Semifinal LPI Di Surajaya

Kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kabupaten Lamongan telah mengakhiri babak penyisihan grup Rabu lalu. Sementara selanjutnya 8 tim juara masing-masing grup akan saling bantai pada babak semifinal yang rencananya akan digelar di Stadion Surajaya pada 2 dan 3 februari mendatang. Empat tim dari kelompok SMP dan empat tim lainnya kelompok SMA. Dari kelompok SMP, Grup I dijuarai SMPN 4 Lamongan dengan nilai 9 dari 3 kali pertandingan. Grup II juaranya SMPN 1 Sugio dengan nilai 9 dari 3 kali pertandingan. Kemudian Grup III dijuarai SMPN 1 Maduran dengan nilai 3 hasil dari 2 kali pertandingan. Sementara SMPN 1 Babat menjuarai Grup IV dengan nilai 9 dari 3 kali pertandingan. Selanjutnya dari Kelompok SMA di Grup I memunculkan SMAN 2 Lamongan sebagai juara grup dengan poin 12 dari 5 kali pertandingan. Sedangkan SMK NU Lamongan menjadi yang terbaik di Grup II dengan nilai 9 hasil dari 5 kali pertandingan. Di Grup III, SMAN 1 Babat menjadi juara dengan nilai 12 dari 5 kali pertandingan. Sedangkan Grup IV yang keluar sebagai juara adalah SMAN 1 Sekaran dengan poin 12 hasil dari 4 kali pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Suharto mengatakan, panitia LPI sudah menetapkan jadwal babak semifinal berdasar drwawing yang dilakukan. Diterangkannya, untuk kelompok SMP yang pertandingannya pada 2 Februari, akan mempertemukan SMPN 4 Lamongan melawan SMPN 1 Sugio di jam pertama. Sementara di jam kedua akan bertanding SMPN 1 Maduran melawan SMPN 1 Babat. Lebih lanjut disampaikannya, untuk Kelompok SMA akan bertanding pada keesokan harinya, atau 3 Februari juga di Stadion Surajaya. Pada jam pertama akan mempertemukan SMAN 2 Lamongan melawan SMK NU Lamongan. Dan di jam kedua akan bertanding SMAN 1 Babat melawan SMAN 1 Sekaran. “Babak final diagendakan pada 4 Februari. Insya Allah Bapak Bupati akan menghadiri langsung laga final ini, “ kata dia. “Juara LPI Lamongan akan mewakili Kabupaten Lamongan di ajang LPI tingkat Provinsi Jatim, “ imbuhnya.

Rintis Posyandu Plus

Pemkab Lamongan akan meningkatkan pelayanan di posyandu menjadi posyandu plus. Untuk mewujudkan hal tersebut, kemarin (27/1) digelar pelatihan posyandu plus pada sekitar 189 kader posyandu di Pendopo Lokatantra setempat. kegiatan itu dibuka Ketua Tm Penggerak PKK Endang Rijanti Masfuk. Dalam sambutannya, Endang mengatakan selama ini pelayanan di posyandu baru mencakup pelayanan dasar. Seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), pelayanan asupan gizi, KB dan imunisasi. Dipaparkan Endang, pelayanan dasar tersebut akan ditingkatkan sehingga menjadi posyandu plus. Yakni, kader posyandu di masing-masing desa akan juga memberikan pelayanan untuk mendeteksi tumbuh kembang balita. “Kegiatan posyandu selama ini terbatas pada mengecek pertumbuhan anak. Dengan konsep posyandu plus, kader posyandu tidak lagi sekedar mencatat data. Namun akan lebih aktif dengan melibatkan orang tua dan tenaga kesehatan secara periodik memberi stimulasi dan deteksi perkembangan anak, “ ujarnya. Sementara salah satu pemateri pelatihan tersebut, Purwaningsih, Staf Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jatim mengungkapkan posyandu plus juga diharuskan meningkatkan pelayanannya dari semula 1 bulan sekali menjadi seminggu sekali. “Diharapkan dengan posyandu plus ini dapat membantu orang tua untuk merangsang kemampuan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Yakni dengan memberikan contoh konkrit cara merangsang perkembangan anak pada orang tua dan masyarakat, “ terang dia. Sejumlah ketrampilan diberikan para kader posyandu yang hadir. Diantaranya pembelajaran kegiatan pengasuhan anak yang dibedakan berdasar usianya. Misal untuk anak usia 0-2 tahun diajarkan permainan mimik muka, musik dan bermain jari tangan. Sementara untuk usia 2-6 tahun diberikan permainan dengan media alat permainan yang lebih rumit seperti mengatur huruf.

Daftar Pemenang Undian Berhadiah Parkir Berlangganan

Berikut ini daftar pemenang undian parkir berlangganan periode
ke II tahun 2009.

1. Hadiah Utama honda Revo nomor register 027674 dengan nomor kendaraan S 3731 JZ
2. Hadiah Pertama Lemari es nomor register 059964 dengan nomor kendaraan S 4519 JF
3. Hadiah Kedua Lemari es nomor register 046335 dengan nomor kendaraan S 6495 JN
4. Hadiah Ketiga Televisi 21 nomor register 027735 dengan nomor kendaraan S 4258 JN
5. Hadiah Keempat Televisi 21 nomor register 038593 dengan nomor kendaraan S 6858 Jz
6. Hadiah Kelima sepeda gunung nomor register 039770 dengan nomor kendaraan S 5718 J
7. Hadiah Keenam Sepeda gunung nomor register 171227 dengan nomor kendaraan S 7973 R

Harga Bahan Pokok di Lamongan

Harga bahan kebutuhan pokok(sembako) dan bahan penting lainnya di wilayah kabupaten Lamongan yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Lamongan, Kecamatan Babat, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Mantup yang ditinjau pada tanggal 11 Januari 2010.
Adapaun hasil monitoring harga yakni, komoditi kacang kedelai mengalami penurunan harga di pasar Sidoharjo sebesar Rp. 1000,- per Kg. Jagung mengalami kenaikan harga antara Rp. 500,- per Kg. komoditi Cabe merah besar mengalami kenaikan harga antara Rp. 4000 sampai Rp 3000. Selengkapnya klik di sini

Pagu Raskin Turun 20 Ribu RTS

Pagu Raskin atau beras miskin untuk Kabupaten Lamongan tahun ini turun drastis dibanding pagu tahun 2009. Yakni turun dari sejumlah 104.954 rumah tangga miskin sasaran penerima manfaat (RTSPM) di tahun 2009 menjadi sebanyak 84.694 RTSPM di tahun 2010. Atau turun sebesar 20.260 RTSPM.

Selain adanya perubahan pagu, mulai tahun ini alokasi setiap bulannya juga turun. Yakni dari sebelumnya 15 kilogram perRTSPM selama 12 bulan, menjadi 13 kilogram perRTSPM setiap bulannya. Keterangan tersebut disampaikan Kabag Perekonomian Nurrosos melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa kemarin.

Dikatakan olehnya, meski ada penurunan pagu dan alokasi perbulannya, namun untuk harga jual tidak mengalami perubahan. “Ada sejumlah penurunan alokasi dan pagu raskin tahun ini. Penetapan turunnya pagu raskin di Lamongan ini sesuai dengan hasil pendataan RTS Program Perlindungan Sosial 2008 oleh Badan Pusat Statistik. Meski demikian, untuk harga jualnya masih tidak mengalami perubahan. Yakni di titik distribusi sebesar Rp 1.600 perkilogram. Dan alokasinya juga masih untuk 12 bulan, “ terangnya.

Lebih lanjut disampaikannya, raskin di Lamongan akan disalurkan melalui dua Gudang Beras Bulog (GBB) di Kecamatan Lamongan dan Babat. Sementara penjualan raskin ini dilakukan dengan sistem cash and cary. “Sistem ini terbukti efektif untuk mencegah resiko gagal bayar, “ ungkap dia.

Sementara dengan turunnya besaran pagu dan alokasi raskin maka total raskin juga turun menjadi 13.212.264 kilogram. Sedangkan tahun lalu mencapai 18.891.720 kilogram. Alokasi terbanyak akan diterima Kecamatan Babat yakni sebesar 1.450.800 kilogram. Sedangkan alokasi terkecil diterima Kecamatan Sukorame sebesar 131.508 kilogram.

“Bersama Bulog, Pemkab tahun ini juga melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat distribusi raskin. Untuk jadwal distribusi bulan Januari sudah mulai ada kecamatan yang menebus jatahnya. Diharapkan dengan mulai disalurkannya jatah raskin ini bisa membantu menstabilkan harga beras, “ pungkas dia.

Belum Turun, Gunakan Alokasi Jamkesmas Tahun Lalu

Data Dinas Kesehatan Lamongan sampai dengan Januari 2010, alokasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih ada sisa Rp 3.669.368.960. Sisa alokasi tahun lalu itu akan digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin sambil menunggu turunnya alokasi program Jamkesmas 2010.

“Meski alokasi (Jamkesmas) untuk tahun ini belum turun masyarakat tidak perlu takut tidak terlayani. Karena masih ada sisa dana alokasi tahun lalu. Dana yang tersebar di 33 Puskesmas inilah yang akan digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Lamongan,“ terang Kadinkes M Sochib melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa kemarin.

Biasanya, kata dia, alokasi Jamkesmas akan turun di sekitar Bulan Juli. Setelah turun alokasinya, dana itu akan langsung ditransfer ke 33 rekening Puskesmas yang ada di Kabupaten Lamongan. Alokasi masing-masing Puskesmas akan ditetapkan melalui Keputusan Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, tingkat utilisasi (rawat inap) dan sisa dana tahun lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan tajam angka kemiskinan di Lamongan, ada kemungkinan alokasi program Jamkesmas akan menyesuaikan data itu. Karena dikatakannya, selama ini data BPS yang dijadikan acuan resmi alokasi Jamkesmas.

Berdasar SK Menkes Nomor 256/Menkes/SK/IV/2009 tentang Penerima Dana Program Jamkesmas TA 2009, Pemkab Lamongan menerima alokasi Rp 5.212.596.000 untuk 434.383 masyarakat miskin (maskin). Sementara sisa alokasi tahun 2008 masih ada Rp 1.066.822.960 sehingga total anggaran di Puskesmas tahun lalu ada Rp 6.279.418.960. Sementara realisasi pemakaian sampai dengan akhir Januari 2010 mencapai Rp 2.610.050.000.

Kurangi Emisi Karbon Dengan Aksi Tanam

Sekitar dua ribu ribu batang bibit pohon dari jenis mahoni, tanjung dan trembesi kemarin (22/1) dibagikan dalam Aksi Penanaman Pohon yang dipusatkan di Pasar Desa Made/Lamongan. Sementara sekitar delapan ribu batang bibit lainnya akan disebar untuk ditanam di tiap kecamatan, kelurahan dan halaman sekolah untuk mendukung Adipura.

Kegiatan itu seperti disampaikan Bupati Lamongan Masfuk adalah sebagai bagian dari antisipasi perubahan iklim global dan komitmen untuk menurunkan emisi karbon. Selain itu, tambah dia, aksi penanaman itu juga bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemkab seIndonesia yang berlangsung di Madiun 18-19 Januari lalu.

Kegiatan itu sendiri dihadiri Direktur SDM PT Petrokimia Gresik Setyo Broto. Sementara Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli bersma Ketua PKK Endang Rijanti Masfuk, Ketua GOW Cicik Rosyida Tsalits Fahami dan Ketua Dharma Wanita Mahdumah Fadeli juga terlihat hadir di kegiatan tersebut.

“Kegiatan yang sedang dilakukan hari ini adalah sesuai dengan arahan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan penyelamatan alam dari ancaman pemanasan global, “ ujar Masfuk. Sedangkan kepada ratusan pelajar yang hadir, dia maminta agar mereka mulai melakukan revolusi berfikir untuk selamatkan alam dan lingkungan demi masa depan bumi.

“Kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, generasi kedepan yang akan terkena kesusahan. Karena itu sekarang bersama jajaran TNI, Polri bersama masyarakat dan PT Petrokimia dicanangkan gerakan penanaman ini untuk menggugah kesadaran masyarakat, “ tutur dia.

Agenda Kegiatan KPUK Lamongan

20 – 24 Januari : Pengumuman pendaftaran calon pasangan bacabup dan bacawabup
Lamongan periode 2010 – 2015

25 – 31 Januari : Penyerahan dokumen dukungan untuk calon perseorangan

01 – 20 Februari : Verifikasi dokumen dukungan untuk calon perseorangan

21 – 27 Februari : Pendaftaran pasangan calon

06 April : Penetapan dan Pengumuman calon yang memenuhi syarat

08 April : Pengundian nomor urut untuk peserta pilkada

10 April : Pengumuman daftar kekayaan pribadi calon

Tujuh Raperda Disepakati

Usulan Tujuh Raperda yang disampaikan Pemkab Lamongan disepakati oleh semua fraksi di DPRD setempat untuk dijadikan Perda. Itu terungkap dalam Sidang Paripurna dengan agenda pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi, Kamis (21/1). Meski demikian tetap ada sejumlah catatan yang disampaikan. Seperti yang disampaikan FPDIP terkait belum rampungnya pengerjaan Pelabuhan ASDP di Paciran.
.

Fraksi yang diketuai R Suharjito tersebut mengingatkan pencapaian target penyelesaian Pelabuhan ASDP. “Tentu akan menjadi pertanyaan tersendiri bila Perda sudah diterbitkan, tetapi obyek pengaturannya belum ada. Apalagi Pemprop Jatim sudah sangat berharap agar pelabuhan ini sudah mampu menerima pengalihan 11 rute penyeberangan dari 28 penyeberangan yang saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, “ ungkap dia.

Sementara menyongsong Pemilukada 2010, Fraksi Demokrat Keadilan lewat juru bicaranya Muchyidin berharap agar dalam sosialisasinya lebih ramah lingkungan. Karena berdasar pengamatan fraksinya pemasangan berbagai media sosialisasi dilakukan dengan cara dipalu di pohon-pohon penghijauan. “Kami menyarankan kepada Saudara Bupati melalui SatpolPP untuk menertibkan ini demi kecintaan kita pada lingkungan, “ ujarnya.

Selanjutnya, Sulaiman dari FPAN menyarankan agar Pemkab memberikan semacam stimulus atau subsidi untuk lingkungan kelurahan sehingga dapat membantu gerakan bersih lingkungan di wilayahnya. Saran tersebut terkait dicabutnya Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Meski sudah tidak ada retribusi, fraksinya berharap masalah kebersihan lingkungan tetap dijaga dengan mengoptimalkan instansi terkait.

Terkait Raperda tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan, FPKB memberkan saran agar Penyelenggara Pelabuhan harus betul-betul menyiapkan SDM yang profesional dan jujur. Karena menurut FPKB, orientasi dari Perda tersebut tentunya adalah keuntungan dan komersial. Jika Perda tersebut sudah berjalan, maka retribusinya akan menjadi mesin untuk PAD. Sehingga diperlukan aparat yang profesional dan jujur.

Terkait hal yang sama, FPKNU menyarankan agar nanti dalam pengelolaan kepelabuhan agar mengutamakan tenaga kerja dari putra daerah. “Kami juga meminta agar Pemkab menyiapkan SDM di bidang kepelabuhan. Untuk itu FPKNU mengusulkan pendirian sekolah pelayaran. Selain tentunya memperhatikan pembangunan infrastruktur di sekitar pelabuhan, “ tegas juru bicara FPKNU Soib.

Bupati Masfuk menyebutkan, dengan disetujuinya tujuh Raperda untuk disahkan menjadi Perda, menunjukkan peran aktif Pemerintah DPRD Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sangat besar. ”Harus disadari, dalam pelaksanaannya nanti masih perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif, baik dari Pihak Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Sehingga dalam aplikasinya, Perda tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara untuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Kepelabuhanan dan Izin Usaha Ketenagalistrikan , akan segera dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaannya sehingga semua komponen masyarakat dapat mengetahui dengan jelas, ” kata dia.

Kembali Gunakan SP36

Mulai tahun 2010 ini, pupuk jenis SP akan kembali menggunakan jenis SP 36 dengan kandungan Phospat 36 persen. Sebelumnya, pupuk jenis ini pernah diganti dengan SP 18 (Superphos) dengan kandungan Pospatnya 18 persen. Meski kembali menggunakan jenis SP36, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan pastikan tidak ada perubahan harga.

“SP18 atau Superphos mulai tahun ini akan kembali digantikan dengan SP36. Yang jelas kami harus melakukan sosialisasi lagi pada masyarakat petani Lamongan,” ujar Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris WIbawa.

Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2010 untuk Kabupaten Lamongan sudah turun. Alokasi ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jatim nomor 85/2009 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi tahun 2010. Untuk jenis urea, tahun ini Lamongan akan menerima 71.502 ton, jenis Sp36 sebanyak 19.468 ton, jenis ZA sejumlah 9.237 ton dan NPK/Phonska sebanyak 21.991 ton serta jenis pupuk organik 11.439 ton.

Kelima jenis pupuk tersebut akan dibagi untuk lima sub sektor pertanian. Yakni sektor tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya. Sektor tanaman pangan dan holtikultura akan mendapat alokasi 38.355 ton. Sementara perikanan budidaya alokasi pupuk ureanya sebesar 31.538 ton. Demikian pula jenis SP36 akan paling banyak untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura serta perikanan budidaya. Masing-masing akan mendapat alokasi sebesar 8.429 ton dan 9.440 ton.

Penetapan alokasi pupuk 2010 ini didasarkan pada alokasi terakhir di tahun lalu. Sperti diketahui, Kabupaten Lamongan tahun lalu menerima dua kali realokasi (penambahan) pupuk bersubsidi. Sementara jika dibandingkan dengan usulan kebutuhan, alokasi yang diterima ini maish dibawah jumlah yang diusulkan.

Untuk pupuk jenis urea, usulan kebutuhannya mencapai 98.116 ton, Sp36 usulannya 46.250 ton, jenis ZA 9.620 ton, NPK/Phonska 22.006 ton dan jensi pupuk organik usulan kebutuhannya sebesar 73.413 ton. Berdasar surat yang sama, tidak ada perubahan HET pupuk bersubsidi. Yakni untuk urea HETnya Rp 1.200 perkilogram, jenis ZA Rp 1.050 perkilogram, SP36 sebesar Rp 1.550 perkilogram, Phonska Rp 1.750 perkilogram dan organik sebesar Rp 500 perkilogram.

Sekretariat KPU Punya Komandan Baru

Menjelang Pemilukada Lamongan 23 Mei mendatang, KPU memiliki Sekretaris baru. Berdasar Keputusan Sekretaris Jenderal KPU nomor 21/Kpts/Setjen/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPUK Lamongan, Bushoiri, Sekretaris KPUK sebelumnya, diagantikan oleh A Farikh. Dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi tersebut menyebutkan, selanjutnya Sekretaris KPUK Lamongan akan menduduki jabatan struktutal dengan eseloning IIIa. Prosesi pengambilan sumpah Skretaris KPU itu kemarin (20/1) berlangsung di Pendopo Lokatantra Lamongan dipimpin Sekretaris KPU Propinsi Jatim Zaenal Muhtadin. Dari Lamongan hadir lengkap Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami, Muspida setempat dan Sekkab Fadeli.

Zaenal dalam sambutannya menyebutkan di tahun 2010 ini, pengangkatan Sekretaris KPUK Lamongan itu adalah pengangkatan kedua di Jatim setelah sebelumnya melakukan hal yang sama untuk KPUK Gresik. “Bagi PNS, pelantikan, alih tugas dan tour of duty adalah hal yang biasa. Tuntutan bagi seorang PNS adalah haruslah harus professional, netral dan sabar, “ ujarnya kemarin.

Disebutkannya pula, seperti halnya KPU, Sekretariat KPU adalah lembaga yang netral. Dia juga menyebutkan ada dua kompetensi yang harus dimiliki seorang Sekretrais KPU. Yakni harus memiliki kompetensi administratif dan kompetensi teknis terkait kegiatan di lapangan (pelaksanaan Pemilukada).

“Tahun ini di Jatim akan ada sejumlah 18 yang melangsungkan Pemilukada. Dengan Lamongan sebagai barometer Jatim, saya berharap Pemilukada Lamongan bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya Pemilukada sekitar empat tahun lalu yang mengantarkan Pak Masfuk sekarang menjadi Kepala Daerah. Waktu itu dinamikanya tinggi, tapi endingnya baik, “ katanya panjang lebar.

Selanjutnya dia menekankan tiga hal utama yang harus dijaga. Yakni Sekretrais KPU harus back up penuh KPU agar akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkawal. Karena menurut dia, salah satu pintu yang memicu protes adalah masalah akurasi DPT. Kemudian terkait pengadaan barang keperluan Pemilukada. Dia memeinta agar dalam prosesnya benar-benar memegang aturan dan senantiasa berkoordiansi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya terakhir dia meinta juga dikawal saat proses verifikasi KTP untuk calon perseorangan. “Karena verifikasi KTP ini juga bisa sebagai pintu masuk untuk protes,
“ tambahnya.

Bupati Masfuk di kesempatan itu juga berharap dengan dilantikinya Sekretaris KPU akan bisa menambah nafas KPU. Sehingga langkah-langkahnya semakin mantap dan cepat. Di kesempatan itu dia juga kembali menegaskan komiten Pemkab Lamongan untuk memberikan back up penuh pada KPU.

“Walaupun ada pejabat Pemkab Lamongan yang akan maju dalam Pemilukada nanti, tapi selama ini suasana tetap berlangsung kondusif. Saya harap suasana kondusif ini akan terus dijaga hingga akhirnya nanti masyarakat Lamongan mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru. Sehingga proses demokrasi dapat berjalan, pembangunan juga dapat berjalan dengan baik, “ pungkasnya.

Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2010 -2015, Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 dan pasal 18Keputusan KPU Kabupaten Lamongan nomor 02 Tahun 2010 dengan ini diumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan masa jabatan 2010 - 2015 dengan ketentuan sebagai berikut.

KPUK Selesaikan Tahapan Pelantikan PPS

Setelah akhir Desember tahun lalu melantik Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, kemarin (19/1) KPUK Lamongan melantik 1.422 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa dan kelurahan di GOR setempat. Masing-masing desa/kelurahan yang berjumlah 474 di Lamongan akan diisi tiga orang PPS.
Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PPS tersebut dipimpin Ketua KPUK setempat Khoirul Huda. Berbeda dengan Pilpres lalu, penentuan anggota PPS dalam Pemilukada 2010 ini melalui proses seleksi tes tulis dan wawancara. Tes tulis dilangsungkan pada 9 Januari dan tes wawancaranya dilakukan pada 12 Januari kemarin. Selanjutnya tinggal pembentukan Paswaslu yang menunggu proses fit and proper test oleh Bawas

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya nanti, PPS akan melaksanakan tugas tambahan yang tidak sama dengan tugas PPS sebelumnya. Yakni melakukan validasi dan verifikasi data pendukung bagi calon perseorangan.

Sementara Wakil Bupati Lamongan Tsalits Fahami dalam sambutannya menyampaikan sejumlah harapan. Diantaranya agar PPS yang baru diambil sumpahnya tersebut agar jangan melakukan upaya-upaya pembenaran atas niatan yang tidak baik. Hal-hal seperti itu, kata dia akan semakin menyulitkan keadaan karena beban tugas yang diemban adalah amanah yang harus dijalani.

“Marilah kita renungkan bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah momen strategis dalam rangka membangun Kabupaten Lamongan. Karena itu kita tidak boleh ceroboh dan main-main. Di pundak anggota PPSlah bersama komponen lainnya sukses Pemilukada akan ditentukan. Atas nama masyarakat, Pemkab Lamongan akan memberikan dukungan penuh bagi suksesnya Pemilukada yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasiam jujur dan adil, “ tegasnya waktu itu.

Penderita DBD Terus Alami Penurunan

Dari tahun ketahun, penderita demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan. Sampai dengan akhir Januari ini, tercatat ada sejumlah tujuh orang penderita yang saat ini dirawat di RSD dr Soegiri Lamongan. Sementara di bulan yang sama tahun lalu tercatat ada 84 penderita dengan 65 orag diantaranya positif DBD. Data itu disampaikan Kadinkes Lamongan M Shohib melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.

Penurunan makin tajam jika dibandingkan dengan jumlah penderita di Januari 2008. yakni ada 187 penderita dengan rincian 135 orang positif DBD dan 52 orang berstatus suspect. Sementara satu orang meninggal dunia. “Pemkab Lamongan terus mengintensifkan berbagai kegiatan pengendalian untuk terus menurunkan angka penderita DBD. Semoga dengan berbagai kegiatan ini, jumlah penderita tahun ini akan kembalai mengalami penurunan, “ ujarnya kemarin.

Lebih lanjut disampaikannya sejumlah langkah antisipasi penyebaran DBD di Lamongan. Yakni peningkatan koordinasi mengenai pelayanan penderita DBD dengan sejumlah rumah sakit baik negri maupun swasta dan Balai Pengobatan (BP) di Lamongan. Selain itu, Dinkes juga mengintensifkan kegiatan pengendalian dan antispasi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD melalui penyiapan tim cepat. Sementara penyuluhan pada masyarakat, bidan desa dan puskesmas untuk tanggap dengan gejala penderita DBD juga terus diintensifkan.

“Penyuluhan inilah yang terus kami gencarkan. Karena dengan semakin cepat penderita DBD teridentifikasi, berarti kemungkinan kesembuhan akan semakin tinggi. Demikain pula resiko sampai meninggal dunia akan bisa dicegah. Selain tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya.

Pada tahun 2008, situasi kasus DBD di Lamongan mencapai 691 penderita dan delapan orang meninggal dunia. Dengan rincian penderita, 552 orang positif DBD dan 139 orang suspect DBD. Kasus terbanyak ditemukan di Puskesmas Lamongan sebanyak 84 penderita dan Puskesmas Sukodadi dengan 48 penderita.

Kemudian di tahun lalu, situasi kasus DBD ini mengalami penurunan. Yakni menjadi ahnya sejumlah 427 penderita dengan empat orang meninggal dunia. Jumlah penderita tersebut dengan rincian, 345 orang positif DBD dan 82 orang dinyatakan suspect DBD. Tahun lalu, penderita terbanyak masih ditemui di Puskesmas Lamongan yakni tercatat 48 penderita. Selanjutnya di Puskesmas Moropelang tercatat ada 39 penderita.

Tahun ini Dinkes setempat sudah menyiapkan sebanyak 75 kilogram bubuk abate. Setiap kilogramnya bisa digunakan untuk antara 75 hingga 100 rumah. Sementara itu untuk fogging juga sudah disiapkan 25 titik fokus. Dimana setiap fokusnya bisa digunakan untuk antara 100 hingga 150 rumah.

Mama Ai Wo, Suguhan Teater Berbahasa Mandarin

Pertemuan organisasi wanita se Bakorwil II Bojonegoro di Kabupaten Lamongan kemarin (14/1) disuguhi Teater Berbahasa Mandarin oleh murid SDN Jetis III Lamongan. Berlangsung di Pendopo Lokatantra setempat, peserta pertemuan dari delapan kabupaten/kota tersebut antusias mengikuti jalan cerita dengan judul Mama Ai Wo (Mama Sayangi Aku) itu.

Teater yang diperankan sepuluh murid kelas 2, 3, 4 dan 5 tersebut mengisahkan seorang anak yang kesepian karena memiliki ibu yang sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap kalimat adegan dilafalkan dalam Bahasa Mandarin dengan sangat lancar. Sementara ada seorang narator yang menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pertunjukan itu sendiri adalah bagian dari suguhan pertemuan rutin PKK, Dharma Wanita Persatuan dan Perwosi yang dilangsungkan setiap tiga bulan sekali. Kabupaten Lamongan juga menyuguhkan Bazaar Mini yang diisi produk-produk hasil binaan PKK setempat. Bakorwil II Bojonegoro sendiri selain Kabupaten Lamongan meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Ibu setiadjit, Koordinator PKK Bakorwil II Bojonegoro terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua PKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami menyampaikan sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan tiga bulan kebelakang. Diantaranya Penyuluhan dan Pelayanan Pap Smear di Kecamatan Karanggeneng dan Laren bekerjasama dengan Yayasan Kanker Lamongan. Kemudian pelatihan memandikan jenazah untuk modin perempuan dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS.

Selain itu, lanjut Cicik, PPK Lamongan juga memeberikan bangtuan penguatan modal kerja lewat sejumlah paket bantuan. Yakni bantuan dua unit mesin border, dua set alat pembuatan wingko dan gerobak tahu campur. Semua produk dari bantuan penguatan modal usaha itu kemarin dipamerkan dan ditransaksikan di lokasi Bazaar mini pada peserta.

Antisipasi Banjir, Rumah Panel PDAM Ditinggikan

Saat banjir awal tahun 2009 lalu di Lamongan, Rumah Panel/Rumah Generator sempat beberapa hari terendam luapan Sungai Bengawan Solo. Sehingga distribusi air bersih ke pelanggan sempat mancet. Tidak ingin hal itu kembali terjadi PDAM Lamongan meninggikan posisi Rumah Panel tersebut.

Seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, posisi Rumah Panel sebelumnya yang berada di Desa Bedahan/Babat tersebut setinggi tanggul desa. Atau setinggi Tangul Kantong, menurut istilah masyarakat setempat. Setelah ditinggikan, posisinya sekarang berada di Tanggul Negara.

“Jika banjir kembali terjadi, Insya Allah sekarang Rumah Panel akan lebih aman. Meskipun tanggul widang kembali jebol, dan semoga kondisi ini tidak terjadi, Insya Allah posisi Rumah Panel relatif lebih aman dibanding tahun lalu. Sehingga pasokan air bersih untuk sebanyak 12.0120 Sambungan Rumah (SR) pelanggan PDAM saat banjir datang akan lebih terjamin, “ ujarnya kemarin.

Dikatakan Aris, selain pembenahan Rumah Panel, sejumlah pembenahan juga dilakukan PDAM untuk meningkatkan kualitas layanan. Seperti penambahan satu unit pompa intake di Sungai Bengawan Solo. Sehingga sekarang PDAM memiliki tujuh pompa intake yang dipasang di tiang Jembatan Babat-Widang. “Setelah ada penambahan satu pompa intake ini, kemampuan pengambilan air kini mencapai 40 liter perdetik, “ tambahnya.

Sementara sejumlah pipa transmisi sepanjang Lamongan-Babat yang mengalami korosif juga dibenahi. Sebanyak 93 meter pipa transmisi di tiga titik yakni di Gembong, Warukulon dan Jembatan Kesambi telah mengalami pembenahan. Sebelumnya, tahun lalu telah dipasang instalasi air baru di IPA atau Instalasi Penjernih Air Babat dengan daya 197 KVA. Dengan adanya instalasi baru ini, debit air bisa ditingkatkan hingga mencapai 100 liter perdetik.

Peserta UASBN Kembali Turun

Jumlah peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di Lamongan kembali mengalami penurunan. Yakni dari 20.591 siswa pada tahun 2009, turun menjadi 19.955 siswa di tahun 2010. Sementara ujiannya akan dilangsungkan pada 4, 5 dan 6 Mei mendatang di 1.132 lembaga sekolah tingkat SD/MI.



Seperti halnya tahun lalu, ada tiga mata pelajaran yang diujikan. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Disampaikan Kadinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, sebagain besar peserta berasal dari lembaga SD. Yakni 11.077 siswa di 624 lembaga SD. Sementara dari MI diikuti sebanyak 8.878 siswa di 508 lembaga.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai dengan ketentuan dari Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP), 25 persen dari naskah soal dirumuskan oleh tim pusat. Sementara 75 persen adalah hasil rapat dari sekolah. “Tahun ini UASBN masih belum digunakan sebagai instrument kelulusan. Nantinya kelulusan siswa kan diserahkan pada lembaga pendidikan masing-masing. Sementara hasil UASBN akan digunakan untuk Pendaftaran Siswa Baru (PSB) tingkat SLTP, “ ujar dia.

Prestasi siswa tingkat SD/MI di Lamongan tahun lalu cukup membanggakan. Dua SDN menempati ranking 1 dan 2 hasil UASBN 2009. Kedua SD tersebut masing-masing SDN Badurame 1/Turi menempati ranking 1 se Jatim dan SDN Mojorejo 3/Modo urutan kedua. Selain itu, tiga lembaga pendidikan tingkat SD/MI juga masuk 20 besar. Masing-masing SDN Tambakploso/Turi (ranking 11), SDN Made IV/Lamongan (ranking 15) dan SDN Rejosari/Deket (ranking 19).

Selain tingkat lembaga, siswi Lamongan atas nama Sabrina Olivia Putri juga berhasil meraih nilai rata-rata UASBN terbaik kedua se Jatim dengan nilai rata-rata 29,60. Sabrina hanya terpaut 0,20 dari peringkat pertama se Jatim, yakni Indri Kartika Dewi, siswi SDN Sawojajar 1 Malang dengan nilai 29,80.

Pekerja Lokal Dominasi Karyawan Mazoola

Keberadaan Mazoola terbukti tidak hanya menjadikan manfaat bagi pengelolanya maupun Pemda setempat lewat kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Manfaat keberadaannya juga dirasakan masyarakat Lamongan yang sekarang bekerja disana.

Dari total sejumlah 93 tenaga kerja yang saat ini ada di Maharani Zoo and Gua Lamongan (Mazoola) 80 persen diantaranya atau sejumlah 75 orang adalah pekerja lokal Lamongan. Pekerja lokal oleh manajemen wisata dengan konsep pendidikan ini seperti dikatakan Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa memang dijadikan prioritas rekrutmen.

Dilanjutkannya, sementara sekitar 20 persen tenaga kerja lainnya atau sebanyak 18 orang baru diiisi oleh pekerja luar Lamongan. Menurut Aris, komitmen untuk mengutamakan pekerja lokal ini sebagai wujud tanggung jawab perusahaan pada kesejahteraan masyarakat Lamongan. “Manajemen juga berharap keberadaan Mazoola bisa menjadi manfaat untuk masyarakat Lamongan sendiri, “ tambah Aris.

Mazoola sendiri adalah ekspansi ketiga dari Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang telah menjadi ikon wisata di Jatim itu. Sementara ekspansi keduanya adalah pembangunan tempat peristirahatan atau resort di tepi pantai, yakni Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR). Meski sekelas penginapan bintang tiga, pekerjanya juga didominasi pekerja lokal Lamongan. Di TKBR, dari total 128 karyawannya, 88 diantaranya diisi warga Lamongan.

“Banyaknya warga Lamongan yang menjadi karyawan TKBR menunjukkan masyarakat Lamongan juga memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi pekerja sebuah penginapan bintang tiga. Pihak manajemen tentunya tidak mau sembarangan merekrut karyawan. Karena penginapan bintang tiga tentunya harus mengutamakan profesionalitas jika tidak mau pelayanannya amburadul, “ ujar Aris kemarin.

Sementara 30 orang pemilik lahan yang saat ini ditempati untuk WBL, keluarga mereka sudah menjadi karyawan WBL. Ini dibuktikan dengan piagam yang telah ditandatangani oleh Bupati Lamongan Masfuk. Selain itu, masyarakat sekitar selama ini juga diberikan prioritas untuk menempati kios-kios baik di WBL maupun Mazoola. Di WBL, dari 270 karyawannnya, 229 diantaranya adalah pekerja asal Lamongan sementara sisanya baru dari luar Lamongan.

Demikian pula di Lamongan Integrated Shorebase (LIS). Sebanyak 20 orang pemilik lahan yang sekarang menjadi LIS telah dipekerjakan oleh manajemen. Mereka adalah bagian dari sejumlah 100 orang pekerja lokal Lamongan yang kini dperkerjakan manajeman LIS. Total ada 269 karyawan yang saat ini bekerja di LIS.

Simulasi Banjir Bakal Di 7 Kecamatan

Bupati Lamongan masfuk berharap Simulasi Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Lamongan bisa dilakukan di tujuh kecamatan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo (SBS). Harapan itu disampaikannya seusai simulasi banjir di alun-alun Kota Lamongan, Selasa (12/1). Tujuh kecamatan itu adalah Babat, Laren, Sekaran, Kalitengah, Maduran, Karangbinangun dan Glagah.

Dia juga berharap dalam simulasi serupa di tingkat kecamatan untuk mengundang masyarakat setempat. Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang selama ini potensial menjadi korban luapan SBS bisa lebih tanggap ketika banjir datang. Sehingga masyarakat tidak panik dan tahu apa yang hatrus dilakukan. “Kesiapan masyarakat ini juga penting sehiingga dapat meminimalisir kerugian, “ ujarnya.

Dikatakannya, simulasi tersebut menunjukkan kesiapan semua unsur di Lamongan sehingga ketikia bencana benar-benar terjadi semua perangkat siap bergerak. “Ini adalah yang sangat positif untuk dilakukan. Koordinasi yang bagus antar instansi harus terjalin sehingga masyarakat terlindungi, “ tambah dia.

Dalam simulasi yang diperagakan Kodim 0812 Lamongan bersama unsur-unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang akan segera dibentuk itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi di Lamongan. Mulai Wakil Bupati Tsalits Fahami, Dandim 0912 Letkol Arh Priyanto, Ketua DPRD Makin Abbas dan Sekkab Fadeli.

Simulasi dibuka dengan narasi mulai naiknya ketinggian air Sungai Bengawan Solo yang kemudian disikapi dengan dibukanya rapat bupati bersama Muspida untuk menyiapkan tindakan antisipasi. Kemudian ketika digambarkan air SBS mencapai 600 meter, Kepala BPBD yang nantinya secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berkoordinasi bersama muspika dan jajaran TNI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat segera mengungsi. Sementara di saat yang sama BPBD sudah siapkan perlengkapan untuk ungsikan warga termasuk diantaranya perahu karet dan Yon Zipur 5 dirikan dapur umum serta tenda pengungsian.

Kemudian digambarkan petugas dengan perahu karet membantu masyarakat mengungsi ke tempat aman. Sementara yang mengalami luka atau sakit sudah disiapkan posko kesehatan. Perhau karet dalam simulasi itu juga digambarkan siap untuk membantu distribusi logistic. Dalam simulasi tersebut diperkirakan banjir mulai surut setelah tiga bulan. BPBD kemudian bersama TNI membantu masyarakat melakukan rehabilitasi pasca bencana. Memperbaiki sejumlah infrastruktur yang terimbas banjir.

Pelatihan Ubuntu Sabily dan Pengelolaan Web berbasis CMS sebagai program awal tahun POS-MOS SPMAA La

Madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasiskan Islam yang ada di Indonesia. Saat ini seiring perkembangan jaman Pesantren dan Madrasah bukan hanya mengajarkan iman dan taqwa tetapi juga mengajarkan iptek, kalau dulu orang menganggap lulusan pesantren dan madrasah tahunya hanya masalah agama.
Paradigma ini sudah mulai luntur, salah satunya adalah Yayasan Ponpes Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan yang telah memberikan pembelajaran iptek kepada siswanya. SPMAA mendeklarasikan program POS (Pesantren Open sorce) dan MOS (Madrasah Open Source) untuk mensosialisasikan open source dalam lingkungan pesantren maupun masyarakat berdasarkan fatwa halal-haram agar sebagai manusia yang dikaruniai pikiran, akal sehat tidak seharusnyalah merugikan orang lain dan membuat kerusakan di bumi ini dengan memanfaatkan software bajakan dalam mencari nafkah dan pelaksanaan kegiatannya. Awal 2010 SPMAA mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar – Dasar Desktop Open Source (Ubuntu Sabily) dan Pengelolaan Web berbasis CMS selama 10 hari mulai tanggal 11 sampai 20 Januari 2010. Materi yang diberikan cukup menarik, ada pengenalan hardware, desktop ubuntu, dan instalasi. Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor PDE, Pemkab Lamongan dan fasilitator pelatihan dari Yayasan Air Putih. POS-MOS merupakan sebuah alternatif pembelajaran yang terbuka, mudah dan murah.

Warga Luar Lamongan Boleh Ikut Pemilukada

Ada sejumlah hal berbeda dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Lamongan yang dijadwalkan pada 23 Mei 2010 nanti. Diantanya adanya hak warga luar Kabupaten Lamongan untuk mengikuti Pemilukada di Lamongan. Fakta itu disampaikan Tasir anggota KPUK Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan saat KPU beraudiensi dengan bupati dan Muspida setempat kemarin di Guest House. Selain Tasir, semua anggota KPUK Lamongan menghadiri audiensi tersebut termasuk ketua KPUK Khoirul Huda. Yakni M Saifullah Abid Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM. Selanjutnya Divisi Humas, Data dan Informasi, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga Isnandar dan Wanud Susisno Divisi Perencanaan Keuangan. Sedangkan bupati hadir lengkap bersama jajarannya dan juga sejumlah Muspida setempat.

Dikatakan Tasir, ada syarat yang harus dipenuhi bagi warga luar Lamonga yang akan mengikuti Pemilukada. Yakni mereka harus berdomisili di Lamongan minimal selama 6 bulan sebelum Daftar Pemilih Sementara atau DPS diumumkan pada 24 Januari mendatang. Dan itu harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dan Kades atau Lurah setempat. “Karena itu Kades atau Lurah harus akomodasi ha warga ini, “ ujarnya di audiensi yang dimoderatori Sekkab Fadeli itu.

Tasir dalam paparannya juga menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon kepala daerah. Misalnya untuk calon incumbent yang berdasar amar putusan uji materi Mahkamah Konstitusi kini tidak harus mengundurkan diri. Melainkan cukup dengan cuti pada masa kampanye. Sedangkan untuk PNS, TNI dan Polri harus mengundurkan diri sejak dibukanya pendaftaran bakal calon yang dibuktikan dengan surat dari pejabat yang mengangkat. Sementara untuk Pimpinan dan anggota DPRD harus menyertakan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif dari jabatannya.

Terkait calon perorangan, sesuai dengan ketentuan ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Yakni menyerahkan surat bukti dukungan bermaterai perdesa pada 25 januari hingga 31 januari nanti. Data penduduk Lamongan per Desember 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat tercatat sebanyak 1.478.066 jiwa. Sehingga calon perorangan harus didukung setidaknya 3 persen dari jumlah itu. Atau sejumlah 44.342 warga yang memiliki hak pilih.

Bupati Masfuk pada kesempatan tersebut berharap agar koordinasi yang dilangsungkan hanya berhenti di saat itu. Dia meminta agar kerjasama dan koordinasi terus diintensifkan. “Benar apa yang dikatakan oleh Ketua KPUK. Bukan hanya KPUK yang punya tugas untuk mensukseskan Pemilukada 2010. ini adalah tugas semua pihak. Semua tahapan harus terlaksana dengan baik. Pemda bersama Muspida siap back up penuh KPUK untuk antarkan masyarakat Lamongan dapatkan kepala daerah baru, “ tegasnya.

Tahapan Persiapan Pemilukada yang sudah dilangsungkan adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah dilantik 29 Desember tahun lalu. Selanjutnya saat ini berlangsung tahapan tes wawancara Petugas Pemungutan Suara (PPS) yang rencananya sudah dilantik 19 Januari.

Selanjutnya pada Tahapan Pelaksanaan pada 3 Januari dibuka pengumuman pendaftaran pemantau pemilih hingga 16 Januari nanti. Selanjutnya pemutahiran data pemilih tetap atau DPT nantinya akan melibatkan Kades/Lurah hingga Ketua RT dan RW. Sebelumnya DPS akan diumumkan pada 24 Januari dan 8 April DPT sudah disahkan.

Kemudian dalam Tahapan Pencalonan pada 20-21 Januari akan diumumkan pendaftaran pasangan calon di media. Sementara pendaftarannya dibuka pada 21 Februari hingga 27 Februari. Pada 8 April dilakukan pengudian nomor urut dan pada 9 paril pengumuman final pasangan calon yang memenuhi verifikasi administrasi dan faktual. Sementara kampanye berlangsung selama 13 hari mulai 6 Mei hingga 19 mei. Kemudian jika tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 30 persen suara pemilih, putaran kedua pemilihan akan diikuti urutan 1 dan 2 pada 7 Juli 2010.

Bupati Masfuk Jadi Bintang Tamu Kick Andy

Sejumlah inovasi dan prestasi yang diraih Bupati Lamongan Masfuk ternyata menarik perhatian salah satu acara Talk Show popular di negeri ini, yakni Kick Andy. Kemarin (10/1) sejumlah kru dari acara yang dipandu mantan Wartawan Andi F Noya tersebut mengambil gambar keseharian kegiatan Bupati Masfuk.

Sejumlah adegan keseharian dari bupati kelahiran Glagah tersebut tidak luput dari rekaman kamera kru Kick Andy. Mulai dari kegiatanh Masfuk sejak bangun pagi yang langsung menyimak berbagai berita di media Koran maupun televise, hinga kegiatannya menerima tamu di ruang kerjanya.

Rapat rutin setiap Hari Senin pagi, yakni Coffe Morning, yang diikuti oleh selmua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi salah satu adegan yang diambil. Hari itu Coffe Morning, sedang membahas mengenai imbas Asean China Free Trde Agreement terhadap industri kecil di Lamongan.

Adegan selanjutnya yang diambil adalah saat Bupati Masfuk mengunjungi SMAN 2 Lamongan yang sekolahnya mengajarkan Bahasa Mandarin. “Kebijakan Bupati Masfuk yang mewajibkan siswa di Lamongan untuk belajar Bahasa Mandarin inilah yang menjadi salah satu ketertarikan utama Program Kick Andy memilih beliau untuk menjadi bintang tamu, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.

Materi pembelajaran Bahasa Mandarin, lanjut Aris, ternyata menjadi perhatain tersendiri dari Program Kick Andy. Karena di Indonesia nampaknya belum ada daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa. “Selain Bupati Lamongan, ada dua kepala daerah lain di Indonesia yang terpilih menjadi bintang tamu Kick Andy, “ imbuh dia.

Selanjutnya proses taping pengambilan gambar bersama Andy F Noya di Jakarta akan dilakukan pada Rabu mendatang. Sejumlah program unggulan di Lamongan juga akan diambil gambarnya. Yakni Wisata Bahari Lamongan dan Kebun Bibit Pohon Jati Emas dengan teknologi kultur jaringan.

Sementara itu Masfuk dalam kesempatan sebelumnya menjelaskan, kebijakannya untuk mengajarkan Bahasa Mandarin tersebut sebagai bentuk kesiapan SDM Lamongan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi yang terjadi saat ini dan masa mendatang. ''Pada era globalisasi saat ini, yabng menjadi dua raksasa ekonomi adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan Tiongkok dalam bidang perekonomian diprediksi dalam waktu yang tidak lama akan menyalip Amerika. Anak-anak Lamongan harus bisa menangkap kondisi itu. Apalagi dalam Islam juga ditunjukkan, belajarlah sampai ke negeri Tiongkok,'' terangnya.

Masfuk : Penyusunan Raperda Sudah Libatkan Masyarakat

Bupati Lamongan Masfuk mengungkapkan Pemerintah Daerah selama ini sudah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda. Itu dikataknnya saat membacakan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Pembahasan Tujuh Raperda, Senin (11/1) di Ruang Paripurna DPRD setempat “Pemerintah Daerah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sudah barang tebntu melalui jaklur birokrasi pemerintah. Namun dalam hal tertentu dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat dan stakeholders. Sementara masukan masyarakat secara langsung dilakukan melalui wakil-wakil rakyat di legislatif, “ katanya menanggapi permintaan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) agar dalam pembuatan Raperda melibatkan partisipasi masyarakat.

Sementara catatan dan kritik darai Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) akan keberadaan Komisi Transparansi, Masfuk menyampaikan komisi tersebut telah melakukan kerja nyata. Diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi kepada 27 kecamatan, melaksanakan audiensi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan Persatuan Wartawan Lamongan.

Selanjutnya dia juga mengungkapkan Pemerintah Daerah saat ini sedang dalam tahapan Penyusunan Panitia Persiapan Anggota Komisi untuk membentuk Komisi Irigasi. Itu disampaikannya atas saran dan pendapat dari Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait pembentukan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi dan Komisi Irigasi di Lamongan. Sedangkan pembentukan Focal Point dalam rangka reformasi pengadaan barang/jasa, lanjut Masfuk, telah dilakukan penunjukan Unit Penggarak (Focal Point) pengadaan barang/jasa.

Masfuk di kesempatan tersebut juga menyampaikan permohonan FPAn agar dalam pemberian izin usaha ketenagalistrikan, akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. “Harapan selanjutnya agar perbedaan persepsi terhadap substansi usulan tujuh Raperda dapat dibahas secara intensif. Dan segala silang pendapat agar dapat dipadukan secara harmonis, “ pungkas dia.

Yayasan Ponpes SPMAA Gelar Pelatihan Desktop Open Source Dan Pengelolaan Web

Sebagai tindak lanjut kerjasama kampanye penggunaan perangkat lunak legal kepada masyarakat Indonesia, Yayasan Ponpes SPMAA dan Yayasan Air Putih akan mengadakan "Pelatihan Dasar Desktop Linux dan Pengelolaan Web Berbasis CMS"
Assalaamu'alaikum,

Sebagai tindak lanjut kerjasama kampanye penggunaan perangkat lunak legal kepada masyarakat Indonesia, Yayasan Ponpes SPMAA dan Yayasan Air Putih akan mengadakan "Pelatihan Dasar Desktop Linux dan Pengelolaan Web Berbasis CMS". Kegiatan yang sekaligus bertujuan mempererat silaturahim komunitas pegiat opensource ini insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin - Rabu, 11 s/d 20 Januari 2010 (10 hari efektif)
Tempat : Aula Masjid Ruhullah YPP. SPMAA
Jl. Raya Desa Turi 1 Kec. Turi Lamongan - Jatim
Jadwal : Terlampir di bawah (tentatif)
Fasilitator : Nanang Syaifuddin & Somad dari Yayasan Air Putih
dibantu rekan-rekan POS-MOS

Untuk itu kami mengundang kehadiran dan dukungan doa rekan-rekan member POS-MOS semuanya (terutama dari komunitas pesantren dan madrasah yang berada di wilayah Lamongan) agar acara ini bisa berjalan sesuai rencana.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalaamualaikum jabat erat
Gus Adhim


ps:
-infaq Rp. 20.000,- per materi
-info kegiatan & konfirmasi kehadiran: Gus Adhim: 0856-321-13-13
Nisa' 0811-373-387
Arsyis : 0852-32-75-68-14
-peserta dianjurkan membawa laptop dengan spesifikasi minimum: Pentium 4; RAM 512 Mb; Hardisk 40GB; DVD-RW
- peserta mendapatkan modul, sertifikat, DVD Sabily & konsumsi.


JADWAL - PELATIHAN OPEN SOURCE

1. 09.00 - 12.00 Pengenalan Hardware, Instalasi
13.00 - 16.00 Pengenalan Desktop

2. 09.00 - 12.00 Pengenalan OpenOffice.org
13.00 - 16.00 OpenOffice.org Writer

3. 09.00 - 12.00 OpenOffice.org Writer
13.00 - 16.00 OpenOffice.org Writer

4. 09.00 - 12.00 OpenOffice.org Spreedshet
13.00 - 16.00 OpenOffice.org Spreedshet

5. 09.00 - 12.00 OpenOffice.org Presentation
13.00 - 16.00 OpenOffice.org Presentation

6. 09.00 - 12.00 Gimp (Editing Gambar)
13.00 - 16.00 Gimp (Editing Gambar)

7. 09.00 - 12.00 Inkscape (Vektor Grafik)
13.00 - 16.00 Inkscape (Vektor Grafik)

8. 09.00 - 12.00 Aplikasi Pendidikan di Sabily
13.00 - 16.00 Aplikasi Pendidikan di Sabily


PELATIHAN PENGELOLAAN WEBSITE BERBASIS CMS(Content Management System)

1. 09.00 - 12.00 Sosialisai Website Berbasis CMS
13.00 - 16.00 Pengenalan CMS dan Instalasi dan Pembuatan Website Berbasis CMS

2. 09.00 - 12.00 Pengelolaan dan Update atau Pengisiin Website CMS (Posting Berita dan Upload Gambar)
13.00 - 16.00 Pengelolaan dan Update atau Pengisiin Website CMS (Posting Berita dan Upload Gambar)

90 Persen Masyarakat Tak Siap Bencana

Berdasar penelitian sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, 90 persen dari masyarakat Indonesia tidak siap menghadapi bencana. Itu disampaikan Syahrul Arifin, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Privinsi Jatim saat melakukan Sosialisasi Kedaruratan Menghadapi Bencana di aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lamongan, Kamis (7/1).

Ketidaksiapan tersebut kata Syahrul sering berakibat fatal seperti kematian. Dia kemudian mencontohkan kejadian bencana gempa di Padang beberapa waktu lalu. Ketidak siapan yang diakibatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap tanggap bencana mengakibatkan kepanikan yang berlebihan. Sehingga yang seharusnya bisa selamat, malah terkena akibat yang fatal. “Selain teknologi dan konstruksi, kepanikan menjadi satu sebab korban bencana mengalami kematian, “ ujar dia.

Syahrul mengungkapkan bahwa bencana mungkin masih akan terjadi hingga 10 tahun lagi. Karena menurutnya alam masih mencari keseimbangan baru yang diakibatkan tingkat kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. “Karena itu kita harus perkuat pemahaman masyarakat akan bencana. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus merespon ketika bencana terjadi, “ tambahnya.

Di kesempatan itu Syahrul juga mensosialisaikan keberadaan BPBD Provinsi Jatim yang sudah dilantik para pejabatnya pada Mei 2009 silam. Dijelaskannya, BPBD sebenarnya memang pengganti Satkorlak Penanganan Bencana yang selama ini hanya bersifat ad hoc. Sementara BPBD bukan hanya melakukan penanganan saat bencana datang, namun juga melakukan kegiatan pencegahan resiko bencana dan pemulihan kerusakan yang diakibatkan bencana. “Jadi pendekatannya bukan lagi aspek darurat bencana saja. Namun juga aspek pra dan pasca bencana, “ imbuh dia.

Sosialisasi itu dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpollinmas) Lamongan Imam Trisno Edy dan Kepala Dinsosnakertrans setempat Soni Harsono. Selain itu sejumlah perangkat kecamatan yang selama ini wilayahnya menjadi langganan banjir juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Rakercab, Agendakan Pelatihan Brigade Penolong

Rabu pagi (6/1) di Sanggar Pramuka Lamongan, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) setempat mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tahun 2010. Salah satu usulan kegiatan dalam rapat tersebut adalah melakukan kegiatan pelatihan Brigade Penolong. Birigade tersebut di kepramukaan bertugas mengkoordinir para relawan pramuka untuk aktif dalam kegiatan tanggap bencana.

Selain Pelatihan Brigade Penolong, dalam Rakercab tersebut juga diusulkan sejumlah 19 kegiatan internal yang akan dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Kwarcab Lamongan. Rakercab itu sendiri dibuka Kakwarcab Gerakan Pramuka Lamongan Fadeli di tempat yang sama.

Dalam evaluasi pelaksanaan program 2009, Fadeli menyampaikan semua program telah terlaksana dengan baik. Dikatakannya, jika ada kekurangan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2010. Salah satu evaluasi yang disampaikannya adalah perlunya gerakan menghumaskan pramuka untuk meningkatkan citra pramuka di masyarakat. “Hal ini akan membantu program pemerintah danmengarahkan pemuda dan remaja untuk berkegiatan, “ ujarnya.

Sementara terkait kurangnya sarana dan prasarana memang dialami hamper semua Kwartir Ranting atau Kwarran. Seperti ketersediaan Bumi Perkemahan, Kantor Kwartir dan tempat latihan tertutup maupun terbuka. Namun dia berharap kekurangan itu tidak mengurangi motivasi berkegiatan. Bahkan justru menumbuhkan kreatifitas dan inovasi.

Lebih lanjut disampaikannya, revitalisasi gerakan pramuka semakin menampakkan hasilnya. Hal itu ditunjukkan dengan gairah kegiatan pramuka yang semakin meningkat lewat naiknya kuantitas dan kualitas kegiatan. “Sebelumnya pramuka hanya dianggap sebagai kegiatan bertepuk dan bernyanyi. Karena itu kedepan gerakan pramuka diarahkna pada kegiatan yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, “ kata dia.

Orientasi tersebut menurut Fadeli penting diwujudkan agar pramuka semakin menarik untuk generasi muda dan sekaligus bisa dirasakan manfaatnya. Dia juga menyampaikan tugas pramuka kedepan tidak ringan, bahkan akan semakin penuh dengan tantangan. “Karena itu cara melatih pramuka saat ini tidak sama dengan cara melatih pada masa 10 atau 20 tahun lalu. Pelatihan harus semakin sering dilakukan untuk menjawab tantangan zaman ini, “ pungkas dia dalm kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari seluruh Kwarran di Lamongan tersebut.

Tahap II, Angkat 72 Sekdes PNS

Setelah tahun lalu mengangkat 170 orang Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS, tahun ini sejumlah 72 orang Sekdes di Lamongan kembali diangkat menjadi PNS. Dipimpin Bupati Masfuk dalam Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Sekdes di Pendopo Lokatantra, Rabu (6/1), juga diserahkan kompensasi kepada Sekdes yang purna tugas.

Dengan telah diangkatnya 72 orang Sekdes menjadi PNS di tahun ini, berarti dari sejumlah 290 orang Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tinggal menyisakan 48 orang yang belum menerima SK PNS. Sisanya tersebut saat ini dalam proses pengangkatan. Dengan rincian 69 Sekdes laki-laki dan 3 orang Sekdes perempuan. Sementara berdasar golongan, 70 orang diantaranya golongan II/a dan dua lainnya golongan I/c.

Sementara berdasar data Bagian Pemerintahan Desa Setdakab setempat, jumlah Sekdes purna tugas yang menerima kompensasi sebanyak 16 orang. Yakni dengan rincian yang berusia 64 tahun sejumlah 11 orang, berhenti karena mengundurkan diri dua orang dan yang meninggal dunia sebanyak tiga orang. Masing-masing dari mereka menerima kompensasi maksimal sebesar Rp 20 juta.

Pengangkatan Sekdes menjadi PNS itu berdasar Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.12/167/413.203/Kep/2009 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, sementara pemberian kompensasi berdasar Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/286/Kep/413.013/2009 tentang Pemberhentian dan Pemberian Kompensasi kepada Sekdes.

Masfuk dalam pengarahannya, berharap agar Sekdes yang kini sudah diangkat menjadi PNS untuk merubah perilaku dan cara pandang mereka. Karena saat ini Sekdes terikat sejumlah aturan seperti halnya PNS yang lainnya. “Jangan sampai Sekdes yang sudah diangkat ini masih telatan kalau ngantor di Kantor Desa, “ ujar dia.

Kepada Sekdes itu bupati juga berharap agar mereka membackup penuh tugas-tugas Kades. Terutama dalam hal administratif. Seperti halnya seorang bupati yang bukan PNS tapi dibackup secara penuh oleh sejumlah PNS. “Mulai sekarang Sekdes harus pahami aturan dan ketentuan sebagai PNS. Sekdes juga harus backup penuh Kades di desanya, “ tegas dia.

Terkait keberadaan tanah bengkok yang selama ini dikelola Sekdes, sesuai dengan ketentuan, Masfuk menegaskan tanah tersebut harus dikembalikan. “Seperti halnya aturan yang mengharuskan sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes, aturan yang sama juga mengharuskan tanah bengkok yang selama ini dikeloa Sekdes untuk dikembalikan. Karena sekarang Sekdes sudah menerima gaji dari negara dan hari tuanya juga sudah dijamin oleh negara, “ imbuh dia.

Tujuh Fraksi Beri Catatan Tujuh Raperda

Sejumlah catatan dan permintaan penjelasan disampaikan semua fraksi DPRD Lamongan terkait pembahasan tujuh Raperda. Seperti Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) yang menyampaikan sejumlah catatannya terkait pengajuan Raperda Kepelabuhan. Dalam Pandangan Umum (PU) fraksinya yang dibacakan bicaranya Asifin, FKNU menyatakan mengembalikan raperda tersebut dengan sejumlah catatan.

Disampaikan Asifin, dalam dasar pertimbangannya, raperda tersebut mengatur mulai dari Pelabuhan Brondong, ASDP sampai LIS. Namun menurutnya, dalam pasal-pasalnya hanya mengatur kepelabuhan yang spesifikasinya kecil seperti ASDP dan di bawahnya. “LIS tidak tidak sama sekali dalam raperda ini. Maka raperda ini harus kita kembalikan ke eksekutif dengan berbagai catatan perbaikan, “ ujarnya, Senin (04/1) di Ruang Paripurna DPRD setempat.

Terhadap Raperda ini, FPKB dalam PU fraksinya mengusulkan untuk memberikan judul menjadi Kepelabuhan di Kabupaten Lamongan. Hal ini menurut juru bicara FPKB M Freddy Wahyudi untuk menghindari kesamaan dengan PP nomor 69/2001. Agar Raperda dapat berjalan efektif, fraksinya menyarakan eksekutif agar segera mendirikan BUMD. Karena beradsar PP tersebut, swasta dan koperasi tidak boleh menjadi penyelenggara kepelabuhan.

Sementara Fraksi Patriot Pembangunan Nurani (FPPN) dalam PU fraksinya yang dibacakan Didit Uking Suharyanto mempertanyakn urgensi pembentukan lembaga lain yang diusulkan lewat Raperda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Ketiga lembaga yang diusulkan itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Dalam penjelasannya, fraksinya khawatir pembentukan tiga lembaga lain tersebut hanya untuk kepentingan aparatur pemerintah daerah saja. Bukannya kepentingan masyarakat. Terutama kepentingan kelompok politik atau golongan tertentu menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan Kabupaten Lamongan.

Terkait Raperda Izin Usaha Ketenagalistrikan, FPAN lewat juru bicaranya M Fadloli meminta pada Pemkab Lamongan agar selektif dalam pemberian ijin usaha ketenagalistrikan baik kepada BUMN, BUMD, koperasi maupun pihak swasta. “Hal ini penting agar tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. FPAn juga dapat memahami raperda ini karena merupakan bagian cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, “ kata dia.

Selanjutnya terkait dengan Raperda Perubahan Kedua atas Perda nomor 49/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil, FPGolkar menyampaikan sejumlah catatanya. “Berdasar pengamatan fraksi kami, warga masyarakat hingga saat in masih banyak yang enggan mengurus KTP di kecamatan. Karena itu dengan diberlakukannya pembebasan biaya pembuatan KTP mulai 2010, fraksi kami mengharapkan agar eksekutif melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui konferensi Kades/Lurah sampai dengan RT/RW, “ terang juru bicara FPGolkar Jimmy Hariyanto.

Sehubungan dengan hal yang sama, Sugeng Santoso, juru bicara FPDIP meminta Pemkab hendaknya lebih mengoptimalkan ketentuan registrasi penduduk. Terutama berkenaan dengan ketentuan Pasal 27 UU nomor 23/2006. aturan itu mengatur setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Mengenai proyek-proyek mercusuar di Lamongan seperti WBL, LIS, RSUD Ngimbang, Plasa Lamongan dan Pasar Agrobis, FDK mengapresiasi pembangunan tersebut. Namun Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) menitipkan pada eksekutif bahwa tonggak-tonggak pembangunan Lamongan tersebut tidak boleh akarnya tercerabut dari masyarakat sekitarnya. Sehingga masyarakat hanya menjadi kuli di daerah sendiri. “Kami berbicara atas hak dan kesempatan bagi warga masyarakat Lamongan untuk bisa menikmati pembangunan di wilayahnya. Semisal pihak investor memakai Program Development Value (PDV) untuk mengembangkan masyarakat sekitar, “ujar juru bicara FDK Kawoto.

HAB Depag, Resmikan 2 MTs Dari AIBEP

Dua Madrasrah Tsanawiyah atau MTs di Lamongan bantuan dari Australian Indonesian Basic Education Project (AIBEP) peresmian prasastinya kemarin (4/12) ditandatangani Bupati Lamongan Masfuk seusai upacara Hari Amal Bakti Departemen Agama (Depag) ke-64. Dua madrasah itu adalah MTsN Sumberbanjar/Bluluk dan MTs Ar Rahman Blawirejo/Kedungpring.

Selain itu, di tempat yang sama juga diserahkan Piagam Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah 74 pegawai Depag yang telah mengabdi 10 hingga 30 tahun. Masing-masing 25 orang dengan masa bakti 30 tahun, 37 orang masa bakti 20 tahun dan 22 orang dengan masa bakti 10 tahun. Bersama itu juga diserahkan tali asih untuk 25 orang pegawai yang telah purna tugas janda pensiunan.

Sementara Masfuk saat membacakan sambutan Mentri Agama RI Suryadharma Ali mengungkapkan adanya kelemahan SDM di lingkungan Depag. Disampaikannya, tidak mungkin Depag menangani masalah umat jika organisasinya sendiri bermasalah. Seperti informasi, komunikasi dan informasi yang tidak berjalan dengan baik. “Atau kemampuan SDM yang belum seimbang dengan beban kerja organisai, “ katanya mencontohkan.

“Karena itu saya berharap kepada para pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para staf terus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, “ ujarnya. Dalam keterangan selanjutnya, dia juga berharap agar pimpinan bisa memberikan peluang yang pantas untuk pengembangan diri bagi SDM yang berkualitas. “Berikan pula bimbingan yang optimal bagi SDM yang masih jauh dari harapan, " imbuh dia dalam upacara yang dilangsungkan di alun-alun Kota Lamongan tersebut.

Dia juga menyebutkan struktur organisasi Depag yang vertikal telah turut berperan dalam menagakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dilanjutkannya, struktur yang telah digunakan sejak awal berdirinya Depag itu juga memberikan andil yang tidak kecil dalam memajukan kehidupan beragama, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Masuk Nominasi Penerapan Telematika

Kabupaten Lamongan menjadi satu diantara 12 kabupaten/kota di Jatim yang masuk penilaian akhir Penerapan Telematika/Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Percontohan Kabupaten/kota 2009. Terkait penilaian akhir tersebut, kemarin lima orang tim penilai dari Pemprov Jatim melakukan penilaian faktual ke Lamongan. Rombongan tim penilai yang dipimpin oleh Miswanhadi itu diterima Plt. Asisten Administrasi Setdakab Lamongan Aris Wibawa dan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Hurip Tjahyono di Ruang Sabha Nirbawa setempat, Selasa (29/12). Miswanhadi dalam keterangannya sampaikan penghargaan tersebut untuk memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada daerah yang sudah langsungkan penerapan eGovernment dengan bagus. Lebih lanjut diungkapkannya, tim penilai sebelumnya telah melakukan penilaian awal pada seluruh kabupaten/kota di jatim terkait penerapan Teknologi Informasi (TI) di kegiatan pemerintahan. Dari penilaian awal itu kemudian tersaring 12 kabupaten/kota untuk diverifikasi secara faktual. “Tim penilai kami ini terdiri dari akademisi, praktisi dan birokrat. Kami berharap akan bisa membuktikan bahwa penerapan TI sudah benar-benar dilakukan pemerintah kabupaten yang masuk 12 besar, “ ujarnya. Miswanhadi kemudian menyebutkan ada tujuh kriteria yang akan dinilai. Yakni pengelolaan website Pemkab Lamongan, manajemen kepemimpinan pegnembangan eGovernment dan inovasi yang dilakukan. Kemudian perubahan yang berlangsung dalam kegiatan pemerintahan yang didorong oleh penerapan eGovernment, pemanfaatan TI dalam kegiatan pelayanan publik serta keterhubungan antar instansi melalui TI dan prestasi yang diraih. Sementara Aris Wibawa kepada tim penilai menyampaikan bahwa sejumlah kemajuan yang kini diraih oleh Kabupaten Lamongan tidak bisa dilepaskan dari peran penerapan TI. “Selama ini KPDE lewat websitenya juga telah berperan sebagai marketingnya Pemkab Lamongan. Sehingga berbagai potensi yang dimiliki Lamongan bisa terekspose keluar. Demikian pula berbagai kemajuan Lamongan juga bisa diakses semua orang di banyak wilayah lewat media website, “ terang dia. Aris juga menyebutkan saat ini 14 dari sejumlah 27 kecamatan di Lamonga sudah tercover oleh TI. Dan pada 2010 mendatang diharapkan semua kecamatan sudah menggunakan TI dalam kegiatannya. “Kedepan ketika semua satuan kerja di Pemkab Lamongan sudah terhubunbkan dengan TI, mungkin kegiatan seperti Coffee Morning bisa dilaksanakan lewat jarak jauh. Sehingga lebih efisien dan efektif, “ kata dia.

135 PPK Pemilukada 2010 Diambil Sumpahnya

Ketua KPU Lamongan Khorul Huda (Huda) di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, Selasa (29/12) memandu pengambilan sumpah dan janji 135 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka adalah bagian dari perangkat untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada Kabupaten Lamongan yang dijadwalkan pada 23 Mei 2010 mendatang. Tahapan pemilihan sejumlah 135 petugas tersebut seperti disampaikan HUda sudah berjalan sejak 23 Mei 2009. Sementara untuk Panitia Pengawas Pemilu masih menununggu kejelasan dari Bawaslu. Pelantikan itu sendiri berdasar Surat Keputusan KPU Kabupaten Lamongan nomor 57 s/d 83/Kpts/KPU-LMG-014.329744/2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada Kabupaten Lamongan 2010. Lebih lanjut Huda dalam sambutannya menyampaikan agar PPK dalam melaksanakan tugasnya untuk tidak meninggalkan komunikasi dan kerjasam dengan muspika kecamatan setempat. “Komunikasi ini penting dijalankan agar bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai undang-undang, “ ujarnya. Masa tugas PPK ini sendiri berakhir hingga dua bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara dilangsungkan. Di setiap kecamatan akan ada lima orang anggota PPK yang bertugas. Sementara Asisten Tata Praja Agus Sugiarto selaku wakil Pemkab Lamongan dalam kegiatan tersebut menggarisbawahi pesannya agar PPK netral. “Seperti halnya pengalaman Pilkades, kalau sampai petugasnya tidak netral pasti akan menimbulkan masalah. Karena itu netralitas petugas ini penting untuk dijalankan, “ kata dia. Terkait adanya undang-undang baru tentang Pemilu, yakni UU nomor 22/2007, dia berharap agar PPK segera lakukan penyesuaian dengan sejumlah aturan baru. “Pemkab Lamongan berharap mulai Januari PPK sudah mulai eksis dan bekerja. Karena waktu yang relative pendek sudah menanti. PPK adalah ujung tombak di wilayah kecamatan untuk ikut mensukseskan hajat besar Pemilukada 2010. Sehingga koordinasi bersama Muspika dan KPU Kabupaten Lamongan harus terus dimantapkan, “ ujarnya.

Dua Mantan Kades Terpilih Kembali

Bupati Lamongan Masfuk, Selasa pagi (29/12) di Pendopo Lokatantra setempat melantik lima orang Kepala Desa (Kades) di lima kecamatan. Dua orang diantara Kades terpilih tersebut adalah mantan Kades periode sebelumnya yang kembali terpilih dalam Pilkades pada November dan Desember 2009 lalu. Lima Kades yang dilantik masing-masing adalah Dasrip Kades Balongwangi/Tikung, Husnul Wafiq Kades Kranji/Paciran, Asmaur Rohman Kades Kalanganyar/Karanggeneng, Sadi Bay Kades Plumpang/Sukodadi dan Sutikno Kades Daliwangun/Sugio. Dua nama disebut terakhir adalah mantan kades periode sebelumnya yang berhasil kembali menang Pilkades. Untuk Kades Plumpang, dia berhasil mengalahkan Didik Purwanto pada Pilkades yang berlangsung 22 November. Sementara Kades terpilih Daliwangun Sutikno menang atas calon kosong pada 14 Desember lalu. Meski melawan calon kosong, dari 1.220 hak pilih, Sutikno hanya meraih 911 suara. Pelantikan itu juga dihadiri Wakil Bupati Tsalits Fahami, Sekkab Fadeli dan sejumlah Muspida setempat. Masfuk dalam sambutannya, menghimbau agar Kades yang baru dilantik untuk melibatkan semua elemen masyarakatnya dalam pembangunan desa. Dikatakan olehnya, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, pembangunan yang dilakukan akan bisa sinergis, terpadu dan penuh rasa kegotongroyongan. “Hal yang susah bisa jadi mudah jika kita semua mau kompak, “ ujarnya. Ditambahkannya, hendaknya Kades juga jangan melulu kerja administratif. “Jika Kades memiliki kemauan tinggi untuk kembangkan kewirausahaan di desanya, InsyaAllah percepatan pembangunan di desanya segera terwujud. Karena hanya dengan kerja keras dan jiwa kewirausahaanlah, potensi yang dimiliki desa bisa dikembangkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, “ tutur Bupati asli Lamongan itu.

Tidak Melulu Tampilkan Hal Positif

Selain sejumlah prestasi yang diraih, tentu ada kekurangan dari setiap proses pembangunan. Karena hal itulah, bukan hanya prestasi yang ditampilkan oleh Pemkab Lamongan kepada masyarakatnya. Melainkan juga sejumlah kekurangan. Evaluasi tersebut disampaikan Bupati Lamongan Masfuk saat membuka Gelar Pengawasan Daerah 2009 di Pendopo Lokatantra setempat, Senin (28/12). Dikatakan Masfuk selama pemerintahan berjalan dalam satu tahun 2009, selain ada banyak hal positif dan berbagai prestasi tentunya ada juga kekurangannya. Sisi kekurangan itulah yang kata Masfuk akan disampaikan dalam sebuah evaluasi secara terbuka, transparan dan akuntabel dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 2009. “Dengan ini masyarakat akan tahu apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan selama satu tahun ini, “ ujarnya. Bupati dua periode ini kemudian menyampaikan, dari sejumlah pemeriksaan yang dilaksankan oleh Inspektorat Lamongan, baik berupa pengawasan melekat, fungsional maupun eksternal ada yang hasilnya yang sudah dan belum ditindaklanjuti. “Pada prinsipnya sudah banyak hasil rekomendasi pengawasan itu yang sudah ditindaklanjuti. Sementara yang belum ditindaklanjuti karena masih ada waktu di Bulan Desember ini. Pelanggaran yang ada diantaranya ada yang kasus pacaran dan kasu pelanggaran administratif, “ ungkap dia sembari menegaskan untuk segera menindaklanjuti semua temuan inspektorat. Di kesempatan itu Masfuk juga sampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir untuk untuk lakukan sosialisasi kepada staf dibawahnya. Hal itu menurutnya penting dilakukan agar hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti agar diperbaiki dan jangan sampai terulang kembali. Sementara Inspektur Supardi terkait akan dijadikannya kecamatan sebagai SKPD tersendiri tahun depan berharap agar mereka melakukan perbaikan kinerja. Terutama yang terkait dengan pelayanan publik, karena Inspektorat menemukan sejumlah 105 temuan. Seperti pelayanan akta tanah. Diuraikannya pelayanan ini tidak ada kejelasan kapan selesai dan tidak ada kejelasan dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Hal tersebut urai dia karena adanya kelemahan prosedur. “Rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk ini adalah agar ada penegakan aturan, “ ujar dia. Selain diikuti 32 Kepala SKPD dan 27 Camat di Lamongan, Gelar Pengawasan Daerah itu juga diikuti Pimpinan DPRD setempat. selain itu juga diikuiti masing-masing Ketua dan Sekretrais Komisi di DPRD setempat.

Sabet Leadership MDGs Award

Penghargaan tingkat nasional kembali diraih Bupati Lamongan Masfuk. Kali ini adalah Leadership Millenium Development Goals (MDGs) tahun 20090 dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono yang diterimakan di Auditorium TVRI Jakarta Rabu pagi (23/12).

Seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa tim juri penghargaan tersebut terdiri dari sejumlah tokoh nasional. Mulai dari mantan Ketua DPR RI Kabar Tandjung, Haryono Suyono, Siswono Yudohusodho dan staf ahli Menteri Sosial Gunawan Sumodiningrat. Selain itu juga ada nam Kausar As Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Wasekjen MPR RI Eddy Siregar, Kris BUdihardjo serta Subandriyo.

Ditambahkan Aris, penghargaan Leadership MDGs Award tersebut hanya diberikan kepada 12 kepala daerah di Indonesia yang dinilai sukses dalam program pengentasan kemiskinan. Menurit keterangannya, pengahargaan itu untuk mewujudkan pencapapaian tujuan pembangunan milenium (MDgs). Tujuan pembangunan milenium ini sendiri adalah kesepakatan dari sejumlah 189 kepala Negara saat Deklarasi Milenium tahun 2000 lalu di PBB. “Tindak nyata dari MDGs ini adalah komitemn dalam program pengentasan kemiskinan, “ ujarnya.

Disampaikan Aris, tahun lalu rumah tangga miskin (RTM) di Lamongan berhasil diturunkan dari 111.809 pada tahun 2005 menjadi 84.694 pada tahun 2008 atau turun tajam 24,25 persen. Ini adalah angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jatim. sejumlah program unggulan seperti pengalokasian dana bergulir untuk masyarakat desa hutan dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi untuk memutus rantai kemiskinan saat ini terus berjalan di Lamongan.

“Selama kepemimpinan Bupati Masfuk, Kabupaten Lmaongan juga mampu menaikkan ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yakni dari IPM kategori menengah bawah menjadi IPM kategori menengah atas. Indeks ini menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, “ pungkasnya.

Eksekutif Usulkan Tujuh Raperda

Anggota legislatif baru periode 2009-2014 telah merampungkan produk pertamanya, yakni mengesahkan APBD 2010 beberapa hari lalu. Kini eksekutif kembali mengusulkan pengajuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untyuk di bahas bersama legislatif Kabupaten Lamongan.

Usulan Raperda itu seperti disampaikan Bupati Lamongan Masfuk, Senin (21/12) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat. Tujuh Raperda yang disusulkan itu adalah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, Kepelabuhan, Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 49/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil.

Kemudian Retribusi Jasa Kepelabuhan, Pencabutan Perda Nomor 9/2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Pencabutan Perda Nomor 45/2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk Perda terakhir, pencabutannya seperti disampaikan Masfuk karena dalam pelaksanaannya tidak efektif serta memberatkan masyarakat.

“Hampir semua masyarakat obyek retribusi terutama masyarakat kota telah melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dikoordinir RT dengan membayar iuran, “ terang Masfuk dalam nota penjelasannya. Dengan adanya hal tersebut, lanjutnya, masyarakat merasa terbebani jika membayar lagi retribusi pelayanan persampahan.

Sementara mengenai usulan Raperda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, ada tiga lembaga lain yang akan dibentuk. Yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

Sementara menunggu ditetapkannya Perda mengenai pembentukan BPBD, pada 20 Mei 2009 Pemkab Lamongan telah membentuk organisasi dan tata kerja BPBD melalui Peraturan Bupati nomor 25/2009. BPBD ini nantinya dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb.

Kemudian untuk BNK Lamongan sementara ini telah dibentuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/95/Kep/413.013/2008. BNK ini merupakan unsure penunjang tugas kepala daerah, dipimpin Ketua BNK yang secara Ex-officio dijabat oleh Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Pelaksana Harian BNK adalah pejabt struktural dengan eselon paling tinggi IIIb. Sementara Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dijabat seorang pejabat struktural eselon IIIb.

Masfuk dalam salah satu usulan Raperda tersebut juga akan menggratiskan biaya pengurusan KTP mulai tahun 2010. usulan itu masuk dalam draft Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 49/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil. Dikatakannya program KTP gratis itu dmaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya ketujuh draft usulan Raperda tersebut akan dibahas bersama legislative setempat untuk disyahkan menjadi Perda.

Simulasikan Penanganan Kecelakaan

Seorang lelaki paro baya tergeletak di jalan setelah ditabrak sepeda motor. Lelaki itu nampaknya menderita luka-luka cukup serius. Tidak berapa lama sebuah ambulan datang bersama dua orang petugas kesehatan yang segera menghambur keluar membawa tandu dan seperangkat alat medis. Namun dua petugas itu tidak langsung mengangkat korban tersebut.

Dua petugas itu menjalankan serangkaian prosedur sebelum korban kecelakaan ditandu dan diangkut ke ambulan bercat dominan hijau itu. Sebuah penahan cedera leher dipasang dan petugas juga memasang alat bantu pernafasan pada korban. Baru kemudian mengangkatnya mengunakan tandu ke atas ambulan yang dilengkapi sejumlah perlengkapan yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan operasi jika diperlukan.

Itu adalah bagian dari skenario simulasi penanganan kecelakaan yang dilakukan seusai penyerahan hibah mobil ambulan dari PT Askes pada RSD dr Soegiri Lamongan. Simulasi itu sendiri dilangsungkan di halaman Pemda setempat, Kamis (17/12). Penyerahan ambulan itu dilakukan secara simbolis dari General Manager PT Askes Regional VII, Mohammad Edison pada Bupati Lamongan Masfuk di sela-sela Apel Korpri.

Korban kecelakaan memang memerlukan penanganan khusus. Tidak bisa sembarangan langsung ditandu, atau bahkan diangkat begitu saja dari lokasi jatuhnya. Karena bisa saja ada tulang yang patah, cedera leher, cedera tulang belakang atau resiko lainnya yang sangat membahayakan jika korban langsung diangkat. “Prosedur tadi perlu dilakukan agar cedera korban tidak semakin parah, “ celetuk Masfuk saat saksikan simulasi.

Terkait bantuan hibah ambulan dari PT Askes tersebut, Masfuk menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari kepedulan PT Askes. Bahkan ambulan tersebut sudah dilengkapi peralatan medis yang bisa digunakan untuk melakukan operasi di dalam mobil. “Saya sudah lihat peralatannya cukup lengkap. Sehingga mobilitasnya akan semakin tinggi untuk memeberikan bantuan, “ ujarnya.

Sementara Edison dalam keterangannya mengungkapkan, selain Lamongan tahun ini PT Askes juga memberikan hibah serupa untuk Madiun. Menurutnya, hibah tersebut adalah bagian dari program CSR atau Corporate Social Responsbility PT Askes selain berbagai program lain seperti beasiswa untuk anak PNS golongan I dan II serta berbagai kegiatan lain.

Dia juga mengatakan, Askes Center juga mungkin untuk dibangun di RSD dr Soegiri Lamongan. “Asal nanti disediakan lahan dan lokasi yang strategis nanti akan kami usulkan dan bisa dipertimbangkan pendirian Askes Center seperti yang sudah ada di RSD dr Soetomo Surabaya, “ jelasnya.