Pelayanan kepada publik di negeri ini masih kerap dipermasalahkan. Terutama karena dirasa masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan aparatur negara. Kunci keberhasilan penuntasan pelayanan publik ini terletak pada transformasi budaya kerja aparat.
Seperti diungkapkan Asisten Administrasi Pemkab Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Bimbingan Teknik Pengembangan Budaya Kerja dan Pendayagunaan Aparatur, Rabu (8/6) di Ruang Sabha Dyaksa. Menurut mantan Kepala Bappeda tersebut, pelayanan kepada publik hanya menjadi agenda utama yang harus dituntaskan dengan merubah budaya kerja ke arah yang lebih positif.
Dia menyebutkan perubahan budaya kerja tersebut hanya bisa dilakukan dengan upaya secara terus menerus dan sungguh-sungguh. Diantaranya dengan pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Agar sukses merubah budaya kerja, lanjut dia, KBK tersebut juga harus memiliki sistem kerja yang jelas dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. “Karena itulah kegiatan hari ini menjadi penting demi peningkatan pelayanan pemerintah pada publik. Dalam bintek ini nantinya akan disajikan sejumlah materi terkait pengembangan budaya kerja melalui KBK di masing-masing SKPD, “ ucap dia.
Budi Murtiyasa, salah satu pemateri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan sebuah KBK di satu instansi yang sukses meningkatkan disiplin pegawainya. Kemudian dituturkan olehnya, meski di intansi itu sudah menerapkan absensi dengan sistem check clock, ternyata frekuensi pegawai yang terlambat masuk kerja masih tinggi.
KBK di instansi itu, masih menurut Budi, kemudian melakukan analisis penyebab rendahnya disiplin pegawai. Yakni disebabkan tidak adanya sanksi disiplin dan kurangnya pembinaan disiplin serta rendahnya beban kerja pegawai. Setelah dilakukan pembenahan, tingkat keberhasilan pembenahan disiplin pegawainya mencapai 85 hingga 100 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar