Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan tahun 2010 disetujui oleh semua fraksi di DPRD setempat untuk dijadikan APBD. Ketetapan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/12).
Meski secara resmi disetujui semua fraksi yang ada, sejumlah catatan masih diberikan oleh fraksi-fraksi yang ada. Sementara Badan Anggran lewat laporannya yang dibacakan Mustain menyarankan pembangunan yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak mendesak serta sudah dianggarkan di tahun 2010 menunda dulu anggran tersebut. Untuk kemudian ditempatkan pada belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Catatan yang diberikan FPKB dalam pendapat akhir (PA) fraksinya yang dibacakan Mahfud, meminta kenaikan anggaran untuk sektor pencemaran limbah air. Dikatakannya akibat pencemaran limbah, air di Bengawan Jero (ditandai dengan banyaknya enceng gondok) yang melewati enam kecamatan agar dapat diatasi. FPKB menurutnya juga akan mengawasi perjalanan tahun pertama penerapan RSD dr Soegiri sebagai Badan Layanan Umum atau BLU.”FPKB akan mengawasi apakan penerapan BLU sudah sesuai dengan filosofi tersebut atau tidak, “ ujarnya.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) melalui juru bicaranya Abd. Shomad meski memberi dukungan kenaikan belanja langsung sebesar Rp 5,1 miliar dari sebelumnya Rp 209 miliar menjadi Rp 214 miliar, ada sejumlah catatan yang disampaikannya. Salh satunya apakah kegiatan dalam kenaikan belanja langsung itu sudah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam berbagai dokumen dan konsistensinya dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Terkait kinerja PNS yang masih banyak terkesan menganggur dan sering keluar saat jam kerja, Fraksi Patriot Pembangunan Nurani (FPPN) menyarakankan agar yang melakukan penertiban disiplin jangn dari SatPolPP. “Agar bisa menimbulkan efek jera, harus ada pihak luar tersendiri yang melakukan penertiban. Hal ini dilakukan dengan membentuk tim penertiban gabunagn antara eksekutif, legislative dan masyarakat, “ kata juru bicaranya Didit Uking.
Sementara Kasnoto, juru bicara FPGolkar menyampaikan sarannya agar untuk proyek pembangunan yang plafond dananya besar agar dalam proses lelang didahului dengan prakulaifikasi terhadap kontraktor. Dikatakanya, dengan adanya prakualifikasi ini akan bisa mendapatkan kontraktor yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.
Kemudian dalam PA FPDIP yang dibacakan Nipbianto, mereka berharap agar eksekutif meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah untuk mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah yang berimbas pada kerugian keuangan daerah. FPDIP juga menyampaikan, pilihan yang paling tepat dalam struktur Belanja Daerah adalah mengutamakan belanja modal di atas komponen belanja lain.
Sedangkan FPAN melihat masih sering dijumpai tumpang tindih program antar SKPD, kekurangefektifan dalam pembiayaan dan belanja kegiatan. “Fraksi kami berharap agar kedepan Pemerintah Daerah lebih menyeimbangkan antara anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, “ ujar juru bicara FPAN Nurul Kholiq.
Di kesempatan terakhir, Bupati Lamongan masfuk dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah program prioritas di tahun 2010. Yakni diantaranya penuntasan pembangunan jalan poros desa, pertumbuhan ekonomi daerah, masalah permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Mneengah (UMKM) serta koperasi wanita, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Di sector pendidikan, Masfuk meyebutkan anggaram di sektor ini prosentasenya sudah mencapai 45,48 persen.
Dalam APBD 2010, sisi pendapatan ditetapkan sebesar Rp 881,9 miliar dan sisi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 897,6 miliar. Sehingga ada defisit sebesar Rp 20,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto yang nominalnya sma dengan defisit.
Kamis, 17 Desember 2009
Agen Diminta Taati Kesepakatan
Asisten Ekonomi Pembangunan Lamongan Djoko Purwanto meminta agar agen penyalur minyak tanah (mitan) di wilayah pantura (Brondong dan Paciran) tetap mentaati kesepakatan yang dibuat 20 Oktober lalu. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi di Ruang Sabha Nirbawa, Rabu (16/12).
Ada tiga item kesepakatan yang diminta Djoko Purwanto agar tetap ditaati agen mitan. Tiga kesepakatan tersebut adalah setiap pembelian mitan diwajibkan menggunakan KTP setempat. Kemudian membatasi pembelian paling banyak 30 liter untuk setiap orang dan pangkalan diminta tidak menaikkan harga. Yakni tetap mematuhi harga eceran tertinggi (HET) mitan di Lamongan sebesar Rp 3250 setiap liternya.
Permintaan dalam rapat yang dihadiri agen mitan, perwakilan Pertamina, perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Rukun Nelayan Indonesia (RNI) dan muspika kecamatan tersebut disampaikan Djoko karena mulai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Menurut Djoko, pada Oktober dan November suasana berlangsung kondusif karena semua kesepakatan ditaati. Namun mulai Desember ini ada kesepakatan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Jangan sampai kondisi ini berlanjut hingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena itu harus ada ketegasan, ” kata dia.
Djoko menyebut, jika sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, berarti ada kelemahan di tingkat agen. Demikian pula jika ada pelanggaran di tingkat agen, berarti ada kelemahan di tingkat produsen (Pertamina). ”Agen mitan harus merekrut pegawai untuk mengawasi setiap pangkalan yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai pangkalan lebih memilih melayani pembeli luar daerah yang berani membayar dengan harga lebih mahal. Masyarakatpun juga harus ikut mengawasi jika menemukan pelanggaran, ” tegasnya.
Sementara perwakilan Pertamina Aji Anom Purwasakti saat dimintai keterangan menyampaikan, jika ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi tentu tidak akan berarti. Dikatakannya, dari pihak Pertamina sanksi tertinggi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif. Yakni yang paling keras dengan mencabut ijin agen bersangkutan. Sedangkan sanksi pidana tentunya adalah kewenangan dari pihak kepolisian.
”Kasus yang terjadi di Lamongan tipikal dengan kasus di daerah lain. Yakni ketika ada satu kawasan yang belum dinyatakan closing dan masih menerima alokasi mitan, biasanya daerah tersebut akan diserbu masyarakat daerah lain yang jatah mitannya sudah distop. Maka ketika alokasi mitan di Brondong dan Paciran belum distop, pasti akan diserbu masyarakat tetangga seperti Gresik dan Tuban, ” jelasnya dalm rapat yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Nurroso dan Kadinas Perikanan dan Kelautan Mustakim Aris itu.
Ada tiga item kesepakatan yang diminta Djoko Purwanto agar tetap ditaati agen mitan. Tiga kesepakatan tersebut adalah setiap pembelian mitan diwajibkan menggunakan KTP setempat. Kemudian membatasi pembelian paling banyak 30 liter untuk setiap orang dan pangkalan diminta tidak menaikkan harga. Yakni tetap mematuhi harga eceran tertinggi (HET) mitan di Lamongan sebesar Rp 3250 setiap liternya.
Permintaan dalam rapat yang dihadiri agen mitan, perwakilan Pertamina, perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Rukun Nelayan Indonesia (RNI) dan muspika kecamatan tersebut disampaikan Djoko karena mulai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Menurut Djoko, pada Oktober dan November suasana berlangsung kondusif karena semua kesepakatan ditaati. Namun mulai Desember ini ada kesepakatan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Jangan sampai kondisi ini berlanjut hingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena itu harus ada ketegasan, ” kata dia.
Djoko menyebut, jika sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, berarti ada kelemahan di tingkat agen. Demikian pula jika ada pelanggaran di tingkat agen, berarti ada kelemahan di tingkat produsen (Pertamina). ”Agen mitan harus merekrut pegawai untuk mengawasi setiap pangkalan yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai pangkalan lebih memilih melayani pembeli luar daerah yang berani membayar dengan harga lebih mahal. Masyarakatpun juga harus ikut mengawasi jika menemukan pelanggaran, ” tegasnya.
Sementara perwakilan Pertamina Aji Anom Purwasakti saat dimintai keterangan menyampaikan, jika ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi tentu tidak akan berarti. Dikatakannya, dari pihak Pertamina sanksi tertinggi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif. Yakni yang paling keras dengan mencabut ijin agen bersangkutan. Sedangkan sanksi pidana tentunya adalah kewenangan dari pihak kepolisian.
”Kasus yang terjadi di Lamongan tipikal dengan kasus di daerah lain. Yakni ketika ada satu kawasan yang belum dinyatakan closing dan masih menerima alokasi mitan, biasanya daerah tersebut akan diserbu masyarakat daerah lain yang jatah mitannya sudah distop. Maka ketika alokasi mitan di Brondong dan Paciran belum distop, pasti akan diserbu masyarakat tetangga seperti Gresik dan Tuban, ” jelasnya dalm rapat yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Nurroso dan Kadinas Perikanan dan Kelautan Mustakim Aris itu.
Petani Mulai Tanam Padi
Meski hujan belum begitu sering mengguyur wilayah Kabupaten Lamongan, sejumlah petani sudah ada yang menanami lahan sawahnya dengan padi. Sampai dengan Desember ini, berdasar data evaluasi tanam di Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat tercatat sudah ada sejumlah 16.175 lahan pertanian yang ditanami komoditi padi.
Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan musim tanam pada musim penghujan 1 atau MP1 memang biasanya dimulai Oktober hingga Maret. Sementara Kecamatan Mantup dan Kembangbahu menjadi dua daerah yang lahan pertaniannya paling banyak ditanami lebih dulu. Yakni masing-masing 4.155 hektar di Mantup dan 4.009 hektar di Kembangbahu.
“Prediksinya memang musim hujan akan mulai terjadi di Bulan Desember. Selain itu, beberapa hari ini hujan juga sudah mulai sering turun sehingga mulai ada petani yang berani menanam padi, “ terang dia kemarin. Selain komoditi padi, menurut aris juga ada sejumlah 8.894 lahan yang ditanami padi.
Aris juga mengungkapkan realisasi panen dan produktivitas serta produksi padi di Kabupaten Lamongan tahun ini menampakkan hasil yang mengembirakan. Sampai dengan akhir Nopember, produksi padi di Lamongan sudah mencapai 889.402 ton di lahan tanam seluas 140.557 hektar.
Realisasi ini, lanjut dia, naik dibanding produksi akhir tahun lalu yang mencapai 839.986 ton. Dinas pertanian dan Kehutanan sendiri menargetkan produksi padi tahun ini di angka 764.433 ton. Sehingga realisasi produksinya mencapai 116,35 persen dari target yang ditetapkan. Produksi padi tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sugio yang mencapai 71.395 ton di 11.859 areal tanam. “Produksi tinggi di Sugio ini selain karena luasnya lahan, juga ditunjang irigasi yang memadai dari Waduk Gondang, “ ujarnya.
Selain padi, komoditi palawija seperti jagung juga mengalami kenaikan produksi. Yakni dari sebanyak 319.844 ton di tahun 2008, naik menjadi sebanyak 335.717 ton pada Nopember 2009. sementara kedelai mengalami kenaikan produksi cukup signifikian. Yakni dari 23.779 ton di tahun lalu menjadi sebanyak 30.977 ton tahun ini. Atau naik sebanyak 7.198 ton.
Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa menyampaikan musim tanam pada musim penghujan 1 atau MP1 memang biasanya dimulai Oktober hingga Maret. Sementara Kecamatan Mantup dan Kembangbahu menjadi dua daerah yang lahan pertaniannya paling banyak ditanami lebih dulu. Yakni masing-masing 4.155 hektar di Mantup dan 4.009 hektar di Kembangbahu.
“Prediksinya memang musim hujan akan mulai terjadi di Bulan Desember. Selain itu, beberapa hari ini hujan juga sudah mulai sering turun sehingga mulai ada petani yang berani menanam padi, “ terang dia kemarin. Selain komoditi padi, menurut aris juga ada sejumlah 8.894 lahan yang ditanami padi.
Aris juga mengungkapkan realisasi panen dan produktivitas serta produksi padi di Kabupaten Lamongan tahun ini menampakkan hasil yang mengembirakan. Sampai dengan akhir Nopember, produksi padi di Lamongan sudah mencapai 889.402 ton di lahan tanam seluas 140.557 hektar.
Realisasi ini, lanjut dia, naik dibanding produksi akhir tahun lalu yang mencapai 839.986 ton. Dinas pertanian dan Kehutanan sendiri menargetkan produksi padi tahun ini di angka 764.433 ton. Sehingga realisasi produksinya mencapai 116,35 persen dari target yang ditetapkan. Produksi padi tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sugio yang mencapai 71.395 ton di 11.859 areal tanam. “Produksi tinggi di Sugio ini selain karena luasnya lahan, juga ditunjang irigasi yang memadai dari Waduk Gondang, “ ujarnya.
Selain padi, komoditi palawija seperti jagung juga mengalami kenaikan produksi. Yakni dari sebanyak 319.844 ton di tahun 2008, naik menjadi sebanyak 335.717 ton pada Nopember 2009. sementara kedelai mengalami kenaikan produksi cukup signifikian. Yakni dari 23.779 ton di tahun lalu menjadi sebanyak 30.977 ton tahun ini. Atau naik sebanyak 7.198 ton.
Warning Amien Rais, Pansus Jangan Sampai Mencret
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais berharap Pansus Bank Century DPRRI dapat menuntaskan kerjanya. Dia tidak berharap pansus akan diare, masuk angina, mencret dan kandas. Jika itu terjadi berarti sudah tidak ada harapan lagi. Hal itu disampaikannya susai memberikan tausyiyah dalam Wisuda Ahli Madya Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah Lamongan, Kamis (10/12).
Mantan Ketua MPR tersebut juga memberikan statemennya terkait unjuk rasa Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu kemarin yang ternyata berakhir damai. Berlawanan dengan yang dikhawatirkan pemerintah sebelumnya bahwa unjuk rasa itu akan berakhir rusuh.
“Saya sebagai masyarakat tentu merasa lega ternyata unjuk rasa Hari Anti Korupsi berakhir damai. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah agar pemerintah yang benar-benar bersih. Dan ujian untuk pemerintahan yang bersih itu adalah penuntasan skandal Bank Century. Ini adalah ujian untuk seluruh pengawal hokum di negeri ini. Baik yang dieksekutuf maupun yang di legislative, “ ujarnya dalam sesi jumpa pers di Lantai 3 Gedung Stikes Muhammadiyah.
Mantan aktivisn di era 70-an ini juga menyampaikan warningnya pada Pansus Bank Century. Dia menyebut warningnya itu sebagai early warning. “Ini adalah early warning, jangan sampai pansus (Bank Century) tidak serius bekerja. Jika ingin serius, pansus harus duduk bersama dengan KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan kepolisian untuk menuntaskan skandal Bank Century, “ kata dia.
Di sisi lain, Amien menyampaikan harapannya agar korupsi sejati di Indonesia juga diusut. Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi di sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, tambah dia, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan. Yakni di bidang perpajakan dan hasil migas. “Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius, “ tegasnya.
Sebelumnya, dalam tausyiyahnya, Amien Rais ingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk ke dunia politik. “Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru (pilihan) yang repot adalah Muhammadiyah, “ kata dia. Menurutnya itu juga adalah pesan dari tokoh Muhammadiyah AR Fachruddin agar menjaga keseimbangan Muhammadiyah. “Karena muhammadiyah adalah gerakan dakwah, “ imbuhnya.
Dalam wisuda sejumlah 137 Ahli Madya Kebidanan itu Amien Rais juga meresmikan gedung Stikes Muhammadiyah tahap II dan peletakan batu pertama Gedung laboratorium Terpadu serta Masjid Ahmad Dahlan. Sejumlah pejabat Kabupaten Lamongan seperti Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli terlihat hadir. Bersama mereka juga ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq A Mughni dan kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Jatim Ali Imran Rosadi.
Mantan Ketua MPR tersebut juga memberikan statemennya terkait unjuk rasa Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu kemarin yang ternyata berakhir damai. Berlawanan dengan yang dikhawatirkan pemerintah sebelumnya bahwa unjuk rasa itu akan berakhir rusuh.
“Saya sebagai masyarakat tentu merasa lega ternyata unjuk rasa Hari Anti Korupsi berakhir damai. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah agar pemerintah yang benar-benar bersih. Dan ujian untuk pemerintahan yang bersih itu adalah penuntasan skandal Bank Century. Ini adalah ujian untuk seluruh pengawal hokum di negeri ini. Baik yang dieksekutuf maupun yang di legislative, “ ujarnya dalam sesi jumpa pers di Lantai 3 Gedung Stikes Muhammadiyah.
Mantan aktivisn di era 70-an ini juga menyampaikan warningnya pada Pansus Bank Century. Dia menyebut warningnya itu sebagai early warning. “Ini adalah early warning, jangan sampai pansus (Bank Century) tidak serius bekerja. Jika ingin serius, pansus harus duduk bersama dengan KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan kepolisian untuk menuntaskan skandal Bank Century, “ kata dia.
Di sisi lain, Amien menyampaikan harapannya agar korupsi sejati di Indonesia juga diusut. Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi di sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, tambah dia, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan. Yakni di bidang perpajakan dan hasil migas. “Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius, “ tegasnya.
Sebelumnya, dalam tausyiyahnya, Amien Rais ingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk ke dunia politik. “Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru (pilihan) yang repot adalah Muhammadiyah, “ kata dia. Menurutnya itu juga adalah pesan dari tokoh Muhammadiyah AR Fachruddin agar menjaga keseimbangan Muhammadiyah. “Karena muhammadiyah adalah gerakan dakwah, “ imbuhnya.
Dalam wisuda sejumlah 137 Ahli Madya Kebidanan itu Amien Rais juga meresmikan gedung Stikes Muhammadiyah tahap II dan peletakan batu pertama Gedung laboratorium Terpadu serta Masjid Ahmad Dahlan. Sejumlah pejabat Kabupaten Lamongan seperti Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli terlihat hadir. Bersama mereka juga ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq A Mughni dan kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Jatim Ali Imran Rosadi.
Agar Tidak Cuma Arisan
Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk bersama Wakil Ketua Cicik Rosyida Tsalits Fahami dan sejumlah pengurusnya kemarin menyalurkan berbagai bantuan untuk ibu-ibu di empat kecamatan. Yakni di Kecamatan Lamongan, Pucuk, Sambeng dan Bluluk.
Bantuan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tahun 2009 tersebut berupa satu unit gerobak tahu campur di Kecamatan Pucuk dan dua unit mesin border di Kecamatan Sambeng. Sementara di Kecamatan Bluluk diserahkan satu unit mesin border. Selain itu juga ada bantuan kompor dan percetakan wingko di Kecamatan Lamongan.
Endang Rijanti Masfuk saat di Kecamatan Sambeng menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang diserahkan tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha bagi ibu-ibu PKK. Dia berharap agar bantuan itu bisa dimanfaatkan ibu-ibu PKK sebagai penghasilan tambahan.
“Agar kegiatan ibu-ibu PKK tidak berkutat di sekitar kegiatan arisan saja. Tapi pada kegiatan yang bisa memberi manfaat. Semoga bantuan ini nantinya mengembangkan usaha ibu-ibu dan menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk suami, “ ujarnya.
Endang juga memberikan motivasi pada anggota PKK agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. “Saya berharap agar gerakan PKK senantiasa berupaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena sejahtera adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia, “ kata dia.
Bantuan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tahun 2009 tersebut berupa satu unit gerobak tahu campur di Kecamatan Pucuk dan dua unit mesin border di Kecamatan Sambeng. Sementara di Kecamatan Bluluk diserahkan satu unit mesin border. Selain itu juga ada bantuan kompor dan percetakan wingko di Kecamatan Lamongan.
Endang Rijanti Masfuk saat di Kecamatan Sambeng menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang diserahkan tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha bagi ibu-ibu PKK. Dia berharap agar bantuan itu bisa dimanfaatkan ibu-ibu PKK sebagai penghasilan tambahan.
“Agar kegiatan ibu-ibu PKK tidak berkutat di sekitar kegiatan arisan saja. Tapi pada kegiatan yang bisa memberi manfaat. Semoga bantuan ini nantinya mengembangkan usaha ibu-ibu dan menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk suami, “ ujarnya.
Endang juga memberikan motivasi pada anggota PKK agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. “Saya berharap agar gerakan PKK senantiasa berupaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena sejahtera adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia, “ kata dia.
Investor Akomodasi Permintaan Pedagang Babat
Tuntutan sejumlah pedagang Pasar Babat kepada investor kemarin mendapat kepastian dari Direktur Utama PT Karsa Bayu Bangun Perkasa Trisno Susilo Handoko (Susilo) selaku investor pembangunan Pasar Babat dan Pasar Agrobis. Akomodasi tuntutan pedagang itu kemarin (8/12) disampaikannya saat Rapat Sosialisasi Pembangunan Pasar Babat di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto itu, Susilo ungkapkan investor sepakat untuk memberi diskon 25 persen dari harga sebelumnya. Demikian pula untuk usulan perubahan ukuran serta perubahan nama Pasar Babat juga diakomodasi investor. Sebelumnya, nama pasar yang akan dibangun tersebut ditetapkan dengan nama Pasar Babat Modern.
“Sesuai dengan usulan pedagang, nantinya akan ada perubahan jumlah dan ukuran di Pasar Babat. Pada intinya, pedagang lama Pasar Babat pasti mendapat prioritas untuk mendapatkan lokasi di bangunan baru Pasar Babat. Demikian pula untuk Pasar Agrobis Babat, pedagang lama di Pasar Babat juga akan mendapat prioritas jika berkeinginan menjadi pemilik kios atau toko di Pasar Agrobis, “ ujarnya.
Diungkapkannya, di Pasar Babat, untuk ruko atau rumah toko yang semula 17 unit akan menjadi 9 unit. Kemudian untuk jenis toko yang semula 70 unit ditingkatkan menjadi 126 unit. Sementara kios singkur di belakang toko yang semula 16 unit ditambah menjadi 185 unit. Jumlah unit ini belum termasuk untuk los basah dan los pedagang lesehan.
Perubahan komposisi juga akan berlaku di Pasar Agrobis. Dari yang semula tidak ada toko, akan dibangun 154 unit toko. Sementara kios singkur yang semula juga tidak ada akan dibangun 68 unit.
Sementara Djoko Purwanto dalam rapat yang mengundang perwakilan pedagang Pasar Babat dan anggota Tim Sosialisasi dan Pemasaran Stand/Kios Pasar Babat dan Pasar Agrobis Babat menyampaikan rapat itu diadakan agar tidak ada salah persepsi dengan para pedagang. Demkian pula pembangunan Pasar Babat sudah mendesak dilakukan. Karena kondisinya saat ini yang terkesan kumuh dan sering menimbulkan kemacetan.
“Bertahun-tahun pembangunan Pasar Babat ini gagal diwujudkan karena masalah pendanaan. Karena itulah Pemkab Lamongan menggandeng pihak ketiga. Yakni PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Bahkan untuk Pasar Agrobis nanti akan dilengkapi terminal, “ kata Djoko.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto itu, Susilo ungkapkan investor sepakat untuk memberi diskon 25 persen dari harga sebelumnya. Demikian pula untuk usulan perubahan ukuran serta perubahan nama Pasar Babat juga diakomodasi investor. Sebelumnya, nama pasar yang akan dibangun tersebut ditetapkan dengan nama Pasar Babat Modern.
“Sesuai dengan usulan pedagang, nantinya akan ada perubahan jumlah dan ukuran di Pasar Babat. Pada intinya, pedagang lama Pasar Babat pasti mendapat prioritas untuk mendapatkan lokasi di bangunan baru Pasar Babat. Demikian pula untuk Pasar Agrobis Babat, pedagang lama di Pasar Babat juga akan mendapat prioritas jika berkeinginan menjadi pemilik kios atau toko di Pasar Agrobis, “ ujarnya.
Diungkapkannya, di Pasar Babat, untuk ruko atau rumah toko yang semula 17 unit akan menjadi 9 unit. Kemudian untuk jenis toko yang semula 70 unit ditingkatkan menjadi 126 unit. Sementara kios singkur di belakang toko yang semula 16 unit ditambah menjadi 185 unit. Jumlah unit ini belum termasuk untuk los basah dan los pedagang lesehan.
Perubahan komposisi juga akan berlaku di Pasar Agrobis. Dari yang semula tidak ada toko, akan dibangun 154 unit toko. Sementara kios singkur yang semula juga tidak ada akan dibangun 68 unit.
Sementara Djoko Purwanto dalam rapat yang mengundang perwakilan pedagang Pasar Babat dan anggota Tim Sosialisasi dan Pemasaran Stand/Kios Pasar Babat dan Pasar Agrobis Babat menyampaikan rapat itu diadakan agar tidak ada salah persepsi dengan para pedagang. Demkian pula pembangunan Pasar Babat sudah mendesak dilakukan. Karena kondisinya saat ini yang terkesan kumuh dan sering menimbulkan kemacetan.
“Bertahun-tahun pembangunan Pasar Babat ini gagal diwujudkan karena masalah pendanaan. Karena itulah Pemkab Lamongan menggandeng pihak ketiga. Yakni PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Bahkan untuk Pasar Agrobis nanti akan dilengkapi terminal, “ kata Djoko.
2011 Harus Gunakan Sotware Legal
Pada akhir 2011 nanti, seluruh instansi pemerintahan diharuskan sudah menggunakan software atau perangkat lunak legal. Untuk mendukung kebijakan itu, Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Lamongan kemarin mengadakan kegiatan Sosialisasi Software Open Source dan Pemanfaatan mail.lamongankab.go.id di Ruang Sabha Dyaksa Lamongan, Selasa (8/12). Keharusan instansi pemerintahan untuk menggunakan software legal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.
108 Bayi Berlomba Balita Sehat
Sebanyak108 bayi di bawah lima tahun atau balita kemarin di Pendopo Lokatantra Lamongan berkompetisi untuk menjadi yang tersehat di Lomba Balita Sehat. Lomba itu sendiri digelar Tim Penggerak PKK Lamongan dalam ragka Hari Kesatuan Gerak PKK 2009.
Panitia lomba membagi usia peserta dan perlombaan daqlam empat golongan umur. Yakni untuk balita usia 6-12 bulan mengikuti Lomba Merangkak. Kemudian usia 13-24 bulan berlomba menata alat permainan donat plastik dan usia 25-36 bulan berlomba dalam permainan bongkar pasang. Sementara balita usia 37-42 bulan mengikuti Lomba Mengancingkan Baju.
Wakit Ketua PKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami dalam sambutannya mewanti-wanti bagi orang tua yang anaknya tidak bisa menjadi pemenang agar tidak kecewa.
“Jangan sampai kekecewaan orang tua yang anaknya kalah dilampiaskan ke anaknya. Begitupula pada yang menang saya minta untuk tidak berbangga diri. “ ujar dia
Tsalits pada para orang tua yang mendampingi anaknya juga menyampaikan jika ada ada balita yang kalah bukan berarti bayinya tidak sehat, tidak cakap atau tidak cerdas. “Tidak mungkin semua jadi pemenang. Karena dari empat nomor lomba masing-masing hanya diambil juara 1-3 dan juara harapan 1-3, “ kata dia.
Untuk Lomba Bongkar Pasang, juara pertama diraih Kheyssa Azzahrah dari Kecamatan Kalitengah. Sementara Lomba Memasang Kancing Baju dimenangkan oleh Anggun Dwi dari Kecamatan Karangbinangun dan lomba Merangkan juara pertama oleh Achmad Fakri dari Kecamatan Karangbinangun. Kemudian Lomba Menata Alat Permainan dimenangkan oleh Solyna Putri dari kecamatan Bluluk.
Panitia lomba membagi usia peserta dan perlombaan daqlam empat golongan umur. Yakni untuk balita usia 6-12 bulan mengikuti Lomba Merangkak. Kemudian usia 13-24 bulan berlomba menata alat permainan donat plastik dan usia 25-36 bulan berlomba dalam permainan bongkar pasang. Sementara balita usia 37-42 bulan mengikuti Lomba Mengancingkan Baju.
Wakit Ketua PKK Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami dalam sambutannya mewanti-wanti bagi orang tua yang anaknya tidak bisa menjadi pemenang agar tidak kecewa.
“Jangan sampai kekecewaan orang tua yang anaknya kalah dilampiaskan ke anaknya. Begitupula pada yang menang saya minta untuk tidak berbangga diri. “ ujar dia
Tsalits pada para orang tua yang mendampingi anaknya juga menyampaikan jika ada ada balita yang kalah bukan berarti bayinya tidak sehat, tidak cakap atau tidak cerdas. “Tidak mungkin semua jadi pemenang. Karena dari empat nomor lomba masing-masing hanya diambil juara 1-3 dan juara harapan 1-3, “ kata dia.
Untuk Lomba Bongkar Pasang, juara pertama diraih Kheyssa Azzahrah dari Kecamatan Kalitengah. Sementara Lomba Memasang Kancing Baju dimenangkan oleh Anggun Dwi dari Kecamatan Karangbinangun dan lomba Merangkan juara pertama oleh Achmad Fakri dari Kecamatan Karangbinangun. Kemudian Lomba Menata Alat Permainan dimenangkan oleh Solyna Putri dari kecamatan Bluluk.
BI Ambon Tertarik Kinerja Moncer BDL
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (BDL) kemarin (4/12) kedatangan rombongan kunjungan kerja (kungker) Pemprov Maluku terkait penelitian pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Pemprov Maluku. Dalam rombongan itu juga ikut serta sejumlah pimpinan perbankan di Maluku seperti dari Bank Maluku, Bank Sinar Mas, Bank Danamon, BNI, BCA dan BI Maluku.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Tebar 20 Ribu Benih Ikan
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
Aksi Menanam 400 Ribu Pohon
Kegiatan Aksi Menanam Serentak di Kabupaten Lamongan ditandai dengan penanaman secara simbolis bibit pohon mahoni moleh Bupati Masfuk bersama jajaran muspida setempat. Kegiatan penanaman sekitar 400 ribu batang pohon itu dilangsungkan di Desa Lawanganagung/Sugio, Kamis (3/12). Kepada sejumlah masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan itu, Masfuk berharap agar masyarakat tidak menganggap pelestarian lingkungan hanya kewajiban pemerintah semata. “Malapetaka kalau masyarakat hanya menganggap kewajiban menanam dan pelestarian lingkungan hanya di pundak pemerintah atau TNI semata, “ ujar dia. Dikatakannya, Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi kaya raya. Namun menurutnya, jika apa yang dimiliki Indonesia saat ini tidak bisa dijaga bersama-sama bayangan kekayaan tersebut tidak akan pernah terwujud. “Demikian halnya dengan Lamongan. Anggaplah Lamongan ini sebagai rumah bersama yang harus sama-sama dijaga dan dilindungi. Kelestarian lingkungan ini juga harus menjadi kepedulian bersama. Antara pemerintah, masyarakat dan unsur lain seperti TNI dan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai anak cucu kita sengsara karena ketidakpedulian kita, “ tutur dia. Sementara Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo dalam laoprannya menyampaikan bahwa jumlah bibit yang akan ditanam serentak di selruh Lamongan sejumlah 392.258 batang. Bibit yang ditanam diluar kawasan hutan itu terdiri dari diantaranya jenis jati, glodokan, sawo kecik, mahoni, sawo dan sukun. Sementara yang dikawasan hutan akan ditanam sejumlah sekitar 3 juta batang pohon.
Kenalkan Piranti Anti PNS Telat
Bagi PNS di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamongan yang selama ini sering telat masuk kantor harus mulai belajar menghentikan kebiasaannya tersebut. Karena sebentar lagi di lingkup Kantor Sekdakab akan segera menerapkan absensi elektrik dengan menggunakan finger print.
Saat ini proses menuju absensi elektrik tersebut masih dalam tahap entry data PNS yang ada di lingkup Sekdakab. Sementara untuk pengaktifannya masih menunggu kesiapan pemasangan jaringan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, dengan piranti absensi finger print itu, pegawai tidak bisa mengkali waktu absensi. Karena begitu jari jempol ditempelkan ke piranti, pusat data akan langsung merekam waktu kedatangan pegawai bersangkutan.
Saat ini yang sudah menerapkan absensi serupa adalah RSD dr Soegiri Lamongan. Penerapan di rumah sakit pemerintah ini seiring penerapan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) di RSD dr Soegiri. Salah satu keunggulan penggunaan piranti tersebut di RSD dr Soegiri adalah kemudahan dan kakuratan untuk menghitung jam lembur petugas jaga di rumah sakit.
Saat ini proses menuju absensi elektrik tersebut masih dalam tahap entry data PNS yang ada di lingkup Sekdakab. Sementara untuk pengaktifannya masih menunggu kesiapan pemasangan jaringan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, dengan piranti absensi finger print itu, pegawai tidak bisa mengkali waktu absensi. Karena begitu jari jempol ditempelkan ke piranti, pusat data akan langsung merekam waktu kedatangan pegawai bersangkutan.
Saat ini yang sudah menerapkan absensi serupa adalah RSD dr Soegiri Lamongan. Penerapan di rumah sakit pemerintah ini seiring penerapan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) di RSD dr Soegiri. Salah satu keunggulan penggunaan piranti tersebut di RSD dr Soegiri adalah kemudahan dan kakuratan untuk menghitung jam lembur petugas jaga di rumah sakit.
BPD Boleh Kritis Asal Konstruktif
Bupati Lamongan Masfuk berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan perannya dalam ikut mengawasi pembangunan. Namun dia juga berharap hendakanya sikap kritis dalam pengawasan itu dilakukan dalam kerangka yang kostruktif.
Dikatakan Masfuk, saat ini Pemkab Lamongan tengah getol-getolnya melakukan percepatan pembangunan jalan poros desa. Namun jika yang dibawah, BPD, tidak ikut mengawasi pelaksanaannya, mustahil dapat berjalan dengan sukses.
“BPD adalah mitra pemerintahan desa yang ikut menentukan nasib masyarakat di desanya. Namun saya berharap jika BPD melakukan kritikan hendaknya dilakukan dengan cara yang elegan dan konstruktif. Saya rasa jika kritikan dilakukan dengan keras malah akan kontraproduktif dengan pembangunan yang tengah digalakkan, “ ujarnya saat membuka Pembinaan BPD di Pendopo Lokatantra setempat, Rabu (2/12).
Masfuk kepada sejumlah ketua dan anggota BPD tersebut juga berpesan agar tetap menjaga suasana kondusif. Pesannya ini terkait semakin dekatnya agenda Pilkada di Lamongan. Menurutnya, menjaga suasana kondusif dan menghindari jauh-jauh gegeran hendaknya dibiasakan masyarakat Lamongan.
“Gegeran hanya akan menurunkan produktifitas, “ kata dia. Jika sudah menyangkut pembangunan untuk Lamongan, lanjut dia, urusan partai politik dan golongan harus dikesampingkan. Semua harus bersama-sama dengan penuh keikhlasan membangun Lamongan, termasuk BPD.
Terpisah, menurut Kabag Pemerintahan Desa Lamongan Bambang Purnomo, kegiatan pembinaan itu akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah materi akan diberikan kepada BPD. Diantaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan tertib administrasi keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.
Dikatakan Masfuk, saat ini Pemkab Lamongan tengah getol-getolnya melakukan percepatan pembangunan jalan poros desa. Namun jika yang dibawah, BPD, tidak ikut mengawasi pelaksanaannya, mustahil dapat berjalan dengan sukses.
“BPD adalah mitra pemerintahan desa yang ikut menentukan nasib masyarakat di desanya. Namun saya berharap jika BPD melakukan kritikan hendaknya dilakukan dengan cara yang elegan dan konstruktif. Saya rasa jika kritikan dilakukan dengan keras malah akan kontraproduktif dengan pembangunan yang tengah digalakkan, “ ujarnya saat membuka Pembinaan BPD di Pendopo Lokatantra setempat, Rabu (2/12).
Masfuk kepada sejumlah ketua dan anggota BPD tersebut juga berpesan agar tetap menjaga suasana kondusif. Pesannya ini terkait semakin dekatnya agenda Pilkada di Lamongan. Menurutnya, menjaga suasana kondusif dan menghindari jauh-jauh gegeran hendaknya dibiasakan masyarakat Lamongan.
“Gegeran hanya akan menurunkan produktifitas, “ kata dia. Jika sudah menyangkut pembangunan untuk Lamongan, lanjut dia, urusan partai politik dan golongan harus dikesampingkan. Semua harus bersama-sama dengan penuh keikhlasan membangun Lamongan, termasuk BPD.
Terpisah, menurut Kabag Pemerintahan Desa Lamongan Bambang Purnomo, kegiatan pembinaan itu akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah materi akan diberikan kepada BPD. Diantaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan tertib administrasi keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.
Ada Kemungkinan Dinyatakan BTL
Meski 426 nama sudah dinyatakan lolos tes ujian penerimaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Lamongan, mereka masih mungkin dinyatakan berkasnya tidak lengkap (BTL). Status berkas ini erat kaitannya dengan usulan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sejumlah 426 Bakal CPNS itu kemarin menerima pengarahan dari BKD di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Pengarahan itu dilakukan untuk membantu Bakal CPNS melengkapi berkas yang harus dikumpulkan sebagai dasar persyaratan pengajuan NIP ke BKN. Pemberkasan itu sendiri paling akhir akan diterima BKD Lamongan pada 8 Desember mendatang.
Menurut Kepala BKD Lamongan Bambang Kustiono melalui Kabid Informasi dan Pengadaan Pegawai Turdji, selama proses pemberkasan tersebut masih mungkin akan ada status BTL dari berkas Bakal CPNS bersangkutan. “Waktunya masih cukup panjang bagi CPNS yang telah lulus ujian untuk melengkapi berkasnya. Dengan pengarahan yang dilakukan hari ini kami berharap semua Bakal CPNS bisa melengkapi berkasnya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada yang dinyatakan BTL, “ kata dia.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi ketidaksesuaian berkas yang disetorkan Bakal CPNS. Seperti ketidaksesuaian antara tahun lahir di ijazah dengan surat akte kelahiran. Namun menurutnya, ketidakseuaian ini masih bisa diselesaikan dengan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menganai tahun kelahiran mana yang benar. Mulai 1 Janurai 2010 mendatang, para CPNS ini sudah mulai melaksanakan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Sejumlah 426 Bakal CPNS itu kemarin menerima pengarahan dari BKD di Ruang Sabha Dyaksa setempat. Pengarahan itu dilakukan untuk membantu Bakal CPNS melengkapi berkas yang harus dikumpulkan sebagai dasar persyaratan pengajuan NIP ke BKN. Pemberkasan itu sendiri paling akhir akan diterima BKD Lamongan pada 8 Desember mendatang.
Menurut Kepala BKD Lamongan Bambang Kustiono melalui Kabid Informasi dan Pengadaan Pegawai Turdji, selama proses pemberkasan tersebut masih mungkin akan ada status BTL dari berkas Bakal CPNS bersangkutan. “Waktunya masih cukup panjang bagi CPNS yang telah lulus ujian untuk melengkapi berkasnya. Dengan pengarahan yang dilakukan hari ini kami berharap semua Bakal CPNS bisa melengkapi berkasnya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada yang dinyatakan BTL, “ kata dia.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi ketidaksesuaian berkas yang disetorkan Bakal CPNS. Seperti ketidaksesuaian antara tahun lahir di ijazah dengan surat akte kelahiran. Namun menurutnya, ketidakseuaian ini masih bisa diselesaikan dengan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menganai tahun kelahiran mana yang benar. Mulai 1 Janurai 2010 mendatang, para CPNS ini sudah mulai melaksanakan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Batik Kini Dipakai Dua Hari Kerja
Pemkab Lamongan mulai hari Kamis (3/12) akan mewajibkan bagi pegawainya menggunakan baju batik sebagai pakaian kerja selama dua hari kerja di setiap minggunya. Yakni pada Hari Kamis dan Jum’at. Sebelumnya, penggunaan seragam batik ini hanya dilakukan pada Hari Jum’at saja.
Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa dalam keterangannya ungkapkan kebijakan penggunaan seragam batik selama dua hari kerja itu sebagai bagian wujud kebanggan pada batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 22 November lalu.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim nomor 025/15469/044/2009 perihal Penggunaan Seragam Batik. Menurutnya, Pemprov Jattim sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Kini Lamongan juga akan menerapkan kebijakan yang sangat mendukung pelestarian budaya nasional itu. Ditambahkannya, khusus di Lamongan ada ketentuan tambahan. Untuk Hari Kamis batik yang digunakan adalah batik tulis umum. Sementara di Hari Jum’at wajib menggunakan batik khas Lamongan.
“Semoga dengan penerapan kebijakan ini mulai Kamis (3/12), akan semakin menumbuhkan kecintaan rasa cinta masyarakat pada produk dan budaya dalam negeri. Setidaknya hal ini bisa dimulai oleh pegawai pemerintah sehingga menjadi contoh untuk masyarakat. Terlebih jika yang digunakan adalah batik motif Lamongan tentunya akan turut membantu perkembangan batik di Lamongan, “ kata Aris.
Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa dalam keterangannya ungkapkan kebijakan penggunaan seragam batik selama dua hari kerja itu sebagai bagian wujud kebanggan pada batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 22 November lalu.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim nomor 025/15469/044/2009 perihal Penggunaan Seragam Batik. Menurutnya, Pemprov Jattim sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Kini Lamongan juga akan menerapkan kebijakan yang sangat mendukung pelestarian budaya nasional itu. Ditambahkannya, khusus di Lamongan ada ketentuan tambahan. Untuk Hari Kamis batik yang digunakan adalah batik tulis umum. Sementara di Hari Jum’at wajib menggunakan batik khas Lamongan.
“Semoga dengan penerapan kebijakan ini mulai Kamis (3/12), akan semakin menumbuhkan kecintaan rasa cinta masyarakat pada produk dan budaya dalam negeri. Setidaknya hal ini bisa dimulai oleh pegawai pemerintah sehingga menjadi contoh untuk masyarakat. Terlebih jika yang digunakan adalah batik motif Lamongan tentunya akan turut membantu perkembangan batik di Lamongan, “ kata Aris.
Rabu, 02 Desember 2009
SatlakPB Mulai Diaktifkan
Terhitung Selasa (1/12), Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SatlakPB) Kabupaten mulai diaktifkan. Pengaktifan itu untuk mengantisipasi puncak hujan yang diprediksi akan datang pada Desember nanti. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Pelaksana Harian SatlakPB Lamongan Imam Trisno Edy saat Rapat Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan.
Di kesempatan itu, Imam juga ungkapkan bahwa tahun depan keberadaan SatlakPB akan dihilangkan dan diganti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembentukan ini sesuai dengan amanat UU nomor 21.2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris SatlakPB yang juga Sekkab Fadeli itu terungkap jika pembangunan parapet (penguat tanggul) di Kelurahan Banaran/Babat sepanjang 70 meter belum tuntas dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Menanggapi itu, Fadeli minta BBWSBS untuk mempercepat pelaksanaan pembangunannya sehingga pada Desember nanti sudah selesai.
Sementara pembangunan Tanggul Bogobabatan/Karangbinangun meski menurut Sugiarto, Pimpro Sub Proyek Banjir I BBWSBS sudah selesai 85 persen pengerjaan fisiknya, Camat Karangbinangun Nalikan dan Kepala Dinas PU Pengairan Heru Sanjoto meragukan tanggul itu sanggup menahan luapan Sungai Bengawan Solo.
Menurut pengamatan Nalikan, ketinggian tanggul sepanjang 1570 meter itu masih hampir sama dengan tanggul lama. Sehingga luapan air Bengawan Solo masih mungkin melewati tanggul. Mestinya menurut dia setidaknya ketinggiannya antara satu hingga satu setengah mater diatas tanggul lama. Menanggapi itu, Sugiarto akan mempercepat penyelesaian tangul yang tinggal 15 persen itu.
Selanjutnya terkait pembangunan Tanggul di Centini dan Keduyung/Laren, semua pihak sepakat tanggul yang baru sudah siap hadapi kemungkinan luapan Sungai Bengawan Solo. Meski menurut Camat Laren Rusgianto masih diperlukan sedikit pemadatan agar saat hujan longsorannya tidak sampai merusak jalan.
Fadeli diakhir rapat itu perintahkan kepada dinas terkait terutama Dinas PU Pengairan untuk mewaspadai kemungkinan banjir. “Tidak ada yang berharap akan ada banjir di Lamongan. Namun jika itu sampai terjadi semua harus siap sehingga efek banjir bisa diminimalisir, “ kata dia. Dia juga perintahkan untuk mensiagakan semua peralatan yang dimiliki seperti perahu karet dan genset. Termasuk alat komunikasi.
BBWSBS di rapat itu juga sampaikan pihaknya sudah siap mendistribusikan sejumlah peralatan tanggap banjir pada kecamatan yang wilayahnya rawan banjir. Yakni berupa 2 perahu karet, 1500 lembar bronjong kawat, 4 rol kawat, 10 ribu karung dan 320 batang dorlak.
Di kesempatan itu, Imam juga ungkapkan bahwa tahun depan keberadaan SatlakPB akan dihilangkan dan diganti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembentukan ini sesuai dengan amanat UU nomor 21.2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris SatlakPB yang juga Sekkab Fadeli itu terungkap jika pembangunan parapet (penguat tanggul) di Kelurahan Banaran/Babat sepanjang 70 meter belum tuntas dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Menanggapi itu, Fadeli minta BBWSBS untuk mempercepat pelaksanaan pembangunannya sehingga pada Desember nanti sudah selesai.
Sementara pembangunan Tanggul Bogobabatan/Karangbinangun meski menurut Sugiarto, Pimpro Sub Proyek Banjir I BBWSBS sudah selesai 85 persen pengerjaan fisiknya, Camat Karangbinangun Nalikan dan Kepala Dinas PU Pengairan Heru Sanjoto meragukan tanggul itu sanggup menahan luapan Sungai Bengawan Solo.
Menurut pengamatan Nalikan, ketinggian tanggul sepanjang 1570 meter itu masih hampir sama dengan tanggul lama. Sehingga luapan air Bengawan Solo masih mungkin melewati tanggul. Mestinya menurut dia setidaknya ketinggiannya antara satu hingga satu setengah mater diatas tanggul lama. Menanggapi itu, Sugiarto akan mempercepat penyelesaian tangul yang tinggal 15 persen itu.
Selanjutnya terkait pembangunan Tanggul di Centini dan Keduyung/Laren, semua pihak sepakat tanggul yang baru sudah siap hadapi kemungkinan luapan Sungai Bengawan Solo. Meski menurut Camat Laren Rusgianto masih diperlukan sedikit pemadatan agar saat hujan longsorannya tidak sampai merusak jalan.
Fadeli diakhir rapat itu perintahkan kepada dinas terkait terutama Dinas PU Pengairan untuk mewaspadai kemungkinan banjir. “Tidak ada yang berharap akan ada banjir di Lamongan. Namun jika itu sampai terjadi semua harus siap sehingga efek banjir bisa diminimalisir, “ kata dia. Dia juga perintahkan untuk mensiagakan semua peralatan yang dimiliki seperti perahu karet dan genset. Termasuk alat komunikasi.
BBWSBS di rapat itu juga sampaikan pihaknya sudah siap mendistribusikan sejumlah peralatan tanggap banjir pada kecamatan yang wilayahnya rawan banjir. Yakni berupa 2 perahu karet, 1500 lembar bronjong kawat, 4 rol kawat, 10 ribu karung dan 320 batang dorlak.
Penderita AIDS Lamongan Fenomena Gunung Es
Sampai dengan September 2009, secara kumulatif tercatat ada 139 penderita HIV/AIDS di Lamongan. Dari jumlah tersebut, 55 diantaranya sudah meninggal dunia sementara 84 orang masih hidup. Sedangkan dari jumlah yang masih hidup itu seperti disampaikan Kadinkes Lamongan Mochammad Sochib, seperti fenomena gunung es.
Dikatakan Sochib, di Lamongan ada potensi penderita HIV/AIDS 10 kali lipat dari jumlah yang tercatat masih hidup. Menurutnya, fenomena itu seperti fenomena gunung es. Artinya yang tercatat hanyalah puncaknya saja, sementara ada potensi yang belum tercatat hingga mencapai 840 penderita. Itu dikatakannya dalam Seminar Sehari Penanggulangan AIDS yang dibuka Wakil Bupati Tsalits Fahami di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (1/12).
Lebih lanjut disampaikan oleh Sochib, penanganan HIV/AIDS terkait erat dengan masalah etika dan hak asasi manusia atau HAM. “ini (angka penderita HIV/AIDS) sangat mencengangkan. Seandainya diperkenankan untuk memeriksa darah setiap pasien yang datang ke rumah sakit maupun puskesmas, niscaya penderita HIV/AIDS bisa diketahui lebih dini. Sehingga penangannnyapun bisa dilakukan lebih dini. Namun sekali lagi, ini terhalang etika dan HAM, “ ujarnya di kegiatan yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lamongan itu .
Diungkapkan olehnya, AIDS mulai masuk Lamongan pada tahun 2002 dari seorang Wanita Penjaja Seksual (WPS) asal Lamongan yang bekerja di Sampit/Kalimantan Tengah. Jumlah penderita ini kemudian naik menjadi 92 orang pada 2008 dan kemudian secara kumulatif naik menjadi 139 penderita pada September 2009. demikian pula penemuan kasus baru terus meningkat dari hitungan jari pada 2002 hingga 2005 menjadi 47 kasus baru di tahun 2009.
Sementara dari 27 kecamatan di Lamongan, hanya empat kecamatan yang belum terpapar HIV/AIDS. Yakni Kecamatan Modo, Karangbinangun, Bluluk dan Sukorame. Terbanyak berada di Kecamatan Sukodadi dengan 15 orang penderita. Berdasar gender, penderita di Lamongan didominasi laki-laki sebesar 56 persen, wanita 37 persen dan waria 7 persen. Kemudian berdasar usia, yang terbanyak adalah usia produktif 31-35 tahun sebanyak 35 penderita dan usia 26-30 tahun sebanyak 31 penderita. Tercatat pula 3 orang penderita dengan usia kurang dari 5 tahun. Yang membuat miris, ternyata 85 persen penderita AIDs di Lamongan berstaus sudah menikah.
Sedangkan Tsalits Fahami saat menyampaikan sambutannya berharap masyarakat tidak menjauhi dan mengucilkan penderita HIV/AIDS. Fenomena itu menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Seharusnya penderita ini malah harus diberikan support dan kasih sayang.
“Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk HIV/AIDS. Yang ada baru retrovirus yang hanya mampu untuk menekan perkembangan virusnya. Sehingga pengobatan harus dijalankan sepanjang hidup penderita. Karena itulah mereka memerlukan support dan pendampingan. Yang penting dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan agar penyakit ini tidak menggerogoti generasi muda Indonesia, “ ujarnya yang juga Ketua Pelaksana Harian KPA Lamongan itu.
Dikatakan Sochib, di Lamongan ada potensi penderita HIV/AIDS 10 kali lipat dari jumlah yang tercatat masih hidup. Menurutnya, fenomena itu seperti fenomena gunung es. Artinya yang tercatat hanyalah puncaknya saja, sementara ada potensi yang belum tercatat hingga mencapai 840 penderita. Itu dikatakannya dalam Seminar Sehari Penanggulangan AIDS yang dibuka Wakil Bupati Tsalits Fahami di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (1/12).
Lebih lanjut disampaikan oleh Sochib, penanganan HIV/AIDS terkait erat dengan masalah etika dan hak asasi manusia atau HAM. “ini (angka penderita HIV/AIDS) sangat mencengangkan. Seandainya diperkenankan untuk memeriksa darah setiap pasien yang datang ke rumah sakit maupun puskesmas, niscaya penderita HIV/AIDS bisa diketahui lebih dini. Sehingga penangannnyapun bisa dilakukan lebih dini. Namun sekali lagi, ini terhalang etika dan HAM, “ ujarnya di kegiatan yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lamongan itu .
Diungkapkan olehnya, AIDS mulai masuk Lamongan pada tahun 2002 dari seorang Wanita Penjaja Seksual (WPS) asal Lamongan yang bekerja di Sampit/Kalimantan Tengah. Jumlah penderita ini kemudian naik menjadi 92 orang pada 2008 dan kemudian secara kumulatif naik menjadi 139 penderita pada September 2009. demikian pula penemuan kasus baru terus meningkat dari hitungan jari pada 2002 hingga 2005 menjadi 47 kasus baru di tahun 2009.
Sementara dari 27 kecamatan di Lamongan, hanya empat kecamatan yang belum terpapar HIV/AIDS. Yakni Kecamatan Modo, Karangbinangun, Bluluk dan Sukorame. Terbanyak berada di Kecamatan Sukodadi dengan 15 orang penderita. Berdasar gender, penderita di Lamongan didominasi laki-laki sebesar 56 persen, wanita 37 persen dan waria 7 persen. Kemudian berdasar usia, yang terbanyak adalah usia produktif 31-35 tahun sebanyak 35 penderita dan usia 26-30 tahun sebanyak 31 penderita. Tercatat pula 3 orang penderita dengan usia kurang dari 5 tahun. Yang membuat miris, ternyata 85 persen penderita AIDs di Lamongan berstaus sudah menikah.
Sedangkan Tsalits Fahami saat menyampaikan sambutannya berharap masyarakat tidak menjauhi dan mengucilkan penderita HIV/AIDS. Fenomena itu menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Seharusnya penderita ini malah harus diberikan support dan kasih sayang.
“Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk HIV/AIDS. Yang ada baru retrovirus yang hanya mampu untuk menekan perkembangan virusnya. Sehingga pengobatan harus dijalankan sepanjang hidup penderita. Karena itulah mereka memerlukan support dan pendampingan. Yang penting dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan agar penyakit ini tidak menggerogoti generasi muda Indonesia, “ ujarnya yang juga Ketua Pelaksana Harian KPA Lamongan itu.
Pecinta Batik Petakan Batik Lamongan
Paguyuban pecinta batik Indonesia Sekar Jagad dari Jogjakarta kemarin lakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan. Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Umumnya Larasanti Suliantoro Sulaiman itu, mereka bermaksud untuk memetakan kasanah batik yang selama ini belum masuk di buku perbatikan seperti Kabupaten Lamongan.
Menurut Larasanti, dulu batik dari Kebumen juga tidak dikenal dan tidak masuk buku perbatikan Indonesia. Namun setelah dimunculkan, kini motif Batik Kebumen menjadi salah satu yang paling diburu. “Selama ini yang terkenal dari Lamongan adalah masakan sotonya. Semoga kedepan motif batik Lamongan bisa terkenal dan diburu seperti halnya batik dari Kebumen, “ ujarnya saat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Diantara 60 anggota Sekar Jagad tersebut, ada sejumlah nama tenar yang masuk dalam Dewan Ahli Perbatikan Sekar Jagad. Seperti Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat dan Gusti Bendoro Raden Ayu Moerdokoesomo. Nama terakhir adalah kaka kandung dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu juga ada Rahardi Ramelan bersama isterinya. Rahardi Ramelan adalah mantan Kepala Bulog dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Dilanjutkan Larasanti, batik kini telah menjadi mahakarya adiluhung bangsa Indonesia. Bahkan telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu Intengible Culture Heritage atau warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 lalu. “Semoga dengan adanya pengakuan ini akan menjadi pemacu semangat masyarakat agar batik tetap terjaga dan lestari, “ kata dia.
Sementara Djoko Purwanto kepada tamunya ungkapkan ada dua motif batik di Lamongan yang berusaha dimunculkan, yakni motif Sendang Duwur dan Parengan. Dikatakannya, sejak tahun 2002 Bupati Lamongan Masfuk telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenalkan kedua motif batik ini.
Diakhir acara, Larasanti menyerahkan batik motif Sekar Jagad pada Djoko Purwanto. Motif tersebut menurut Larasanti adalah motif yang dibuat seusai gempa melanda Jogjakarta beberapa tahun silam. Sementara Kades Sendang Duwur Panut Sukodo menerima bantuan pewarna batik berbahan alami dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat.
Menurut Larasanti, dulu batik dari Kebumen juga tidak dikenal dan tidak masuk buku perbatikan Indonesia. Namun setelah dimunculkan, kini motif Batik Kebumen menjadi salah satu yang paling diburu. “Selama ini yang terkenal dari Lamongan adalah masakan sotonya. Semoga kedepan motif batik Lamongan bisa terkenal dan diburu seperti halnya batik dari Kebumen, “ ujarnya saat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Diantara 60 anggota Sekar Jagad tersebut, ada sejumlah nama tenar yang masuk dalam Dewan Ahli Perbatikan Sekar Jagad. Seperti Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat dan Gusti Bendoro Raden Ayu Moerdokoesomo. Nama terakhir adalah kaka kandung dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu juga ada Rahardi Ramelan bersama isterinya. Rahardi Ramelan adalah mantan Kepala Bulog dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Dilanjutkan Larasanti, batik kini telah menjadi mahakarya adiluhung bangsa Indonesia. Bahkan telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu Intengible Culture Heritage atau warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 lalu. “Semoga dengan adanya pengakuan ini akan menjadi pemacu semangat masyarakat agar batik tetap terjaga dan lestari, “ kata dia.
Sementara Djoko Purwanto kepada tamunya ungkapkan ada dua motif batik di Lamongan yang berusaha dimunculkan, yakni motif Sendang Duwur dan Parengan. Dikatakannya, sejak tahun 2002 Bupati Lamongan Masfuk telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenalkan kedua motif batik ini.
Diakhir acara, Larasanti menyerahkan batik motif Sekar Jagad pada Djoko Purwanto. Motif tersebut menurut Larasanti adalah motif yang dibuat seusai gempa melanda Jogjakarta beberapa tahun silam. Sementara Kades Sendang Duwur Panut Sukodo menerima bantuan pewarna batik berbahan alami dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat.
Kantor Perijinan UPP Percontohan Jatim
Kantor Perijinan Lamongan ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan (UPPP) Jatim 2009. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo dalam Upacara Peringatan HUT Korpri Jatim di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/11).
Kepastian penetapan Kantor Perijinan sebagai UPPP Jatim 2009 tersebut berdasar Surat Gubernur Jatim nomor 065/14511/041/2009 perihal Penilaian UPPP Jatim 2009. “Alhamdulillah prestasi membanggakan kembali diperoleh Kabupaten Lamongan. Saat ini Kepala Kantor Perijinan Lamongan Bambang Hadjar Purwono berada di Surabaya untuk menerima penghargaan dari Gubernur Jatim tersebut, “ terang Kabag Organisasi Lamongan Abdul Muis melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan memperoleh predikat terbaik dalam ajang tersebut. Sementara dibawah posisi Lamongan ada SMKN 1 Kota Surabaya dan Puskesmas Omben Kabupaten Sampang. Selain predikat terbaik, juga ditetapkan 12 UPP dengan predikat baik. Yakni posisi pertama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Janti Kota Malang, kedua SMAN 15 Kota Surabaya dan ketiga UPTD Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang.
Kantor Perijinan Lamongan berhasil menyisihkan 55 UPP di seluruh Jatim yang diusulkan. Sejumlah terobosan dilakukan Kantor Perijinan Lamongan untukm meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. Sementara untuk pembuatan SIUP dan TDP baru juga digratiskan.
Terpisah, di waktu yang sama juga digelar Upacara Peringatan HUT Korpri ke-39 di alun-alun Kota Lamongan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Tsalits Fahami. Seusai upacara Wabup menyerahkan sejumlah piagam penghargaan.
Diantaranya untuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan yang ditetapkan sebagai kelompok budaya kerja 9KBK) terbaik di Lamongan. Kemudian SMKN I Lamongan sebagai UPPP terbaik tingkat Lamongan tahun 2009.
Kepastian penetapan Kantor Perijinan sebagai UPPP Jatim 2009 tersebut berdasar Surat Gubernur Jatim nomor 065/14511/041/2009 perihal Penilaian UPPP Jatim 2009. “Alhamdulillah prestasi membanggakan kembali diperoleh Kabupaten Lamongan. Saat ini Kepala Kantor Perijinan Lamongan Bambang Hadjar Purwono berada di Surabaya untuk menerima penghargaan dari Gubernur Jatim tersebut, “ terang Kabag Organisasi Lamongan Abdul Muis melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan memperoleh predikat terbaik dalam ajang tersebut. Sementara dibawah posisi Lamongan ada SMKN 1 Kota Surabaya dan Puskesmas Omben Kabupaten Sampang. Selain predikat terbaik, juga ditetapkan 12 UPP dengan predikat baik. Yakni posisi pertama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Janti Kota Malang, kedua SMAN 15 Kota Surabaya dan ketiga UPTD Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang.
Kantor Perijinan Lamongan berhasil menyisihkan 55 UPP di seluruh Jatim yang diusulkan. Sejumlah terobosan dilakukan Kantor Perijinan Lamongan untukm meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. Sementara untuk pembuatan SIUP dan TDP baru juga digratiskan.
Terpisah, di waktu yang sama juga digelar Upacara Peringatan HUT Korpri ke-39 di alun-alun Kota Lamongan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Tsalits Fahami. Seusai upacara Wabup menyerahkan sejumlah piagam penghargaan.
Diantaranya untuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan yang ditetapkan sebagai kelompok budaya kerja 9KBK) terbaik di Lamongan. Kemudian SMKN I Lamongan sebagai UPPP terbaik tingkat Lamongan tahun 2009.
Selasa, 01 Desember 2009
RSD Dr Soegiri Mulai Terapkan BLU
Pola pengelolaan keuangan berdasar konsep Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai diterapakn RSD Dr Soegiri Lamongan. Diantaranya pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit yang sudah sepenuhnya menggunakan seluruh pendapatan yang dihasilkan
Hal itu terungkap dari Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamongan yang disampaikan oleh Wabup Tsalits Fahami dalam rapat paripirna di Gedung DPRD setempat, Senin (30/11). Agenda Jawaban Eksekutif tersebut adalah bagian dari pembahasaan RAPBD Lamongan tahun anggaran 2010.
Dikatakannya, kenaikan belanja langsung di RSD Dr Soegiri tahun 2010 mendatang yang mencapai 114 persen karena penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Belanja langsung RSD Dr Soegiri tahun 2010 naik menjadi Rp 31,618 miliar. Sementara tahun lalu anggarannya Rp 14,753 miliar.
Dijelaskan olehnya, sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh BLUD bersangkutan dikelola secara langsung untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Di tahun anggaran 2010, pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp 30,398 miliar. Jawaban itu disampaikan eksekutif menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) beberapa waktu lalu.
Sementara mengenai keberadaan pabrik Pupuk Organik Maharani, Wabup menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 pengelolaan pabrik di Kecamatan tikung tersebut dikerjasamkan dengan PT Ladang Hijau Gresik dalam bentuk kerjasama operasional (KSO). Dalam KSO itu PT Ladang Hijau Gresik berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemkab Lamongan sebesar Rp 20 juta setiap bulan atau Rp 240 juta setiap tahunnya.
Pada kesempatan itu, Tsalits juga menanggapai pernyataan dari FPGolkar dan FDK terkait jabatan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang masih kosong. Menurutnya, beberapa jabatan kepala SKPD dan jabatan struktural lain yang masih kosong akan segera diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kelembagannya.
Hal itu terungkap dari Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamongan yang disampaikan oleh Wabup Tsalits Fahami dalam rapat paripirna di Gedung DPRD setempat, Senin (30/11). Agenda Jawaban Eksekutif tersebut adalah bagian dari pembahasaan RAPBD Lamongan tahun anggaran 2010.
Dikatakannya, kenaikan belanja langsung di RSD Dr Soegiri tahun 2010 mendatang yang mencapai 114 persen karena penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Belanja langsung RSD Dr Soegiri tahun 2010 naik menjadi Rp 31,618 miliar. Sementara tahun lalu anggarannya Rp 14,753 miliar.
Dijelaskan olehnya, sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh BLUD bersangkutan dikelola secara langsung untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Di tahun anggaran 2010, pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp 30,398 miliar. Jawaban itu disampaikan eksekutif menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) beberapa waktu lalu.
Sementara mengenai keberadaan pabrik Pupuk Organik Maharani, Wabup menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 pengelolaan pabrik di Kecamatan tikung tersebut dikerjasamkan dengan PT Ladang Hijau Gresik dalam bentuk kerjasama operasional (KSO). Dalam KSO itu PT Ladang Hijau Gresik berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemkab Lamongan sebesar Rp 20 juta setiap bulan atau Rp 240 juta setiap tahunnya.
Pada kesempatan itu, Tsalits juga menanggapai pernyataan dari FPGolkar dan FDK terkait jabatan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang masih kosong. Menurutnya, beberapa jabatan kepala SKPD dan jabatan struktural lain yang masih kosong akan segera diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi kelembagannya.
Penjual Hewan Kurban Disidak
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPK) Lamongan kemarin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pedagang hewan kurban. Dalam sidak itu petugas tidak menemukan hewan kurban yang sakit atau tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Ada lima lokasi penjualan yang disidak oleh tim yang beranggotakan enam petugas tersebut. Empat lokasi adalah penjual kambing dan satu lokasi lainnya adalah penjual hewan sapi. Masing-masing lima penjual berlokasi di Kecamatan Lamongan dan satu berada di Kecamatan Tikung.
Dalam sidak itu selain mengecek usia hewan kurban petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Untuk melihat kesehatan hewan kurban itu petugas melihat kondisi bulu, telinga dan mata hewan. “Dari hasil pengecekan di enam lokasi tadi tidak ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit. Hanya ada sekitar 10 persen saja dari yang kami periksa yang usianya belum ideal untuk dijadikan hewan kurban. Pengecekan seperti ini penting kami lakukan untuk memberi jaminan kesehatan pada masyarakat pengkonsumsi hewan kurban, “ ujar Kabid Kesehatan Hewan pada DPK Puji Hermawan. Diterangkannya, usia hewan dapat diketahui dari kondisi giginya. Sementara usia ideal kambing untuk kurban adalah setidaknya sudah berusia 1 tahun. Kemudian untuk sapi setidaknya harus berumur 2 tahun. Penjual kambing yang disidak adalah M Nurcholis pemilik tujuh ekor kambing, Suwandi dengan delapan ekor kambing, Kasbu yang memiliki 40 ekor kambing dan Suyanto dengan 30 kambing jualannya. Sementara penjual sapi yang disidak adalah milik H Ridlo di Kecamatan Tikung yang menjual 21 ekor sapi. Arman, penduduk Kecamatan Tikung yang ditugasi H Ridlo untuk menjualkan sapi mengaku sudah berhasil menjual 13 ekor sapi. Sapi miliknya yang dijual harganya bervariasi antara yang paling murah Rp 7,5 juta hingga yang paling mahal Rp 11 juta. “Alhamdulillah sudah ada yang laku, semoga semua laku terjual sebelum Idul Adha nanti, “ kata dia.
Dalam sidak itu selain mengecek usia hewan kurban petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Untuk melihat kesehatan hewan kurban itu petugas melihat kondisi bulu, telinga dan mata hewan. “Dari hasil pengecekan di enam lokasi tadi tidak ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit. Hanya ada sekitar 10 persen saja dari yang kami periksa yang usianya belum ideal untuk dijadikan hewan kurban. Pengecekan seperti ini penting kami lakukan untuk memberi jaminan kesehatan pada masyarakat pengkonsumsi hewan kurban, “ ujar Kabid Kesehatan Hewan pada DPK Puji Hermawan. Diterangkannya, usia hewan dapat diketahui dari kondisi giginya. Sementara usia ideal kambing untuk kurban adalah setidaknya sudah berusia 1 tahun. Kemudian untuk sapi setidaknya harus berumur 2 tahun. Penjual kambing yang disidak adalah M Nurcholis pemilik tujuh ekor kambing, Suwandi dengan delapan ekor kambing, Kasbu yang memiliki 40 ekor kambing dan Suyanto dengan 30 kambing jualannya. Sementara penjual sapi yang disidak adalah milik H Ridlo di Kecamatan Tikung yang menjual 21 ekor sapi. Arman, penduduk Kecamatan Tikung yang ditugasi H Ridlo untuk menjualkan sapi mengaku sudah berhasil menjual 13 ekor sapi. Sapi miliknya yang dijual harganya bervariasi antara yang paling murah Rp 7,5 juta hingga yang paling mahal Rp 11 juta. “Alhamdulillah sudah ada yang laku, semoga semua laku terjual sebelum Idul Adha nanti, “ kata dia.
30 Karyawan PD Terima Pembinaan
Setidaknya sejumlah 30 karyawan perusahaan daerah di Kabupaten Lamongan kemarin mengikuti pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan. Selama sehari mereka menerima materi pembinaan dari Richard I Risambessy, seorang profesional di bidang akuntansi publik. Seperti disampaikan Asisten Administrasi Kabupaten Lamongan Aris Wibawa, saat ini Pemkab Lamongan telah memiliki empat perusahaan daerah (PD).
Yakni Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD Aneka Usaha Lamongan Jaya (PDANULJ), PD BPR Bank Daerah Lamongan dan PD Pasar. “Dengan adanya perkembangan perusahaan daerah tersebut diharapkan pula adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan, “ ujar Aris. Aris di kesempatan tersebut juga mengharapkan peran serta PD itu dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah. “Karena itu diperlukan upaya peningkatan PD baik dari segi pengelolaan perusahaan maupun peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan, “ kata dia. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan PD menurut aris adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara kepercayaan tersebut bisa didapat melalui peningkatan pelayanan yang memadai dan baik. “Kepercayaan masyarakat pada sebuah perusahaan tidaklah mudah didapatkan. Harus ada kerja keras yang maksimal dan kemapuan SDM yang professional. Jatuh bangunnya perusahaan terkait erat dengan potensi SDM yang dimiliki serta pelayanannya pada masyarakat, “ tukas dia.
Yakni Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD Aneka Usaha Lamongan Jaya (PDANULJ), PD BPR Bank Daerah Lamongan dan PD Pasar. “Dengan adanya perkembangan perusahaan daerah tersebut diharapkan pula adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan, “ ujar Aris. Aris di kesempatan tersebut juga mengharapkan peran serta PD itu dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah. “Karena itu diperlukan upaya peningkatan PD baik dari segi pengelolaan perusahaan maupun peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan, “ kata dia. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan PD menurut aris adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara kepercayaan tersebut bisa didapat melalui peningkatan pelayanan yang memadai dan baik. “Kepercayaan masyarakat pada sebuah perusahaan tidaklah mudah didapatkan. Harus ada kerja keras yang maksimal dan kemapuan SDM yang professional. Jatuh bangunnya perusahaan terkait erat dengan potensi SDM yang dimiliki serta pelayanannya pada masyarakat, “ tukas dia.
Rabu, 25 November 2009
Terima Kucuran Rp13,7 Miliar BKD
Di akhir tahun anggaran 2010 ini Kabupaten Lamongan menerima kucuran Bantuan Keuangan desa (BKD) dari Pemprov Jatim. Melalui program yang baru diluncurkan ini, BKD yang akan diterima masyarakat Lamongan mencapai Rp 13,780 miliar. Informasi tersebut disampaikan Bupati Lamongan Masfuk dalam Rapat Penjelasan Pemberian BKD di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (25/11).
Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah 147 Kepala Desa (Kades) dan 26 Camat yang wilayahnya akan menerima kucuran program tersebut. Bantuan yang diberikan bervariasi antara yang terkecil Rp 25 juta hingga yang terbesar Rp 240 setiap desanya. Pemberian alokasi BKD tersebut seperti disampaikan Masfuk sesuai dengan SK Gubernur Jatim nomor 188/434/KPTS/013/2009 tentang Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim. dalam SK Gubernur tersebut, alokasi dana yang diberikan untuk desa penerima BKD di Jatim mencapai Rp 20.910.703.000. Bantuan keuangan itu nantinya digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa. Masfuk juga menyampaikan, sesuai surat lain yang dikirmkan Sekdaprov Jatim Rasiyo, usulan pencairan BKD oleh desa paling lambat dilakukan pada 10 Desember 2009 yang sudah dilampiri Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Kades juga diminta segera melakukan musyawarah pembangunan desa bersama BPD, perangkat desa, LKMD, PKK, Ketua RT/RW dan Karang Taruna setempat. “Karena waktu yang mendesak, saya minta semua prosesnya dipercepat. Camat bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dinas PU Bina Marga dan Bapemas harus bantu turun tangan penyusunan permohonan pencairan tersebut. Meski dipercepat, namun jangan sampai tidak sesuai aturan dan kualitas, “ tegas dia. Selain Lamongan, daerah lain di Jatim yang menerima BKD adalah Kabupaten Mojokerto, Blitar, Gresik dan Bojonegoro. Di kesempatan tersebut Masfuk juga menyampaikan adanya penambahan alokasi pupuk jenis urea untuk Kabupaten Lamongan sebanyak 10 ribu ton. Menurutnya, kekurangan pupuk di Lamongan akan diambilkan dari kelebihan jatah pupuk nasional. Demikian pula dengan realisasi Kuro Barrage atau New Sembayat Barrage menurut Masfuk Gubernur Jatim juga sudah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunannya.
Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah 147 Kepala Desa (Kades) dan 26 Camat yang wilayahnya akan menerima kucuran program tersebut. Bantuan yang diberikan bervariasi antara yang terkecil Rp 25 juta hingga yang terbesar Rp 240 setiap desanya. Pemberian alokasi BKD tersebut seperti disampaikan Masfuk sesuai dengan SK Gubernur Jatim nomor 188/434/KPTS/013/2009 tentang Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim. dalam SK Gubernur tersebut, alokasi dana yang diberikan untuk desa penerima BKD di Jatim mencapai Rp 20.910.703.000. Bantuan keuangan itu nantinya digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa. Masfuk juga menyampaikan, sesuai surat lain yang dikirmkan Sekdaprov Jatim Rasiyo, usulan pencairan BKD oleh desa paling lambat dilakukan pada 10 Desember 2009 yang sudah dilampiri Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Kades juga diminta segera melakukan musyawarah pembangunan desa bersama BPD, perangkat desa, LKMD, PKK, Ketua RT/RW dan Karang Taruna setempat. “Karena waktu yang mendesak, saya minta semua prosesnya dipercepat. Camat bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dinas PU Bina Marga dan Bapemas harus bantu turun tangan penyusunan permohonan pencairan tersebut. Meski dipercepat, namun jangan sampai tidak sesuai aturan dan kualitas, “ tegas dia. Selain Lamongan, daerah lain di Jatim yang menerima BKD adalah Kabupaten Mojokerto, Blitar, Gresik dan Bojonegoro. Di kesempatan tersebut Masfuk juga menyampaikan adanya penambahan alokasi pupuk jenis urea untuk Kabupaten Lamongan sebanyak 10 ribu ton. Menurutnya, kekurangan pupuk di Lamongan akan diambilkan dari kelebihan jatah pupuk nasional. Demikian pula dengan realisasi Kuro Barrage atau New Sembayat Barrage menurut Masfuk Gubernur Jatim juga sudah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunannya.
PKK Gelar Pelatihan Memandikan Jenazah
Tim Penggerak PKK (TPPKK) Kabpaten Lamonga kemarin menggelar kegiatan pelatihan memandikan jenazah pada sejumlah modin perempuan di Lamongan. Kegiatan yang dibuka Ketua TPPKK Lamongan Endang Rijanti Masfuk tersebut digelar selama sehari di aula Kantor TPPKK setempat.
Masing-masing kecamatan menyertakan dua orang modin perempuannya untuk mengikuti pelatihan itu. Sehingga tidak kurang dari 54 modin perempuan berpartisipasi mengikuti pelatihan dari petugas Dinas Kesehatan Lamongan itu. Endang Rijanti Masfuk mengaku salut dengan para modin perempuan yang masih terus bertugas memberi bantuan tenaga untuk memandikan jenazah. “Karena tidak semua orang berani dan tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Ini karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam memandikan jenazah. Mulai dari yang kecil seperti menyiapkan perangkat hingga saat memandikan, “ ujarnya. Pelatihan itu sendiri dilakukan karena selama ini seringkali modin kekurangan tenaga yang membantu saat memandikan jenazah. Sehingga dia berharap pada para modin yang sudah berpengalaman untuk menularkan ilmunya pada genarasi muda di wilayahnya masing-masing.
Masing-masing kecamatan menyertakan dua orang modin perempuannya untuk mengikuti pelatihan itu. Sehingga tidak kurang dari 54 modin perempuan berpartisipasi mengikuti pelatihan dari petugas Dinas Kesehatan Lamongan itu. Endang Rijanti Masfuk mengaku salut dengan para modin perempuan yang masih terus bertugas memberi bantuan tenaga untuk memandikan jenazah. “Karena tidak semua orang berani dan tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Ini karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam memandikan jenazah. Mulai dari yang kecil seperti menyiapkan perangkat hingga saat memandikan, “ ujarnya. Pelatihan itu sendiri dilakukan karena selama ini seringkali modin kekurangan tenaga yang membantu saat memandikan jenazah. Sehingga dia berharap pada para modin yang sudah berpengalaman untuk menularkan ilmunya pada genarasi muda di wilayahnya masing-masing.
Kurang Subur, Tapi Pendapatan Tinggi
Meski tergolong daerah yang kurang subur dibandingkan daerah lain, namun Kabupaten Lamongan terus mampu naikkan pendapatan sejak lima tahun terakhir. Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semain baik inovasi dan kreatifitas suatu daerah. Itu disampaikan juru bicara FPKB Sukandar saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait pengantar nota keuangan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (23/11). “Dari perjalanan mulai tahun 2004 yang hanya Rp 850,150 juta rupiah menjadi Rp 13,087 miliar adalah suatu kenaikan yang patut dibanggakan bagi suatu daerah yang tergolong kurang subur, “ ujar dia.
Di sisi lain FPKB juga menyoroti kecenderungan turunnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Lamongan. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi degradasi KKD, FPKB berharap eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan megurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Penurunan tersebut juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara rata-rata kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kenaikan belanja gaji PNSD. Lebih lanjut diungkapkannya, DAU rata-rata pertahun naik hanya 4,67 persen sementara belanja PNSD rata-rata pertahun naik 16,0 persen. Padahal menurut Sukandar, sesuai Permendagri nomor 30 tahun 2007 disebutkan DAU ditujukan untuk mendanai kebutuhan PNSD. “Jika ini dibiarkan terus menerus, maka anggaran Kabupaten Lamongan akan habis hanya terserap untuk belanja PNSD. Ini juga secara otomatis mengurangi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, “ tegas dia. Dia kemudian menunjukkan pada 2007 jumlah PNSD 10.838 orang dengan DAU Rp 540,603 miliar. Selanjutnya pada 2008 jumlah PNSD 10.579 orang dengan DAU RP 599,292 miliar, pada 2009 dengan jumlah PNSD 12.679 orang DAU yang diterima Rp 581,718 miliar. Sedankan pada 2010 dengan jumlah PNSD sebanyak 13.505 orang, DAU yang diterima sebesar Rp 606,7 miliar. Di kesempatan kedua, FPDIP berharap penyusunan APBD 2010 dibahas secara serius. Hal itu ujar FPDIP melalui juru bicaranya Asyhari, diantaranya karena di tahun 2010 akan ada agenda Pilkada. “Keseriusan pembahasan APBD 2010 menjadi sangat strategis. Dalam artian kita tidak bolah menjadikan APBD mempunyai muatan politis yang terlalu tinggi. Sehingga melupakan sisi akuntabilitas sumber daya dan akuntabilitas keuangan daerah, “ ungkap dia. Lain lagi dengan FPAN lewat juru bicaranya Sutikno yang menyoroti PAD Lamongan. Disampaikannya, untuk penerimaan yang berasal dari PAD selain bidang kesehatan dan PD Pasar, ada kecenderungan tidak ada peningkatan. Bahkan, kata dia, untuk sektor Retribusi Daerah sebagian besar obyeknya mengalami penurunan. Untuk itu FPAN mohon penjelasan terkait hal tersebut. FPAN juga mohon penjelasan mengapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi infrastruktur banyak yang dihapus, “ ujar dia. Terkait turunnya PAD, FPGokkar lewat juru bicaranya Kacung menyoroti kurang optimalnya kinerja BUMD yang pengelolaannya kurang professional. Yakni PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Kontribusi BUMD tersebut pada PAD dari tahun ke tahun statis di angka Rp 155 juta. Sementara modal yang diberikan oleh Pemkab Lamongan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar. “Selanjutnya agar segera ada penyelesaian untuk mengembalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
mbalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
Di sisi lain FPKB juga menyoroti kecenderungan turunnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Lamongan. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi degradasi KKD, FPKB berharap eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan megurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Penurunan tersebut juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara rata-rata kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kenaikan belanja gaji PNSD. Lebih lanjut diungkapkannya, DAU rata-rata pertahun naik hanya 4,67 persen sementara belanja PNSD rata-rata pertahun naik 16,0 persen. Padahal menurut Sukandar, sesuai Permendagri nomor 30 tahun 2007 disebutkan DAU ditujukan untuk mendanai kebutuhan PNSD. “Jika ini dibiarkan terus menerus, maka anggaran Kabupaten Lamongan akan habis hanya terserap untuk belanja PNSD. Ini juga secara otomatis mengurangi belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, “ tegas dia. Dia kemudian menunjukkan pada 2007 jumlah PNSD 10.838 orang dengan DAU Rp 540,603 miliar. Selanjutnya pada 2008 jumlah PNSD 10.579 orang dengan DAU RP 599,292 miliar, pada 2009 dengan jumlah PNSD 12.679 orang DAU yang diterima Rp 581,718 miliar. Sedankan pada 2010 dengan jumlah PNSD sebanyak 13.505 orang, DAU yang diterima sebesar Rp 606,7 miliar. Di kesempatan kedua, FPDIP berharap penyusunan APBD 2010 dibahas secara serius. Hal itu ujar FPDIP melalui juru bicaranya Asyhari, diantaranya karena di tahun 2010 akan ada agenda Pilkada. “Keseriusan pembahasan APBD 2010 menjadi sangat strategis. Dalam artian kita tidak bolah menjadikan APBD mempunyai muatan politis yang terlalu tinggi. Sehingga melupakan sisi akuntabilitas sumber daya dan akuntabilitas keuangan daerah, “ ungkap dia. Lain lagi dengan FPAN lewat juru bicaranya Sutikno yang menyoroti PAD Lamongan. Disampaikannya, untuk penerimaan yang berasal dari PAD selain bidang kesehatan dan PD Pasar, ada kecenderungan tidak ada peningkatan. Bahkan, kata dia, untuk sektor Retribusi Daerah sebagian besar obyeknya mengalami penurunan. Untuk itu FPAN mohon penjelasan terkait hal tersebut. FPAN juga mohon penjelasan mengapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi infrastruktur banyak yang dihapus, “ ujar dia. Terkait turunnya PAD, FPGokkar lewat juru bicaranya Kacung menyoroti kurang optimalnya kinerja BUMD yang pengelolaannya kurang professional. Yakni PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Kontribusi BUMD tersebut pada PAD dari tahun ke tahun statis di angka Rp 155 juta. Sementara modal yang diberikan oleh Pemkab Lamongan kurang lebih mencapai Rp 3 miliar. “Selanjutnya agar segera ada penyelesaian untuk mengembalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
mbalikan uang milik rakyat tersebut, “ ujar dia. Di RAPBD 2010 PAD direncanakan sebesar Rp 94,066 miliar atau turun 15,45 persen dari target PAD PAPBD 2009 yang sebesar Rp 111.242.158.395.
Launching Simulator Tes SIM
Kepolisian Resort (Polres) Lamongan kemarin (24/11) melaunching simulator ujian praktek Surat Ijin Mengemudi atau SIM di Alun-alun setempat seusai Apel Besar Masyarakat Pecinta Tertib Berlalulintas. Pembina apel, yakni Bupati Lamongan Masfuk menjadi yang pertama mencoba simulator tersebut. Kepada Masfuk, Kasatlantas Polres Lamongan Ajun Komisaris Polisi Mochammad Mahmud menyampaikan ujian praktek kini tidak perlu lagi dilakukan dengan mengendarai kendaraan secara langsung.
“Dengan lulus ujian praktek melalui simulator, pemohon SIM sudah sah dinyatakan lulus ujian praktek. Di simulator ini ada rambu-trambu yang harus ditaati. Mulai dari rambu batas kecepatan, traffic light, hingga rambu peringatan lainnya, “ ujarnya kepada Masfuk. Sebelumnya, Mochammad Mahmud dalam laporannya sampaikan kegiatan apel tersebut adalah bagian dari program 100 hari Polri. Apel itu sendiri diikuti sekitar 1000 peserta beserta kendaraan bemotor roda dua yang selanjutnya diberangkatkan Masfuk untuk melakukan pawai tertib berlalulintas. Masfuk dalam sambutannya sampaikan atas nama penmerintah, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Lamongan yang telah melakukan berbagai terobosan. Yakni penertiban lalu lintas di Lamongan guna sejauh mungkin menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Perkembangan moda transportasi tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan. Sehingga menjadikan permasalahn tersendiri dalam pengaturan lalu lintas. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik polisi maupun masyarakat pengguna jalan, untuk selalu tertib berlalu lintas, sehingga terwujud suasana yang nyaman dan aman, dan yang lebih penting adalah keselamatan jiwa para pengguna jalan tetap terjaga, “ tutur dia.
“Dengan lulus ujian praktek melalui simulator, pemohon SIM sudah sah dinyatakan lulus ujian praktek. Di simulator ini ada rambu-trambu yang harus ditaati. Mulai dari rambu batas kecepatan, traffic light, hingga rambu peringatan lainnya, “ ujarnya kepada Masfuk. Sebelumnya, Mochammad Mahmud dalam laporannya sampaikan kegiatan apel tersebut adalah bagian dari program 100 hari Polri. Apel itu sendiri diikuti sekitar 1000 peserta beserta kendaraan bemotor roda dua yang selanjutnya diberangkatkan Masfuk untuk melakukan pawai tertib berlalulintas. Masfuk dalam sambutannya sampaikan atas nama penmerintah, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Lamongan yang telah melakukan berbagai terobosan. Yakni penertiban lalu lintas di Lamongan guna sejauh mungkin menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Perkembangan moda transportasi tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan. Sehingga menjadikan permasalahn tersendiri dalam pengaturan lalu lintas. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik polisi maupun masyarakat pengguna jalan, untuk selalu tertib berlalu lintas, sehingga terwujud suasana yang nyaman dan aman, dan yang lebih penting adalah keselamatan jiwa para pengguna jalan tetap terjaga, “ tutur dia.
Ratusan Peserta CPNS Absen
Ratusan peserta CPNS di Kabupaten Lamongan dimungkinkan absent mengikuti ujian. Setidaknya sejumlah 108 nama sudah dipastikan absen dalam tes yang berlangsung selama dua jam tersebut. Data itu terungkap saat Wabup Tsalits Fahami melakukan sidak tes CPNS di tiga lokasi kemarin (21/11). Wabup dalam sidaknya itu ditemani Kepala BKD Bambang Kustiono bersam sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sidak itu dilakukan di tiga lokasi ujian, yakni di SDN Jetis IV Lamongan, SMPN 1 dan berakhir di MAN Lamongan.
Para peserta tes itu akan memperebutkan sejumlah 436 formasi. Di SDN Jetis IV, dari sejumlah 200 peserta yang seharusnya mengikuti tes, 25 orang diantaranya absen. Kemudian di SMPN 1 Lamongan tercatat 39 peserta tidak datang dari 480 peserta yang terdaftar. Sementara di MAN Lamongan juga ada 44 peserta yang tercatat tidak hadir dari sejumlah 560 peserta yang seharusnya ikut ujian. Tsalits Fahami kepada sejumlah wartawan membantah adanya rumor bahwa kursi CPNS bisa diperjualbelikan. Menurutnya tes dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggandeng institusi independen untuk mengkoreksi lembar jawaban peserta, yakni dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). “Semua sudah tahu reputasi UI. Pengawasan dan pengawalan dilakukan dalam setiap tahapan hingga lembar jawaban sampai ke UI. Pada 28 November mendatang sudah ada pengumuman hasil tes. Dengan waktu yang sangat mepet ini tidak mungkin ada kecurangan. Masyarakat juga jangan mudah percaya rumor. Karena sudah banyak makelar yang tertangkap pihak berwajib, “ ujarnya saat di MAN Lamongan. Selama 120 menit, peserta akan mengerjakan sejumlah 100 sola ujian. Tes dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 10. Dari data BKD Lamongan menyebutkan, dari sejumlah 14.777 lamaran CPNS yang lolos untuk diverifikasi secara administratif, 2.021 berkas lamaran diantaranya gagal lolos verifikasi administratif dengan sejumlah kekurangan. Seperti kurangnya lampiran transkrip, ijazah yang tidak dilegalisir atau peserta diatas usia 35 tahun yang tidak mencantumkan SK pengangkatan dan pengalaman kerja. Sehingga yang memenuhi syarat untuk ikut ujian menjadi hanya 12.756 orang. Diluar itu, masih ada 539 (bukan 540 sepeti sebelumnya) yang lamarannya dikirim dari Kantor Pos luar Lamongan sehingga otomatis tidak sah dan tidak bisa diverifikasi administrative
Para peserta tes itu akan memperebutkan sejumlah 436 formasi. Di SDN Jetis IV, dari sejumlah 200 peserta yang seharusnya mengikuti tes, 25 orang diantaranya absen. Kemudian di SMPN 1 Lamongan tercatat 39 peserta tidak datang dari 480 peserta yang terdaftar. Sementara di MAN Lamongan juga ada 44 peserta yang tercatat tidak hadir dari sejumlah 560 peserta yang seharusnya ikut ujian. Tsalits Fahami kepada sejumlah wartawan membantah adanya rumor bahwa kursi CPNS bisa diperjualbelikan. Menurutnya tes dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggandeng institusi independen untuk mengkoreksi lembar jawaban peserta, yakni dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). “Semua sudah tahu reputasi UI. Pengawasan dan pengawalan dilakukan dalam setiap tahapan hingga lembar jawaban sampai ke UI. Pada 28 November mendatang sudah ada pengumuman hasil tes. Dengan waktu yang sangat mepet ini tidak mungkin ada kecurangan. Masyarakat juga jangan mudah percaya rumor. Karena sudah banyak makelar yang tertangkap pihak berwajib, “ ujarnya saat di MAN Lamongan. Selama 120 menit, peserta akan mengerjakan sejumlah 100 sola ujian. Tes dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 10. Dari data BKD Lamongan menyebutkan, dari sejumlah 14.777 lamaran CPNS yang lolos untuk diverifikasi secara administratif, 2.021 berkas lamaran diantaranya gagal lolos verifikasi administratif dengan sejumlah kekurangan. Seperti kurangnya lampiran transkrip, ijazah yang tidak dilegalisir atau peserta diatas usia 35 tahun yang tidak mencantumkan SK pengangkatan dan pengalaman kerja. Sehingga yang memenuhi syarat untuk ikut ujian menjadi hanya 12.756 orang. Diluar itu, masih ada 539 (bukan 540 sepeti sebelumnya) yang lamarannya dikirim dari Kantor Pos luar Lamongan sehingga otomatis tidak sah dan tidak bisa diverifikasi administrative
KDRT Adalah Kejahatan Kemanusiaan
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Lamongan Cicik Rosyida Tsalits Fahami prihatin dengan kurangnya perhatian publik pada terjadinya KDRT. Dia bahkan menegaskan bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal itu disampaikannya kemarin saat buka Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pendopo Lokatantra setempat
Menurut dia, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dsikriminasi. Oleh karena itu, lanjut dia, korban KDRT harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat. Perlindungan tersebut menurutnya penting agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak acap kali kurang memperoleh perhatian publik. Sebab selain data dan laporannya nyaris tidak ada, kasus ini juga sering kurang diinformasikan oleh masyarakat karena enggan atau malu. Terlebih saat ini sebagaian besar masyarakat belum memahami bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari bentk perlanggaran HAM. Karena itulah sosialisasi semacam ini penting untuk dilakukan, “ tutur dia dalam kegiatan yang dikuti sekitar 150 undang dari kalangan perempuan tersebut. Seperti diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setiap pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaraan rumah tangga sudah diancam dengan hukuman yang cukup berat. Baik berupa denda atau kurungan badan. Mulai dari yang terendah ancaman bui empat bulan dan denda Rp 5 juta, hingga yang terberat dengan ancaman hukuman hingga paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta.
Menurut dia, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dsikriminasi. Oleh karena itu, lanjut dia, korban KDRT harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat. Perlindungan tersebut menurutnya penting agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak acap kali kurang memperoleh perhatian publik. Sebab selain data dan laporannya nyaris tidak ada, kasus ini juga sering kurang diinformasikan oleh masyarakat karena enggan atau malu. Terlebih saat ini sebagaian besar masyarakat belum memahami bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari bentk perlanggaran HAM. Karena itulah sosialisasi semacam ini penting untuk dilakukan, “ tutur dia dalam kegiatan yang dikuti sekitar 150 undang dari kalangan perempuan tersebut. Seperti diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setiap pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaraan rumah tangga sudah diancam dengan hukuman yang cukup berat. Baik berupa denda atau kurungan badan. Mulai dari yang terendah ancaman bui empat bulan dan denda Rp 5 juta, hingga yang terberat dengan ancaman hukuman hingga paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta.
Pro Poor Award Untuk Lamongan
Penurunan tajam angka kemiskinan hingga 24,25 persen di Kabupaten Lamongan mendapat apresiasi dari Pemprov Jatim. Rabu malam lalu Bupati Lamongan Masfuk menerima Pro Poor Award yang diberikan Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf di Gedung Deteksi Ball League (DBL) Surabaya atas komitmennya membuat perubahan luar biasa bagi Jatim untuk menuntaskan kemiskinan. Hanya ada tiga kategori yang diberikan pada malam anugerah Pro Poor Award tersebut. Yakni kategori kabupaten/kota, kategori perorangan dan kategori lembaga non pemerintah. Untuk kategori kabupaten/kota, dibawah Kabupaten Lamongan di posisi kedua diduduki Kota Mojokerto dan posisi ketiga oleh Kota Blitar. Selanjutnya untuk kategori perorangan diberikan kepada H Mahmud Siswoyo dari Dusun Jatianom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kemudian untuk kategori penghargaan kepada lembaga non pemerintah diberikan kepada Yayasan Pengembang Kreatifitas Generasi Muda atau YPKGM Kabupaten Lumajang. Ditemui terpisah, Masfuk menyampaikan penghargaan yang baru saja diterimanya itu hanyalah mewakili dari kerja keras semua elemen masyarakat di Lamongan. Mulai dari eksekutif, legislatif, ulama hingga masyarakat Lamongan yang telah bekerja keras. “Tanpa kerja keras dan kontribusi semua pihak, anugerah ini tidak akan menjadi milik Kabupaten Lamongan. Masfuk juga berharap dengan diterimanya Pro Poor Award tersebut akan semakin memacu kinerja semua pihak untuk membawa kesejahteraan pada masyarakat Lamongan. “Tentu saja kedepan kami akan terus berusaha menumbuhkan perekonomian. Selain mendatangkan sejumlah besar investor, pertumbuhan perekonomian di perdesaan tidak akan kami tinggalkan. Saat ini Pemkab Lamongan sedang berusaha menuntaskan pembangunan semua jalan poros desa. Dengan harapan akan semakain mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, “ pungkas dia. Tahun lalu rumah tangga miskin (RTM) di Lamongan berhasil diturunkan dari 111.809 pada tahun 2005 menjadi 84.694 pada tahun 2008 atau turun 24,25 persen. Ini adalah angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jatim. sejumlah program unggulan seperti pengalokasian dana bergulir untuk masyarakat desa hutan dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi saat ini terus berjalan di Lamongan.
Tahun Depan Kecamatan Jadi SKPD
Pada tahun 2010 mendatang Pemkab Lamongan akan menjadikan Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersediri. Salah satu konsekwensi dari ini adalah naiknya eseloning camat dan sekretaris camat atau sekcam. Kemarin, sejumlah 135 sekcam dan kepala seksi kecamatan se Kabupaten Lamongan menerima pembinaan dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur di kecamatan ini dibuka Sekkab Lamongan Fadeli. Fadeli dalam sambutannya ungkapkan seiring berubahnya kecamatan menjadi SKPD tersendiri, eseloning camat dan sekcam juga akan berubah. Untuk camat naik menjadi III a dan sekcam menjadi III b. Sebelumnya eseloning jabatan camat adalah III b. “Peningkatan eseloning ini harus berimbas pada peningkatan kinerja aparat di kecamatan. Seperti yang selalu dikatakan bapak Bupati, dalam bekerja jangan hanya berpedoman pada tupoksi saja. Kalau hanya ini yang dipegang, akibatnya yang terjadi adalah yang penting pekerjaan selesai. Bagaimana pembangunan bisa tumbuh kalau tanpa inovasi dan kreatifitas, “ kata dia. Padahal, lanjut dia, Pemkab Lamongan saat ini membutuhkan inovasi dan kreatifitas aparaturnya. Fadeli berharap aparat di kecamatan harus banyak melakukan langkah-langkah terobosan. Karena tanpa terobosan, prestasi dan melesatnya pembangunan di Lamongan saat ini tidak akan pernah terjadi. “Asal terobosan ini tidak menyalahi aturan yang ada, “ ujar dia. Selain pemahaman mengenai tupoksi, aparat kecamatan tersebut akan menerima sejumlah materi dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan. Diantaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kinerja aparat kecamatan, penmegakan Perda dan keteretiban umum serta pengenalan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur di kecamatan ini dibuka Sekkab Lamongan Fadeli. Fadeli dalam sambutannya ungkapkan seiring berubahnya kecamatan menjadi SKPD tersendiri, eseloning camat dan sekcam juga akan berubah. Untuk camat naik menjadi III a dan sekcam menjadi III b. Sebelumnya eseloning jabatan camat adalah III b. “Peningkatan eseloning ini harus berimbas pada peningkatan kinerja aparat di kecamatan. Seperti yang selalu dikatakan bapak Bupati, dalam bekerja jangan hanya berpedoman pada tupoksi saja. Kalau hanya ini yang dipegang, akibatnya yang terjadi adalah yang penting pekerjaan selesai. Bagaimana pembangunan bisa tumbuh kalau tanpa inovasi dan kreatifitas, “ kata dia. Padahal, lanjut dia, Pemkab Lamongan saat ini membutuhkan inovasi dan kreatifitas aparaturnya. Fadeli berharap aparat di kecamatan harus banyak melakukan langkah-langkah terobosan. Karena tanpa terobosan, prestasi dan melesatnya pembangunan di Lamongan saat ini tidak akan pernah terjadi. “Asal terobosan ini tidak menyalahi aturan yang ada, “ ujar dia. Selain pemahaman mengenai tupoksi, aparat kecamatan tersebut akan menerima sejumlah materi dari Tim Pembina Aparatur Kecamatan. Diantaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kinerja aparat kecamatan, penmegakan Perda dan keteretiban umum serta pengenalan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor.
Pastikan Tenaga Kerja Proyek Terlindungi
Tim Pembina Jasa Konstruksi harus pastikan tenaga kerja suatu proyek kegiatan terlindungi dengan asuransi. Baik berupa jaminan kematian, kecelakaan, kesehatan maupun tabungan hari tua. Hal itu dikatakan Edy Rahenyantono, Kepala Bidang Kelembagaan dan Regulasi Usaha Konstruksi Departemen pada Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum.
Edy juga sampaikan sejumlah kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Tim Pembina jasa Konstruksi. Diantaranya mengeluarkan Peraturan Daerah terkait kelayakan fungsi khusus untuk bangunan gedung. “Ini sesuai dengan amanat UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa untuk bangunan gedung harus memenuhi ketentuan layak fungsi. Dan ini hendaknya dimulai dari bangunan publik dulu, “ katanya kemarin saat memberikan materi Pembinaan Jasa Konstruksi di aula sebuah hotel di Lamongan. Selain itu, Tim Pembina Jasa Konstruksi juga harus intensifkan pengawasan proyek konstruksi dengan melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dia berharap dalam inspeksi mendadak tersebut selain mengecek laporan kemajuan pekerjaan, juga harus cek pelaksanaan konstruksi apakah sudah memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, Wakil Bupati Tsalits Fahami saat buka kegiatan yang mengundang sekitar 300 orang tersebut mengharapkan komitmen bersama semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan mutu konstruksi. Menurut dia, jika kualitas konstruksi tinggi, bukan hanya akan membuat konstruksi bertahan lama tapi juga bisa menghemat anggaran. “Tanpa ada komitmen bersama, berapapun anggaran yang dikucurkan tidak akan berimplikasi pada peningkatan kualitas konstruksi. Karena itu saya berharap komitmen semua pihak dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi, “ tandas dia.
Edy juga sampaikan sejumlah kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Tim Pembina jasa Konstruksi. Diantaranya mengeluarkan Peraturan Daerah terkait kelayakan fungsi khusus untuk bangunan gedung. “Ini sesuai dengan amanat UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa untuk bangunan gedung harus memenuhi ketentuan layak fungsi. Dan ini hendaknya dimulai dari bangunan publik dulu, “ katanya kemarin saat memberikan materi Pembinaan Jasa Konstruksi di aula sebuah hotel di Lamongan. Selain itu, Tim Pembina Jasa Konstruksi juga harus intensifkan pengawasan proyek konstruksi dengan melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dia berharap dalam inspeksi mendadak tersebut selain mengecek laporan kemajuan pekerjaan, juga harus cek pelaksanaan konstruksi apakah sudah memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, Wakil Bupati Tsalits Fahami saat buka kegiatan yang mengundang sekitar 300 orang tersebut mengharapkan komitmen bersama semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan mutu konstruksi. Menurut dia, jika kualitas konstruksi tinggi, bukan hanya akan membuat konstruksi bertahan lama tapi juga bisa menghemat anggaran. “Tanpa ada komitmen bersama, berapapun anggaran yang dikucurkan tidak akan berimplikasi pada peningkatan kualitas konstruksi. Karena itu saya berharap komitmen semua pihak dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi, “ tandas dia.
Rp 51 Juta, Bonus Medali Porprov
Total sejumlah Rp 51 juta adalah bonus uang yang diterima atlit Lamongan peraih medali pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Jatim di Malang Raya. Nominal tersebut termasuk bonus khusus Rp 5 juta untuk tiap keeping emas yang diberikan Bupati Masfuk. Sementara KONI berikan Rp 3 juta untuk emas, Rp 2 juta untuk perak dan Rp 1 juta untuk peraih perunggu. Berlangsung di Pendopo Lokatantra Lamongan, Kamis (15/10), upacara penyerahan medali tersebut dihadiri semua 39 atlet peraih medali, pelatih, Wabup Tsalits Fahami dan Ketua Umum KONI Supardi. Sejumlah 39 atlit tersebut termasuk peraih medali dalam nomor beregu seperti panahan yang meraih perak dan drum band yang berhasil raih perunggu.
Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Suharto dalam laporannya sampaikan kontingen yang dikirimnya telah berhasi penuhi target medali, yakni lima medali emas. Secara keseluruhan, kontingen Lamongan sukses raih lima medali emas, empat perak dan tiga perunggu dan berada di posisi 13 dari 38 kabupaten/kota. “Ini adalah lonpatan prestasi luar biasa setelah pada Porprov I hanya mampu raih 1 perak dan 1 perunggu dan berada di posisi 32, “ ujar dia.
Diuraikannya, untuk cabor gulat berhasil raih dua emas, dua perak dan dua perunggu. Untuk emas diraih atas nama Nurhayati dikelas 58 kilogram putri dan Alit Yuniar di kelas 45 kilogram putri. Kemudian cabor panahan sukses persembahkan satu emas dan satu perak. Medali emas panahan dipersembahkan oleh Rahmat Panji di nomor FITA ronde 40 meter secara heroik. Karena dia meraih medali emasnya dalam kondisi sakit demam berdarah.
Selanjutnya cabor ketiga pengumpul medali untuk Lamongan adalah panjat tebing yang persembahkan dua emas dan satu medali perak. Kesemua medali tersebut dipersembahkan oleh satu nama, yakni Nanda Dea Cahyaningtyas. Dua emasnya didapat dari kelas Lead dan Speed. Sementara perak didapat dari kelas Boulder. Sementara cabor drum band raih perunggu di nomor Lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris-berbaris (LKKB).
“Ternyata Lamongan mampu raih prestasi hebat. Prestasi ini sungguh luar biasa, “ kata Bupati Masfuk dalam sambutannya. “Padahal prestasi yang diraih ini diraih dengan fasilitas terbatas, saat Lamongan belum memiliki sebuah gelanggang olahraga (sport center). Kalau nanti sudah punya past ibis aberprestasi lebih baik lagi. Kedepan saya berharap KONI untuk lengkapi fasilitas yang kurang demi prestasi yang lebih baik lagi, “ tambahnya.
Dia juga minta mulai dari usai Porprov II ini untuk segera tetapkan target medali pada Porprov selanjutnya. Sehingga pembinaan dapat segera dilakukan. “Hari ini kita membuktikan bahwa dengan seleksi atlit yang baik (professional), tanpa KKN, prestasi bisa diraih. Denga konsep professional ini pulalah sehingga kini hampir semua sektor di Lamongan bisa bangkit, “ ucapnya.
Komandan Kontingen Porprov II Lamongan Suharto dalam laporannya sampaikan kontingen yang dikirimnya telah berhasi penuhi target medali, yakni lima medali emas. Secara keseluruhan, kontingen Lamongan sukses raih lima medali emas, empat perak dan tiga perunggu dan berada di posisi 13 dari 38 kabupaten/kota. “Ini adalah lonpatan prestasi luar biasa setelah pada Porprov I hanya mampu raih 1 perak dan 1 perunggu dan berada di posisi 32, “ ujar dia.
Diuraikannya, untuk cabor gulat berhasil raih dua emas, dua perak dan dua perunggu. Untuk emas diraih atas nama Nurhayati dikelas 58 kilogram putri dan Alit Yuniar di kelas 45 kilogram putri. Kemudian cabor panahan sukses persembahkan satu emas dan satu perak. Medali emas panahan dipersembahkan oleh Rahmat Panji di nomor FITA ronde 40 meter secara heroik. Karena dia meraih medali emasnya dalam kondisi sakit demam berdarah.
Selanjutnya cabor ketiga pengumpul medali untuk Lamongan adalah panjat tebing yang persembahkan dua emas dan satu medali perak. Kesemua medali tersebut dipersembahkan oleh satu nama, yakni Nanda Dea Cahyaningtyas. Dua emasnya didapat dari kelas Lead dan Speed. Sementara perak didapat dari kelas Boulder. Sementara cabor drum band raih perunggu di nomor Lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris-berbaris (LKKB).
“Ternyata Lamongan mampu raih prestasi hebat. Prestasi ini sungguh luar biasa, “ kata Bupati Masfuk dalam sambutannya. “Padahal prestasi yang diraih ini diraih dengan fasilitas terbatas, saat Lamongan belum memiliki sebuah gelanggang olahraga (sport center). Kalau nanti sudah punya past ibis aberprestasi lebih baik lagi. Kedepan saya berharap KONI untuk lengkapi fasilitas yang kurang demi prestasi yang lebih baik lagi, “ tambahnya.
Dia juga minta mulai dari usai Porprov II ini untuk segera tetapkan target medali pada Porprov selanjutnya. Sehingga pembinaan dapat segera dilakukan. “Hari ini kita membuktikan bahwa dengan seleksi atlit yang baik (professional), tanpa KKN, prestasi bisa diraih. Denga konsep professional ini pulalah sehingga kini hampir semua sektor di Lamongan bisa bangkit, “ ucapnya.
Aset Dana Bergulir PNPM Naik 52 Persen
Salah satu aset Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang digulirkan di Kabupaten Lamongan adalah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan atau SPP. Sampai dengan September 2009, asetnya telah mencapai Rp 11.379.099.929. atau naik 52,33 persen dari modal awal yang sebesar Rp 7.736.808.400.
Data itu terungkap saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan DPRD Lamongan terkait PNPM-MP di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (17/11). Menurut fasilitator PNPM-MP tingkat kabupaten Untung Siswandi, dari sejumlah aset tersebut terdapat enam kecamatan yang memiliki aset diatas Rp 1 miliar. Yakni Kecamatan Sambeng, Modo, Kalitengah, Sekaran, Laren dan Brondong. Dana itu sendiri diserap oleh 167 kelompok UEP dan 499 kelompok SPP.
Semiloka yang dibuka Bupati Lamongan Masfuk itu selain mengundang SKPD, Camat dan Komisi D DPRD, juga mengundang sejumlah 53 konsultan dan fasilitator program tingkat kecamatan. Ketua DPRD Makin Abbas, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli juga terlihat hadir dalam pembukaan tersebut.
Masfuk dalam sambutannya ungkapkan bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari PNPM-MP. Namun juga pertumbuhan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa segera mandiri. Karena itu, lanjut masfuk, lewat PNPM-MP tersebut kebutuhan dasar masyarakat dibenahi lewat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama pastisipasi masyarakat.
Di kesempatan itu Masfuk juga berharap agar semua kegiatan PNPM-MP bisa diselesaikan paling akhir pada bulan Desember nanti. “Fasilitator kecamatan harus merespons (harapan saya) ini. Karena kepada para camat saya sudah instruksikan untuk kerja keras demi terpenuhi target penyelesaian kegiatan PNPM-MP Desember nanti. Demikian pula pada anggota DPRD saya minta batuannya untuk melakuka pengawasan. Namun meski harus melakukan percepatan penyelesaian, saya minta kualitas harus tetap dijaga baik, “ ujar dia.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga 2009 tercatat sebesar Rp 58,250 miliar. Nilai tersebut termasuk sejumlah Rp 7,850 miliar yang bersumber dari dana APBD.
Sementara di tahun anggaran 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar Rp 33,6 miliar yang dialokasikan di 25 kecamatan. Dengan 288 kegiatan pembangunan sarana fisik. Dari total alokasi tersebut, Rp 27,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD.
Data itu terungkap saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan DPRD Lamongan terkait PNPM-MP di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (17/11). Menurut fasilitator PNPM-MP tingkat kabupaten Untung Siswandi, dari sejumlah aset tersebut terdapat enam kecamatan yang memiliki aset diatas Rp 1 miliar. Yakni Kecamatan Sambeng, Modo, Kalitengah, Sekaran, Laren dan Brondong. Dana itu sendiri diserap oleh 167 kelompok UEP dan 499 kelompok SPP.
Semiloka yang dibuka Bupati Lamongan Masfuk itu selain mengundang SKPD, Camat dan Komisi D DPRD, juga mengundang sejumlah 53 konsultan dan fasilitator program tingkat kecamatan. Ketua DPRD Makin Abbas, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli juga terlihat hadir dalam pembukaan tersebut.
Masfuk dalam sambutannya ungkapkan bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari PNPM-MP. Namun juga pertumbuhan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa segera mandiri. Karena itu, lanjut masfuk, lewat PNPM-MP tersebut kebutuhan dasar masyarakat dibenahi lewat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama pastisipasi masyarakat.
Di kesempatan itu Masfuk juga berharap agar semua kegiatan PNPM-MP bisa diselesaikan paling akhir pada bulan Desember nanti. “Fasilitator kecamatan harus merespons (harapan saya) ini. Karena kepada para camat saya sudah instruksikan untuk kerja keras demi terpenuhi target penyelesaian kegiatan PNPM-MP Desember nanti. Demikian pula pada anggota DPRD saya minta batuannya untuk melakuka pengawasan. Namun meski harus melakukan percepatan penyelesaian, saya minta kualitas harus tetap dijaga baik, “ ujar dia.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga 2009 tercatat sebesar Rp 58,250 miliar. Nilai tersebut termasuk sejumlah Rp 7,850 miliar yang bersumber dari dana APBD.
Sementara di tahun anggaran 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar Rp 33,6 miliar yang dialokasikan di 25 kecamatan. Dengan 288 kegiatan pembangunan sarana fisik. Dari total alokasi tersebut, Rp 27,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD.
Selasa, 17 November 2009
2010, Ngurus KTP Di Lamongan Digratiskan
Tahun depan, Pemkab Lamongan berencana untuk menerapkan Program Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis. Rencana itu disampaikan Bupati Lamongan Masfuk saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (16/11).
“Program KTP gratis ini adalah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Masfuk di hadapan anggota DPRD Lamongan kemarin. Dilanjutkannnya dengan adanya Program KTP gratis tersebut berarti juga akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
Diuraikannya, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527 atau mengalami penurunan sebesar Rp 99.895.275.735 dibanding target tahun 2009 yang sebesar Rp 981.702.225.262 (turun 10,18 persen). PAD sebagai salah satu komponen pendapatan juga turun 15,45 persen. Yakni dari target 2009 sebesar Rp 111.254.225.595 turun menjadi Rp 94.066.054.977 pada RAPBD 2010.
“Untuk retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil diperkirakan mencapai target sebesar Rp 639.190.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 48,10 persen dari rencana tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penurunan target untuk beaya cetak KTP yang pada 2010 mendatang akan digratiskan, “ terang dia.
Dalam pengantarnya, masfuk juga sampaikan penyusunan RAPBD 2010 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu menurutnya, karena RAPBD 2010 disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. “Disamping melanjutkan prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pada 2010 nanti kita akan menghadapi event besar yakni pemilihan kepala daerah, “ ujar dia.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527. Sementara volume belanja pada RAPBD tersebut dialokasikan sebesar Rp 897.674.051.520. Sehingga pembiayaan daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 15.867.101.993.
Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi akan diambilkan dari pembiayaan dan pengeluaran yang telah dialokasikan sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp 15.871.128.400. sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4.026.407.
“Program KTP gratis ini adalah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Masfuk di hadapan anggota DPRD Lamongan kemarin. Dilanjutkannnya dengan adanya Program KTP gratis tersebut berarti juga akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
Diuraikannya, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527 atau mengalami penurunan sebesar Rp 99.895.275.735 dibanding target tahun 2009 yang sebesar Rp 981.702.225.262 (turun 10,18 persen). PAD sebagai salah satu komponen pendapatan juga turun 15,45 persen. Yakni dari target 2009 sebesar Rp 111.254.225.595 turun menjadi Rp 94.066.054.977 pada RAPBD 2010.
“Untuk retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil diperkirakan mencapai target sebesar Rp 639.190.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 48,10 persen dari rencana tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penurunan target untuk beaya cetak KTP yang pada 2010 mendatang akan digratiskan, “ terang dia.
Dalam pengantarnya, masfuk juga sampaikan penyusunan RAPBD 2010 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu menurutnya, karena RAPBD 2010 disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. “Disamping melanjutkan prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pada 2010 nanti kita akan menghadapi event besar yakni pemilihan kepala daerah, “ ujar dia.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2010 diperkirakan mencapai target sebesar Rp 881.806.949.527. Sementara volume belanja pada RAPBD tersebut dialokasikan sebesar Rp 897.674.051.520. Sehingga pembiayaan daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 15.867.101.993.
Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi akan diambilkan dari pembiayaan dan pengeluaran yang telah dialokasikan sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp 15.871.128.400. sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4.026.407.
Target Surat Balasan Terlampaui
Sampai dengan Jum’at pagi (13/11), panitia rekrutmen CPNS Kabupaten Lamongan tinggal menyisakan sejumlah 738 surat balasan yang belum dikirim. Sejumlah surat yang belum dikirimkan tersebut diperkirakan sudah akan selesai pada hari itu juga. Ini berarti target untuk menyelesaikan sebelum tanggal 19 November sudah terlampaui. Total ada sejumlah 15.317 surat balasan yang harus dikirimkan. Termasuk 540 diantaranya yang dikirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan. Pagi itu di ruang panitia pengadaan CPN Kabupaten Lamongan yang berada di Ruang Sabha Nirbawa Kantor Pemkab setempat tidak seramai biasanya. Panitia sudah bisa sedikit bersantai karena tanggung jawab memverikasi berkas lamaran sudah selesai. Sementara surat balasan yang harus dikirimkan juga sudah hampir rampung. Hanya ada belasan petugas panitia yang terlihat pagi itu. Sebelumnya, ruang tersebut selalu dipenuhi panitia yang sibuk memverifikasi berkas lamaran dan memastikan semua pelamar menerima surat balasan. Baik yang lolos verifikasi administrasi maupun tidak. Semua pegawai di Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang sejumlah 54 orang terhitung sejak dibukanya CPNS jalur umum pada 30 Oktober lalu sudah mulai melaksanakan tugas kepanitian pengadaan. Tak terkecuali pegawai perempuan. Karena besarnya tuntutan pekerjaan, tidak ada pembagian shift dalam tugas kepanitian tersebut. “Jika menggunakan sistem shift atau gentian, pasti tidak akan ngaputi (jawa : mungkin) menyelesaikan semua pekerjaan, “ kata Sumartin, salah seorang panitia rekrutmen CPNS 2009 Lamongan. Meski tanpa sistem shift, pekerjaan itu tetap harus dilembur setiap harinya. Untuk pegawai perempuan pekerjaan dimulai pukul 7 pagi, istirahat pukul 17.00 dan kembali lagi pada selepas Isya’ hingga jam 8 malam. Sementara untuk pegawai laki-laki bahkan bekerja hingga pukul 4 dini hari setiap harinya. “Alhamdulillah, suami cukup mengerti dengan kesibukan kami saat ini yang harus lembur kerja setiap hari. Tinggal pintar-pintar bagi waktu saja untuk keluarga, “ ujar Sri Lestari, seorang panitia lainnya. Menurut dia, untuk menghilangkan stress pekerjaan, sesama panitia sering bercanda. “Yang penting jangan sampai terlalu tegang dengan pekerjaan, rileks saja. Mungkin ini yang menyebabkan sampai dengan hari ini tidak ada satupun panitia yang jatuh sakit, “ ungkapnya. Sementara untuk menjaga keamanan ruang kepanitian, setiap hari setidaknya ada dua orang panitia yang berjaga dan tidur di ruang kepanitiaan. Selain itu, dari Satpol PP juga menyiagakan dua orang petugasnya di depan ruangan. Agenda panitia selanjutnya adalah menyiapkan pengumuman lokasi ujian pada 19 November dan ujian pada 21 November.
540 Pelamar CPNS Dipastikan Gagal
Sejumlah 540 surat lamaran tes CPNS di Kabupaten Lamongan dikirim melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan. Dengan demikian dipastikan 540 pelamar ini tidak bisa mengikuti proses rekrutmen CPNS selanjutnya. Seperti disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji, sesuai ketentuan yang diumumkan sebelumnya, pelamar rekrutmen CPNS di Lamongan tidak membatasi asal daerah calon peserta. Namun demikian, surat lamaran yang dikirimkan wajib melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Lamongan. “Mungkin yang mengirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan ini karena kurang teliti saat melihat ketentuan rekrutmen. Padahal untuk syarat harus dikirim melalui Kantor Pos di wilayah ini sudah kami cetak dengan huruf capital dan di block. Sehingga sesuai dengan ketentuan itu, 540 pelamar ini gagal untuk masuk proses verifikasi kelengkapan administrasinya. Ini juga berarti mereka tidak bisa ikut tes pada 21 November mendatang, “ terang dia. Namun Turdji menambahkan, meski dari awal sudah dinyatakan gagal, panitia rekrutmen tetap akan mengirimkan surat balasan perihal gagalnya tersebut. “Ini bagian dari tangung jawab panitia untuk memberikan kepastian pada setiap peserta. Baik yang dinyatakan bisa ikut tes maupun yang dinyatakan gagal ikut tes. Dalam surat balasan untuk yang gagal ikut tes tersebut juga dicantumkan alasannya, “ ujar dia. “Sampai sekarang (Kamis siang) panitia sudah mengirimkan sejumlah 8.855 surat balasan, “ imbuhnya. Dengan adanya 540 calon peserta yang mengirimkan melalui Kantor Pos di luar wilayah Lamongan ini, berarti total surat lamaran yang masuk ke Lamongan mencapai 15.317 pelamar. Sementara 14.777 surat lamaran dinyatakan memenuhi ketentuan untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya. Emkab Lamongan tahun ini membuka sejumlah 436 formasi CPNS dari jalur umum. Yakni tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian akan mulai dipasang pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
Hari Pahlawan, Bacakan Pesan Dr SoeTomo
Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan di Lamongan diwarnai dengan pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pada upacara yang dilangsungkan di Alun-alun Kota Lamongan tersebut (10/11) pesan yang dibacakan adalah dari Dr Soetomo, pendiri Budi Oetomo.
Ada dua kalimat yang dibacakan dalam pesan itu. Yakni bekerjalah terus menerus untuk kemajuan pergerakan. Dikatakan dalam pesan itu pergerakan bangsa masih harus berkembang, harus bersemi dan harus selalu maju. Karena itu bekerjalah lebih giat dan kuat guna kemajuan perjuangan hingga tercapai.
Pesan kedua dr Soetomo adalah agar segala perselisihan dipandang sebagai perselisihan individu dan tidak dihembuskan menjadi besar dan dikorek-korek pula. Dari pada membuang-buang waktu dan kekuatan, tenaga dan bercakar-cakar, lebih utama digunakan untuk pekerjaan membanguan bersama untuk rakyat.
Sejumlah anggota Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Lamongan dan janda pahlawan diundang khusus menghadiri upacara tersebut. Sementara bertindak sebagai unspektur upacara adalah Bupati Lamongan Masfuk.
Saat membacakan sambutan Menteri Sosial RI Salim Assegaf Al-Jufri, Masfuk sampaikan tantangan dan permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tidaklah ringan dan menjadi tangung jawab bersama untuk diatasi. Seperti masalah bencana alam gempa bumi dan masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.
“Berbagai permasalah yang mendera bangsa tersebut, hendaknya kita sikapi sebagai suatu ujian untuk menjadikan bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar yang tangguh dan mandiri, bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi para birokrat berilah pelayanan terbaik, cepat dan mudah bagi masyarakat, serta tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, “ kata dia.
Ada dua kalimat yang dibacakan dalam pesan itu. Yakni bekerjalah terus menerus untuk kemajuan pergerakan. Dikatakan dalam pesan itu pergerakan bangsa masih harus berkembang, harus bersemi dan harus selalu maju. Karena itu bekerjalah lebih giat dan kuat guna kemajuan perjuangan hingga tercapai.
Pesan kedua dr Soetomo adalah agar segala perselisihan dipandang sebagai perselisihan individu dan tidak dihembuskan menjadi besar dan dikorek-korek pula. Dari pada membuang-buang waktu dan kekuatan, tenaga dan bercakar-cakar, lebih utama digunakan untuk pekerjaan membanguan bersama untuk rakyat.
Sejumlah anggota Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Lamongan dan janda pahlawan diundang khusus menghadiri upacara tersebut. Sementara bertindak sebagai unspektur upacara adalah Bupati Lamongan Masfuk.
Saat membacakan sambutan Menteri Sosial RI Salim Assegaf Al-Jufri, Masfuk sampaikan tantangan dan permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tidaklah ringan dan menjadi tangung jawab bersama untuk diatasi. Seperti masalah bencana alam gempa bumi dan masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.
“Berbagai permasalah yang mendera bangsa tersebut, hendaknya kita sikapi sebagai suatu ujian untuk menjadikan bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar yang tangguh dan mandiri, bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi para birokrat berilah pelayanan terbaik, cepat dan mudah bagi masyarakat, serta tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, “ kata dia.
Surat Balasan CPNS Mulai Dikirimkan
Peminat CPNS di Kabupaten Lamongan kembali membludak. Sampai dengan penutupan pendaftaran pada Senin (9/11) malam lalu, total tercatat ada 14.777 surat aplikasi lamaran yang masuk. Panitia penerimaan juga sudah mulai kirimkan surat balasan pada calon peserta tes. Sampai dengan kemarin (Senin) panitia sudah kirimkan 4.284 surat balasan.
Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji saat dikonfirmasi sampaikan panitia masih terus bekerja keras untuk teliti semua berkas aplikasi yang masuk. Di saat yang sama, lanjutnya, panitia juga bekerja keras untuk kirimkan surat balasan.
“Setidaknya sebelum tanggal 19 November mendatang semua surat balasan bagi yang memenuhi syarat administrasi harus sudah terkirim. Karena pada tanggal tersebut panitia sudah memasang papan pengumuman lokasi ujian. Untuk Tenaga Teknis lokasi pengumumannya di BKD, Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Tenaga Guru di Dinas Pendidikan. Termasuk bagi aplikasinya yang tidak memenuhi syarat juga akan kami kirimi surat balasan, “ terang dia.
Turdji juga sampaikan tes penerimaan CPNS tahun ini nampaknya juga akan membutuhkan ruang ujian yang cukup banyak. Karena nantinya satu ruangan hanya akan diisi sejumlah 20 peserta ujian. Sehingga setidaknya akan dibutuhkan sekitar 600 ruangan ujian. “Panitia juga sudah mulai menghubungi lembaga pendidikan yang ada untuk menggunakan ruang kelasnya sebagai tempat ujian, “ ungkap dia.
Dari total 14.777 aplikasi lamaran CPNS yang masuk itu, terbanyak lamaran adalah untuk tenaga guru yakni sejumlah 7.053 aplikasi. Kemudian tenaga teknis sebanyak 5.264 aplikasi dan tenaga kesehatan sebanyak 2.460.
Sementara pendaftaran CPNS dari jalur umum yang dibuka tahun ini sejumlah 436 formasi. Dengan rincian tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Turdji saat dikonfirmasi sampaikan panitia masih terus bekerja keras untuk teliti semua berkas aplikasi yang masuk. Di saat yang sama, lanjutnya, panitia juga bekerja keras untuk kirimkan surat balasan.
“Setidaknya sebelum tanggal 19 November mendatang semua surat balasan bagi yang memenuhi syarat administrasi harus sudah terkirim. Karena pada tanggal tersebut panitia sudah memasang papan pengumuman lokasi ujian. Untuk Tenaga Teknis lokasi pengumumannya di BKD, Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Tenaga Guru di Dinas Pendidikan. Termasuk bagi aplikasinya yang tidak memenuhi syarat juga akan kami kirimi surat balasan, “ terang dia.
Turdji juga sampaikan tes penerimaan CPNS tahun ini nampaknya juga akan membutuhkan ruang ujian yang cukup banyak. Karena nantinya satu ruangan hanya akan diisi sejumlah 20 peserta ujian. Sehingga setidaknya akan dibutuhkan sekitar 600 ruangan ujian. “Panitia juga sudah mulai menghubungi lembaga pendidikan yang ada untuk menggunakan ruang kelasnya sebagai tempat ujian, “ ungkap dia.
Dari total 14.777 aplikasi lamaran CPNS yang masuk itu, terbanyak lamaran adalah untuk tenaga guru yakni sejumlah 7.053 aplikasi. Kemudian tenaga teknis sebanyak 5.264 aplikasi dan tenaga kesehatan sebanyak 2.460.
Sementara pendaftaran CPNS dari jalur umum yang dibuka tahun ini sejumlah 436 formasi. Dengan rincian tenaga guru dibuka 142 formasi, 153 tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka 141 formasi. Pengumuman lokasi ujian pada 19 November kemudian tes akan dilakukan pada 21 November, pengumuman hasilnya pada 28 November dan mulai bekerja bagi yang diterima pada 1 Januari 2010.
480 Guru Lulus Sertifikasi Jalur PPG
Sejumlah 21 orang guru yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Profesi Guru (PPG) dinyatakan diskualifikasi atau gagal lolos sertifikasi. Sementara 480 orang lainnya dinyatakan lulus sertifikasi lewat jalur PPG yang dilaksanakan selama sepuluh hari di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Lamongan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, tahun 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sertifikasi guru sejumlah 1.554 orang. Dari jumlah tersebut, setelah melalui proses penilaian portofolio, 1.053 orang guru dinyatakan lulus. Atau portofolionya memenuhi skor minimal yang ditetapkan. “Sementara bagi yang portofolionya dinyatakan tidak lulus diharuskan mengikuti dan lulus ujian PPG, “ terangnya.
Ditambahkannya, dari sejumlah 21 guru yang dinyatakan tidak lulus tersebut bukan berarti sudah tertutup kemungkinan bagi mereka untuk lolos sertifikasi. “Dari 21 guru tersebut, sejumlah orang gagal lulus karena sakit. Sementara lainnya ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Mereka yang sakit inilah yang masih diperkenankan untuk mengikuti PPG tahun depan, “ kata dia.
Dijelaskannya, penyelenggaraan PPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis diperlukan untuk mengungkap kompetensi professional dan pedagogic guru. Sementara untuk ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bag guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, tahun 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sertifikasi guru sejumlah 1.554 orang. Dari jumlah tersebut, setelah melalui proses penilaian portofolio, 1.053 orang guru dinyatakan lulus. Atau portofolionya memenuhi skor minimal yang ditetapkan. “Sementara bagi yang portofolionya dinyatakan tidak lulus diharuskan mengikuti dan lulus ujian PPG, “ terangnya.
Ditambahkannya, dari sejumlah 21 guru yang dinyatakan tidak lulus tersebut bukan berarti sudah tertutup kemungkinan bagi mereka untuk lolos sertifikasi. “Dari 21 guru tersebut, sejumlah orang gagal lulus karena sakit. Sementara lainnya ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Mereka yang sakit inilah yang masih diperkenankan untuk mengikuti PPG tahun depan, “ kata dia.
Dijelaskannya, penyelenggaraan PPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis diperlukan untuk mengungkap kompetensi professional dan pedagogic guru. Sementara untuk ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bag guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK.
Senin, 09 November 2009
Dua Daerah Studi Pelabuhan Lamongan
Dua daerah sekaligus kemarin (6/11) kunjungi Kabupaten Lamongan untuk melakukan studi terkait pembangunan pelabuhan. Kedua daerah itu adalah Kabupaten Kendal dan Bekasi. Rombongan tersebut diterima Bupati Lamongan Masfuk bersama Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli di Ruang Sasana Nayaka kompleks kantor Pemkab setempat.
Kabupaten Kendal dipimpin langsung oleh bupatinya Siti Nurmarkesi. Sementara kunjungan DPRD Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua DPRD Bekasi Mustakim. Menurut Mustakim, Kabupaten Bekasi saat ini sedang mengumpulkan bahan untuk pembuatan Perda terkait pembangunan pelabuhan. “Kami berharap mendapat sejumlah masukan dari Kabupaten Lamongan, “ ujar dia.
Sementara Kabupaten Kendal seperti disampaikan Siti Nurmarkesi, sudah sejak lama memiliki embrio pembangunan pelabuhan. Dia menggunakan istilah embrio karena rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kendal sudah ada sejak bupati terdahulu, yakni sejak tahun 2003. “Sampai saat ini embrio pelabuhan di Kendal belum bisa dioperasionalkan. Sementara Kabupaten Lamongan kini sudah memiliki sejumlah pelabuhan, “ kata dia.
Dilanjutkannya, Kabupaten Kendal memiliki potensi pada industri kecil batik dan pakaian bordir. Pemkab Kendal mewajibkan pada para pegawainya yang berjumlah sekitar 12.500 orang untuk memakai pakaian bordir pada setiap hari Jum’at. Dengan kebijakan kewajiban tersebut, omzet pengusaha border meningkat pesat
Dengan kalimat bercanda, Siti Nurmarkesi juga mengungkapkan bahwa sepanjang jalan di Kendal kini dikuasi Lamongan. “Itu karena semua warung yang ada di sepanjang jalan itu adalah kalau tidak Pecel Lamongan ya Soto Lamongan, “ ujar dia dengan nada bercanda.
Masfuk sendiri di Kabupaten Lamongan kini sedang dibangun tiga pelabuhan besar. Sementara satu shore base yakni Lmaongan Integrated Shorebase (LIS) sudah operasional. Ketiga pelabuhan yang akan segera rampung pengerjaannya itu adalah pelabuhan Rakyat Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong dan ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan.
Pelabuhan Sedayulawas yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 22,98 miliar tersebut dipersiapkan menjadi pelabuhan khusus kapal niaga (barang) antar pulau. Kemudian peningkatan status Pelabuhan Nusantara Brondong menjadi Pelabuhan Samudera tahun ini ditargetkan sudah menyelesaikan pembangunan dermaga dengan anggaran sebesar Rp 29,426 miliar. Sementara ASDP yang dibangun sejak tahun 2005, pada tahun 2010 mendatang ditargetkanm sudah operasional. Total anggaran pembangunan ASDP yang merupakan sharing APBN APBD Pemprov Jatim dan APBD Lamongan ini sudah menelan anggaran Rp 170 miliar.
Kabupaten Kendal dipimpin langsung oleh bupatinya Siti Nurmarkesi. Sementara kunjungan DPRD Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua DPRD Bekasi Mustakim. Menurut Mustakim, Kabupaten Bekasi saat ini sedang mengumpulkan bahan untuk pembuatan Perda terkait pembangunan pelabuhan. “Kami berharap mendapat sejumlah masukan dari Kabupaten Lamongan, “ ujar dia.
Sementara Kabupaten Kendal seperti disampaikan Siti Nurmarkesi, sudah sejak lama memiliki embrio pembangunan pelabuhan. Dia menggunakan istilah embrio karena rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kendal sudah ada sejak bupati terdahulu, yakni sejak tahun 2003. “Sampai saat ini embrio pelabuhan di Kendal belum bisa dioperasionalkan. Sementara Kabupaten Lamongan kini sudah memiliki sejumlah pelabuhan, “ kata dia.
Dilanjutkannya, Kabupaten Kendal memiliki potensi pada industri kecil batik dan pakaian bordir. Pemkab Kendal mewajibkan pada para pegawainya yang berjumlah sekitar 12.500 orang untuk memakai pakaian bordir pada setiap hari Jum’at. Dengan kebijakan kewajiban tersebut, omzet pengusaha border meningkat pesat
Dengan kalimat bercanda, Siti Nurmarkesi juga mengungkapkan bahwa sepanjang jalan di Kendal kini dikuasi Lamongan. “Itu karena semua warung yang ada di sepanjang jalan itu adalah kalau tidak Pecel Lamongan ya Soto Lamongan, “ ujar dia dengan nada bercanda.
Masfuk sendiri di Kabupaten Lamongan kini sedang dibangun tiga pelabuhan besar. Sementara satu shore base yakni Lmaongan Integrated Shorebase (LIS) sudah operasional. Ketiga pelabuhan yang akan segera rampung pengerjaannya itu adalah pelabuhan Rakyat Sedayulawas, Pelabuhan Samudera Brondong dan ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan.
Pelabuhan Sedayulawas yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 22,98 miliar tersebut dipersiapkan menjadi pelabuhan khusus kapal niaga (barang) antar pulau. Kemudian peningkatan status Pelabuhan Nusantara Brondong menjadi Pelabuhan Samudera tahun ini ditargetkan sudah menyelesaikan pembangunan dermaga dengan anggaran sebesar Rp 29,426 miliar. Sementara ASDP yang dibangun sejak tahun 2005, pada tahun 2010 mendatang ditargetkanm sudah operasional. Total anggaran pembangunan ASDP yang merupakan sharing APBN APBD Pemprov Jatim dan APBD Lamongan ini sudah menelan anggaran Rp 170 miliar.
Kembali Gelar Bursa Kerja
Tahun ini Pemkab Lamongan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kembali gelar Job Market Fair (JMF) atau bursa kerja di GOR setempat (5/11). Sejumlah 4.644 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan disediakan panitia JMF. Bursa Kerja tersebut dibuka oleh Bupati Lamongan Masfuk.
Seperti disampaikan Sekretaris pada Dinsosnakertrans Bambang Legowo dalam laporannya, JMF kali ini diikuti sejumlah 3.874 pelamar. “Jumlah pelamar ini berdasar data pengambilan formulir sampai dengan 4 November lalu, “ ujar dia. Sementara jumlah perusahaan yang berpartisipasi sama dengan tahun lalu, yakni 34 perusahaan. “Perusahaan yang berpartisipasi bukan hanya dari Lamongan saja. Namun juga ada dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan Bojonegoro, “ terangnya.
Sementara dari Lamongan tercatat ada Wisata Bahari Lamongan (WBL), Maharazi Zoo and Gua Lamongan (Mazoola) dan Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR). Untuk WBL membuka lima lowongan, yakni diantaranya untuk posisi secretary general manager, supervisor marketing dan staf marketing. Sementara TKBR membuka tiga lowongan, diantaranya untuk posisi marketing manager dan guest relation officer.
Dibanding penyelenggaraan serupa tahun lalu, ada peningkatan jumlah lowongan yang dibuka. Yakni tahun lalu hanya membuka 4.3967 yang diperebutkan oleh 4.455 pelamar. Sementara tahun ini, dari 4.644 lowongan pekerjaan diikuti sementara oleh 3.874 pelamar.
Berdasar kualifikasi pendidikan, lowongan pada JMF kali ini didominasi kualifikasi SD/SMP yakni sejumlah 3.328 lowongam. Sementara kualifikasi S1/D3 dibuka 167 lowongan, SMA ada 401 lowongan dan bisa baca tulis dibuka 748 lowongan.
Sementara Bupati Lamongan Masfuk dalam sambutannya sampaikan JMF yang digelar tersebut untuk memudahkan bagi para pencari kerja. Demikian pula bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja baru, kata dia, juga akan dimudahkan dengan adanya JMF.
”Bagi para pencari kerja supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dituju. Hal ini penting dilakukan jika memang ingin merubah nasib, ” ujarnya dalam bursa kerja yang juga diikuti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut..
Seperti disampaikan Sekretaris pada Dinsosnakertrans Bambang Legowo dalam laporannya, JMF kali ini diikuti sejumlah 3.874 pelamar. “Jumlah pelamar ini berdasar data pengambilan formulir sampai dengan 4 November lalu, “ ujar dia. Sementara jumlah perusahaan yang berpartisipasi sama dengan tahun lalu, yakni 34 perusahaan. “Perusahaan yang berpartisipasi bukan hanya dari Lamongan saja. Namun juga ada dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan Bojonegoro, “ terangnya.
Sementara dari Lamongan tercatat ada Wisata Bahari Lamongan (WBL), Maharazi Zoo and Gua Lamongan (Mazoola) dan Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR). Untuk WBL membuka lima lowongan, yakni diantaranya untuk posisi secretary general manager, supervisor marketing dan staf marketing. Sementara TKBR membuka tiga lowongan, diantaranya untuk posisi marketing manager dan guest relation officer.
Dibanding penyelenggaraan serupa tahun lalu, ada peningkatan jumlah lowongan yang dibuka. Yakni tahun lalu hanya membuka 4.3967 yang diperebutkan oleh 4.455 pelamar. Sementara tahun ini, dari 4.644 lowongan pekerjaan diikuti sementara oleh 3.874 pelamar.
Berdasar kualifikasi pendidikan, lowongan pada JMF kali ini didominasi kualifikasi SD/SMP yakni sejumlah 3.328 lowongam. Sementara kualifikasi S1/D3 dibuka 167 lowongan, SMA ada 401 lowongan dan bisa baca tulis dibuka 748 lowongan.
Sementara Bupati Lamongan Masfuk dalam sambutannya sampaikan JMF yang digelar tersebut untuk memudahkan bagi para pencari kerja. Demikian pula bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja baru, kata dia, juga akan dimudahkan dengan adanya JMF.
”Bagi para pencari kerja supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dituju. Hal ini penting dilakukan jika memang ingin merubah nasib, ” ujarnya dalam bursa kerja yang juga diikuti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut..
Masa Kritis, Remaja Perlu Pembinaan
Masa remaja merupakan masa kritis yang dilalui individu sebelum mencapai kematangan pribadinya. Masa kritis ini terutama terjadi saat remaja berada di masa SLTP hingga awal masa perkuliahan, atau awal usia 20-an. Karena itu dimasa ini remaja sangat memerlukan pola didik dan pola asuh yang benar.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lamongan R Hari Purwanto saat kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Berencana (BKB, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut (BKL) di aula Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) setempat, Rabu (4/11). Pelatihan itu juga menghadirkan Sekkab Lamongan Fadeli yang memberikan tips membina keluarga yang sejahtera.
Dikatakan Hari, pola didik dan pola asuh yang benar sangat menentukan bagaimana remaja melewati masa kritis pendewasaannya. “Lewat kelompok dan kader BKR yang ada diharapkan mampu menularkan pengetahuan pada para orang tua yang memiliki anak remaja bagaimana pola didik dan pola asuh yang benar. Komunikasi yang intens antara orang tua dan anak saat masa kritis akan sangat menentukan pembentukan kepribadian serta pola hubungan orang tua dan anak di masa selanjutnya, “ tutur dia pada sejumlah kader BKR yang hadir.
Ditambahkannya, orang tua juga harus berlaku adil pada anak. Seorang anak, terlebih remaja akan cukup sulit menerima wejangan dari orang tuanya ketika orang tua sendiri jarang di rumah atau jarang membina komunikasi. Menurutnya, melalui BKR, akan ada wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan terkait tumbuh kembang anak remaja.
Sementara Fadeli di kesempatan tersebut sampaikan meski memiliki empat anak, namun semua kelahirannya terencana. Artinya, kata dia, jarak kelahiran anak-anaknya terpaut cukup jauh sehingga memberikan kesempatan pada orang tua untuk bisa merancang masa depan anak-anak dengan lebih baik. Dari keempat anaknya, jarak masing-masing kelahiran memang antara empat hingga lima tahun. Bahkan anak terakhir terpaut delapan tahun dari kakaknya.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lamongan R Hari Purwanto saat kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Berencana (BKB, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut (BKL) di aula Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) setempat, Rabu (4/11). Pelatihan itu juga menghadirkan Sekkab Lamongan Fadeli yang memberikan tips membina keluarga yang sejahtera.
Dikatakan Hari, pola didik dan pola asuh yang benar sangat menentukan bagaimana remaja melewati masa kritis pendewasaannya. “Lewat kelompok dan kader BKR yang ada diharapkan mampu menularkan pengetahuan pada para orang tua yang memiliki anak remaja bagaimana pola didik dan pola asuh yang benar. Komunikasi yang intens antara orang tua dan anak saat masa kritis akan sangat menentukan pembentukan kepribadian serta pola hubungan orang tua dan anak di masa selanjutnya, “ tutur dia pada sejumlah kader BKR yang hadir.
Ditambahkannya, orang tua juga harus berlaku adil pada anak. Seorang anak, terlebih remaja akan cukup sulit menerima wejangan dari orang tuanya ketika orang tua sendiri jarang di rumah atau jarang membina komunikasi. Menurutnya, melalui BKR, akan ada wadah kegiatan untuk keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan terkait tumbuh kembang anak remaja.
Sementara Fadeli di kesempatan tersebut sampaikan meski memiliki empat anak, namun semua kelahirannya terencana. Artinya, kata dia, jarak kelahiran anak-anaknya terpaut cukup jauh sehingga memberikan kesempatan pada orang tua untuk bisa merancang masa depan anak-anak dengan lebih baik. Dari keempat anaknya, jarak masing-masing kelahiran memang antara empat hingga lima tahun. Bahkan anak terakhir terpaut delapan tahun dari kakaknya.
Rabu, 04 November 2009
RSUD Soegiri Kini Miliki 6 Kamar Operasi
Sebuah Instalasi Bedah Sentral (IBS) kini telah dibangun RSUD dr Soegiri Lamongan. Di IBS yang baru ini, nantinya akan bisa dilakukan enam kegiatan pembedahan maupun operasi sekaligus. Sebelumnya rumah sakit pemerintah ini hanya memiliki tiga kamar operasi. IBS itu saat ini sedang dalam tahap penyelesaian.
Kemarin (3/11) Bupati Lamongan Masfuk ditemani Plt Direktur RSUD dr Soegiri Fida Nuraida melihat kesiapan operasional IBS tersebut. Selain IBS, Masfuk juga melihat fasilitas baru lainnya seperti Instalasi Rehab Medik (IRM) dengan 13 kamar perawatan. IRM itu sendiri nantinya akan menjadi layanan unggulan RSUD dr Soegiri seiring dengan meningkatnyan angka harapan hidup (AHH) Lamongan yang saat ini mencapai 72 tahun.
Selain meningkatnya kesejahteraan, naiknya AHH itu juga akan bermakna meningkatnya keluhan penyakit golongan tua seperti osteoporosis dan linu. “Fasilitas di IRM ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan pasca operasi dan penanganan kelainan medik terkait tumbuh kembang bayi, “ jelas Fida.
Masfuk sendiri cukup terkesan dengan sejumlah fasilitas baru yang kini dimiliki RSUD dr Soegiri. “Sekarang sudah sangat layak untuk memebrikan layanan kepada masyarakat. Saya senang sekali dengan perkembangan ini, “ ujarnya.
Terpisah, Kabag Program RSUD dr Soegiri jelaskan bahwa untuk IBS kini sedang dalam proses peningkatan daya listrik. Karena nantinya instalasi baru ini akan setidaknya membutuhkan 400 KVA. Sementara saat ini daya listrik yang dimiliki sebesar 125 KVA. Dikataknnya, sekarang sedang dilakukan pembangunan instalasi baru yang sanggup suplai hingga 365 KVA. Sehingga nantinya akan tersedia daya hingga 490 KVA.
Dengan tersedianya enam kamar operasi, nantinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Fasilitas tersebut akan melengkapi keberdaan enam dokter spesialias yang dimiliki RSUD dr Soegiri. Yakni dua spesialis THT, dua spesialis bedah umum, 1 spesialis ortopedi dan 2 spesialis kandungan.
Kemarin (3/11) Bupati Lamongan Masfuk ditemani Plt Direktur RSUD dr Soegiri Fida Nuraida melihat kesiapan operasional IBS tersebut. Selain IBS, Masfuk juga melihat fasilitas baru lainnya seperti Instalasi Rehab Medik (IRM) dengan 13 kamar perawatan. IRM itu sendiri nantinya akan menjadi layanan unggulan RSUD dr Soegiri seiring dengan meningkatnyan angka harapan hidup (AHH) Lamongan yang saat ini mencapai 72 tahun.
Selain meningkatnya kesejahteraan, naiknya AHH itu juga akan bermakna meningkatnya keluhan penyakit golongan tua seperti osteoporosis dan linu. “Fasilitas di IRM ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan pasca operasi dan penanganan kelainan medik terkait tumbuh kembang bayi, “ jelas Fida.
Masfuk sendiri cukup terkesan dengan sejumlah fasilitas baru yang kini dimiliki RSUD dr Soegiri. “Sekarang sudah sangat layak untuk memebrikan layanan kepada masyarakat. Saya senang sekali dengan perkembangan ini, “ ujarnya.
Terpisah, Kabag Program RSUD dr Soegiri jelaskan bahwa untuk IBS kini sedang dalam proses peningkatan daya listrik. Karena nantinya instalasi baru ini akan setidaknya membutuhkan 400 KVA. Sementara saat ini daya listrik yang dimiliki sebesar 125 KVA. Dikataknnya, sekarang sedang dilakukan pembangunan instalasi baru yang sanggup suplai hingga 365 KVA. Sehingga nantinya akan tersedia daya hingga 490 KVA.
Dengan tersedianya enam kamar operasi, nantinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Fasilitas tersebut akan melengkapi keberdaan enam dokter spesialias yang dimiliki RSUD dr Soegiri. Yakni dua spesialis THT, dua spesialis bedah umum, 1 spesialis ortopedi dan 2 spesialis kandungan.
Kantor Perijinan Calon UPP Percontohan
Kantor Perijinan Lamongan berpotensi untuk menjadi unit pelayanan publik (UPP) percontohan Jatim tahun 2009. Peluang tersebut semakin besar dengan telah masuknya Kantor Perijinan menjadi salah satu diantara 29 UPP kabupaten/kota/provinsi yang telah memenuhi syarat untuk di evaluasi.
Informasi tersebut disampaikan pimpinan Tim Penilai Jatim I Ketut Arya Winangun saat lakukan penilaian dan kunjungan lapangan di Lamongan, Selasa (3/11). Arya Winangun bersama delapan orang anggota tim penilai diterima Plt Asisten Administrasi di Ruang Sabha Dyaksa Kantor Pemkab setempat. Tim itu sendiri berasal dari sejumlah sektor, mulai dari Pemprov Jatim hingga akademisi yakni Profesor Cahyo Wilindongai dari Universitas Brawijaya Malang dan Cinta Ambaruni dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Surabaya.
Di katakan Winangun, selksi yang dilakukan timnya menggunakan standar penilaian yang sangat tinggi. Berdasar keterangannya, bahkan dari enam UPP Pemprov Jatim yang diusulkan, hanya satu UPP yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Sebelumnya ada 55 UPP yang sudah dievaluasi hingga didapat 29 UPP calon unit pelayanan percontohan. Setelah itu akan ditetapkan 8 UPP terbaik dan 10 UPP dengan penilaian baik. Sementara 8 UPP terbaik akan jalani evaluasi akhir untuk dipilih yang akan menjadi unit pelayanan percontohan Jatim 2009. Selain Lamongan, sebelumnya kami telah lakukan evaluasi di 19 UPP, diantaranya di Magetan, Banyuwangi, Jombang dan Sidoarjo, “ ungkap dia.
Dilanjutkan Winangun ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar satu UPP bisa masuk nominasi. Yakni UPP tersebut harus sudah jadi ikon atau unggulan dan harus sudah miliki standar pelayanan public atau SPP. Kemudian UPP tersebut harus sudah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai criteria.
Sementara Plt Asisten Administrasi Aris Wibawa dalam sambutannya sampaikan Lamongan yang tengah getol-getolnya menarik investor mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan publik. “Peningkatan pelayanan publik ini mendapat apresiasi dan komitmen khusus dari Pemkab Lamongan. Jika pelayanan public ada yang tidak sesuai, investor tentu batal masuk, “ ujarnya.
Seperti disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan berdasar Surat Keputusan Bupati telah ditetapkan sebagai UPP terbaik di Lamongan. Selain itu sejumlah program terobosan telah dilakukan Kantor Perijinan. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. “Artinya pemohon perpanjangan SIUP TDP tidak perlu datang langsung ke Kantor Perijinan, “ terang Aris.
Informasi tersebut disampaikan pimpinan Tim Penilai Jatim I Ketut Arya Winangun saat lakukan penilaian dan kunjungan lapangan di Lamongan, Selasa (3/11). Arya Winangun bersama delapan orang anggota tim penilai diterima Plt Asisten Administrasi di Ruang Sabha Dyaksa Kantor Pemkab setempat. Tim itu sendiri berasal dari sejumlah sektor, mulai dari Pemprov Jatim hingga akademisi yakni Profesor Cahyo Wilindongai dari Universitas Brawijaya Malang dan Cinta Ambaruni dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Surabaya.
Di katakan Winangun, selksi yang dilakukan timnya menggunakan standar penilaian yang sangat tinggi. Berdasar keterangannya, bahkan dari enam UPP Pemprov Jatim yang diusulkan, hanya satu UPP yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Sebelumnya ada 55 UPP yang sudah dievaluasi hingga didapat 29 UPP calon unit pelayanan percontohan. Setelah itu akan ditetapkan 8 UPP terbaik dan 10 UPP dengan penilaian baik. Sementara 8 UPP terbaik akan jalani evaluasi akhir untuk dipilih yang akan menjadi unit pelayanan percontohan Jatim 2009. Selain Lamongan, sebelumnya kami telah lakukan evaluasi di 19 UPP, diantaranya di Magetan, Banyuwangi, Jombang dan Sidoarjo, “ ungkap dia.
Dilanjutkan Winangun ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar satu UPP bisa masuk nominasi. Yakni UPP tersebut harus sudah jadi ikon atau unggulan dan harus sudah miliki standar pelayanan public atau SPP. Kemudian UPP tersebut harus sudah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai criteria.
Sementara Plt Asisten Administrasi Aris Wibawa dalam sambutannya sampaikan Lamongan yang tengah getol-getolnya menarik investor mau tidak mau harus meningkatkan pelayanan publik. “Peningkatan pelayanan publik ini mendapat apresiasi dan komitmen khusus dari Pemkab Lamongan. Jika pelayanan public ada yang tidak sesuai, investor tentu batal masuk, “ ujarnya.
Seperti disampaikan Aris, Kantor Perijinan Lamongan berdasar Surat Keputusan Bupati telah ditetapkan sebagai UPP terbaik di Lamongan. Selain itu sejumlah program terobosan telah dilakukan Kantor Perijinan. Diantaranya dengan program dispensasi IMB atau ijin mendirikan bangunan. Yakni setiap hari kamis pemohon UMB digratiskan dari biaya gambar. Kemudian juga ada program perpanjangan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) yang bisa dilakukan melalui telepon. “Artinya pemohon perpanjangan SIUP TDP tidak perlu datang langsung ke Kantor Perijinan, “ terang Aris.
Hari Pertama Diserbu 401 Pelamar
Di hari pertama pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum Pemkab Lmaongan (30/10) tercatat sudah ada sejumlah 401 surat lamaran yang masuk. Data tersebut sebagaimana yang tercatat pada pukul 1 WIB di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Menurut Kepala BKD Bambang Kustinono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, jumlah pelamar di hari pertama itu dipastikan masih akan bertambah. Karena dalam sehari akan ada dua kali pengiriman dari Kantor Pos Lamongan, yakni pada siang dan sore hari. “Seperti tahun lalu, berkas lamaran CPNS dikirimkan melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, “ kata dia.
Diterangkannya, surat lamaran yang masuk itu selanjutnya akan diteliti kelengkapan berkasnya. Dari sejumlah 401 surat lamaran yang masuk itu, 150 surat diantaranya ditujukan untuk formasi tenaga teknis. Sementara 149 untuk tenaga guru dan 102 untuk formasi tenaga kesehatan.
Tahun ini Pemkab Lamongan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum sejumlah 436 formasi. Dengan Ijazah setidaknya kualifikasi D2 dan tidak membuka kualifikasi ijazah SMA sederajat. Pendaftaran akan dibuka hingga 9 September nanti.
Untuk tenaga guru dibuka 142 formasi. Diantaranya untuk Guru TK sebanyak 2 formasi, Guru SD 102 formasi, Guru SMP 13 formasi dan Guru SMA 6 formasi serta Guru SMK sebanyak 19 formasi. Kemudian dari lowongan 153 tenaga kesehatan, 6 formasi diantaranya untuk Dokter Umum, 6 formasi Dokter Gigi, 4 formasi Apoteker, bidan 8 formasi dan terbanyak sebanyak 75 fomasi perawat. Selanjutnya Tenaga Teknis dibuka 141 formasi yang diantaranya 17 formasi Ekonomi Akuntansi, 13 formasi Ekonomi Manajemen dan lainnya Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Teknis Industri dan Teknik Sipil serta Arsitek.
Menurut Kepala BKD Bambang Kustinono melalui Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, jumlah pelamar di hari pertama itu dipastikan masih akan bertambah. Karena dalam sehari akan ada dua kali pengiriman dari Kantor Pos Lamongan, yakni pada siang dan sore hari. “Seperti tahun lalu, berkas lamaran CPNS dikirimkan melalui Kantor Pos yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, “ kata dia.
Diterangkannya, surat lamaran yang masuk itu selanjutnya akan diteliti kelengkapan berkasnya. Dari sejumlah 401 surat lamaran yang masuk itu, 150 surat diantaranya ditujukan untuk formasi tenaga teknis. Sementara 149 untuk tenaga guru dan 102 untuk formasi tenaga kesehatan.
Tahun ini Pemkab Lamongan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum sejumlah 436 formasi. Dengan Ijazah setidaknya kualifikasi D2 dan tidak membuka kualifikasi ijazah SMA sederajat. Pendaftaran akan dibuka hingga 9 September nanti.
Untuk tenaga guru dibuka 142 formasi. Diantaranya untuk Guru TK sebanyak 2 formasi, Guru SD 102 formasi, Guru SMP 13 formasi dan Guru SMA 6 formasi serta Guru SMK sebanyak 19 formasi. Kemudian dari lowongan 153 tenaga kesehatan, 6 formasi diantaranya untuk Dokter Umum, 6 formasi Dokter Gigi, 4 formasi Apoteker, bidan 8 formasi dan terbanyak sebanyak 75 fomasi perawat. Selanjutnya Tenaga Teknis dibuka 141 formasi yang diantaranya 17 formasi Ekonomi Akuntansi, 13 formasi Ekonomi Manajemen dan lainnya Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Teknis Industri dan Teknik Sipil serta Arsitek.
Pantura Bakal Punya Instalasi Air Bersih
Wilayah pantai utara (pantura) Lamongan bakal memiliki instalasi pengolahan air bersih dan jaringan transmisi distribusi air minum. Saat ini proyek itu telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerima bantuan teknis berupa studi kelayakan usaha atau feasibility study.
Hal itu disampaikan Sekkab Lamongan Fadeli saat membuka Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sesuai Perpres Nomor 67 tahun 2005 di Ruang Sabha Dyaksa setempat, Kamis (29/10). Dikatakannya, proyek itu akan mendapat bantuan teknis berupa studi kelayakan yang dananya berasal dari Asian Development Bank atau ADB. Proyek itu sendiri nantinya akan dikerjakan dengan skema KPS.
Menurut dia, dipilihnya pantura untuk pengembangan proyek tersebut karena wilayah itu akan segera menjadi kawasan ekonomi khusus. Selain itu, di kawasan yang sama kini tengah mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Sementara sektor perhubungan laut juga akan semakin berkembang di pantura seiring semakin dekatnya penyelesaian pembangunan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan).
Fadeli di kesempatan tersebut juga berharap Bappenas juga akan menyetujui KPS pembangunan infrastruktur irigasi pertanian. Karena menurutnya, Lamongan yang menjadi produsen padi terbesar di Jatim, sekitar 33 ribu lahan pertaniannya masih berupa sawah tadah hujan. Atau sejumlah 37,59 persen dari keseluruhah luas areal pertanian di Lamongan. “Jika proyek ini juga disetujui, produksi padi Lamongan akan semakin tinggi, “ ujar dia dalam kegiatan yang dihadiri Tim KPS pusat tersebut.
Sementara Yudo Dwi Nondo Priadi dari Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Bappenas ungkapkan program pemerintah kini akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Terutama melalui skema kerjasama dengan swasta. “Ini sesuai dengan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta, “ kata dia.
Terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, dia ungkapkan ada sejumlah daerah yang berhasil. Meski ada juga yang belum berhasil. Seperti Batam yang sudah sukses dengan program infrastruktur airnya. Sementara di Jakarta, program ini sudah ada kemajuan meski bermasalah dengan bahan baku yang semakin kotor sehingga meningkatkan ongkos produksi. “Investor jika ingin masuk sector ini biasanya akan wait and see dulu. Melihat sejauh mana perkembangan industrinya, “ ujarnya.
Studi kelayakan sendiri akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai layak atau tidaknya suatu usaha dilakukan, dan bagaimana usaha itu dibangun dari sisi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran atau marketing. Investor, Sebagai pihak yang memiliki modal (sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham) akan mengetahui prospek usaha melalui studi kelayakan ini.
Hal itu disampaikan Sekkab Lamongan Fadeli saat membuka Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sesuai Perpres Nomor 67 tahun 2005 di Ruang Sabha Dyaksa setempat, Kamis (29/10). Dikatakannya, proyek itu akan mendapat bantuan teknis berupa studi kelayakan yang dananya berasal dari Asian Development Bank atau ADB. Proyek itu sendiri nantinya akan dikerjakan dengan skema KPS.
Menurut dia, dipilihnya pantura untuk pengembangan proyek tersebut karena wilayah itu akan segera menjadi kawasan ekonomi khusus. Selain itu, di kawasan yang sama kini tengah mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Sementara sektor perhubungan laut juga akan semakin berkembang di pantura seiring semakin dekatnya penyelesaian pembangunan ASDP (angkutan sungai danau dan penyebrangan).
Fadeli di kesempatan tersebut juga berharap Bappenas juga akan menyetujui KPS pembangunan infrastruktur irigasi pertanian. Karena menurutnya, Lamongan yang menjadi produsen padi terbesar di Jatim, sekitar 33 ribu lahan pertaniannya masih berupa sawah tadah hujan. Atau sejumlah 37,59 persen dari keseluruhah luas areal pertanian di Lamongan. “Jika proyek ini juga disetujui, produksi padi Lamongan akan semakin tinggi, “ ujar dia dalam kegiatan yang dihadiri Tim KPS pusat tersebut.
Sementara Yudo Dwi Nondo Priadi dari Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Bappenas ungkapkan program pemerintah kini akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Terutama melalui skema kerjasama dengan swasta. “Ini sesuai dengan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta, “ kata dia.
Terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, dia ungkapkan ada sejumlah daerah yang berhasil. Meski ada juga yang belum berhasil. Seperti Batam yang sudah sukses dengan program infrastruktur airnya. Sementara di Jakarta, program ini sudah ada kemajuan meski bermasalah dengan bahan baku yang semakin kotor sehingga meningkatkan ongkos produksi. “Investor jika ingin masuk sector ini biasanya akan wait and see dulu. Melihat sejauh mana perkembangan industrinya, “ ujarnya.
Studi kelayakan sendiri akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai layak atau tidaknya suatu usaha dilakukan, dan bagaimana usaha itu dibangun dari sisi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran atau marketing. Investor, Sebagai pihak yang memiliki modal (sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham) akan mengetahui prospek usaha melalui studi kelayakan ini.
Langganan:
Postingan (Atom)