Pertanian sebagai salah satu mata pencaharian terbesar di Lamongan mendapat perhatian tersendiri dari Pemkab Lamongan untuk perkembangannya. Tahun ini, lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan dianggarkan sejumlah Rp 10,4 miliar dana bergulir untuk para petani.
Dana bergulir tersebut disalurkan dalam sejumlah program. Untuk PMI atau peningkatan mutu intensifikasi Padi tahun ini anggaran dana bergulirnya Rp 4 miliar, PMI jagung sebesar Rp 400 juta, PMI tebu sejumlah 1,35 miliar dan Program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) dianggarkan sebanyak 4,75 miliar.
“Lewat sejumlah program dana bergulir ini, petani pelaksana diwajibkan menggunakan benih unggul berlabel serta kewajiban menggunakan pupuk organik selain penggunaan pupuk anorganik yang harus tepat dosis dan waktu. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian, skaligus meningkatykan kesejahteraan petani, “ ujar Kadinas Pertanian dan Kehutanan Djonot Subagijo melalui Plt Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Pengelolaan dana bergulir tersebut, terang dia, dilakukan bersama antara Bank Daerah Lamongan dengan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola. Bunga dari dana bergulir ini dibuat rendah, yakni 6 persen pertahun dengan jangka waktu pengembalian bervariasi antara satu hingga dua tahun.
Selain di Dinas Pertanian dan Kehutanan, Pemkab Lamongan lewat Dinas Peternakanm dan Kesehatan Hewan juga menyalurkan dana bergulir serupa. Dana ini disalurkan dalam, bentuk PMI ternak dianggarkan sebesar Rp 2,2 miliar. Dengan rincian untuk PMI sapi potong di anggarkan sebesar Rp 1,2 miliar, PMI sapi bibit sebesar Rp 700 juta dan PMI kambing/domba dianggarkan sebesar Rp 300 juta.
Berbeda dengan dana bergulir di SKPD lainnya, dana bergulir di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) jangka pengembaliannya dua tahun. Sehingga bisa meringankan masyarakat yang menerima dana ini. Tahun ini dananya dianggarkan sebesar Rp 750 juta. Sementara dana bergulir bagi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi atau Hippams yang tahun ini dianggarakan Rp 200 juta di SKPD yang sama jangka waktu pelunasannya ditetapkan selama satu tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar