APBD 2010 Disetujui

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan tahun 2010 disetujui oleh semua fraksi di DPRD setempat untuk dijadikan APBD. Ketetapan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD 2010 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/12).

Meski secara resmi disetujui semua fraksi yang ada, sejumlah catatan masih diberikan oleh fraksi-fraksi yang ada. Sementara Badan Anggran lewat laporannya yang dibacakan Mustain menyarankan pembangunan yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak mendesak serta sudah dianggarkan di tahun 2010 menunda dulu anggran tersebut. Untuk kemudian ditempatkan pada belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Catatan yang diberikan FPKB dalam pendapat akhir (PA) fraksinya yang dibacakan Mahfud, meminta kenaikan anggaran untuk sektor pencemaran limbah air. Dikatakannya akibat pencemaran limbah, air di Bengawan Jero (ditandai dengan banyaknya enceng gondok) yang melewati enam kecamatan agar dapat diatasi. FPKB menurutnya juga akan mengawasi perjalanan tahun pertama penerapan RSD dr Soegiri sebagai Badan Layanan Umum atau BLU.”FPKB akan mengawasi apakan penerapan BLU sudah sesuai dengan filosofi tersebut atau tidak, “ ujarnya.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) melalui juru bicaranya Abd. Shomad meski memberi dukungan kenaikan belanja langsung sebesar Rp 5,1 miliar dari sebelumnya Rp 209 miliar menjadi Rp 214 miliar, ada sejumlah catatan yang disampaikannya. Salh satunya apakah kegiatan dalam kenaikan belanja langsung itu sudah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam berbagai dokumen dan konsistensinya dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Terkait kinerja PNS yang masih banyak terkesan menganggur dan sering keluar saat jam kerja, Fraksi Patriot Pembangunan Nurani (FPPN) menyarakankan agar yang melakukan penertiban disiplin jangn dari SatPolPP. “Agar bisa menimbulkan efek jera, harus ada pihak luar tersendiri yang melakukan penertiban. Hal ini dilakukan dengan membentuk tim penertiban gabunagn antara eksekutif, legislative dan masyarakat, “ kata juru bicaranya Didit Uking.

Sementara Kasnoto, juru bicara FPGolkar menyampaikan sarannya agar untuk proyek pembangunan yang plafond dananya besar agar dalam proses lelang didahului dengan prakulaifikasi terhadap kontraktor. Dikatakanya, dengan adanya prakualifikasi ini akan bisa mendapatkan kontraktor yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.

Kemudian dalam PA FPDIP yang dibacakan Nipbianto, mereka berharap agar eksekutif meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah untuk mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah yang berimbas pada kerugian keuangan daerah. FPDIP juga menyampaikan, pilihan yang paling tepat dalam struktur Belanja Daerah adalah mengutamakan belanja modal di atas komponen belanja lain.

Sedangkan FPAN melihat masih sering dijumpai tumpang tindih program antar SKPD, kekurangefektifan dalam pembiayaan dan belanja kegiatan. “Fraksi kami berharap agar kedepan Pemerintah Daerah lebih menyeimbangkan antara anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, “ ujar juru bicara FPAN Nurul Kholiq.

Di kesempatan terakhir, Bupati Lamongan masfuk dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah program prioritas di tahun 2010. Yakni diantaranya penuntasan pembangunan jalan poros desa, pertumbuhan ekonomi daerah, masalah permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Mneengah (UMKM) serta koperasi wanita, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Di sector pendidikan, Masfuk meyebutkan anggaram di sektor ini prosentasenya sudah mencapai 45,48 persen.

Dalam APBD 2010, sisi pendapatan ditetapkan sebesar Rp 881,9 miliar dan sisi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 897,6 miliar. Sehingga ada defisit sebesar Rp 20,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto yang nominalnya sma dengan defisit.