Pendapatan Ditarget Naik Rp 163 Miliar

Pemkab Lamongan menargetkan komponen Pendapatan Daerah akan diproyeksikan naik sebesar 18,54 persen. Yakni diproyeksikan naik dari Rp 881,981 miliar pada APBD 2010 sebelum perubahan menjadi RP 1,045 triliun pada Perubahan APBD (PAPBD) 2010, atau naik Rp 163 miliar.
Data tersebut diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Sugiarsih saat menyampaikan laporan Banggar terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggran Sementara atau PPAS PAPBD 2010. Laporan itu disampaikan dalam agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Lamongan dengan DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (31/8).
Dikatakannya pula, proyeksi Belanja Daerah diperkirakan juga ada kenaikan sebesar 18,02 persen. Yakni naik menjadi Rp 1,111 triliun dari proyeksi sebelumnya di APBD 2010 sebelum perubahan yang sebesar Rp 942,039 miliar atau naik Rp 169 miliar. “Dengan tingkat proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daearah tersebut, maka defisit pagu anggaran diperkirakan sebesar Rp 66,280 miliar, “ ungkap dia.
Dilanjutkannya, dengan adanya komponen Pembiayaan Netto yang naik menjadi Rp 66,280 miliar pada PAPBD dari sebelumnya yang sebesar Rp 60,061 miliar, mala Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran tahun berkenaan (Silpa) diperkirakan nol atau tidak ada. “Defisit tersebut akan ditutup dari pos pembiayaan yang surplus dan nilainya sama persis dengan proyeksi defisit belanja daerah yang ada di dokumen RKUA dan PPAS, “ urai dia.
Terkait beberapa hal yang harus dimuat dalam kebijakan belanja dalam KUA dan PPA PAPBD 2010, Bupati Fadeli dalam sambutannya menyampaikan sejumlah rinciannya. Yakni diantaranya digunakan untuk mencukupi kekurangan belanja pegawai sebagai dampak kenaikan gaji pegawai yang merupakan kebijakan pusat.
Juga, lanjutnya, untuk mencukupi kewajiban sharing kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. “Selain itu perubahan dalam KUA dan PPA ini digunakan untuk mencukupi kekurangan dana penghitungan ulang pemilukada dan mencukupi kebutuhan rekening listrik, air dan telepon sebagai dampak kebijakan pemerintah yang menaikkan tariff daftar listrik, “ ujar dia.
“Saya menyadari penyusunan PAPBD 2010 dilaksanakan dengan sangat ketat. Namun dengan ketatnya anggaran itu, Pemkab Lamongan masih bisa meningkatkan perekonomian, khususnya unfrastruktur di pedesaan. Berbagai program pendampingan juga akan kami luncurkan dalam PAPBD 2010 ini, “ pungkasnya.