Lembaga non profit dari Jerman, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit/Lembaga Jerman untuk Kerjasama Internasional) sejak bulan lalu berada di Lamongan untuk memberikan bantuan terkait pembenahan administrasi kependudukan. Yakni pelaksanaan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, atau e KTP.
Terkait hal itu, Jayadi, team leader GIZ di Lamongan, Rabu (10/8) melaporkan kegiatannya pada Bupati Lamongan Fadeli di ruang kerjanya. Komitmen Pemkab Lamongan untuk mensukseskan SIAK dan e KTP terlihat dari hadirnya bupati bersama Wabup Amar Saifudin, Ketua DPRD Makin Abbas dan Plt Sekkab Yuhronur Effendi dalam kesempatan tersebut. Juga hadir saat itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mursyid.
Fadeli menyebutkan meski Lamongan tidak diantara 197 kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan e KTP tahun ini, namun dia optimis pelaksanaannya bisa lebih maksimal. Terutama karena memiliki waktu persiapan yang lebih lama. Lamongan sendiri mulai akan menerapkan pada 2012 bersama 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
“e KTP ini adalah hal baru. Karena itu permasalahan harus diminimalisir saat proses pendataan melalui format sistem SIAK. Saya menyambut baik atas pelatihan dan bantuan yang telah diberikan GIZ selama ini untuk pelaksanaan administrasi kependudukan di Lamongan. Dengan persiapan yang lebih baik, optimis pelaksanaan e KTP di Lamongan akan lebih baik dari yang sudah memulai duluan, “ ujar Fadeli.
Jayadi menngungkapkan Lamongan menjadi satu diantara delapan kabupaten kota di Jatim yang mendapat asistensi dari GIZ. Selain Lamongan diantara yang bekerjasama dengan GIZ adalah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Kemudian Kediri, Madiun dan Pacitan. Sementara di seluruh Indonesia ada 35 daerah yang bekerjasama dengan GIZ.
Diuraikan olehnya, sejak Juli lalu GIZ di Lamongan telah memberikan pelatihan dan penyusunan SOP (standard operasting procedures/pedoman operasional standar). Juga termasuk nantinya membantu mendesain ulang ruang administrasi pelayanan kependudukan beserta isinya.
“Ini adalah fase terakhir kerjasama kami dengan Depdagri untuk mendukung administrasi kependudukan. Jerman dipilih karena negara ini telah lebih dulu menerapkan penggunaan e KTP. Itupun dengan persiapan yang lebih lama dari Indonesia, yakni 10 tahun, “ ungkap dia.
Jayadi menyebut tantangan terbesar pemberlakuan e KTP bukanlah pada tahap persiapannya. Justru tantangannya adalah memelihara database yang sudah ada. Jika database tidak di up date secara reguler, data itu hanya akan menjadi sampah. Sehingga kembali, kebijakan yang akan dibuat eksekutif maupun legislatif tidak akan tepat sasaran. “e KTP penting, namun lebih penting lagi adalah pengembangan kapasitas staf kependudukan, “ tegasnya.
Pemberlakuan e KTP selain ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik juga demi keamanan negara. Seperti mencegah adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, mencegah dokumen kependudukan palsu serta mencegah manipulasi data kependudukan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar