Sampai saat ini baru ada lima daerah di Jatim yang Sekretariat Dewan Pengurus Korprinya (DPK) sudah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri. Salah satunnya adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lamongan. Tekait rencana pembentukan SKPD tersendiri itu, kemarin pengurus Korpri Kabupaten Mojokerto dipimpin Ahmad Jazuli melakukan studi banding di Lamongan.
Selain Lamongan, daerah lain di Jatim yang kini DPKnya sudah menjadi SKPD tersendiri adalah Kabupaten Ngawi, Kota Malang, Kabupaten Pamekasan dan Dewan Pengrusw Korpri Provinsi Jatim sendiri. “Kami berencana untuk membentuk Sekretariat Korpri menjadi SKPD tersendiri. Namun kami masih gamang melangkah. Terutama karena daerah tetangga kami ketika mengajukan Perda ke DPRDnya ternyata ditolak. Karena itu kami hari ini mencari referaensi dari Lamongan yang sudah membentuk SKPD DPK, “ ungkap Ahmad Jazuli yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Mojokerto tersebut.
Jajaran pengurus DPK Kabupaten Mojokerto itu diterima langsung Bupati Fadeli di Guest House setempat. Bersama Jazuli juga hadir sejumlah pengurus Korpri Mojokerto yang juga menjabat kepala SKPD. Diantaranya Kepala Bappeda Heru Suwito, Kepala Dinas PU Cipta Karya Hariyono, Kepala Dinas PU Pengairan Susantodan Kepala BKD Mustain. Sementara dari Lamongan terlihar hadir mendampingi Fadeli Asisten Administrasi Yuhronur Efendi dan Sekretaris DPK Lamongan Sugeng Widodo bersama sejumlah pengurus.
Fadeli sendiri menyebut SKPD Korpri di Lamongan meski sudah berjalan tapi masih memerlukan penyempurnaan. Karena meski Perda terkait pembentukan SKPD Korpri sudah disahkan Perda nomor 1 tahun 2010, baru pada tahun ini personil pejabat dan stafnya bisa diisi. “Dalam Perda tentang pembentukan lembaga lainnya itu juga mengamanatkan untuk membentuk Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Anrkotka Kabupaten (BNK). Sementara yang sudah dibentuk adalah Korpri dan BPBD, “ ujar Fadeli yang saat ini masih tercatat sebagai Ketua DPK Lamongan itu.
Ditambahkan olehnya, pembentukan SKPD Korpri tersebut dilandasi semangat agar Korpri sebagai pelayan masyarakat bisa berfungsi secara maksimal. Sebelum menjadi SKPD, Korpri selama ini menerima anggaran dari APBD dalam bentuk belanja hibah. Sementara jika menjadi SKPD tersendiri, Korpri memiliki otoritas mengelola anggaran. Sehingga sebagaimana SKPD lainnya, Fadeli optimis Korpri bisa menjadi penggerak pembangunan di Lamongan.
DPK Kabupaten Lamongan selama ini tidak ahnya bergantungan dari bantuan APBD untuk operasional kegiatan pelayanannya. Namun juga memiliki sumber pendanaan lain seperti persewaan gedung dan bagi hasi pengelolaan paviliun VIP di RSD dr Soegiri Lamongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar