III yang diselenggarakan di Surabaya tersebut, Kabupaten Lamongan lima cabor Pra Porprov yang dilombakan,” kata Panitia Penyelenggara Bambang Didik dalam laporannya.

Adapun cabor yang dimaksud yaitu pencak silat, sepak bola, bola voli, bola basket, dan catur. Kelima cabor itu dengan rincian jumlah kontingen/atlet, pencak silat 11 atlet putra-putri dan 4 orang official, sepak bola 20 atlet putra dan 4 orang official. Kemudian bola voli 24 atlet putra-putri dan 4 orang official, bola basket 12 atlet putra dan 3 orang official, terakhir catur 11 atlet putra-putri dan 2 orang official.

Pertandingan sendiri akan dimulai pada tanggal 25 Maret dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dengan lokasi pertandingan yang tersebar di penjuru Kota Surabaya. “Pencak silat akan digelar di Gelanggang Remaja, sepak bola di Gelora 10 November, bola volly di Unesa, bola basket di Gor CLS, dan catur Asrama Haji Sukolilo Surabaya,” urai dia.

Ketua Umum Koni Kabupaten Lamongan Agus Suyanto meminta atletnya untuk bertanding secara sportif dan membawa nama harum Kabupaten Lamongan untuk meraih prestasi dan juara sehingga lolos pada babak pra kualifikasi. Sehingga selanjutnya bisa mengikuti Porprov Jatim ke III di Kediri yang berlangsung pada tanggal 15-22 Juli 2011 mendatang.

“Tahun lalu bonus untuk para atlet Rp.5 juta jika memperoleh emas, sekarang menjadi Rp 6 juta plus pelatih beserta official-nya,” pungkas dia beriming-iming. Diakhir acara Ketua Umum Koni Kabupaten Agus Suyanto melakukan penyerahan bendera kontingen kepada Aris Wibawa sebagai tanda pemberangkatan para atlet ke Surabaya.

Perda Di Dok, Eksekutif Diminta Segera Sesuaikan

Tiga draft rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan eksekutif Lamongan kemarin disetujui secara bulat oleh legislatif setempat untuk dijadikan Perda dalam sebuah mekamisme rapat paripurna. Meski demikian, dua panitia khusus (Pansus) yang membahas Perda itu tetap menyampaikan sejumlah catatannya.

Terkait penetapan tiga Perda, Wabup Amar Saifudin dalam sambutannya menyampaikan akan segera menyampaikan Perda tersebut kepada Gubernur Jatim untuk dilakukan klarifikasi. Sementara untuk persiapan operasional, akan dialakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Baik berupa rencana strategis di masing-masing Stauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun rencana kerja tahunan. Penyesuaian tersebut terutama terkait Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan terkait Perda tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satpol PP, Amar sampaikan segera akan disusun petunjuk pelaksanaannya. Sehingga masing-masing lembaga terkait Perda itu akan mengetahui dengan jelas kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Pansus I yang diketuai Sukandar dalam catatannya mengkritik kurangnya pembinaan pada aparatur desa. Menurutnya, adanya aparatur desa yang terkena maslaha hukum bisa jadi disebabkan mereka belum memahami hukum karena kurangnya pembinaan. “Pansus I meminta agar pemerintah daerah memberikan pembinaan hukum kepada Kades dan perangkat desa bekerjasama degan instansi terkait secara berkesinambungan, “ kata dia.

Pansus dalam catatanya juga berharap agar program beasiswa juga diberikan tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi siswa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang kurang mampu. Hal tersebut katanya, agar masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan secara layak.

Terkait perombakan struktur organisasi di beberapa lembaga teknis daerah, perubahan itu tentu akan berimbas pada bertambahnya kebutuhan tenaga staf administrasi. Hal tersebut seperti disampaikan Pansus II yang diketuai Achmad Fatchur. Dia berharap agar dalam pemenuhan tenaga staf administrasi baru itu pemerintah daerah tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer atau PNS lagi. Namun dia meminta agar mengoptmalkan dari tenaga honorer maupun PNS yang sudah direkrut sebelumnya.

Pansus II juga mengusulkan agar segera menerbitkan Perbup terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat struktural di Satpol PP. Sehingga tidak ada pengembangan tupoksi yang melebihi batas ketentuan. Satpol PP juga diminta harus mengedepankan pendekatan persuasif saat menjalankan tugas penegakan peraturan daerah.

Jumat, 18 Maret 2011

Penerimaan PPh Pribadi Naik 100 Persen

Kesadaran masyarakat Lamongan untuk membayar pajak ternyata cukup tinggi. Hal itu terbukti dengan naiknya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) hingga hampir 100 persen.
Data tersebut diungkapkan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan Dani Hamdan Karim saat Pekan Panutan Panyampaian SPT tahunan dan PPh tahun 2010 bagi para pejabat dan pegawai dilingkup Pemkab Lamongan. Kegiatan itu dilaksanakan di pelataran pasrkir perkantoran Pemkab setempat seusai Apel Korpri yang dipimpin Plt Sekkab Nurroso.
Pada tahun 2009-2010, ungkap Dani, telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan penerimaan pajak di Lamongan. Hal itu terbukti dengan naiknya penerimaan dari sektor PPh OP. Yakni dari sekitar Rp 25 miliar pada tahun 2009, naik menjadi Rp 45 miliar di tahun 2010. “Jadi kenaikann penerimaan PPh OP di Kabupaten Lamongan ini hampir mencapai 100 persen,” katanya.
“Hal itu sangat menggembirakan, “ ujarnya. Pasalnya, lanjutnya, dari keseluruhan penerimaan pajak daerah yang telah disetor kepada pemerintah pusat, sebesar 20 persen darinya akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dikelola. “Jadi penerimaan bagi hasil pajak tahun 2010 untuk Lamongan sekitar Rp 9 miliar, “ imbuh dia.
Dalam Pekan Panutan Panyampaian SPT tahunan dan PPh tahun 2010 KPP Pratama Lamongan membuka pelayanan mencetak kartu NPWP (nomor pokok wajib pajak) ditempat dan langsung jadi, sehingga menghemat waktu. Pelayanan selama sehari itu diberikan dalam sebuah tenda khusus yang didirikan.
Di tempat yang sama juga dibuka layanan untuk menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak hingga sore hari. Nurroso secara simbolis menjadi yang pertama menyerahkan SPTnya. “Bagi yang belum memiliki kartu NPWP, kami memberikan pelayanan khusus mencetak langsung jadi kartu tersebut secara gratis,” kata Dani.
Sementara Nurroso sempat menyinggung terkait penilaian Adipura. Pada kesempatan itu dia menghimbau segenap masyarakat Lamongan untuk lebih meningkatkan kebersihan dan penghijauan dilingkungannya masing-masing. “Ayo kita dukung program green and clean untuk meraih Adipura Kencana kembali di tahun ini,” pungkasnya.

Satpol PP Harus Tanggap Bencana

Bupati Fadeli mewanti-wanti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar meningkatkan kualitas aparat penegaknya. Terutama terkait peran barunya dalam pemberdayaan potensi satuan perlindungan masyarakat (linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana.
Dikatakan Fadeli, seiring dengan rencana pengemebangan kelembagaan Satpol PP yang memasukkan bidang linmas, dia berharap ada peningkatan kualitas aparat penegak peraturan daerah yang mumpuni dan mengayomi masyarakat. “Sangat penting agar Satpol PP kedepan mampu mewujudkan potensi linmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan keamanan ketertiban lainnya di masyarakat, “ ucapnya saat menghadiri tasyakuran HUT Satpol PP ke 61, Kamis Kantor Satpol PP (17/3).
Seperti diketahui, Pemkab Lamongan saat ini sedang mengajukan tiga Raperda. Salah satu diantaranya terkait kelembagaan dipindahkannya kelembagaan linmas dari Bakesbangpollinmas ke Satpol PP. Sehingga tugas pokok, diantaranya terkait penanggulangan bencana yang semula ada di Bakesbangpollinmas juga nantinya akan menjadi kewenangan Satpol PP.
Lebih lanjut dikatakan Fadeli, sejak kelahirannya pada 1950, polisis pamong praja beberapa kali mengalami perubahan nama. Namun secara substansi menurut dia, tugas pokok Satpol PP yang nantinya ditambah linmas tidak mengalami perubahan yang berarti.
“Namun yang paling penting adalah agar dalam setiap peringatan seperti ini agar Satpol PP melakukan introspeksi dan mawas diri. Tentunya dengan semangat tinggi demi mewujudkan masyarakat Lamongan yang sejahtera, “ pungkasnya.
Sebelumnya, Fadeli bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT Satpol PP di alun-alun Kota Lamongan. Dalam ksempatan tersebut dia membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

DPRD Kota Tegal Studi Kepegawaian

Kabupaten Lamongan kemarin menerima kunjungan kerja dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Tegal, Jawa Tengah. Rombongan yang diterima Plt Sekkab Nurroso di Ruang Sasana Nayaka tersebut, bertujuan untuk melakukan studi terkait kebijakan kepegawaian di Lamongan.
Terkait hal tersebut, ketua rombongan Yakin Basuki dalam sambutannya mengatakan, ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan mekanisme kepegawaian. Yakni yang meliputi tentang jenjang karir pegawai, pengisian jabatan, dan rekruitmen CPNS di Kabupaten Lamongan.
Dikatakan olehnya, seandainya ada jabatan eselon yang kosong, kebijakan seperti apa yang diambil oleh Pemkab Lamongan dalam menempatkan pejabatnya. “jika ada jabatan yang kosong apakah akan ditempati pejabat dengan eselon yang sama dengan pola merangkap. Atau pada pejabat yang golongannya mungkin masih ada dibawahnya yang belum sesuai dengan jabatan eselon tersebut. Jika pilihan kedua yang dipilih apakah karena menggunakan pejabat pelaksana tugas (Plt) sehingga mungkin bisa ditolelir. Kami ingin mendapatkan gambaran tersebut,” katanya.
Sementara Plt Sekkab Nurrsso mengungkapkan selama ini terkait mekanisme kepegawaian Pemkab Lamongan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Untuk Lamongan, saat ini terdapat 942 formasi jabatan structural. Diantara jumlah jabtan itu, ada 40 formasi jabatan yang belum terisi. Yakni sebanyak 37 jabatan diantaranya dari eselon IV dan III. “Terkait masalah kekosongan jabatan itu karena mereka sudah memasuki masa pension. Untuk sementara posisinya dibiarkan kosong dan sekarang digantikan oleh pejabat Plt,” pungkasnya.
Rombongan tersebut hadir sebanyak 13 orang yang dipimpin langsung oleh Yakin Basuki selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Jawa Tengah. Hadir juga dari Kota Tegal diantaranya Ketua Komisi I Sutari, Kepala BKD Diyah Kemala Shinta, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Cucuk Daryanto, dan Kepala Disporabudpar Wahyudi.
Dalam kesempatan tersebut rombongan diterima langsung oleh Plt Sekkab Nurroso dan didampingi Asisten I Tata Praja Agus Sugiarto. Selain itu juga hadir bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Diantaranya dari BKD, Bagian Perekonomian, PD BPR Bank Daerah, dan KPDE Lamongan.

Rabu, 16 Maret 2011

Duta Raka Raki Kumpulkan Dukungan SMS

Lamongan tahun ini kembali mengirimkan duta wisatanya untuk mengikuti ajang Duta Wisata Raka-Raki Jatim 2011. Mereka yang dikirim adalah Susilo Pramono (Susilo) mahasiswa Unisla Lamongan dan Arina Habaidillah (Arina) siswi kelas XII SMAN 2 Lamongan. Untuk Susilo ditarget bisa masuk diantara sembilan pemenang dalam babak gran final. Sedangkan Ariana ditarget bisa meraih juara favorit.
Susilo, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supardi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik, ditarget cukup tinggi karena memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan wawasan yang memadai. Untuk memuluskan jalan itu, keduanya kini gencar melakukan promosi diantaranya melalui Radio Suara Lamongan.
Polling SMS itu sendiri dimulai sejak ditayangkannya profil peserta mulai 12 hingga 19 Maret mendatang di sebuah televisi lokal Jatim. Sementara babak grand final akan dilaksanakan pada 26 Maret mendatang di Surabaya. Dalam babak grand final tersebut, akan dipilih sembilan pemenang dari berbagai kategori. Diantaranya juara umum, wakil satu, wakil dua, juara harapan, hingga juara persahabatan, juara berbakat dan juara dengan penampilan terbaik.
Susilo sendiri adalah Yak Lamongan tahun 2010. Sementara Ariana adalah juara harapan I dalam event yang sama. "Pemilihan Ariana sesuai dengan pertimbangan bersama paguyuban yak yuk. Yakni melihat senioritasnya. Karena dalam pemilihan Raka Raki, terutama babak karantina, beban psikologisnya sangat tinggi. Sementara Yuk Lamongan 2010 Farlinda Nur Beauty saat ini masih duduk di kelas XI SMAN 2 Lamongan. Ini semata atas pertimbangan obyektif semata, " ujarnya.
Sebelum memasuki babak grand final, pada 22 Maret seluruh peserta akan dikarantina. Selama proses karantina, peserta akan dites terkait sejumlah pengetahuan. Seperti pengetahuan umum, Bahasa Inggris, kepribadian dan tes talenta.
Babak karantina selama ini menjadi handycap bagi sejumlah peserta termasuk Lamongan. Karena saat babak ini kondisi psikologis peserta akan sangat diuji, terutama jika mengetahui peserta lain yang memiliki talenta bagus. Karena itulah selama ini yang sukses menjadi Raka Raki Jatim adalah para mahasiswa atau mahasiswi. Prestasi tertinggi Lamongan adalah saat bisa menjadi Juara Favorit pada 2009 lalu melaui Nur Iftitah.

DUKUNGAN SMS RAKA RAKI LAMONGAN


Pendengar Radio Suara Lamongan, mulai tanggal 12 Maret yang lalu sampai dengan 19 Maret 2011, JTV pada jam 18.00 sampai dengan jam 18.30 akan menayangkan profil peserta pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur.
Kepada pendengar Suara Lamongan diharapkan partisipasinya untuk mendukung wakil dari Kabupaten Lamongan melalui poling SMS sebanyak-banyaknya.
Untuk calon RAKA caranya ketik :
DWR (spasi) Kabupaten Lamongan (spasi) SUSILO kirim ke 9937
Untuk calon RAKI caranya ketik :
` DWR (spasi) Kabupaten Lamongan (spasi) ARINA kirim Ke 9937
Adapun Grand Finalnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 bertempat di Surabaya.

RPJMD Harus Mampu Gerakkan Sektor Riil

Pemerintah Daerah harus mampu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Startegis (Renstra) dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bisa menggerakkan sektor riil. Karena hanya dengan mengggerakkan sektor riilah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Hendrinas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim saat Bintek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Lamongan di aula sebuah hotel setempat kemarin. “Pengalaman saya di Sulawesi Tengah, selama 3,5 tahun pertumbuhan ekonominya selalu di atas angka nasional. Tapi ternyata sektor riil tidak banyak bergerak. Sehingga tidak banyak uang yang beredar dan kesejahteraan masyarakat juga tidak meningkat, “ ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, APBD secara nominal akan naik setiap tahun. Namun yang sering terjadi uang cepat masuk juga cepat keluar. Sehingga tidak banyak uang yang beredar di daerah. Jika sektor riil tidak bergerak, kata dia, daerah akan kesulitan meningkatkan PAD secara siginifikan. “Maju tidaknya suatu daerah bisa diukur dari banyaknya uang yang beredar, “ tandasnya.

Pemerintah derah, lanjut dia, harus punya baju sendiri yang tercermin dalam Perda, yakni RPJMD dan Renstra SKPD. Baju tersebut menurut dia harus yang aman dan nyaman, baik untuk pemakai maupun yang melihat. Yakni baju yang mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan jumlah uang yang beredar.

“Hanya orang di lokal di daerah yang bisa menggerakkan sektor riil di daerah. Yakni SKPD, dunia usaha lokal dan masyarakat setempat. Jika pengusaha nasional yang masuk, uang yang masuk juga akan cepat keluar tanpa berputar dulu di daerah. Ketiga komponen ini harus saling memberdayakan jika ingin tujuan mensejahterakan masyarakat seperti dalam semua visi misi pemerintah daerah bisa tercapai. Dan faktor pengendali terbesar adalah visi yang tertanam dalam setiap hati pelaksananya, “ tegas dia.

Untuk bisa mewujudkan semua itu, Hendrinas sampaikan pemerintah daerah harus punya produk program yang bisa tingkatkan jumlah uang yang beredar sehingga bisa sejahterakan masyarakat. Tentu saja, program itu harus ditata dalam sebuah bangunan sistem yang bisa menghemat waktu, energi dan uang. “Dan yang penting lagi, jika ingin sukses, bekerjasamalah dengan yang terbaik. Kerjasama ini bisa dilakuakn baik oleh kepala daerah langsung maupun oleh Kepala SKPD, “ ucap dia.

Untuk bisa menganggulangi penyakit yang bisa mengganggu program kerja, maka dibuatlah SPIP itu yang bertindak sebagai semacam kekebalan tubuh. Karena penyakit ini bisa timbul mulai dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan hingaa tahap pertanggungjawaban program kegiatan. “Penyakit ini bisa nampak dari laporan keuangan dan kinerja, “ katanya menambahkan.

Sementara Plt Sekkab Nurroso saat membuka Bintek tersebut mengatakan bahwa sistem pengendalian internal dirancang untuk membantu instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Penyelelenggaraan SPIP secara menyeluruh terdiri dari tiga tahapan. Yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan yang mencakup penyusunan laporan atas seluruh kegiatan dalam SPIP, “ tutur dia.

Dia berharap dalam Bintek selama empat hari kedepan itu bisa dipahami bukan hanya oleh aparat pengawas internen pemerintah (APIP) saja, namun juga seluruh PNS tanpa terkecuali. Karena SPIP itu bisa melindungi mereka agar tidak terjerumus ke dalam salah urus manajemen atau mal administrasi bahkan terpeleset ke ranah tindak pidana korupsi.

Sediakan Rp 5,5 Miliar Untuk Beli Gabah

Pemkab Lamongan tahun ini kembali menganggarkan dana dari APBD setempat sebesar Rp 5,5 miliar untuk membeli gabah petani di musim panen. Dana yang besarannya sama dengan anggaran tahun lalu itu berada di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni di Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag).

Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik dalam keterangannya mengungkapkan, Kantor Ketahanan Pangan menangani dana sebesar Rp 3,5 miliar yang akan disalurkan melalui kelompok tani di desa. Sedangkan Diskopindag menangani dana Rp 2 miliar untuk disalurkan melalui koperasi.

Dikatakan Anang, untuk dana bergulir di Kantor Ketahanan Pangan sampai saat ini sudah ada 36 kelompok dari 36 desa di 14 kecamatan yang telah mengajukan untuk mendapat fasilitas pembiayaan tersebut. “Tentunya kelompok yang mengajukan untuki menerima dana ini harus melalui verifikasi terlebih dahulu bersama PD BPR Bank Daerah Lamongan sebagai lembaga penyalur. Kelompok yang tahun lalu tingkat pengembaliannya tidak bagus tentu tidak akan kembali menerima dana yang sama, “ ujarnya.

Seperti halnya di Kantor Ketahanan Pangan, koperasi yang mengajukan menerima dana dari Diskopindag juga harus diverifikasi dulu kelayakannya bersama PD BPR Bank Daerah Lamongan. Dana ketahanan pangan tersebut, sebut Anang, masa pengembaliannya adalah satu tahun anggaran dengan bunga ringan sebesar enam persen pertahun. Bunga enam persen akan masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), sementara tiga persen sisanya sebagai biaya administrasi serta untuk lembaga perbankan penyalur.

“Koperasi maupun kelompok tani penerima dana ketahanan pangan ini harus membeli gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Tidak boleh tidak, “ tegasnya. “Karena dana ini diperuntukkan bagi petani untuk menjaga harga gabah agar tidak jatuh saat musim tiba. Sehingga petani masih bisa menikmati harga gabah yang layak. Meski tentunya besar dana ini tidak sebanding dengan melimpahnya gabah hasil panen,“ ujarnya.

Dinas Pertanian Kehutanan Lamongan tahun ini menetapkan sasaran luas panen padi mencapai 130.903 hektar. Sementara sasaran produksinya ditetapkan sebesar 834.368 ton dengan estimasi rata-rata produktivitas mencapai 63,59 kwintal perhektar.

Pada musim tanam tahun lalu, produksi padi di Lamongan mencapai 857 ribu ton dengan produktivitas 62,05 kwintal perhektar, atau turun sekitar 35 ribu ton dibanding produksi tahun 2009 yang mencapai 892.613 ton. Sedangkan di musim tanam pertama tahun ini luas areal tanam padi sudah mencapai 70.325 hektar.

Beredar, Surat Ditjen Perbendaharaan Palsu

Plt Sekkab Lamongan Nurroso melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik mewanti-wanti jajarannya agar berhati-hati dengan berrdarnya surat palsu Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Terkait warning beredarnya surat palsu tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah mengirimkan surat konfirmasinya ke Pemkab Lamongan.

Surat palsu itu sendiri berisi undangan untuk mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJP). “Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mewaspadai adanya surat palsu tarkait undangan mengikuti bimtek dan uji sertifikasi PBJP yang mengatasnamakan institusi Ditjen Perbendaharaan, “ ungkapnya kemarin.
Ditegaskan olehnya, Ditjen Perbendaharaan tidak pernah menerbitkan surat undangan. Selain itu institusi tersebut juga tidak memiliki kewenagan dan tugas untuk mengadakan Bimtek strategis akurat pengelolaan PBJP kepada pegawai dan pejabat di luar institusinya. “Penegasan beredarnya surat palsu itu disebutkan Ditjen Perbendaharaan lewat surat tertanggal 10 Pebruarai 2011 nomor S-1184/PB/2011, “ urai dia.
Pada intinya, kata dia, surat palsu itu bermotif untuk mencari keuntungan pribadi dengan modus penipuan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya regisrtrasi atau uang muka. Calon korbannya di iming-imingi biaya transportasi dan akomodasi hotel gratis melalui transfer ke rekening peserta Bimtek. Tentunya dengan kewajiban untuk menyetor uang muka terlebih dulu.
“Kami sudah mengedarkan surat agar masing-masing Kepala SKPD tidak terjebak dengan surat palsu itu. Jika dikemudian hari SKPD menerima surat sejenis, apalagi keabsahannnya diragukan, agar segera mungkin melakukan konfirmasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, “ katanya mengakhiri.

Pemkab Pastikan Gaji Penyuluh Pertanian

Pemkab Lamongan dipastikan menyediakan anggaran untuk menggaji Tenaga Honorer Lapangan (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP). Kepastian tersbeut seperti tercantum dalam jawaban eksekutif terkait pemkandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamongan dalam pembahasan tiga Raperda yang dibacakan Wakil Bupati Amar Saifudin, Rabu (9/3) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.
"Terkait Tenaga Honorer Lapangan dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dapat disampaikan bahwa Pemkab Lamongan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 316 juta pada APBD 2011. Dengan harapan agar penyelenggaraan pertanian di Lamongan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien, " ujar dia.
Lebih lanjut dijelaskannya, besaran anggaran tersebut untuk membayar gaji selama empat bulan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Itu sesuai dengan Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yakni sistem penggajiannya selama delapan bulan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara empat bulan sisanya ditanggung oleh pemerinhtah daerah. Jumlah THL dan TBPP di Lamongan sendiri sebanyak 158 orang.
Sedangkan terkait kebutuhan sumber daya listrik di wilayah utara, Amar menjelaskan telah dilakukan pendekatan melalui Kantor Pengembangan Distribusi PLN Jawa-Bali. Diungkapkan olehnya, saat ini telah dibangun tower II Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Kemudian untuk menunjang kegiatan operasionalnya, juga direncanakan akan dipasang power, travo dan kabel di tahun 2012. "Adapun biaya penyambungan pemasangan listrik oleh PLN disesuaikan dengan tarif dasar listrik tahun 2010 per tarif per daya. Yakni dengan biaya per KVA untuk daya 450 VA hingga 2.200 VA sebesar Rp 750, " urai dia.
Sementara kritik perlu adanya peninjauan kembali target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disampaikan olehnya, penyusunan target pencapainnya telah melalui estimasi dan disesuaikan dengan kondisi serta realitas di masyarakat. "Mengenai PDRB perkapita Lamongan pada tahun 2015 di RPJMD sebesar Rp 13.291.029, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun Pemkab Lamongan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui target, " ujarnya.

Rabu, 09 Maret 2011

Perilaku Pemuda Kini Makin Mencemaskan

Di satu sisi, globalisasi telah melahirkan berbagai perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena menawarkan contoh-contoh kemajuan dan alternatif baru. Namun hasil globalisasi seringkali kurang menguntungkan negara berkembang. Salah satu kelompok yang rentan ikut terbawa arus adalah generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Dosen Sosiologi FISIP Unair Surabaya, Bagong Suyanto saat Pemantapan Wawasan Kesatuan Kebangsaan bagi masyarakat Jawa Timur di ruang pertemuan sebuah hotel di Lamongan, Selasa (8/3). “Dalam konteks relasi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang, maka hasilnyapun sering tidak menguntungkan negara sedang berkembang, “ ujar Bagong yang juga Koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jatim tersebut.
Terkait rentannya generasi muda terhadap pengaruh berubahnya jaman itu, Bagong menyebut hal itu terjadi tak lain karena pemuda memiliki karakteristik unik. Yakni labil, sedang dalam taraf mencari identitas, mengalami masa transisi sehingga membuat mereka cenderung tidak mampu menahan godaan dari proses perubahan global.
Namun dia berharap semua pihak terutama orang tua dan guru tidak cepat menghakimi remaja dengan perilaku menyimpang sebagai anak nakal. Untuk memahami remaja, lanjutnya, yang dibutuhkan adalah kesediaan kita, terutama orang tua dan guru untuk berempati dan mengerti apa sebetulnya keinginan, harapan dan dunia kehidupan mereka. Menurut dia, tanpa adanya pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan remaja, niscaya yang dilakukan hanyalah tindakan menghakimi atau sekedar menyalahkan mereka sebagai anak nakal yang tak patuh pada nasehat orang tua.
Dikatakannya, di berbagai kota besar sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ulah remaja semakin mencemaskan masyarakat. “Kenakalan remaja kini tidak lagi sekedar aktivitas seperti membolos sekolah, merokok, minum-minuman keras atau sekedar menggoda lawan jenis. Mereka kini seringkali terlibat tawuran layaknya preman, terjerumus dalam penggunaan obat-obatan terlarang dan kehidupan seksual pra nikah, “ ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, globalisasi dengan berbagai atribut dan tawaran gaya hidup serta budaya yang mampu membangkitkan mimpi, fantasi dan pemenuhan emosional untuk menyenangkan diri sendiri adalah daya tarik yang sulit ditepis remaja. Terutama lewat nilai-nilai yang cenderung sekuler dan media massa.
“Globalisasi memang terbukti mampu menyatukan dunia dan menyebabkan batas-batas adnministrasi wilayah menjadi kabur. Namun di saat yang sama globalisasi ternyata malah melahirkan kesenjangan sosial, polarisasi antar kelas yang makin lebar serta menumbuhkan pengangguran yang makin besar, “ tegasnya.
Wabup Amar Saifudin saat membuka kegitan itu memiliki pandangan serupa dengan Bagong Suyanto. Dia tidak memungkiri masih rendahnya jiwa dan semangat wawasan kebangsan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Hal itu terbukti masih banyaknya pertikaian antar kampung, perang saudara, tingkah laku suporter yang anarkis, dan baru-baru ini kekerasan Ahmadiyah. “Semoga warga Lamongan tidak seperti itu,” kata dia.
“Demi terciptanya rasa cinta kepada bangsa maka kita harus memiliki wawasan dan pijakan yang benar dan tepat agar kita bisa membela negara dengan benar untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari masalah disintregrasi, seperatisme, dan hadirnya kekuatan asing yang mengancam,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bakesbangpollinmas Pemprov Jatim Zainal Muhtadin, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Lamongan Abdul Wahib. Kegiatan itu juga diikuti sebanyak 40 orang dari Bakesbangpolinmasl Pemprov Jatim, pengurus BEM/PTN/PTS/Menwa di Surabaya, Lamongan Gresik, dan Tuban. Kemudian 40 orang pengurus Osis/SMA/SMK/Santri, dan ormas kepemudaan di Lamongan, 40 orang pengurus Osis/SMA/SMK/Santri, dan ormas kepemudaan Kabupaten Tuban dan Gresik.

Panen Raya, Harga Beras Mulai Turun

Harga komoditi beras di sejumlah pasar yang menjadi pantauan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) mulai mengalami penurunan. Nampaknya panen raya yang dimulai sejak awal tahun lalu berhasil menurunkan harga salah satu komoditi pokok ini.

Seperti di Pasar Sidoharjo Kecamatan Lamongan. Harga komoditi beras untuk semua kualitas mengalami penurunan harga. Untuk jenis IR64 kualitas Dolog turun Rp 50 perkilogram dibanding minggu lalu, dari Rp 5.300 perkilogram menjadi Rp 5.250. Sedangkan kualitas medium turun dari Rp 6.500 menjadi Rp 6.250 dan IR64 kualitas super malah turun sampai Rp 500 dibanding minggu lalu. Yakni dari Rp 7.000 menjadi Rp 6.500.
Demikian pula penurunan harga beras juga tejadi di Pasar Blimbing Kecamatan Paciran. Penurunan harga beras juga terjadi untuk semua jenis kualitas. Penurunan tertinggi terjadi pada IR64 kualitas super. Dari harga Rp 7.250 di minggu lalu menjadi Rp 7.000 di minggu ini.Sementara untuk jenis IR64 kualitas Dolog dan medium, keduanya mengalami penurunan Rp 100.
Data Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat menyebutkan, di musim tanam pertama tahun ini, luas tanam padi di Lamongan mencapai 70.325 hektar. Sementara hingga akhir Januari, sudah ada 14.043 hektar diantaranya yang dipanen.

Sementara itu,bahan baku utama industri rumahan tempe, kacang kedelai lokal, yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, sudah mulai turun sejak minggu lalu. Penurunannya bervariasi antara Rp 100 hingga Rp 250 perkilogram. Di Pasar Mantup Kecamatan Mantup turun menjadi Rp 6.350 perkilogram dibanding minggu lalu yang masih dijual di harga Rp 6.500 perkilogram.
Sedangkan cabe rawit meski harga jualnya masih relatif mahal, juga terus mengalami koreksi harga.di Pasar Sidoharjo minggu ini diperjualbelikan Rp 85.000 perkilogram, turun Rp 5000 dibanding minggu lalu yang sebesar Rp 9.000. Sementara harga Rp 85.000 sudah terjadi di Pasar Babat Kecamatan Babat sejak minggu lalu, dan harga tersebut
bertahan hingga minggu ini.
Untuk minyak goreng curah kualitas nomor dua turun Rp 500 hingga Rp 700 di hampir semua pasar pantauan kecuali Pasar Babat. Di Pasar Sidoharjo turun dari Rp 11.000 menjadi Rp 10.300 perkilogram. Kemudian di Pasar Blimbing turun Rp 500 dari harga sebelumnya Rp 11.500 menjadi Rp 11.000.

Rumah Kompos, Mengolah Limbah Menjadi Berkah

Masalah tanah yang kurang subur atau bahkan cenderung mati atau rusak, menjadi permasalahan bagi petani untuk bercocok tanam. Penanganan kurang suburnya tanah bisa menimbulkan dampak terhadap besarnya pengeluaran petani yang sebetulnya bisa ditekan apabila tahu bagaimana cara mengolahnya.
Untuk mengatasi permasalahan kurangnya kandungan bahan organik di dalam tanah tersebut, 2 tahun yang lalu tepatnya tahun 2009, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan telah membuat suatu gagasan untuk membangun Rumah Kompos. Program Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP30) yang berlokasi di Desa Medang, Kecamatan Glagah itu juga sudah berproduksi.
Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Ernawan melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik saat dikonfirmasi dia mengatakan, ada sebagian tanah di Lamongan yang tidak produktif lagi sehingga sangat sulit dipakai untuk menanam.
“Ada tanah yang kandungan bahan organiknya sangat rendah yaitu dibawah dua persen. Untuk menaikkannya menjadi tiga hingga lima persen supaya subur dan bisa ditanam kembali, butuh usaha ekstra. Salah satunya dengan pengadaan Rumah Kompos. Selain itu, rumah kompos ini bias menjadi solusi terbuangya limbah pertanian seperti damen yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya. Di anggaran tahun ini, diusulkan akan dibangun lagi lima unit rumah kompos sejenis, ” ujarnya.
Ernawan menambahkan, Rumah Kompos dengan Ketua Kelompak Tani bernama Sutrisman yang beranggotakan 25 orang tersebut dengan sekali produksi mampu menghasilkan sebanyak 5 kwintal perjam pupuk dengan bahan baku sampah sekitar seperti padi, jerami, serta kotoran ternak. “Sementara itu untuk 1 kali musim tanam maksimal bisa sampai 20 ton,” paparnya.
Diakui oleh Ernawan, kesadaran petani dengan menggunakan metode tersebut di nilainya sangat kurang. Entah karena malas atau mungkin kurangnya pengetahuan mereka akhirnya enggan menggunakan. Padahal jika diterapkan dan ditelateni semaksimal mungkin sampah atau limbah tersebut jika diolah bisa menjadi berkah dan mengurangi biaya pengeluaran penggunaan pupuk kimia.
Secara umum rumah kompos terdiri dari bak-bak inkubasi dengan jumlah dan kapasitas tertentu. Bak-bak tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah organik dan non organik. Disitu juga terdapat ruang untuk pencacahan atau pengilingan, ruang pengemasan, dan display.
Di dalam rumah kompos di desain pula saluran-saluran air untuk penampung air lindi yang keluar dari sampah yang di tampung di bak fermentasi sebelum diolah menjadi pupuk. Lamanya proses pengomposan rata-rata 2-3 minggu supaya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. “Dengan pengembangan unit-unit pengolahan kompos diharapkan bisa memberikan manfaat tambahan terhadap sampah-sampah yang selama ini hanya dibuang, “ ujarnya.

Posyandu Lansia Diminati

Dibukanya layanan tingkat masyarakat pada lanjut usia (lansia) melalui Posyandu Lansia di Lamongan ternyata mendapat peminat yang besar. Seperti saat dibuka Posyandu Lansia di Desa Konang Kecamatan Glagah kemarin. Sekitar 160 lansia terdaftar menerima pelayanan yang dibuka Ketua TPPKK Lamongan Mahdumah Fadeli itu.
Selain Posyandu Lansia, di tempat yang sama juga dibuka kegiatan Posyandu untuk balita yang diikuti sejumlah 75 balita. Dalam kunjungannya di kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Lamongan itu, Mahdumah Fadeli juga menyerahkan bantuan dua unit Alat Peraga Edukatif (APE) dan bantuan pada ibu hamil berupa susu dan makanan bergizi.
Dalam keterangannya, isteri Bupati Fadeli itu menyampaikan kegiatan Posyandu Lansia merupakan langkah yang sangat startegis. Karena seperti halnya balita, para lansia juga mempunyai masalah-masalah kesehatan yang khas. “Dengan adanya Posyandu Lansia, diharapkan para lansia dapat melakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Sehingga tidak perlu menunggu sampai mendapatkan masalah kesehatan, baru datang ke Puskesmas, “ ujarnya saat di Glagah.
Berdasar data Dinas Kesehatan setempat, saat ini di Lamongan jumlah Posyandu Lansia telah mencapai 167 unit. Posyandu Lansia dengan jumlah merata di semua desanya terdapat di Kecamatan Mantup. Saat ini Lamongan memiliki sejumlah 1.732 unit posyandu balita dan lansia. Sementara jumlah puskesmas mencapai 33 unit, puskesmas keliling 44 unit dan puskesmas pembantu 108 unit serta polindes ada 403 unit.
Posyandu Lansia sendiri adalah bagian dari jenjang pelayanan kesehatan di Lamongan. Pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia. Sementara pelayanan kesehatan lansia tingkat dasar berada di puskesmas dan tingkat lanjut berada di RSUD dr Soegiri.
“Dengan adanya Posyandu Lansia ini diharapkan bisa meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat. Juga untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan, “ pungkas Mahdumah Fadeli.

Jumat, 04 Maret 2011

Masih Ada Beasiswa Untuk Yang Tidak Mampu

Meski berganti kepala daerah, program unggulan Pemkab Lamongan, yakni beasiswa untuk siswa yang tidak mampu masih diteruskan. Dalam APBD 2011 ini dianggarkan Rp 3.400.000.000 dalam beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu.
Jumlah ini naik dibanding anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 3,320 miliar. Kenaikan tersebut karena ada penambahan jumlah mahasiswa penerimanya di tahun ini. Yakni dianggarkan untuk sejumlah 150 mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) se Jawa Bali dan 200 mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tingi swasta (PTS) di Lamongan. Data tersebut seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.
Diungkapkan olehnya, sejak mahasiswa angkatan tahun 2008, total ada 1.080 mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Yakni sejumlah 620 mahasiswa PTN se Jawa Bali dan 460 mahasiswa PTS di Lamongan. Program beasiswa ini diberikan sampai dengan mahasiswa bersangkutan itu lulus. Tentu saja dengan persyaratan ketat. Yakni mereka harus lulus sesuai jadwal dan nilai kuliahnya harus baik. “Mahasiswa penerima program ini harus melaporkan hasil kuliahnya untuk dapat kembali menerima beasiswa di tahun berikutnya, imbuh Anang.
“Program beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu ini sesuai dengan komitmen Bapak Bupati (Fadeli) untuk membuka peluang pendidikan bagi siapa saja di Lamongan. Terutama untuk mereka yang tidak mampu. Karena mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Lewat pendidikan jugalah mereka akan memiliki keperdayaan untuk maju dan menjadi lebih baik, “ kata dia.
Bagi mahasiswa di PTN menerima Rp 4 juta pertahun permahasiswa, sementara untuk mahasiswa PTS menerima Rp 2 juta pertahun permahasiswa. Dia juga menyampaikan sistem seleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin tersebut benar-benar dilaksanakan secara transparan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima beasiswa. Diantaranya melampirkan surat keterangan Maskin (masyarakat miskin) dari RT, surat keterangan dari universitas penerima dan calon penerima harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan Lamongan.
”Penerima beasiswa ini harus dapat mempertahankan prestasinya selama menempuh pendidikan. Mereka harus bisa mempertahankan nilainya dengan menyerahkan bukti Kartu Hasil Studinya (KHS). Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat mempertahankan prestasinya atau karena alasan lain seperti bekerja, beasiswa tersebut akan diputus dan tidak diberikan lagi, “ ujarnya menegaskan.
Mahasiswa angkatan tahun 2008 penerima beasiswa ini ada sejumlah 300 orang di PTN dan PTS. Sementara angkatan tahun 2009 juga ada sebanyak 300 mahasiswa PTN dan PTS. Kemudian angkatan 2010 ada 130 mahasiwa PTN dan PTS. Selanjutnya di tahun 2011 total ada 350 mahasiswa PTN dan PTS. Mereka yang berada di PTN seJawa Bali diantaranya di IAIN, IPB, ITS, Poltek Malang, Poltekes Surabaya, UGM, UI dan UIN Jakarta. Sementara untuk PTS Lamongan diantaranya di Akper, STIE KH A Dahlan, Stikes Muhammadiyah, Unisda, Unisla dan STIKIP PGRI.

IT Pengaruhi Tumbuh Kembang Remaja

Para orang tua diharapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Mahdumah Fadeli untuk memeiliki kepedulian terhadap perubahan jaman. Terutama perkembangan perangkat ilmu pengatahuan dan Teknologi (IT). Karena pesatnya perangkat IT ini bisa bermanfaat juga bisa sangat berhaya bagi tumbuh kembang remaja.
Hal tersebut dikatakannya karena prihatin dengan masih adanya remaja di Lamongan yang berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan narkoba. “Orang tua harus prihatin dengan perkembangan jaman, terutama perkembangan IT. Jika tidak dicermati ini bisa berbahaya bagi remaja. Karena semua bisa diakses lewat media IT, termasuk hal yang negatif bagi perkembangan remaja, “ ujar isteri Bupati Lamongan Fadeli itu saat membuka Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan bahaya HIV/AIDS di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (1/3).
Lebih lanjut dikatakan olehnya, penyuluhan semacam sudah sering dilaksnakan. Namun nampaknya masih banyak orang tua yang kurang paham dengan tumbuh kembang anaknya di masa pubertas. Karea itulah, dalam penyuluhan kali itu selain menghadirkan 150 orang remaja dari kalangan pelajar sekolah menengah atas, juga menghadirkan 157 guru pembimbing atau guru bimbingan konseling (BK).
Terkait KRR, dr Hartono, S.Pog dari RSUD dr Soegiri Lamongan menyampaikan usia bukanlah faktor terpenting untuk mendefinisikan remaja. Menurutnya, ada sejumlah faktor penting selain usia yang harus dipertimbangkan. Diantaranya terkait status pernikahan, norma, apakah sudah memulai hubungan seksual, apakah pernah punya anak atau melakukan aborsi dan norma.
“Di atas segalanya, masa remaja adalah proses menemukan diri sendiri yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan dan kebiasaan setempat. Demikian pula keluarga, teman sebaya, hubungan sosial, nlai-nilai dan makna sebagai laki-laki atau perempuan dalam masyarakat menjadi penentu proses identifikasi remaja, “ urai dia.
Kemudian dipaparkannya, dalam KRR ada tiga pengetahuan penting yang harus disampaikan pada remaja. Yakni terkait seksualitas yang termasuk di dalamnya terkait organ reproduksi, pubertas, mimpi basah dan menstruasi, kehamilan serta konskwensi hubungan seks pra nikah. Kemudian terkait penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya (NAPZA). Kemudian terkait HIV dan AIDS yang termasuk di dalamnya pengetahuan pencegahan penularan dan mengatahui bagaimana sesorang terinfeksi HIV.
Abdur Rivai, Kasubdin Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PLP) Dinas Kesehatan setempat saat menyampaikan analisa situasi HIV/AIDS di Lamongan mengungkapkan sejumlah langkah yang telah dilakukan terkait penanggulangannya. Diantaranya melakukan pelatihan di 30 MTs dan 30 Ponpes. Kemudian melakukan pelatihan memandikan jenazah penderita bagi modin dan petugas memandikan jenazah. Serta melakukan uji saring donor darah dan pelayanan klinik voluntary counseling and test (VCT) di RSUD dr Soegiri sebagai tempat konseling dan test HIV secara sukarela.