Bupati Lamongan Fadeli, Rabu (27/7) di Ruang Sabha Nirbawa membuka kegiatan Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011). Di kesempatan itu dia menegaskan jangan sampai ada tekanan pada petugas pencacah lapangan (PCL) sehingga mengakibatkan data sensus tidak valid.
Lebih spesifik dia meminta pada jajaran camat yang hadir untuk meneruskan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Dengan harapan, perangkat di desa turut mensukseskan PPLS 2011. “Jangan sampai petugas di lapangan saat sensus menerima tekanan apalagi titipan data. Camat saya minta memberi wawasan pada Kades dan jajaran perangkat di desa untuk mendukung data sensus yang valid dan akuntabel, “ tegas dia.
“Saya minta PPLS ini menghasilkan data yang riil, apa adanya dengan fakta di lapangan, “ imbuh dia. Dia menyebut data bahwa Lamongan memiliki warga miskin terbesar di Indonesia, yakni sejumlah 21,5 persen dari sekitar 1,5 juta jiwa penduduk Lamongan. Yakni sebanyak 84.694 rumah tangga miskin (rtm) atau sekitar 300 ribu jiwa.
Lebih lanjut disebutkan olehnya, sensus di Lamongan sebelumnya dilakukan pada 2005 berupa pendataan sosial ekonomi dan ditemukan 111.809 rtm. Kemudian dilanjutkan dengan PPLS tahun 2008 dengan jumlah rtm turun menjadi 84.694 rumah tangga kategori miskin. Dengan rincian terdiri dari 15.669 (18,50%) rumah tangga sangat miskin, 39.193 (42,28%) rumah tangga miskin dan 29.832 (35,22%) rumah tangga mendekati miskin.
“Saya sangat mendukung dan berharap dari PPLS ini akan didapat data yang valid dan akuntabel. Sehingga dapat digunakan untuk merencanakan program-program lain yang mendukung pengentasan masyarakat miskin di Lamongan. Terlebih pendataan kali ini lebih lengkap karena juga mencakup data individu dan informasi rumah tangga, “ kata Fadeli.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Lamongan Agung Raharjo menjelaskan PPLS 2011 kali ini akan melibatkan 86 koordinator statistik kecamatan atau KSK. Selama di lapangan, mereka akan dibantu oleh 90 orang pemeriksa lapangan (PML) dan 528 orang PCL. Setiap PCL akan mendata sekitar 300 rumah tangga.
Disebutkan olehnya, PPLS kali ini akan lebih terperinci karena mendata rumah tangga kurang mampu berdasarkan nama dan alamat. Data ini kemudian akan digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial pemerintah seperti Jamkesmas dan PKH. Pencacahannya sendiri sudah dimulai sejak 15 Juli lalu hingga 14 Agustus. Sementara finalisasi datanya akan dilakukan pada Oktober 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar