Sejumlah saran dan rekomendasi diberikan Pansus DPRD Lamongan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah akhir tahun anggaran (TA) 2009 dan LKPj akhir masa jabatan 2006-2010. Terdapat sejumlah item rekomendasi yang dibacakan juru bicara pansus Hendra Suwardana dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD, Rabu (14/4) tersebut.
Dalam laporan pansus, Hendra menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Masfuk yang telah memimpin pemerintahan di Lamongan dengan meletakkan pondasi yang kokoh di berbagai bidang sehingga Kabupaten Lamongan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh daerah lain. “Hal itu terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun lembaga independen yang puncaknya Bupati Masfuk ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik, “ kata dia.
Diantaranya di bidang kesehatan, pansus berharap ada peningkatan manajemen pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari lingkungan rumah sakit hinga puskesmas dan puskesmas pembantu. Yakni dengan memberikan pelayanan terbaik disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dan penyediaan peralatan yang memadai.
Kemudian di bidang pendidikan, Hendra dalam laporannya meminta eksekutif agar memperhatikan penempatan guru yang disesuaikan dengan kompetensi akademisnya. Demikain pula dia berharap agar ada rasio pemerataan penempatan guru antara di wilayah kota dengan pedesaan.
“Untuk meningkatkan arus transportasi, maka dalam penyelesaian program pembangunan jalan poros desa agar memperhatikan kualitasnya. Yakni dengan memperhatikan pemakaian material yang berkualitas disertai pengawasan yang ketat. Sementara pembangunan jalan di bonorowo yang struktur tanahnya labil serta yang lokasinya berada di antara sungai agar dibuatkan retaining wall atau tembok penahan tanah, “ urai dia.
Bidang lain yang mendapat perhatian pansus adalah peningkatan pemanfaatan fungsi lumbung desa sebagai stabilitator harga gabah petani. Pansus berharap peningkatan fungsi itu diwujudkan dengan pemberian bantuan dana revolving untuk menampung dan membeli gabah petani saat panen raya. Terkait penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pansus melihat perlunya peningkatan kapabilitas dan profesionalitas personil. “Agar terus ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi serta Kantor Perijinan sehingga penegakan perda lebih terintegrasi, “ ujar sekretaris pansus tersebut.
Merebaknya waralaba juga mendapat perhatian tersendiri dari pansus. “Terkait pemberian ijin usaha waralaba agar lebih selektif sehingga tidak mematikan usaha kecil yang ada, “ kata dia. “Potensi multiplayer effect akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diantisipasi dengan memberikan kemudahan pengurusan perijinan melalui penyederhanaan persyaratan perijinan. Kalau perlu ada upaya jemput bola ke masyarakat dalam proses perijinan, “ imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar