Rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait pemantapan penggunaan Alokasi Dana
Desa (ADD) tahun 2012 digelar di ruang pertemuan Sabha Dyaksa Kabupaten
Lamongan, kemarin (8/3). Sekretaris Daerah (Sekda) Yuhronur Efendi
mengatakan telah menganggarkan sebesar Rp 127 miliar ADD di tahun ini.
Pihaknya berpesan agar dana tersebut bisa dikonsentrasikan salah satunya
untuk masalah infrastruktur jalan sehingga mempunyai nilai tambah.
“Kita
jangan sampai menutup mata bahwa tantangan mendesak saat ini adalah
terkait infrastruktur. Masalah ini saya harapkan harus diketahui bersama
semua penyelenggara pemerintahan di Lamongan serta harus terutama bisa
menggerakkan Kasi Ekbang dan Kasi PMD yang ada di kecamatan. Sehingga nyambung
apa yang menjadi pemikiran Pemkab dan apa yang harus dilaksanakan
aparat,” kata Yuhronur dalam sambutannya yang didampingi oleh Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Lamongan MS. Heruwidi.
Yuhronur
menjelaskan, kapasitas APBD Lamongan sebesar Rp 1,385 trilyun. Ada
sekitar Rp 400-500 miliar untuk belanja langsung/belanja pembangunan.
dan Rp 127 miliar diantaranya di alokasikan untuk infrastruktur jalan.
“Harus diakui memang sulit untuk bisa membuat semua jalan di Lamongan
bisa mulus. Karena ada bermacam kondisi jalan dengan berbagai jenis
topografi tanah sehingga kita harus efisien menggunakan dana itu,”
jelentrehnya.
Jalan kabupaten yang notabene adalah
poros strategis itu sekitar sepanjang 346 kilometer, 57 persen-nya bisa
dilewati dan sisanya tidak layak. Apalagi di jalan poros desa malah
lebih banyak lagi, sepanjang sekitar 746 kilometer, 64 persen-nya
lumayan. “Ini fakta yang harus kita hadapi dan pemerintah di tingkat
kecamatan itu harus bisa mengkomunikasikan masalah ini kepada masyarakat
dengan baik,” ujarnya.
Harapan
dia, di tahun 2012 ini sebanyak 80 persen jalan bisa tercapai dalam
kondisi yang baik. “Memang kita mengharapkan secara kuantitas yaitu
panjang ruas jalan yang layak untuk dilalui tercapai. Meskipun secara
kualitas belum bisa karena anggarannya belum mencukupi dan mesti dibagi
untuk yang lain. Yang penting jalan itu bisa dilalui dengan baik/wajar
terlebih dahulu,” katanya.
Dia
juga menambahkan, dana-dana yang sudah digulirkan desa-desa tersebut
selama ini mampu menjadi membangkitan perekonomian di Lamongan. Dana
tersebut baik dalam bentuk APBD, ADD, PNPM, maupun Gemerlap. “Kami
harapkan menjadi rangsangan pertumbuhan ekonomi di desa-desa, “
imbuhnya.
Dari
tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Lamongan terus naik. Yakni mencapai
6,89 persen di tahun 2010 dan di tahun 2011 sebesar 7,08 persen. Namun
pendapatan perkapitanya rendah yaitu Rp 10.383.000/tahun atau kalau
dihitung sebulannya tidak sampai Rp 900.000, padahal di tahun ini upah
minimum Lamongan sudah sebesar Rp 950.000.
“Artinya
pendapatan masyarakat rata-rata per-bulannya masih dibawah standar upah
minimum dan ini merupakan tantangan bagaimana dana pemerintah yang
masuk ke desa tersebut menjadi pembangkit perekonomian mereka,”
tandasnya. Acara itu ikuti oleh sejumlah Kasi Ekbang (Kepala Seksi
Ekonomi Pembangunan) dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
se-kecamatan di Kabupaten Lamongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar