Kelemahan Administrasi Dominasi Temuan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Lamongan melaksanakan gelar pengawasan daerah (Larwasda) tahun anggaran 2011 di aula pertemuan sebuah hotel di Lamongan, Jum’at (30/12). Kepala Inspektorat Ismunawan dalam paparannya menyebutkan, kelemahan administrasi mendominasi temuan hasil pemeriksaan instansinya tersebut.

            Kelemahan administrasi tersebut dicontohkannya seperti pekerjaan yang sudah dirampungkan SKPD namun laporannya pelaksanaan kegiatan belum dibuat. Penyebab temuan tersebut, lanjutnya, terutama karena lemahnya pencatatan dan pelaporan serta kelemahan pada pemahaman prosedural. Seperti 415 item temuan kelemahan administrasi yang terjadi saat pemeriksaan di unit pelaksana tugas (UPT) kecamatan.

“Sementara pemeriksaan terkait hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, kelemahan administrasi juga mendominasi. Seperti penatausahaan kepegawaian dan barang pada masing-masing SKPD yang belum dikerjakan dengan tertib, “ ungkap mantan Kepala Bappeda tersebut.

            Terkait temuan hasil pemeriksaan di sejumlah SKPD itu, masih menurut Ismunawan, Inspektorat telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Namun ada sejumlah SKPD yang belum melaksanakan rekomendasi yang diberikan Inspektorat. Sehingga dia berharap rekomendasi itu segera dituntaskan.

            “Meski ada 415 temuan kelemahan administrasi di UPT tingkat kecamatan, namun unit kerja ini paling tertib. Karena setiap rekomendasi dari Inpekstorat telah ditindaklanjuti sampai dengan tuntas. Berbeda dengan sejumlah SKPD yang masih belum menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari Inspektorat, “ kata dia.

            Sementara Bupati Fadeli saat membuka kegiatan mengatakan gelar pengawasan sangat bagus sebagai upaya untuk melakukan koreksi, membenahi kekurangan dan segera melakukan langkah perbaikan. “Gelar pengawasan ini juga menunjukkan kepedulian kita untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. Seperti perencanaan yang salah ataupun pelaksanaan yang salah, “ tegasnya.

            Dia berharap dengan gelar pengawasan itu bisa menyempurnakan kinerja pemerintah daerah. Terutama terhadap opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara tahun lalu opini BPK untuk Lamongan adalah wajar dengan pengcualian atau WDP.