Senin, 25 April 2011

Kartinian, Ibu-ibu Berias Tanpa Cermin

Memperingati Hari Kartini ke-132, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) lingkup Setkab Lamongan dengan pakaian kebayak-nya mengadakan serangkaian kegiatan. Mereka mengikuti tiga lomba yang diadakan panitia, yakni lomba nasi tumpeng mini, pasang dasi, dan merias wajah tanpa cermin, diruang Sabha Dyaksa, Kemarin (21/4).

Tiga rangkaian lomba itu diikuti 11 bagian di lingkup Setda dan dua satuan kerja yang berada di kompleks perkantoran Pemkab setempat. Mereka masing-masing mengirimkan dua orang perwakilannya untuk berpartisipasi mengikuti lomba.

Dalam lomba pasang dasi, peserta diberi batas waktu pemasangan maksimal tiga menit dan dinilai kerapiannya. Meski dalam keseharian tugas sebagai pegawai tidak pernah memakai dasi, ibu-ibu itu terlihat tidak canggung saat harus beradu dengan waktu. Sehingga banyak dari mereka yang sudah menyelesaikan simpul dasi jauh sebelum waktu yang ditetapkan habis. Lomba ini dimenangkan perwakilan dari DWP Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan nilai 173, juara kedua Bagian Humas dan Infokom dan Bagian Umum juara ketiga.

Sementara dalam lomba menghias wajah tanpa cermin, panitia memberikan batas waktu 15 menit. Peserta lomba ini bahkan tidak diperbolehkan menggunakan benda-benda yang mengandung unsur cermin seperti layar dari telepon genggam. Tentu saja hasil riasan ibu-ibu berkebayak itu tidak serapi biasanya. Sehingga mengundang tawa dari 200 undangan serta ketua Tim Penggerak PKK Mahdumah Fadeli yang hadir. Pemenang lomba ini adalah Bagian Kesejahteraan Masyarakat dengan poin 435. sementara Bagian Humas dan Infokom serta Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset masing-masing menjadi juara dua dan tiga.

Kemudian dalam lomba membuat nasi tumpeng mini, peserta harus menyertakan resep lengkap dengan daftar belanjaan. Pembuatnya diwajibkan menghias semaksimal mungkin dan tentunya rasa juga menjadi poin tersendiri. Dengan nilai 445, Bagian Pemerintahan Desa berhasil menjadi yang terbaik. Di susul kemudian juara kedua Bagian Pemerintahan dan juara ketiga Bagian Perekonomian.

Ketua panitia pelaksana lomba Ibu Djoko Purwanto mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan kepada para ibu agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. “Inti berlangsungnya acara ini sebenarnya membentuk hubungan silahturohmi serta kekeluargaan antar bagian dan satuan kerja di lingkup perkantoran Pemkab Lamongan,” katanya.

Ditambahkan oleh Penasehat DWP Setkab Lamongan Ibu Nurroso, sebagai wujud emansipasi, kaum perempuan harus berbangga bahwa telah banyak dari kaum Hawa Indonesia yang berkiprah dibidang pemerintahan serta dibidang usaha. “Marilah kita tingkatkan wawasan dan pengetahuan kita serta mencari peluang yang dapat memberikan kesempatan pada kita membangun diri dan membangun bangsa,” pungkas dia.

Kominfo Bangun Pusat TIK Di Lamongan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membangun Pusat Komunikasi Kreatif (PKK) di Lamongan. Selain di Lamongan, hanya ada satu bangunan sejenis. Yakni yang sudah berdiri di lombok Utara.

Terkait pembangunan PKK yang direncanakan berada di Jalan Basuki Rahmat tersebut, Rabu (20/4) dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kominfo dengan Pemkab Lamongan di Ruang Kerja Bupati Fadeli. Dari Kominfo, penandatanganan itu diwakili Direktur e-business pada Kominfo Azhar Hasyim. Hadir pula dalam kesempatan itu Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Hurip Tjahyono bersama sejumlah Kepalam SKPD terkait.

Dikatakan Azhar, PKK adalah suatu bangunan yang didalamnya diberi sejumlah fasilitas media berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendirian bangunan itu menurut dia untuk meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Diharapkan dengan adanya bangunan ini mampu mentransformasikan kegiatan bisnis UMKM yang sebelumnya manual bisnis menjadi elektronik bisnis, “ papar dia kepada Fadeli.

Dalam bangunan PKK itu nantinya akan ada tiga ruangan yang bisa dimanfaatkan UMKM. Yakni ruang pamer yang akan diberi fasilitas TV plasma dan satu set komputer untuk menampilkan karya UMKM. Kemudian juga ada ruang pendidikan yang juga dilengkapi perangkat TI lengkap termasuk fasiltas koneksi internet untuk memberi pelatihan UMKM. Terakhir adalah ruang kreatifitas.

“Dalam bangunan PKK ini UMKM bisa belajar untuk meningkatkan kreatifitasnya dengan sejumlah teknologi yang disediakan. Seperti yang sebelumnya mendesain batik secara manual dengan kertas dan pensil, kini bisa dengan software khusus, “ imbuh dia.

Sementara Fadeli menyambut baik kerjasa dengan pemerintah pusat tersebut. Dia optimis bangunan itu bisa bermanfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Lamongan. Khususnya lewat kemajuan UMKM dengan basis TIK.

Dalam nota kesepakatan bersama itu, pihak Pemkab Lamongan berkewajiban untuk menyediakan bangunan PKK, mengurus perijinan dan menanggung biaya operasionalnya. Sementara pihak Kominfo akan menyediakan sarana dan prasarana TIK. Pihak Kominfo juga akan memberikan pendampingan teknis pada pengelola sehingga mampu mengoperasikan sarana dan prasarana TIK tersebut.

10 Ribu Hektar Lahan Padi Terserang Wereng

Workshop pembuatan rencana tindak lanjut (RTL) tentang pengendalian hama penyakit utama padi berlangsung di Graha Bhineka Karya gedung Korpri Kabupaten Lamongan, Kemarin (20/4). Kegiatan yang dibuka Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI Udhoro Kasih Anggoro itu sebagai upaya normalisasi produksi padi pasca ledakan hama wereng coklat.

Dikatakan Udhoro, kegiatan workshop di Lamongan adalah yang terakhir di Pulau Jawa. Workshop itu sendiri diharapkan akan menghasilkan identifikasi dan evaluasi serangan WBC saat ini. Juga digunakan untuk mengevaluasi varietas padi tahan WBC serta untuk meningkatkan produksi padi hingga mencapai target nasional 70,6 ton gabah kering giling (GKG).

“Dalam workshop terakhir ini akan diputuskan metode yang paling sesuai untuk pemberantasan hama WBC se Jatim. Di Jawa Tengah, gubernur bersama Bupati Kendal putuskan untuk memutus siklus hidup hama dengan melakukan penanaman secara serentak yang membutuhkan 39 ton bibit. Langkah ini dilakukan karena sebelumnya masa tanam di sana tidak seragam sehingga hama hanya berpindah dari satu areal tanam ke areal tanam lainnya, “ ungkap dia.

Sementara Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin dalam sambutannya mengatakan, sasaran luas tanam padi di Kabupaten Lamongan musim tanam 2010-2011 yaitu seluas 135.290 hektar dengan sasaran produksinya mencapai 836.326 ton dan sasaran produkvitasnya 63,73 kuintal/hektar. Sedangkan kondisi saat ini luas tanaman padi terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak 100.796 hektar.

Namun, lanjut dia, ada beberapa titik lahan padi yang terkena serangan hama wereng batang coklat (WBC). Yaitu pada bulan Januari 2011 seluas 7.611,1 hektar, Februari 2.582 hektar, dan Maret 56,85 hektar. “Total serangan Januari sampai dengan Maret mencapai seluas 10.249,95 hektar,” ungkap dia.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Kahutanan atau pihak terkait, Amar menjelaskan, antara lain dengan menganjurkan petani agar menggunakan benih unggul dan selalu menggunakan agen hayati pada saat tanaman di persemaian. Juga menekankan penggunaan pupuk organik, mengadakan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara intensif, dan penggunaan insektisida apabila terjadi serangan. “Melalui dana tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Lamongan akan membantu pestisida untuk pengendalian hama wereng coklat,” ujarnya.

WBC telah menjadi hama global. Hama ini dapat berkembang biak dan merusak tanaman yang disebabkan lingkungan yang cocok baik musim hujan maupun kemarau. WBC mempunyai laju pertumbuhan eksponensial. Yaitu cepat menemukan habitatnya serta mampu mempergunakan sumber makanan sebelum serangga lain ikut berkompetisi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin, Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Made Jana Mejaya, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim Wibowo Eko Putro, dan Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI Udhoro Kasih Anggoro.

Sedangkan peserta workshop diikuti oleh Dinas Pertanian Pemprov, Dinas Pertanian 15 Kabupaten di Jawa Timur, BPTPH, BPTP, Badan SDM, LPHP se-Jatim, HKTI, KTNA, Koordinator POPT, Bakorluh, Bapeluh, swasta, Gapoktan, dan Poktan.

Pada akhir acara dilakukan penyerahan cinderamata oleh Balai Besar Penelitian Padi kepada Wakil Bupati Amar Saifudin berupa beberapa buku pedoman dan sewadah contoh padi unggul. Selanjutnya Amar beserta rombongan meninjau pameran yang diadakan swasta berupa obat-obatan pertanian yang terletak disamping gedung.

Banyak Balai Desa Tidak Berfungsi

Bertempat di Shaba Dyaksa Kabupaten Lamongan, sebanyak 462 peserta abdi negara tingkat desa se-Kabupaten Lamongan dengan antusias menyimak dan mengikuti pelatihan. Mereka mengikuti pelatihan bidang manajemen pemerintahan desa yang digelar oleh Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemarin (19/4).

Menurut Kabag Pemdes Hamdani Azhari, pelatihan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta fungsi perangkat desa. Selain itu dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja dalam menyusun produk-produk hukum utamanya dalam penyusunan peraturan serta keputusan Kades, dan meningkatkan tertib administrasi dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

Sementara itu, Plt Sekkab Nurroso dalam sambutannya berharap agar pelatihan itu tidak sekedar hanya pelatihan setelah itu selesai. Akan tetapi di meminta harus diterapkan serta menjadi acuan dalam melayani masyarakat. “Aparat desa adalah barisan paling depan sehingga menjadi ujung tombak dari masyarakat tersebut. Komplain masyarakat tidak bisa ditunda-tunda lagi harus cepat ditangani,” katanya.

Dalam pelatihan selama sehari tersebut Nurroso juga tidak memungkiri masih adanya pelanggaran sebagian kantor atau balai desa yang tidak bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya. “Masih ada balai desa yang hanya buka beberapa jam saja plus adanya ternak warga yang berkeliaran sehingga mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat yang seharusnya streril,” ungkapnya.

Dia berharap dengan pemberlakuan otonomi yang diikuti dengan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan ke pemeritahan desa bisa memberikan peluang besar bagi desa untuk berkembang. Meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan namun paling tidak ADD menjadi modal awal bagi Pemdes membangun perekonomian di daerah pedesaan. “Cermati potensi desa yang dapat dikembangkan,” pungkasnya.

Acara pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Lamongan Nurroso, Kabag Pemerintahan Desa Hamdani Azhari, perwakilan lima Instansi terkait Kabupaten Lamongan sebagai penyaji materi, dan undangan. Peserta pelatihan itu sebanyak 462 orang yang terdiri dari Kades dan perangkat desa yang terdiri dari Kasi, Kaur, dan Kasun yang di prioritaskan baru dilantik atau yang belum pernah mengikuti pelatihan.

Pemateri pelatihan tersebut disajikan oleh lima instansi terkait. Yakni Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum oleh Bagian Pemerintahan, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa oleh Bagian Hukum dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Inspektorat. Kemudian Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan terakhir adalah penyusunan dan Tertib Administrasi Keuangan Desa oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

45 Siswa Tak Hadir UN

Pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat di Lamongan Senin lalu, tercatat 45 siswa tidak hadir mengikuti ujian. Dua siswa tidak hadir karena sakit dan sebagian besar siswa lainnya karena drop out (DO). Sementara Bupati Fadeli bersama Wabup Amar Saifudin, Selasa (19/4) melakukan sidak pelaksanaan UN di empat lokasi.

Keempat lokasi yang dipantau Fadeli adalah SMK NU, SMK Muhammadiyah, SMKN 1 dan SMA Pancamarga Lamongan. Menurut dia, kegiatan yang dilakukannya pagi itu untuk melihat langsung pelaksanaan UN.

“Berdasar laporan dan apa yang saya lihat langsung tadi semua berjalan lancer. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mengikuti ujian tahun ini bisa lulus semua dengan naili yang baik tentunya, “ ujarnya saat di SMA Panca Marga. Dalam sidak itu, dia juga ditemani Kepala Dinas Pendidikan Mustofa Nur bersama sejumlah Kepala SKPD. Di hari kedua UN itu hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, yakni Matematika.

Terkait dua siswa yang absen dengan alasan sakit itu, Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Anang TAufik menerangkan keduanya bisa mengikuti UN susulan yang dijadwalkan mulai Senin, 25 April sampai dengan Kamis 28 April mendatang.

Dua siswa yang sakit itu sendiri adalah siswa SMAN 1 Paciran dan SMKN 1 Lamongan. Kedua siswa itu termasuk dalam total 45 siswa yang tercatat tidak hadir mengikuti UN. Dengan rincian 18 siswa SMA, 10 siswa MA dan 17 siswa SMK.

UN SMA dan MA di Lamongan tahun ini diikuti sejumlah 9.704 orang siswa dari 138 lembaga pendidikan. Dengan rincian, 13 SMAN dengan 2.761 siswa dan SMA swasta sebanyak 3.086 siswa dari 52 lembaga. Kemudian MA Negeri tercatat ada 707 siswa dari 2 lembaga serta MA swasta ada 71 lembaga dengan jumlah siswa terdaftar 3.150 orang. Sedangkan UN SMK diikuti 5.284 siswa SMK dari 55 lembaga

Senin, 18 April 2011

KOSLA Gelar Free Workshop Android

Satu lagi agenda menarik akan digelar oleh Komunitas Open Source dan Linux Lamongan (KOSLA) yang akan mengajak kumpul bareng dan ngobrol santai para pelaku IT Lamongan tentang Android. Acara yang bertajuk "Hello Android" ini akan membahas Android yang merupakan penerapan Linux pada handphone dengan cara yang lebih santai juga akan dibagikan tip-tip berkenaan dengan penggunaan Android.

Kabar bagusnya acara ini tidak dipungut biaya alias gratis dan terbuka untuk umum baik mahasiswa, pelajar SMA dan masyarakat umum yang tertarik dengan perkembangan teknologi informasi khususnya Android.
Dalam Workshop akan disajikan materi dantaranya pengenalan seputar Android dan peluangnya. Serta akan diadakan demo kecil pembuatan aplikasi Android sederhana dengan App Inventor.
Rencananya Workshop Hello Android ini akan digelar pada hari Minggu, 24 April 2011 Hadir sebagai pembicara dalam worshop, Firman dari Teknik Informatika ITS Surabaya. Untuk tempat pelaksanaan bagi yang berminat bisa dikonfirmasikan di nomer HP. 0856 4877 2239

Pantura Rentan Peredaran Narkoba

Secara geografis, letak Kecamatan Paciran di Lamongan yang berada di jalur pantura sangat strategis. Terlebih sekarang ada banyak tempat wisata di sepanjang jalan daendels tersebut. Keunggulan itu di sisi lain juga bisa menjadi satu indikator pemicu yang bisa membuka peluang rawan dimasukinya peredaran narkoba.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah MTS Tarbiyatut Tholabah Desa Kranji/Paciran, Moch Maimun saat Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba kemarin. Pada acara tersebut hadir Wakil Bupati Lamongan sekaligus sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat Amar Saifudin dan Kasatreskoba Polres Lamongan AKP Hasran sebagai narasumber

Maimun mengatakan, untuk mencegah dampak narkoba khususnya yang rentan menyerang pelajar, pihaknya perlu mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui BNK Lamongan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan dikalangan anak didiknya. “Semoga apa yang dilakukan oleh BNK Lamongan bisa bermanfaat,” ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 900 siswa.

Sementara itu Amar Saifudin mengingkatkan, bahaya narkoba di kalangan pelajar sudah sangat semakin meresahkan orang tua. Bahaya narkoba sejak dini harus diketahui pelajar dan pemuda sehingga nantinya tidak ikut ikutan mengkonsumsi barang terlarang itu. “Meskipun godaannya besar, tidak boleh kenal yang namanya narkoba,” tegasnya.

Amar menambahkan, narkoba bisa menyerang siapa saja dimana saja. Hal itu bisa dilihat dari pemberitaan di tv dan koran banyak sekali orang terjerumus dan menjadi korban akibat narkoba. “Agama yang kuat adalah salah satu tameng dan bisa dijadikan kendali diri,” pungkas dia.

Petro Harus Beri Kontribusi Lamongan

Komisi A DPRD Jatim semua kompak menyatakan PT Petrokmia Gresik (PG) harus memberikan kontribusi pada Lamongan. Hal itu terkait dengan aktifitas PG yang mengambil air di wilayah Lamongan. Sudah sekian lama Pemkab Lamongan mengajukan air baku pada PG tapi belum direspons. Sementara permintaan serupa dari Pemkab Gresik bisa disangggupi.

Pernyataan tersebut terungkap saat Komisi A yang dipimpin ketuanya Sabron Djamil Pasaribu melakukan kunjungan kerja di Lamongan, Jum’at (15/4). Dalam kunjungan yang diterima Plt Sekkab Nurroso tersebut, Komisi A bermaksud untuk melakukan pengecekan silang terhadap sejumlah pernyataan yang diberikan PG terkait keberadaan pengambilan air di wilayah Lamongan.

Komisi A di kesempatan itu juga sepakat agar Pemkab Lamongan meneruskan langkah untuk menagih pada PG agar memberi manfaat pada Lamongan. Komisi yang diketuai Sabar tersebut sepakat bahwa meski PG adalah BUMN penyangga pupuk nasional, namun karena obyek pengambilan air di wilayah Lamongan, tentu harus memberi kontribusi pada masyarakat Lamongan.

Nurroso dalam paparannya menyampaikan, PG selama ini tidak pernah melibatkan Lamongan dalam proses perijinan. Seperti IMB yang baru diurus pada Januari 2009 atau Amdal yang juga belum selesai. Sementara program corporate social responsibility (CSR) selama ini relatif kecil yang diberikan untuk Lamongan. Demikian pula agar ada ijin rekomendasi bupati dalam pengambilan air permukaan juga belum dipenuhi PG.

Dikatakan lebih lanjut olehnya, jika PG mengungkapkan ada program CSR berupa pengadaan sumur bor, program itu bakal percuma.

“Pembuatan sumur bor di Lamongan bakal percuma, malah hanya akan jadi monumen saja. Karena sebagian besar air tanah Lamongan asin atau payau. Kami tidak menginginkan air PG yang selama ini sudah diambil dari Lamongan sejak tahun 1983. Yang kami inginkan adalah agar PG supply Lamongan dengan air baku, karena problemnya adalah ketersediaan air bersih perkotaan. Bukan dengan membuat saluran baru dari pipa PG yang sudah ada yang tentunya tidak mungkin secara teknis. Namun PG agar melakukan rekayasa teknik untuk menyediakan air baku dari intake baru di Bengawan Solo, “ urai dia.

Sebelumnya anggota Komisi A DPRD Jatim Kusnadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya dengan jajaran direksi PG, mereka menyampaikan sejumlah argumen penolakan keinginan Lamongan.

Menurut dia, alasan PG menyediakan air baku untuk PT Smelting adalah karena produk utama perusahaan ini, yakni asam sulfat adalah bahan baku utama untuk pupuk. Sehingga yang dilakukan PG adalah barter. Kemudian masih menurut Kusnadi, PG juga menyampaikan secara teknis tidak mungkin memotong jalur pipa yang ada kemudian sebagian airnya disalurkan ke Lamongan karena akan mengganggu distribusi. PG juga menyampiakan bahwa air yang disalurkan itu adalah air industri, bukan air baku untuk rumah tangga.

Pemberitaan terkait aktifitas PG di Desa Trepan/Babat itu mencuat setelah masyarakat setempat menuntut pihak PG untuk berkontribusi pada masyarakat setempat. Sementara aktifitas pengambilan air sudah dimuali sejak 1983 silam. Kasus itu semakin hangat ketika LSM Surabaya Corruption Watch (SCW) melaporkan PG ke Kejati dengan dugaan menyalahgunakan air baku dari Jasatirta.

Kontribusi dari PG untuk Lamongan selama ini berupa PBB yang senilai Rp 213 juta serta bagi hasil untuk pengambilan air permukaan yang tahun ini nilai totalnya Rp 358 juta. Nilai bagi hasil ini adalah nilai total bersama pengambilan air permukaan selain milik PG.

Persoalkan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah di era otonomi menjadi persoalan tersendiri bbagi daerah yang belum kaya. Hal serupa tidak berlaku bagi daerah yang memang sudah kaya dan memiliki sumber pendapatan yang besar. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin saat menerima kunjungan DPD RI dapil Jatim di Ruang Sasana Nayaka, Kamis (14/4).

“Agar disparitas antar wilayah di Indonesia tidak semakin jauh, DPD RI perlu mencarikan solusi terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena hal ini sejalan dengan keberadaan DPD RI. Kebijakan ini tentunya tidak menjadi masalah bagi daerah seperti Surabaya. Namun bagi sejumlah daerah yang belum kaya tentu akan menjadi persoalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “ ujarnya.

Kedatangan anggota DPD RI dapil Jatim itu sendiri dikoordinatori Istibsjaroh. Bersamanya hadir juga anggota DPD RI lain, Abdul Sudarsono dan Supartono. Sementara Wasis Siswoyo belum tampak hadir. Selain Amar Saifudin, rombongan DPD RI itu juga diterima Plt Sekkab Nurroso bersama sejumlah Kepala SKPD.

Di kesempatan itu Amar juga mengeluhkan seringnya pemerintah pusat mengganti regulasi dan peraturan perundang-undangan. Seringnya perubahan itu menurutnya malah membingungkan dan merepotkan daerah. Amar juga berharap DPD RI memperjuangkan agar sejumlah proyek industri di pantura segera tuntas. Diantaranya pembangunan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) dan penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Lewat forum itu juga terungkap bahwa DPD RI telah mengajukan draft amandemen UUD 1945. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Supartono. Dikatakan olehnya, dalam draftitu diantaranya termuat usulan agar DPD RI mempunyai kewenangan yang setara dengan DPR RI. Sehingga nanti hak mengajukan RUU, interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat juga dimiliki DPD RI. Sebagaimana saat ini hak yang sama dimiliki oleh DPR RI.

Sementara selama ini terkait fungsi legislasi, DPD RI memang mempunyai kewengan untuk mengajukan RUU inisiatif. Namun jika RUU itu sudah masuk pembahasan di DPR, maka akan berubah menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Rabu, 13 April 2011

Bakal Lebih Sulit, Satu Soal Ada Lima Paket

Mulai tahun ini akan akan perubahan lain dalam mekanisme teknis pelaksanaan ujian nasional (UN). Yakni penerapan lima paket soal ujian untuk tiap mata pelajaran yang diujikan. Mekanisme ini berbeda dengan tahun lalu yang hanya ada dua paket soal di tiap mata pelajaran.
“Penerapan mekanisme baru ini diharapkan akan dapat meningkatkan kejujuran siswa dan sekolah. Selain itu mekanisme ini juga diharapkan bisa mengurangi kebocoran soal. Karena meski sampai ada yang sukses mendapat bocoran belum tentu urutan soalnya akan sama dengan soal yang dikerjakan siswa di kelas, “ ungkap Kadinas Pendidikan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik. Model baru ini seperti dikatakannya, sudah mulai diujikan saat pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS) kemarin.

Secara teknis aturan baru dalam UN ini mengaturt lima paket soal pada satu mata pelajaran. Artinya, dalam satu mata pelajaran akan ada lima model soal yang berbeda dan dibagi secara acak dalam satu ruang secara proporsional. Sehingga tiap siswa dimungkinkan mendapat jenis paket soal yang berbeda dalam tiap mata pelajaran yang diujikan.

“Lima paket soal tersebut dalam satu mata pelajaran yang sama. Misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat paket soal A, B, C, D dan E. itupun soalnya dibagi secara acak. Bahkan untuk soal cadangan merupakan paket soal yang berbeda. Sehingga sebenarnya ada enam paket soal di tiap kelas, “ urai dia.

Terkait kebijakan ini akan mempersulit dan menurunkan prestasi siswa, dia mengatakan hal teknis semacam ini tidak akan menjadi kendala. Karena siswa sudah disiapkan secara maksimal oleh masing-masing sekolah dan Dinas Pendidikan untuk berprestasi di UN tahun ini. Aturan baru ini hanya sebagai mekanisme untuk meningkatkan kredibilitas UN saja tanpa bermaksud mempersulit siswa atau bahkan menurunkan prestasinya.

“Dengan adanya mekanisme baru ini, setiap siswa malah bisa lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan soalnya sendiri. Karena untuk melihat pekerjaan temannya akan sangat sulit. Belum tentu soalnya akan sama dengan miliknya, “ imbuh dia.

Jadwal UN utama tingkat SMA sederajat tahun ini mulai 18 April 2011 hingga 21 April 2011. Sementara UN susulan mulai 25 April 2011 hingga 28 April 2011. Mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris ditambah mata pelajaran spesifik masing-masing program. Untuk program IPA ditambah mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika. Program IPS ditambah Sosiologi, Geografi dan Ekonomi. Dan program Bahasa ditambah Sastra Indonesia, Antropologi dan Bahasa Asing.

Selanjutnya tingkat SMP sederajat, UN utama mulai 25 April 2011 hingga 28 April 2011 dan UN susulan dilangsungkan pada 3 Mei 2011 hingga 6 Mei 2011. Mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Tertibkan Peredaran Miras

Sebanyak tujuh warung dan cafe yang memperjualbelikan minuman keras (miras) di Kecamatan Mantup ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Lamongan. Sejumlah barang bukti (bb) miras disita dalam operai penegakan Perda tersebut. Sementara pemiliknya pada Selasa (12/4) menjalani pemeriksaan di Kantor Satpolpp.

Kasatpolpp Sukiman dalam keterangannya melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik menjelaskan operasi di Kecamatan Mantup itu untuk menegakkan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Miras. “Kegiatan yang dilaksankan di Mantup Senin lalu itu juiga sebagai bagian untuk menegakkan Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Jasa Boga. Mereka yang ketahuan melanggar tentu akan menjalani proses lebih lanjut, “ ujarnya.

Selain penegakan Perda, kegiatan itu sendiri disebutkannya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meminimalisir peredaran miras di masyarakat. “Hari ini (kemarin red) pemilik warung dan cafe itu dipanggil ke kantor Satpolpp. Tentunya mereka diberi peringatan dan menandatanganin pernyataan agar tidak memperjualbelikan miras di tempat usahanya, “ kata dia.

Ketujuh warung dan cafe yang dirazia tersebut berlokasi di desa Jalag Kecamatan Mantup. Yakni warung milik Sulikin, Juliani, Basori, Nur Hayati, Suhartono, Wariyono dan Enis. Dari warung tersebut juga disita setidaknya 10 botol miras dari beberapa merek dagang. Selama bulan Maret, Satpolpp juga melakukan penertiban sejumlah enamkegiatan yang diketahui melanggar Perda. diantaranya usaha futsal di Desa Bakalrejo/Sugio yang melanggar Perda nomor 6 tahun 2007 tentang bangunan. Pemiliknya telah dipanggil dan membuat pernyataan. Demikian pula dengan usaha galain c di Desa Tlogosadang/Paciran yang melanggar Perda nomor 14 tahun 2003.

Jumat, 08 April 2011

Sebagian Posyandu Belum Mandiri

Posyandu selama ini sudah memberi manfaat bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Namun sebagian posyandu itu belum sampai tahap mandiri sehingga pelayanan yang diberikan juga belum maksimal.

Terkait hal itu, sejumlah 189 kader posyandu kemarin mengikuti pelatihan posyandu plus dan posyandu lansia. Kegiatan yang diadakan Tim Penggerak PKK Lamongan itu menghadirkan sejumlah nara sumber. Diantaranya Totok Isnanto dari Tim Penggerak PKK Pokja 2 Pemprov Jatim dengan materinya konsep dasar taman posyandu. Kemudian Dr. Taufik Hidayat dan Kasiati Bajuri dari Dinkes serta Endang Prihatini dari Dinas Pendidikan Lamongan dengan meterinya implementasi posyandu dan PAUD.

Menurut Endang, hingga saat ini rata-rata status posyandu masih pada tahap purnama. Sehingga selanjutnya perlu ditingkatkan statusnya menjadi tahap mandiri agar tujuan pelaksanaan posyandu bias dicapai dengan maksimal.

Untuk menuju kesana, saat ini di Lamongan telah dikembangkan pengelolaan posyandu plus dan posyandu lansia. Seperti dikatakan Ketua TPPKK Mahdumah Fadeli, seiring dengan perjalanannya waktu, ada perubahan peningkatan pelayanan dalam kegiatan revitalisasi posyandu. Diantaranya disebut dengan istilah posyandu plus dan posyandu lansia.

“Disebut plus karena dalam pengelolaan posyandu berintregrasi atau terdapat kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), bina keluarga balita (BKB) dan posyandu lansia,” ujarnya. Sementara itu, posyandu lansia adalah salah satu wadah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia, yang dikelolah dari, oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan lintas sektoral.

Sedangkan jenis pelayanan yang bisa di dapat berupa penimbangan badan, tensi darah, pemeriksaan oleh dokter, pemberian obat bila perlu, serta konseling individu sesuai diagnosa. Pelayanan tersebut dikatakan olehnya bisa diperoleh di tempat-tempat seperti di rumah perangkat atau balai dusun serta di balai desa yang letaknya strategis, atau dilaksanakan sebulan sekali pada pos yang berbeda secara bergilir.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan dalam posyandu plus dan posyandu lansia dipengaruhi oleh keaktifan maupun inovasi yang dilakukan oleh para kader posyandu di wilayah Kabupaten Lamongan. “Tentunya perlu diadakannya pelatihan tambahan pengetahuan bagi para kader demi perkembangan, kemajuan, serta untuk menggugah kembali semangat tersebut,” pungkas dia.

Kepala BNPB : Solusi Bencana Sudah Tepat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif kemarin menilik lokasi banjir di Kecamatan Glagah, Lamongan. Dalam kunjungannya tersebut, Syamsul didampingi Bupati Lamongan Fadeli bersama Wabup Amar Saifudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat Soni Harsono serta sejumlah pejabat terkait.

Sebelumnya, Syamsul bersama rombongan diterima Fadeli di Kantor BPBD Lamongan. Di kesempatan itu, dia memberikan bantuan berupa paket sembako yang dimuat dalam satu truk dan uang tunai Rp 200 juta untuk kegiatan operasional penanganan banjir di Lamongan. di tempat yang sama, dia juga sempat mendengarkan paparan situasi bencana oleh Fadeli.

Syamsul mengatakan, Bupati (Fadeli) sudah mengidentifikasi banjir dengan baik. “Identifikasi permasalahan banjir yang sudah dilakukan oleh Bupati jauh lebih penting dari bantuan yang kami berikan hari ini. Beliau sudah pikirkan solusi untuk masyarakat. Karena dengan identifikasi, maka permasalahan dan solusi bisa dicarikan jalan keluar, “ ujarnya waktu itu.

Ditambahkan Syamsul, pemimpin di Lamongan sudah temukan masalah sekaligus solusinya. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Bupati. Bahwa untuk mengatasi banjir tahunan baik di wilayah Kali Lamong maupun Bengawan Jero, harus dilakukan normalisasi saluran buangnya. Kini yang perlu kami lakukan adalah segera melakukan koordinasi dengan kementerian pekerjaan umum bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melakukan langkah percepatan normalisasi di Kali Lamong dan Bengawan Jero, “ tegas dia.

Fadeli di kesempatan yang sama menyampaikan saat ini sudah dilakukan pengerukan di wilayah Bengawan Jero sehingga kedalamannya cukup memadai. Namun permasalahannya, kata dia, kedalaman saluran buang yang berada di wilayah Gresik tidak cukup memadai. Sehingga ketika musim hujan tiba, genanngan air di Bengawan Jero yang berada di wilayah Lamongan tidak bisa cepat dibuang ke laut.

Sementara untuk Kali Lamong Fadeli mengusulkan agar dibuat semacam storage air di wilayah Lamongan selatan. Storage air tersebut menurut Fadeli bukan hanya akan bermanfaat untuk mencegah efek banjir di wilayah Gresik, namun juga bisa menjadi solusi sumber air pertanian untuk kawasan selatan yang dikenal kering.

Data terakhir BPBD, banjir tahun ini sudah menggenangi wilayah delapan kecamatan di Lamongan. yakni Kecamatan Karangbinangun, Glagah, Kalitengah, Deket, Turi, Modo, Lamongan dan Sukodadi. Total ada 3.698 rumah yang tergenang di 11.799 desa. Sementara jalan kabupaten yang terdampak mencapai 7 kilometer. Selain itu banjir juga menggenangi 3 TK, 15 SD, 16 MI, 1 SMA dan 6 sarana ibadah. Selain itu, tidak kurang 6.321 hektar areal tambak juga terkena dampak banjir yang taksir kerugiannya mencapai Rp 14, 6 miliar tersebut.

Pelatihan RnR Untuk Petugas KB

Ratusan petugas klinik KB di Lamongan kemarin menerima pelatihan administrasi terkait reporting and recording (RR) atau pencatatan dan pelaporan di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Kesempatan itu juga digunakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB R Hari Purwanto yang akan purna tugas dalam 25 hari kedepan.

Hari mengungkapkan pelatiahn semacam itu penting dilakaukan karena datanya bisa digunakan sebagai bahan program KB nasional. Secara teknis, dia mencotohkan data dari petugas KB di klinik itu bisa digunakan untuk penentuan jumlah alat kontrasepsi yang harus disediakan.

“Pelatihan ini adalah bagian dari sistem informasi manajeman program KB nasional. Yakni untuk memonitor keseluruhan rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan program KB secara berkelanjutan. Data dari hasil pencatatan itu kemudian akan digunakan untuk menunjang penyediaan dan pengembangan kebutuhan data dan informasi program KB nasional secara cepat dan akurat, “ terangnya.

Selama sehari, peserta pelatihan akan menerima materi penyusunan pedoman dan tata cara pencatatan pelaporan pelayanan alat kontrasepsi. Serta pelatihan pedoman tata cara pelaporan kegiatan lapangan program KB nasional.

Kegiatan program Kb di Lamongan selama ini melibatkan sejumlah unsur di masyarakat. Mulai dari petugas klinik KB di puskesmas, TPPKK dan tokoh masyarakat. Termasuk mengadakan kerjasama dengan Kodim 0812 dalam kegiatan TNI manunggal KB kesehatan.

Senin, 04 April 2011

HJL FUN BIKE 2011

Ikutilah HJL FUN BIKE 2011 yang akan diadakan paga tanggal 5 Juni 2011, start dan finis di alun-alun kota Lamongan. informasi selengkapnya klik disini

Sampaikan LKPJ, PDRB Tumbuh Hampir 7 Persen

Secara bergantian, Bupati Fadeli dan Wabup Amar Saifudin membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun annggaran 2010, Kamis (31/3) di Gedung DPRD setempat. Dalam keterangannya, disampaikan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 naik hingga 6,89 persen.

Dikatakannya, angka estimasi pertumbuhan ekonomi Lamongan berdasarkan PDRB ADHK pada tahun 2010 sebesar Rp 5.225.546.010. Angka tersebut naik 6,89 persen dari angka tahun 2009 yang sebesar Rp 4.888.536.450.000.

Selama tahun 2010, sektor pertanian masih menjadi kontributor teresar angka estimasi PDRB, yakni sebesar 37,06 persen. berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran 34,48 persen dan sektor jasa dengan kontribusi 10,55 persen.

“Sektor jasa telah menjelma menjadi salh satu sektor unggulan terhadap total PDRB Lamongan tahun 2010. Yakni melalui sub sektor hiburan dan rekreasi yang memeberi kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lamongan. WBL dan Mazoola adalah obyek wisata unggulan. Sedangkan Waduk Gondang dan wisata religi Makam Sunan Drajad sangat potensial untuk terus digarap dan dikembangkan, “ urainya.

Tingginya sumbangan sektor pertanian tersebut dikatakannya ditandai dengan Lamongan yang masih menjadi salah satu penyangga beras nasional. Komoditi padi tahun 2010 produksinya mencapai 857.638 ton gabah kering giling (GKG). Sementara di sub sektor perikanan, Lamongan juga masih tercatat sebagai penghasil ikan terbesar di Jawa Timur dengan produksi yang mencapai 99.543,95 ton.

Terkait kinerja keuangan di tahun 2010, dijelaskan olehnya, secara kuantitatif pendapatan terealisasi Rp 1,064 triliun atau tercapai 100,28 persen dari target sebesar Rp 1,061 trilun. Sedangkan komponen belanja belanja realisasinya mencapai 1,046 triliun atau tercapai 92,8 persen dibanding target sebesar Rp 1,128 trilun.

Sehingga dari anggaran yang sebelumnya diperkirakan defisit malah surplus sebesar Rp 17,243 miliar. Secara keseluruhan, termasuk penghitungan komponen pembiayaan daerah, dalam APBD 2010 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) mencapai Rp 38,843 miliar. “Sesuai dengan ketentuan, SILPA ini kemudian dimasukkan pada APBD tahun 2011, “ katanya menambahkan.

DNT Tuntas, UN Siap Digelar

Dinas Pendidikan Lamongan telah merampungkan proses pendataan daftar nominatif sementara (DNS) peserta ujian nasional (UN) menjadi daftar nominatif tetap (DNT). Sementara kartu peserta ujian juga sudah dikirim ke masing-masing sekolah, sehingga persiapan administratif pelaksanaan UN sudah dirampungkan semua.

Terdapat sejumlah perubahan peserta UN dari proses DNS menuju DNT. Untuk peserta dari tingkat SMP sederajat yang semula tercatat sebanyak 20.988 siswa dalam DNS, berubah menjadi 20.992 siswa dalam DNT. Sedangkan jumlah lembaganya juga menjadi 304 unit.

“Perubahan data peserta UN ini karena dalam DNS lalu belum masuk data dari dua lembaga pendidikan SMP luar biasa (SMPLB) swasta sebanyak 4 siswa. Perubahan data ini menunjukkan proses verifikasi DNS menjadi DNT sangat bermanfaat demi kemutahiran data peserta UN, “ ujar Kadinas Pendidikan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin.

Kemudian ditambahkannya, untuk DNT siswa SMA sederajat tidak ada perubahan. Yakni akan diikuti 9704 orang siswa dari 138 lembaga. Menurut dia, sebenarnya ada 139 lembaga pendidikan SMA sederajat di Lamongan. Namun untuk tahun ini, tidak ada peserta UN dari SMAN luar biasa.

Dalam DNT tersebut juga sudah mencantumkan data peserta dari lembaga pendidikan SMK sederajat. Tercatat ada 5.284 siswa SMK dari 55 lembaga yang akan mengikuti UN tahun ini. Tahun lalu UN tingkat SMK sederajat ini diikuti 4.218 siswa, sehingga ada kenaikan peserta sebanyak 1.066 siswa. “Sebagaimana tahun lalu, untuk siswa SMK juga diharuskan mengikuti ujian kompetisi keahlian yang harus dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN digelar. Ujian ini sesuai dengan program kejuruan masing-masing SMK, “ tambah dia.

Secara rinci, UN SMP sederajat tahun ini akan diikuti sejumlah 8.998 siswa SMP negeri dari lembaga dan 3.859 siswa dari 82 SMP swasta. Selanjutnya 4 lembaga SMPN terbuka dengan 78 siswa dan 2 lembaga SMPLB swasta dengan 4 peserta. Sedangkan dari 2 MTsN tercatat ada 678 siswa serta 166 MTs swasta tercatat peserta UN sebanyak 7.375 siswa.

Sementara rincian peserta UN SMA sederajat tahun ini akan diikuti sejumlah 13 SMAN dengan 2.761 siswa dan SMA swasta sebanyak 3.086 siswa dari 52 lembaga. Kemudian MA Negeri tercatat ada 707 siswa dari 2 lembaga serta MA swasta ada 71 lembaga dengan jumlah siswa terdaftar 3.150 orang.

Sesuai yang diatur Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), jadwal UN utama tingkat SMA sederajat dimulai 18 April 2011 hingga 21 April 2011. Sementara UN susulan mulai 25 April 2011 hingga 28 April 2011. Selanjutnya tingkat SMP sederajat, UN utama mulai 25 April 2011 hingga 28 April 2011 dan UN susulan dilangsungkan pada 3 Mei 2011 hingga 6 Mei 2011.

Tahun ini tidak ada lagi ujian ulangan, sehingga bagi yang tidak lulus harus mengikuti ujian kejar paket. Nilai akhir (NA) UN tahun ini juga mengakomodir nilai rapor dan ujian sekolah. Yakni dengan pembobotan 40 persen untuk rata-rata nilai rapor dan nilai ujian sekolah serta 60 persen untuk nilai UN. Dalam penghitungan nilai sekolah, nilai rata-rata rapor diberi bobot 40 persen dan nilai ujian sekolah 60 persen. Rapor SMP yang dinilai adalah semester 1,2,3,4 dan 5. Sedangkan SMA yang dihitung adalah rapor semester 3,4 dan 5. Peserta UN dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata hasil ujiannya paling rendah 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0.

Pelaksana Terbaik ADD Terima Semen

Tahun ini Pemkab Lamongan memberikan stimulus bagi desa pelaksana program alokasi dana desa (ADD) terbaik tahun 2010. Tiga desa pelaksana terbaik itu adalah Desa Mayong/Karangbinangun, Desa Balun/Turi dan Desa Taman Prijek/Laren. Ketiganya kemarin, (30/3) menerima piagam dan bantuan stimulus semen dari Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra setempat.

Untuk terbaik pertama, Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun menerima hadiah sebanyak 50 sak semen. Kemudian Desa Balun Kecamatan Turi dengan hadiah sebanyak 40 sak semen, dan Desa Taman Prijek Kecamatan Laren dengan hadiah sebanyak 30 sak semen.

Penyerahan hadiah stimulus itu diberikkan Fadeli saat Sosialisasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011. . “Pertanggung jawaban mereka memang yang terbaik oleh karena itu kita sampaikan penghargaan itu,” ujarnya. Dijelaskannya, penerima penghargaan Program ADD harus memenuhi tiga aspek. Yaitu dari sisi manajemen, kwalitas, dan kwantitas. “Saya minta hadiah untuk tahun depan diperbesar bila perlu nanti diberikan hadiah berupa proyek sebagai motivasi Desa dan Kepala Desa,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat MS Heruwidi menyampaikan, ADD tahun 2011 yaitu sebesar Rp 27, 328 miliar. Besar nilai ADD ini sama sejak tahun 2007. Namun naik signifikan dibanding tahun 2000 yang hanya Rp 4, 266 miliar.

Dari total anggaran itu, sebesar Rp 19,463 miliar diantaranya diperuntukkan pembangunan desaa (ADD Bangdes) untuk 462 desa. Sementara untuk pembangunan dusun atau ADD Bangsun dianggarkan sebesar Rp 7,865 miliar untuk 1.430 dusun.

Anggaran itu seperti disampaikan Heruwidi diantaranya akan dipergunakan untuk kegiatan desa dan dusun. Yakni untuk pemberdayaan masyarakat meliputi jalan makadam, jalan aspal, jalan rabat beton, jalan paving, gorong-gorong, dan pintu air, plengsengan, dan saluran air. Juga disampaikannya, dana swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan ADD mencapai sebesar Rp 3.257.727.000.

Penghitungan ADD ini didasarkan pada kelas masing-masing desa. Untuk desa dengan kelas I menerima Rp 51,5 juta (5 desa), kelas II Rp 46,5 juta (48 desa) dan kelas III Rp 41,5 (409 desa). Sementara ADD Bangsun diberikan sebesar Rp 5,5 juta per dusun.

Fedeli Kritik Musrenbang Yang Hanya Rutinitas

Musrenbang yang bersifat rutin dan dilaksanakan setiap tahun diharapkan jangan dianggap sebagai pekerjaan yang biasa-biasa saja. Hal itu dikatakan Bupati Lamongan Fadeli saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2012 dilaksanakan di Pendopo Lokatantra, Kemarin (29/3).

Dalam forum yang juga dihadiri kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan ormas di Lamongan itu, dia meminta untuk bersama-sama merumuskan rencana pembangunan Lamongan agar nantinya betul-betul berhasil. “Saya beharap agar seluruh pimpinan SKPD untuk memperhatikan prioritas pembangunan dan membuat rencana yang mengalir guna membawa kemajuan Lamongan, “ tegasnya.

“Disinilah ruang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan, dan berinteraksi. Sekaligus juga sebagai forum untuk saling mendengar agar solusi yang dipilih, keputusan yang diambil, dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan benar-benar tepat untuk mengatasi keadaan utamanya tahun-tahun ini maupun yang akan datang” ujar dia.

Selain itu dia menambahkan, supaya tidak asal membuat rencana, dia mengajak untuk membuat rencana yang mengalir guna membawa kemajuan Lamongan. Yakni dengan perencanaan yang tajam, realistis, dan yang terpenting dapat diwujudkan” ungkapnya.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan menjadi peraturan daerah serta mengacu kepada prioritas pembangunan Propensi dan Pemerintahan Pusat tahun 2012, dikatakan olehnya, prioritas pembangunan Lamongan tahun 2012 diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kwalitas pelayanan kebutuhan dasar. Terutama dengan menitik beratkan pada program pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur jalan.

“Peningkatan juga dilakukan pada ekonomi kerakyatan guna terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatkan infrastruktur pedesaan serta mendorong pembangunan disektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan,” pungkas dia.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Makin Abbas, Kabid Statistik dan Laporan Bappeda Propinsi Taufik Kartiko, Sekretaris Bakorwil Bojonegoro Dradjat Hardijanto, Sekda dan Asisten Kabupaten Lamongan, para Pimpinan SKPD Kabupaten Lamongan, Camat se-Kabupaten Lamongan. Juga hadir di kesempatan itu pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Lamongan, LSM, dunia usaha, dan ormas-ormas setempat.