Kamis, 30 Juni 2011

1 Juli, Start Rebut 12.512 Pagu SMP SMA

Orang tua yang anaknya akan melanjutkan ke tingkat SMP atau SMA Negeri di tahun ajaran ini harus siap-siap bersaing dengan orang tua lainnya mulai 1 Juli mendatang. Meski demikian, tahun ini Dinas Pendidikan Lamongan menetapkan ada penambahan jumlah pagu siswa SMP dan SMA menjadi total 12.512 kursi.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Mustofa Nur melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik, tahun ini untuk tingkat SMP sederajat pagunya ditetapkan sebanyak 8.908 kursi di 46 SMPN dengan jumlah kelas sebanyak 262 unit. Sementara tahun lalu pagu yang ditetapkan mencapai 8.642 dengan jumlah kelas mencapai 256 unit. Jumlah pagu tersebut sudah dikurangi kelas RSBI di SMPN 1 dan 2 Lamongan.

Lebih lanjut dikataknnya, jumlah pagu di tingkat SMA dan SMK Negeri juga naik tahun ini. Setelah dikurangi pagu untuk kelas RSBI di SMAN 1 dan 2 Lamongan, tahun lalu pagunya mencapai 3.384 dengan 100 kelas di 17 lembaga. Sementara tahun ini pagunya naik menjadi 3.604 dengan 106 kelas di 17 lembaga. Jumlah pagu ini juga sudah dikurangi pagu untuk kelas RSBI.

“Seperti halnya tahun lalu, penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2011/2012 ini menggunakan sistem rayon bebas dan menggunakan skoring terpadu rangking terbuka. Informasi skoring ini wajib diumumkan sekolah setiap harinya. Sementara skoring itu berdasar nilai kumulatif pendaftar berdasar nilai ujian nasional dengan skor nilai piagam atau sertifikat, “ papar dia kemarin.

“Baik untuk pendaftaran tingkat SMP maupun SMA dan SMK dimulai 1 Juli dan berakhir pada 5 Juli 2011, “ imbuh dia. Kemudian untuk pengumuman penerimaan dilakukan pada 7 Juli. Selanjutnya daftar ulang dijadwalkan pada 7 dan 8 Juli. Sementara permulaan tahun pelajaran baru ditetapkan pada 11 Juli 2011. “Surat edaran PPDB ini sudah diedarkan ke semua lembaga pendidikan untuk dijadikan pedoman selama penerimaan siswa baru, “ ujarnya.

Disebutkan olehnya, piagam atau sertifikat diterbitkan sekolah, yayasan, forum atau organisasi masyarakat tidak masuk piagam yang diakui dalam PPDB. Yang memenuhi kriteria adalah piagam yang diterbitkan serendah-rendahnya oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Kantor Kementrian Agama di kabupaten/kota, Pemkab/Pemkot maupun Bupati/Walikota. Piagam yang diterbitkan KONI atau cabang olahraganya dan piagam juara I hingga III minimal setingkat kabupaten/kota juga diakui dalam PPDB.

Sedangkan Untuk pendaftar yang memiliki prestasi juara perorangan tingkat provinsi dan nasional, dia bebas memilih SMP/SMA/SMKN di Lamongan serta otomatis akan diterima sebagai calon siswa baru. Yang dimaksud juara perorangan ini adalah juara perorangan atau tunggal seluruh cabang olahraga, seni dan IPTEK serta juara perorangan ganda untuk cabor tenis meja, tenis lapangan dan bulu tangkis.

“Jika pendaftar menyertakan banyak piagam, yang dihargai hanya satu setiap peserta dan diambil yang tertinggi. Piagam yang dihargai itu juga harus mendapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Lamongan terlebih dahulu, “ tegasnya.

BBGRM Sukses Himpun Dana Swadaya Rp 39 Miliar

Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Lamongan tahun ini sukses menghimpun dana dari swadaya masyarakat hingga mencapai Rp 39,372 miliar. Sementara dana yang digelontorkan untuk pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp 114,312 miliar.

Data tersebut kemarin (22/6) diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) M S Heruwidi saat puncak peringatan BBGRM dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 di Desa Dumpiagung/Kembangbahu. Puncak peringatan BBGRM itu sendiri dibuka Bupati Fadeli.

Fadeli di kesempatan itu berharap dukungan semua pihak agar terus melestarikan gerakan gotong royong. Dia menyebut kegiatan BBGRM itu merupakan upaya untuk terus menerus memupuk semangat gotong royong dan pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang mandiri juga sejahtera.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, puncak BBGRM yang dibukanya itu sangat penting. Karena dia percaya pembangunan yang saat ini dilaksanakan di Lamangan menekankan pentingnya kebersamaan dan kegotongroyongan. “Tanpa kebersamaan dan kegotongroyongan, maka mustahil untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan, “ kat dia.

Di bidang pembangunan ekonomi, Fadeli menyebut fokus kerjanya akan dilakukan untuk mengejar peningkatan pendapatan perkapita. Karena dia juga mengakui bahwa meski pertumbuhan ekonomi di Lamongan tinggi, tapi pendapatan perkapitanya rendah. Sehingga Program Gemerlap yang baru saja diluncurkannya beberapa waktu lalu diharapkan dapat mengangkat potensi desa. “Agar fokus kerja di bidang ekonomi ini sukses, warga di desa juga akan diberikan pembinaan mulai dari perencanaan hingga ke pemasarannya, “ ungkapnya.

Dia juga kembali menekankan komitmennya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Lamongan. Bukan hanya demi memperlancar arus transportasi masyarakat Lamongan. Namun juga untuk menunjang masuknya investasi baru di Lamongan. Setelah sebelumnya, investor nasional akan mendirikan pabrik gula di Lamongan selatan dan di target beroperasi pada akhir 2013 nanti.

Dana program pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Diantaranya bantuan pembanguan jembatan dan jalan poros desa di 213 desa yang mencapai Rp 11 miliar. Kemudian dana alokasi dana desa yang mencapai Rp 27,328 miliar dan bantuan pembangunann 12 kantor desa sebesar Rp 480 juta. Selain itu 71 desa dan kelurahan juga menerima bantuan pembangunan jalan lingkungan dan prasarana air bersih senilai total Rp 10,127 miliar.

Rabu, 22 Juni 2011

TMMD Ditutup dengan Penyerahan Proyek

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di Lamongan kemarin resmi ditutup dalam sebuah upacara di alun-alun kota setempat. Bupati Fadeli bertindak sebagai inspektur upacara (irup) penutupan tersebut. Sedangkan saat TMMD dibuka pada 1 Juli lalu di tempat yang sama, bertindak sebagai Irup adalah Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNU Bambang Suwarto.

Dalam upacara tersebut, dilakukan serah terima hasil pengerjaan proyek fisik selama TMMD dari Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf M Syaeful Aziz kepada Kepala Bappeda R Yulianto. Ada tiga proyek fisik yang dikerjakan selama TMMD di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng tersebut. Yakni pembangunan jalan rabat beton dengan volume 1.750 meter, irigasi air dengan volume 150 meter dan satu jembatan dengan volume 5 meter.

Dikatakan oleh Fadeli, kegiatan TMMD harus selalu dipertahankan dan dilanjutkan. Karena program TMMD tersebut menurut dia, merupakan program yang luar biasa, yang menyangkut kerjasama Masyarakat, TNI, dan juga Pemerintah Daerah.

“Program TMMD merupakan aksi yang luar biasa dan perlu dipertahankan. Tmmd merupakan bukti kekuatan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Saya melihat setiap TMMD menghasilkan karya nyata yang luar biasa. Oleh karena itu, TMMD harus dipertahankan dan wajib diteruskan. Tentu pemerintah daerah akan terus memberikan apresiasi yang baik. Bentuk dari apresiasi tersebut adalah support dana guna kelancaran kegiatan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik, “ tutur Fadeli.

Dia memiliki kepercayaan bahwa program yang dilaksanakan dalam TMMD yang didukung sepenuhnya oleh kesadaran masyarakat setempat, akan memiliki potensi memberikan multiplier efect secara optimal terhadap peningkataan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sampaikan pula olehnya, di Lamongan masih ada permasalahan pembangunan baik di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, kinerja pemerintah yang belum sesuai dengan harapan. “Ini menjadi tantangan kita bersama ke depan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan menyelesaikannya. Program TMMD inilah sebagai wujud nyata keikutsertaaan TNI dalam menyukseskan serta mendukung program pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan serta pembinaan keamanan wilayah, “ pungkasnya.

Selain tiga kegiatan fisik tadi, selama TMMD juga dilakukan kegiatan pembangunan tambahan. Yaitu perbaikan berbagai fasilitas desa dan tempat ibadah. Juga ada kegiatan non fisik seperti pengobatan dan khitanan masal gratis. Selain itu juga dilakukan berbagai penyuluhan dan bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Seperti penyuluhan kesehatan dan pelatihan rias pengantin, bordir dan menjahit. Selama TMMD juga dilakukan penyuluhan mengenai bela negara dan forum negara Pancasila serta penyuluhan mengenai Pamswakarsa dan pemberantasan narkoba.

Alokasi Jamkesmas Naik Rp 500 Juta

Alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk kabupaten Lamongan tahun ini naik Rp 521.260.000 di banding alokasi tahun lalu. Meski ada kenaikan alokasi, namun mulai tahun ini ada sejumlah perubahan mekanisme teknis pencairan dana.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lamongan Yuliarto Dwi M melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik, mulai tahun ini, sisa saldo alokasi Jamkesmas tahun lalu harus di setor ke kas Negara. Sementara kebijakan sebelumnya, sisa saldo tahun sebelumnya disimpan di rekening Kepala Puskesmas untuk digunakan sebagai dana Jamkesmas tahun selanjutnya sambil menunggu alokasi penetapan tahun berjalan.

“Memang mulai tahun ini ada perubahan teknis pencairan dana alokasi Jamkesmas. Seperti sisa saldo yang kini harus disetorkan ke kas Negara. Kemudian pencairannyapun kini melalui beberapa tahapan. Sehingga pendanaan Jamkesmas di masing-masing puskesmas harus menunggu turunnya alokasi, “ ungkapnya.

Disebutkannya pula, meski SK Menteri Kesehatan tentang alokasi Jamkesmas sudah turun. Bahkan SK Menkes RI nomor 325/Menkes/SK/II/2011 tentang penerima dana tahap pertama penyelenggaraan Jamkesmas juga sudah turun, namun dananya sendiri belum masuk ke rekening.

“Sekarang Dinkes sedang memverifikasi klaim pengajuan dana Jamkesmas dari masing-masing puskesmas. Teknis pencairan dananya mulai tahun ini memang harus melalui klaim dengan disertai surat pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dana Jamkesmas tersebut segera cair sehingga dapat langsung dialokasikan ke puskesmas di seluruh Lamongan, “ terangnya.

Disebutkan olehnya, alokasi Jamkesmas untuk Lamongan sesuai dengan SK Menkes RI nomor 515/Menkes/SK/III/2011 sebesar Rp 5.733.856.000. Sementara alokasi tahun lalu sebesar Rp 5.212.596.000. Untuk pencairan tahap pertama, dana Jamkesmas yang akan diterima Lamongan mencapai sebesar Rp 1.720.157.000. Di Lamongan, total ada sebanyak 434.624 jiwa yang masuk dalam penetapan data kemiskinan peserta program Jamkesmas. Terbanyak berada di Kecamatan Babat sebanyak 22.581 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Sukorame sebesar 4.811 jiwa.

Ada Program PKK Di TMMD

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di Lamongan kali ini bukan hanya melibatkan unsur pemerintah setempat saja. Namun juga melibatkan organisasi kewanitaan seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK). Kemarin, Ketua TPPKK setempat Mahdumah Fadeli menyalurkan sejumlah bantuan di lokasi TMMD, Kecamatan Karanggeneng.

Bersama sejumlah pengurus TPPKK Lamongan, dia menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat setempat. Terutama untuk pemberdayaan perempuan dan posyandu di Karanggeneng. Diantara bantuan yang diserahkannya bersama Persit Kartika Candra Kirana dan Bhayangkari tersebut adalah bantuan asupan gizi tambahan untuk puluhan ibu hamil dan lansia. Juga diserahkan bantuan penguatan modal untuk dua industri rumah tangga pembuatan jamu.

Selain itu, posyandu dan Taman Kanak-kanak (TK) setempat juga menerima bantuan dari TPKK. Untuk posyandu diberikan 16 jenis alat permainan edukatif (APE). Sementara untuk TK menerima papan seluncuran.

Mahdumah Fadeli di kesempatan tersebut berharap peran posyandu di masyarakat, terutama posyandu plus akan semakin dapat dirasakan masyarakat. Karena di posyandu plus, orang tua akan mendapat contoh kongkrit cara merangsang tumbuh kembang anak. Disebutkan olehnya, posyandu plus dilengkapin dengan layanan untuk memperdalam deteksi tumbuh kembang pada anak balita.

“Beberapa tahun terakhir fungsi dan kinerja posyandu cenderung menurun. Pembinaan yang kurang dan sering bergantinya personil kader posyandu hanya diantara penyebab penurunan kinerja itu. Namun saya percaya jika Ibu-ibu di desa melaksanakan program posyandu dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, taman posyandu plus yang berfungsi optimal dan mampu memberi manfaat bagi pesertanya bukan lagi sebuah harapan, ujarnya kemarin.

Persalinan Maskin Kini Dijamin Jampersal

Melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal), pemerintah kini menjamin pelayanan persalinan untuk masyarakat miskin (maskin). Dalam program yang baru dimulai tahun ini tersebut, Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi sebesar Rp 3.478.682.000.

“Dengan adanya Jampersal ini diharapkan bisa mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) saat proses persalinan. Jampersal ini merupakan pelayanan paket kesehatan yang mencakup semua proses persalinan. Mulai dari kontrol terhadap ibu hamil (antenatal), persalinan kontrol setelah melahirkan (postnatal) dan pelayanan keluarga berencana, “ ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lamongan Yuliarto Dwi M melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, peserta Program Jampersal adalah ibu hamil, ibu hamil dan ibu yang sedang masa nifas atau pasca melahirkan hingga 42 hari. Program ini juga mencakup peserta bayi baru lahir usia 0-28 hari yang belum memiliki jaminan biaya kesehatan.

“Program Jampersal ini berlaku di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dan tingkat lanjutan di rumah sakit kelas III. Selama jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memiliki perjanjian kerjasama dengan tim pengelola Jamkesmas, “ imbuh dia.

Dana Jampersal ini sendiri disalurkan oleh Departemen Kesehatan terintegrasi dengan dana Jamkesmas. “Pengelolaan peserta Jampersal adalah perluasan peserta program Jamkesmas. Hanya bedanya peserta Jampersal ini ditetapkan memiliki kekhususan, “ katanya menambahkan.

Di Lamongan, AKB mencapai 36,62 per 1000 kelahiran. AKB Lamongan ini sudah di bawah angka nasional yang mencapai 40 per 1000 kelahiran. Sementara target dari Millenium Development Goal’s mencapai 11 per 1000 kelahiran di tahun 2015.

Sarirejo Menjadi Launching Gemerlap

Bupati Lamongan Fadeli melakukan launching program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) dilangsungkan di Pasar Desa Gempoltukmloko, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, kemarin (14/6). Sebesar Rp 10 miliar anggaran sudah disiapkan untuk program di era Bupati Fadeli tersebut.

Gemerlap sendiri adalah program Pemkab Lamongan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus penanggulangan kemiskinan. Pemkab Lamongan berharap Program Gemerlap itu sanggup mengembangkan sentra-sentra industri ekonomi pedesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

Bupati lamongan Fadeli dalam sambutannya mengatakan, Program Gemerlap merupakan tekad yang besar dihati pemerintah daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Yakni dengan maksud agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan memberdayakan potensi ditingkat pedesaan. “Pemerataan inilah yang menjadi tujuan utama Pemkab lewat Program Gemerlap,” katanya.

Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Fadeli kepada 7 kelompok usaha kecil di pesedsaan. Yaitu ternak kambing, itik, pembudidaya ikan lele, pembudidaya ikan keramba/jaring apung, kelompok nelayan, kelompok tani dan kelompok koperasi rest area selatan jalan stadion Surajaya.

Sementara itu bantuan yang diserahkan pada kelompok tersebut berupa hand traktor sebanyak 75 paket, pompa air 24 paket di 19 kecamatan, kambing jantan jenis etawa 200 ekor dan 2.000 ekor jenis betina jawa pada 100 kelompok ternak di 3 kecamatan. Selain itu juga diserahkan bantuan itik 20.000 ekor pada 14 kelompok ternak di 2 kecamatan dan bantuan tenda untuk koperasi dan UKM (padagang) sebanyak 40 unit.

Program inovasi Pemkab Lamongan tersebut bertujuan untuk menggerakkan secara lebih terencana, terarah dan terukur ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir. Juga dengan mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi dan merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa. Sementara itu, kegiatan Gemerlap diantaranya mencakup bidang pertanian, bidang peternakan serta bidang kewirausahaan.

SK Pengurus DPC PKB Turun

Sebanyak 61 jajaran pengurus DPC PKB Lamongan baru hasil musyawarah cabang (Muscab) beberapa waktu silam kini tinggal menunggu jadwal pelantikan. Hal itu seiring sudah turunnya surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus tersebut dari DPP PKB.

Kepastian itu kemarin (15/6) disampaikan Ketua Tanfidz DPC PKB Lamongan terpilih, Makin Abbas saat beraudiensi dengan Bupati Fadeli di ruang kerjanya. Turut bersamanya, jajaran pengurus DPC PKB Lamongan terpilih saat Muscab di Pondok Pesantren Ulil Albab Kecamatan Tikung 8 Mei silam.

“SK pengangkatan pengurus DPC PKB Lamongan sudah turun dari DPP PKB. Kini hanya tinggal menunggu jadwal pelantikan dari DPP dan DPW PKB Jatim, “ ucap Makin yang akan menjabat sebagai Ketua DPC PKB hingga 2016 mendatang tersebut.

Dalam jajaran kepengurusan tersebut, duduk sebagai Ketua Dewan Syuro adalah KH Hasyim Zailani. Sementara Dewan Mustasar dijabat Abdul Wachid dan sebagai Sekretaris DPC PKB adalah Sukandar.

Fadeli dalam audiensi yang didampingi Plt Sekkab Yuhronur Efendi mengatakan banyaknya personil yang ada dalam jajaran pengurus bisa semakin menambah kesolidan DPC PKB. “Saya sampaikan selamat atas turunnya SK kepengurusan DPC PKB Lamongan yang baru. Tentunya partai akan bisa semakin bekerja maksimal jika pengurus yang baru ini bisa segera dilantik, “ kata dia.

Dalam Muscab 8 Mei 2011 lalu itu, Makin Abbas yang kini juga menjabat Ketua DPRD tersbeut meraup dukungan suara terbanyak, 28 suara. Demikian pula KH Hasyim Zailani juga terplih dalam Muscab tersebut dengan 15 dari 28 suara.

PT KTM Bangun Pabrik Gula Di Lamongan

Di Lamongan akan segera beroperasi pabrik gula dengan kapasitas produksi terpasang 10 ribu Ton Cane per Day (TCD). Pabrik yang berlokasi di Kecamatan Mantup tersebut dibangun oleh investor dari Jakarta, PT Kebun Tebu Mas (KTM). Investornya optimis pabrik gula itu akan bisa beroperasi pada September 2013 atau setidaknya pada April 2014.

Hal tersebut seperti dipaparkan Direktur Operasi PT KTM Agus Susanto di hadapan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dan Bupati Lamongan Fadeli di Guest House Pemkab Lamongan, Kamis (16/6). Dikatakan Agus, data dari Dinas Pertanian & Perkebunan Lamongan, dari luasan lahan sawah yang mencapai 88.221 ha, lahan tadah hujan yang memiliki potensi perkebunan tebu mencapai 30.771 ha. Sementara alokasi untuk PT KTM 18.032 ha. Di luar itu, PT KTM juga akan membeli tebu dari rakyat dengan sistem jual putus.

“Kami sudah berkeliling untuk melakukan survey di seluruh Jawa Timur. Semisal di daerah Mojokerto ternyata sudah ada calon pabrik gula. Begitu pula kami juga sudah lakukan survey di tempat lain. Akhirnya kami berlabuh dan memutuskannya di (kecamatan) Mantub/ Lamongan yang belum ada pabriknya, selain itu kami juga dipermudah tentang mekanisme perizinannya oleh Bupati Fadeli,” ujar dia.

Untuk sumber air kebutuhan industri, dia optimis dengan sumber air yang ada di Mantup. Disebutkan olehnya, terdapat sumber air bawah tanah dengan debit 20 liter per detik. “Meski sumber air bawah tanah cukup melimpah, namun hanya akan kami manfaatkan sebagin saja, sekita 60 persen. Sementar sisanya akan diambilkan dari embung Kali Lamong agar tidak mengganggu sumber air di sana, “ terangnya.

Disebutkan olehnya, investasi di Lamongan itu mencapai sekitar Rp 2 triliun. Dengan produk yang dihasilkan berupa gula kristal putih dan gula Kristal rafinasi dengan kualitas SNI. Sementara produk sampingannya berupa ethanol juga bisa dijual untuk kebutuhan energy.

Wakil Menteri Pertanian RI Bayu Krisnamurthi di kesempatan terakhir mengatakan pembangunan pabrik gula di Lamongan itu sebagai sesuatu yang sangat strategis. Karena pabrik yang dibangun adalah pabrik baru dengan teknologi baru. Juga kebutuhan tebu akan juga diambilkan dari pembukaan lahan tebu baru.

“Pembangunan pabrik gula di Lamongan ini adalah langkah awal menuju target swasembada tebu. Produksi gula nasional tidak pernah mencukupi tingkat konsumsi yang mencapi sekitar 5 juta ton setiap tahunnya. Dengan produksi gula nasional 2 hingga 2,9 juta ton, untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saja mencapai 2 juta ton dengan pertumbuhan 2,5 persen pertahun. Belum lagi untuk memenuhi kebuthan konsumsi industri yang mencapai 2 juta ton dengan pertumbuhan 12 persen dan kebutuhan UKM dan IKM yang mencapai 1 juta ton dengan pertumbuhan 9 persen, “ kata dia.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, ujar dia, mau tidak mau harus segera dilakukan revitalisasi pabrik gula lama dengan modernisasi mesin. Kemudian membangun 15 pabrik gula baru dan membuka 400 ribu lahan tebu baru. “Apa yang hari ini terjadi di Lamongan adalah langkah strategis pertama menuju swasembada gula nasional, “ tandas dia.

Bayu juga optimis pembukaan pabrik gula di Lamongan akan bisa menyerap 1.000 hingga 1.500 tenaga kerja di pabrik. Belum lagi tenaga kerja di lading yang diperkirakan bisa menyerap 20 hingga 25 ribu tenaga kerja.

Bupati Lamongan Fadeli menambahkan, Pemerintah Daerah siap mendukung penuh investor pabrik gula yang menanamkan modalnya. Siap memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan keamanan. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang telah membantu proses pembebasan lahan kurang lebih 40 hektar dari kebutuhan 95 hektar lahan untuk pabrik. Saya juga meminta SKPD terkait untuk menghidupkan jalur lintas selatan untuk memperlancar angkutan tebu,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut penyerahan secara simbolis KKPE (kredit ketahanan pangan dan energy) tebu kepada 10 perwakilan petani tebu mitra kerjasama PT. Kebun Tebu Mas dengan PT. BRI. Diantara perwakilan petani yang hadir adalah Shoib dari Mantub, Sakri dari Kembangbahu, dan Tulus dari Tikung.

Fadeli Berangkatkan 36 Kafilah MTQ Jatim

Kafilah Kabupaten Lamongan yang akan akan mengikuti MTQ Jatim ke-24 di Kota Madiun pada 19 hingga 26 Juni mendatang berkekuatan 36 santri. Mereka berangkat dengan sejarah prestasi kafilah MTQ sebelumnya. Bukan hanya di tingkat Jatim, juga prestasi tingkat nasional.
Saat MTQ Jatim ke-23 Agustus tahun lalu di Kabupaten Jember,
kafilah MTQ Lamongan sukses meraih satu medali emas di cabang lomba
Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ). Selain itu juga berhasil meraih satu medali
perunggu, dua juara harapan 1, dua juara harapan II dan tiga juara harapan
III.

Sukses bidang tilawah ini berlanjut ke tingkat nasional saat
Khoirotul Ummah
berhasil membawa pulang medali emas MTQ tingkat nasional melalui cabang
Tahfidz 1 Juz Thilawah. Bahkan medali yang diraih Khoirotul Ummah itu adalah
satu-satunya medali yang bisa diraih Kafilah MTQ Jatim. Perlu diketahui,
Lamongan terakhir mampu meraih emas MTQ nasional adalah pada tahun 1978 oleh
Maria Ulfah yang kini menjadi pembantu rektor di Institut IlmU Al-Qur’an,
Jakarta.

Bupati Lamongan Fadeli saat memberangkatkan Kafilah MTQ
Lamongan dari Guest Huse Pemkab setempat
menyatakan keyakinannya bahwa semua anggota kafilah telah dipersiapkan
dengan baik. dia menekankan agar semuanya untuk
membulatkan tekad dan semangat serta kepercayaan diri sehingga mampu
berprestasi.

"Saudara ketika berada di MTQ Jatim bukan hanhya sebagai
duta MTQ saja, namun juga duta Lamongan. Karena itu saudara juga harus
mampu menjaga nama baik dan sekaligus mempromosikan potensi Lamongan.
Saya juga
berharap akan kembali tercipta sejarah baru di ajang MTQ nanti, " pungkasnya.
Diungkapkan salah satu official, Achmad Bisri, dalam MTQ Jatim
yang rencananya akan dibuka Gubernur Jatim di Stadion Wilis Kota Madiun
tersebut, Kafilah Lamongan akan mengikuti semua enam cabang yang dilombakan.
Yakni Cabang Tilawatil Qur’an, Hifzh Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahm
Al-Qur’an, Syarh Al-Qur’an dan Khafh Al-Qur’an. Termasuk Cabang Tilawah
untuk Tuna Netra dan anak-anak. Selama perlombaan tentang pembacaan ,
hafalan, penulisan dan tafsir Al-Qur’an itu, mereka akan didampingi dua
orang official, dua orang Pembina dan delapan orang pendamping.

Dikatakan olehnya, 36 anggota Kafilah MTQ tersebut adalah putra
putrid terbaik dari seluruh pelosok Lamongan. Mereka telah melalui prose
seleksi ketat dan ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan intensif.

Selama di Kota Madiun, Kafilah MTQ Lamongan akan menempati
Asrama SMAN 3 Madiun bersama dengan kafilah dari Kota Blitar, Kabupaten
Jombang dan Kota Mojokerto. Lomba sendiri akan di langsungkan di delapan
lokasi berbeda.

MAL Bakal Memiliki Fasade Baru

Peristiwa perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi’raj, diperingati umat muslim dihalaman Lamongan di Masjid Agung Lamongan (MAL), kemarin malam (20/6). Dalam kesempatan tersebut Fadeli mengajak agar selalu meneladai ajaran nabi.

Dalam pidatonya, Fadeli mengatakan peristiwa itu tidak akan dilupakan kaum muslimin karena perintah sholat lima waktu sehari semalam diberikan oleh Allah SWT pada saat Isra dan Mi’raj. “Tiang agama ini (sholat) tidak akan lepas dari peristiwa Isra dan Mi’raj Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam harus selalu meneladani ajaran nabi,” katanya.

Ketua Ta’mir masjid Agung Lamongan KH Abdul Aziz Choiri menjelaskan, sesuai dengan syariat Islam yaitu sholat sebagai salah satu tiangnya agama, MAL juga mempunyai kisah perjalanannya sendiri. “Selain dipergunakan sebagai tempat sholat, kewibawaan dan kemegahan masjid kebanggaan masyarakat Lamongan ini harus terus kita jaga dan rawat,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Insya Allah akan dilaksanakan pembangunan renovasi wajah depan (fasad) masjid dan menara kembar. Rencananya akan diberikan paving merata di areal masjid. Selain itu juga akan dibangun gapura dan pagar sehingga akan tampak terlihat megah. Menara kembar juga akan dibuatkan sebelah selatan dan utara masjid setinggi 30 meter diharapkan masyarakat Lamongan nanti bisa mendengar suara yang dilantunkannya lebih jauh lagi. “Arsitek perancangan menara masjid kami didatangkan dari ITS Surabaya,” pungkasnya.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan bantuan atas nama Pemerintah Daerah sebesar Rp.100 juta oleh Bupati Lamongan Fadeli kepada Ketua Ta’mir MAL KH Abdul Aziz Khoiri guna keperluan renovasi tersebut. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Muspida, Pimpinan SKPD terkait, pengurus MUI Surabaya Abdulrahman Nafis serta pengurus ta’mir masjid agung setempat.

Sementara itu terkait dengan peringatan Isra Mi’raj nabi Muhammad SAW 1432 Hijriyah yang digelar di MAL tersebut, beberapa kegiatan juga sudah dilangsungkan beberapa waktu sebelumnya. Diantaranya Kamis pada tanggal 16 Juni 2011 diadakan Tahtimul Qur’an, kemudian Jum’at 17 Juni 2011 Istighosah Akbar, dan puncaknya Senin 20 Juni 2011 pengajian umum. Hal itu seperti dijelaskan panitia penyelenggara, Abdul Rouf.

Senin, 13 Juni 2011

Baru 5 Daerah Punya SKPD Korpri

Sampai saat ini baru ada lima daerah di Jatim yang Sekretariat Dewan Pengurus Korprinya (DPK) sudah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri. Salah satunnya adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lamongan. Tekait rencana pembentukan SKPD tersendiri itu, kemarin pengurus Korpri Kabupaten Mojokerto dipimpin Ahmad Jazuli melakukan studi banding di Lamongan.

Selain Lamongan, daerah lain di Jatim yang kini DPKnya sudah menjadi SKPD tersendiri adalah Kabupaten Ngawi, Kota Malang, Kabupaten Pamekasan dan Dewan Pengrusw Korpri Provinsi Jatim sendiri. “Kami berencana untuk membentuk Sekretariat Korpri menjadi SKPD tersendiri. Namun kami masih gamang melangkah. Terutama karena daerah tetangga kami ketika mengajukan Perda ke DPRDnya ternyata ditolak. Karena itu kami hari ini mencari referaensi dari Lamongan yang sudah membentuk SKPD DPK, “ ungkap Ahmad Jazuli yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Mojokerto tersebut.

Jajaran pengurus DPK Kabupaten Mojokerto itu diterima langsung Bupati Fadeli di Guest House setempat. Bersama Jazuli juga hadir sejumlah pengurus Korpri Mojokerto yang juga menjabat kepala SKPD. Diantaranya Kepala Bappeda Heru Suwito, Kepala Dinas PU Cipta Karya Hariyono, Kepala Dinas PU Pengairan Susantodan Kepala BKD Mustain. Sementara dari Lamongan terlihar hadir mendampingi Fadeli Asisten Administrasi Yuhronur Efendi dan Sekretaris DPK Lamongan Sugeng Widodo bersama sejumlah pengurus.

Fadeli sendiri menyebut SKPD Korpri di Lamongan meski sudah berjalan tapi masih memerlukan penyempurnaan. Karena meski Perda terkait pembentukan SKPD Korpri sudah disahkan Perda nomor 1 tahun 2010, baru pada tahun ini personil pejabat dan stafnya bisa diisi. “Dalam Perda tentang pembentukan lembaga lainnya itu juga mengamanatkan untuk membentuk Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Anrkotka Kabupaten (BNK). Sementara yang sudah dibentuk adalah Korpri dan BPBD, “ ujar Fadeli yang saat ini masih tercatat sebagai Ketua DPK Lamongan itu.

Ditambahkan olehnya, pembentukan SKPD Korpri tersebut dilandasi semangat agar Korpri sebagai pelayan masyarakat bisa berfungsi secara maksimal. Sebelum menjadi SKPD, Korpri selama ini menerima anggaran dari APBD dalam bentuk belanja hibah. Sementara jika menjadi SKPD tersendiri, Korpri memiliki otoritas mengelola anggaran. Sehingga sebagaimana SKPD lainnya, Fadeli optimis Korpri bisa menjadi penggerak pembangunan di Lamongan.

DPK Kabupaten Lamongan selama ini tidak ahnya bergantungan dari bantuan APBD untuk operasional kegiatan pelayanannya. Namun juga memiliki sumber pendanaan lain seperti persewaan gedung dan bagi hasi pengelolaan paviliun VIP di RSD dr Soegiri Lamongan.

Berharap Ubah Budaya Kerja Dengan KBK

Pelayanan kepada publik di negeri ini masih kerap dipermasalahkan. Terutama karena dirasa masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan aparatur negara. Kunci keberhasilan penuntasan pelayanan publik ini terletak pada transformasi budaya kerja aparat.

Seperti diungkapkan Asisten Administrasi Pemkab Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Bimbingan Teknik Pengembangan Budaya Kerja dan Pendayagunaan Aparatur, Rabu (8/6) di Ruang Sabha Dyaksa. Menurut mantan Kepala Bappeda tersebut, pelayanan kepada publik hanya menjadi agenda utama yang harus dituntaskan dengan merubah budaya kerja ke arah yang lebih positif.

Dia menyebutkan perubahan budaya kerja tersebut hanya bisa dilakukan dengan upaya secara terus menerus dan sungguh-sungguh. Diantaranya dengan pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Agar sukses merubah budaya kerja, lanjut dia, KBK tersebut juga harus memiliki sistem kerja yang jelas dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. “Karena itulah kegiatan hari ini menjadi penting demi peningkatan pelayanan pemerintah pada publik. Dalam bintek ini nantinya akan disajikan sejumlah materi terkait pengembangan budaya kerja melalui KBK di masing-masing SKPD, “ ucap dia.

Budi Murtiyasa, salah satu pemateri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan sebuah KBK di satu instansi yang sukses meningkatkan disiplin pegawainya. Kemudian dituturkan olehnya, meski di intansi itu sudah menerapkan absensi dengan sistem check clock, ternyata frekuensi pegawai yang terlambat masuk kerja masih tinggi.

KBK di instansi itu, masih menurut Budi, kemudian melakukan analisis penyebab rendahnya disiplin pegawai. Yakni disebabkan tidak adanya sanksi disiplin dan kurangnya pembinaan disiplin serta rendahnya beban kerja pegawai. Setelah dilakukan pembenahan, tingkat keberhasilan pembenahan disiplin pegawainya mencapai 85 hingga 100 persen.

Fadeli Ingatkan Profesionalisme Perawat

Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke IV Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lamongan dilaksanakan di aula lantai II Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Soegiri, kemarin (8/6). Dalam kesempatan itu Bupati Lamongan Fadeli mengatakan, bahwa perawat sebagai ujung tombak rumah sakit tidak bisa dipandang remeh dan justru menjadi sangat penting kedudukannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat karena berada dibarisan paling depan.

“Perawat sebagai ujung tombak rumah sakit tidak bisa dianggap remeh dan justru menjadi sangat penting kedudukannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat karena selalu yang bersinggungan langsung dengan pasien,” ujarnya saat memberikan sambutan sekaligus membuka Muskab secara resmi.

Fadeli menambahkan, siapapun yang terpilih dan apapun keputusan yang nanti akan diambil dalam Muskab tetap selalu junjung tinggi dan tingkatkan profesionalisme perawat di Kabupaten Lamongan. Selalu layani pasien dengan senyuman. “Nanti saya mengharapkan pengurus yang baru saling komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPNI Propvinsi Jawa Timur Ahmad Yusuf menyampaikan program Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Yaitu agar semua desa di Jawa Timur bisa menjadi desa siaga. Konsep desa siaga tersebut menjadikan masyarakat di desa mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dan bencana secara mandiri.

Dia juga berharap agar kedepan semua masyarakat desa dapat terlayani oleh petugas kesehatan yang berkompeten dibidangnya. “Kalau bisa yang baru lulus sehingga keilmuan mereka masih fresh, tidak perlu rebutan masalah pasien antara senior dan yunior, justru lakukan bimbingan dan kerja sama yang baik, bentuk tim yang solid karena mereka seprofesi,” urainya.

Peserta Muskab berjumlah 150 orang yang terdiri dari peserta utusan yaitu yang mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan ketua PPNI Kabupaten Lamongan. Tujuan dilaksanakan Musda diantaranya untuk melaporkan pertanggungjawaban organisasi PPNI periode tahun 2006-201, menyusun program kerja pengembangan organisasi PPNI, memilih ketua pengurus PPNI Kabupaten Lamongan periode 2011-2011.

Selain itu, Muskab VI juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sebagai bentuk upaya pengabdian kepada masyarakat yaitu diantaranya khitanan massal yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2011 dengan target 50 anak di Desa Banjarejo (wilayah Puskesmas Sumberaji) Kecamatan Sukodadi, pengobatan massal yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2011 dengan target 200 orang di Desa Sumowinangun Kecamatan Karangbinangun, dan terakhir adalah seminar keperawatan.

Rabu, 08 Juni 2011

Kali Kelima, Adipura Untuk Lamongan

Untuk yang kelima kalinya, Penghargaan Anugerah Adipura kembali menjadi milik masyarakat Lamongan. Komitmen kebersihan lingkungan masyarakat Kota Soto itu juga terbilang sukses lolos dari lubang jarum. Karena tahun ini penilaian Adipura lebih ketat dan penerimanya juga semakin dibatasi.

Selain Adipura, SDN Made 3 Lamongan juga sukses menjadi calon sekolah adiwiyata bersama SMAN 1 Lamongan. Piala Adipura diterima langsung oleh Bupati Lamongan Fadeli, Selasa (7/6) di Istana Negara di Jalan Merdeka Timur Jakarta dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan penghargaan sekolah calon adiwiyata diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Bapak Bupati (Fadeli) secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas partisipasi serta komitmen kepedulian lingkungan seluruh masyarakat Lamongan sehingga berbuah Adipura. Beliau menyebut bahwa Anugerah Adipura yang diraih tersebut sejatinya adalah penghargaan untuk masyarakat Lamongan, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin.

“Beliau juga menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua komponen masyarakat Lamongan. Termasuk aparat pemerintah, pasukan kuning dan hijau atas diraihnya Adipura. Bapak Bupati menyebut sejatinya piala yang langsung diterimanya dari Presiden RI itu sebagai perwakilan kebanggan seluruh masyarakat Lamongan, “ ujarnya.

Meski telah sukses meraih lima kali secara berturut-turut Penghargaan Anugerah Adipura, sejatinya tahun ini merupakan episode tersulit dari perjuangan meraih anugerah bidang kebersihan lingkungan dan keindahan kota tersebut. Karena mulai tahun ini jumlah penerimanya menyusut tajam. Tahun lalu masih ada 56 kabupaten/kota se Jawa yang menerima Adipura, tahun ini hanya ada 22 kabupaten/kota. Sementara di Jatim saja tahun lalu ada 31 penerima dan tahun ini menyusut menjadi 14 saja.

Bukan hanya jumlah daerah penerima, Kementerian Lingkungan Hidup mulai tahun ini juga memperketat penilaian. Selain peningkatan kriteria penilaian, pemantaun langsung di lokasi mulai penilaian tahun ini juga ditingkatkan menjadi 100 persen. Sementara tahun lalu pemantauan lokasi hanya 70 persen.

Banjir Lamongan Diteliti Ahli Bencana Australia

Dua orang ahli bencana dari Australia, John Frangher dan Leah Horsfall kemarin mengunjungi Lamongan untuk melakukan audiensi terkait penanganan bencana. Diterima Asisten Administrasi Yuhronur Efendi bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah demisioner Soni Harsono, keduanya datang bersama Ketua Lembaga Penggulangan Bencana Indonesia (LPBI) NU pusat Avianto Muhtadi.

Kedatangan mereka di kesempatan itu dalam rangka untuk mengetahui penanganan bencana di Lamongan yang terjadi hampir setiap tahun tersebut. Karena berdasarkan penuturan mereka berdua, penanganan banjir di Lamongan menjadi menarik karena peristiwanya yang kerap terjadi.

Disebutkan oleh Soni, Pemkab Lamongan bersama masyarakat sudah sejak lama melaksanakan program tanggap bencana. Baik penanganan sebelum, selama, maupun penanganan pasca bencana. “Wilayah Lamongan karena kondisi geografisnya mengakibatkan sering mengalami banjir kiriman dari wilayah lain. Hal itu terutama karena terutama Lamongan dilewati aliran Sungai Bengawan Solo, “ terang dia saat menerima audiensi di Ruang Sasana Nayaka.

Sementara keberadaan Bendung Gerak di Kecamatan Babat dan floodway di Kuro, lanjutnya, seringkali tidak cukup mampu menjadi pengendali Sungai Bengawan Solo. Hal tersebut karena air yang datang dari arah barat, yakni wilayah Bojonegoro dan Tuban sering kali terlalu besar, melebihi debit kemampuan pembuangan di Kuro, sehingga bencana banjir tetap saja sulit dihindari.

Ditambahkan oleh Yuhronur, karena banjir di Lamongan juga adalah banjir litas daerah, maka selama ini juga dikembangkan kerjasama dengan Pemkab Bojonegoro, Tuban dan Gresik. Kerjasama itu seperti terjadi pada kasus banjir Kali Lamong awal tahun ini. Untuk mengatasi akibat banjir tersebut, Pemkab Lamongan melakukan kerjasama dengan Pemkab Gresik.

Berusia 30 Tahun, Arsip Layak Dimusnahkan

Pasca era otonomi daerah, sejumlah urusan memerlukan perhatian dari pemangku kepentingan di daerah. Bahkan untuk urusan pengelolaan kearsipan. Jika tidak mulai ditangani dengan manajemen yang sesuai, daerah akan disibukkan dengan menumpuknya arsip yang tidak perlu. Padahal menurut ketentuan, jika arsip sudah berusia 30 tahun, layak untuk dimusnahkan.

Hal tersebut seperti dikatakan Iyos Rosidah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) saat menjadi pembicara dalam Bintek Kearsipan di Ruang Sabha Dyaksa Lamongan, Selasa (7/6). Bahkan menurut dia, jika telah menerapkan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) beberapa jenis arsip yang sudah 3 tahun menjadi arsip inaktif bisa dimusnahkan.

“Dengan memiliki JRA, instansi kemudian bisa memiliki pedoman baku dalam melakukan penyusutan dan pemusnahan arsip. Di era otonomi daerah, manajeman memindahkan arsip inaktif yang telah berusia di atas 10 tahun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke lembaga kearsipan menjadi salah satu isu penting. Demikian pula kegiatan memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna sehingga menghindarkan penumpukan arsip yang sudah tidak berguna, “ papar dia.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan program JRAlah, Pemda memiliki suatu jadwal dan prosedur yang konsisten untuk mengelola arsip organisasi, memindahkan arsip ke tempat penyimpanan arsip inaktif untuk kemudian memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna. “JRA ini berisi arahan berapa lama arsip disimpan dan mengandung instruksi kapan arsip dipindahkan. Dia juga memuat uraian jenis arsip, jangka simpan arsip, dan nasib akhir apakah kemudian akan disimpan atau dimusnahkan, “ ujarnya.

Kemudian dicontohkan olehnya penerapan JRA untuk arsip keuangan. Untuk arsip pembahasan RAPBD oleh DPRD, masa aktif arsipnya adalah 2 tahun dan masa inaktifnya 3 tahun. Kemudian arsip tersebut bisa dimusnahkan. Namun ada pula arsip bersifat permanen yang meskipun telah melewati masa inaktif. Yakni seperti arsip Nota Keuangan dan materi RancanganAPBD.

Selasa, 07 Juni 2011

Bukan Hanya Kegiatan Fisik

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto Rabu pagi (1/6) menjadi Irup pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di alun-alun Kota Lamongan. Di kesempatan tersebut juga diserahkan proyek fisik TMMD dari Bupati Fadeli kepada Dandim 0812 Letkol Inf M Syaeful Aziz.


Diantara proyek fisik TMMD yang kali ini dilaksanakan di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng tersebut adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.350 meter. Juga pembangunan saluran air sepanjang 100 meter dan kegiatan plesterisasi 100 rumah warga setempat.

Dalam TMMD yang merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan TNI bersama pemerintah derah dan masyarakat tersebut juga dilaksanakan sejumlah kegiatan non fisik. Diantaranya kegiatan pengobatan dan khitanan masal gratis. Selain itu juga dilakukan berbagai penyuluhan dan bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Seperti penyuluhan kesehatan dan pelatihan rias pengantin, bordir dan menjahir bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.

Selain itu selama TMMD juga akan dilakukan penyuluhan mengenai bela negara dan forum negara Pancasila. Sedangkan personil Polres juga akan memberikan penyuluhan mengenai Pamswakarsa dan pemberantasan narkoba.

Saat diterima Bupati Fadeli di Guest House Pemkab Lamongan, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto berharap kehadiran TNI selama kegiatan TMMD bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat desa. “Untuk Pembangunan fisik saya percaya pada Bupati Fadeli dan jajarannya tentu telah berjalan dengan baik. Di samping kegiatan fisik tersebut anggota TNI harus bisa menularkan pelajaran dan pengalaman yang bisa membuat masyarakat desa menjadi lebih baik dan maju, “ kata dia.

Sementara saat membacakan sambutan Kepala Staf TNI AD Jnderal TNI George Toisutta, dikatakan olehnya penugasan dalam TMMD adalah sebuah kehormatan bagi prajurit TNI. Karena itu dia berharap agar prajurit yang bertugas untuk melaksankan kegiatan dengan ikhlas dan profesional. “TNI juga harus bisa menjadi sumber inspirasi untuk mendorong masyarakat membangun daerahnya, “ ujarnya.

Prajurit TNI yang ditugaskan dalam TMMD di Lamongan kali ini sebagain besar berasal dari Batalyon Raider. Bersama mereka juga ada sejumlah prajurit TNI dari Yon Zipur.

Lantik 120 Pejabat, Tekankan Infrastruktur

Bupati Lamongan Fadeli Selasa pagi (31/5) di Pendopo Lokatantra setempat melantik 117 pejabat struktural dan tiga direktur perusahaan daerah (PD). Dia menekankan sejumlah program yang harus disukseskan, diantaranya terkait agenda percepatan pembangunan infrastruktur.

Tiga direktur yang juga dilantik adalah Munif Syarif sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Lamongan dan Nurroso sebagai direktur. Munif sebelumnya adalah direktur di PD BPR Bank Daerah Lamongan dan Nurroso sebelumnya menjabat Asisten Administrasi dan Plt Sekkab. Satu direktur lainnya yang dilantik adalah Nur Anshar sebagai Direktur PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kabag Bina Pengelolaan BUMD.

Selain mengisi sejumlah posisi yang sebelumnya lowong, pelantikan pagi itu juga menyisakan sejumlah posisi jabatan struktural yang kosong. Seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditinggal Soni Harsono menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Juga posisi Sekretaris Daerah kosong karena ditinggal Nurroso menjadi direktur di PD BPR Bank Daerah Lamongan. Demikian pula posisi Kabag BUMD belum terisi pasca ditinggal Nur Anshar dan Camat Karangbinangun juga masih lowong setelah Mohammad Nalikan dilantik menjadi Kabag Pemerintahan Desa.

Dari 117 pejabat struktural yang dilantik, rinciannya pejabat eselon II sebanyak 12 orang, eselon IIIA sebanyak 8 orang, eselon IIIB ada 21 orang, eselon IVA sebanyak 71 orang dan eselon IVB sebanyak 5 orang.

Fadeli seusai melantik menekankan sejumlha program yang harus menjadi perhatian. Dia terutama menekankan agenda percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti disebutkan olehnya kemudian, kondisi infrastruktur utamanya jalan kabupaten mengalami kerusakan hingga 60 persen. “Pemkab secara proaktif melakukan percepatan pemeliharaan jalan dan menambah alokasi anggaran agar pembangunan jalan semakin di perluas. Untuk itu saya mengharapkan agar Dinas PU Bina Marga dapat melaksanakan sebaik-baiknya, bukan saja dari sisi administrasinya, tetapi juga dari sisi kualitas jalan yang akan di bangun. lakukan pengawasan yang intensif dalam pengerjaannya, “ tegas dia.

Di kesempatan itu juga kembali menegaskan pada jajarannya untuk mensukseskan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui program gerakan membangun lamongan berbasis pedesaan. Dia menyebut program itu adalah agenda dan solusi Pemkab dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan khususnya di pedesaan.

Sempat pula disinggungnya terkait sepak bola di tahun 2012 yang tidak boleh lagi menggunakan dana APBD. “Saya memahami bahwa apabila kebijakan ini di lakukan, setiap daerah yang masuk di liga nasional sangat berat dalam mencari pendanaan. Tetapi ini bukanlah bencana, kita harus semakin profesional dalam menata managemen sepak bola. Lakukan perencanaan mulai sekarang untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya sepak bola Persela dapat bertahan dan eksis dalam kancah sepak bola nasional, “ pungkasnya.

HNSI Tuntut Tambah Alokasi Solar Nelayan

Bertempat di Tanjung Kodok Beach Resort, Kecamatan Paciran, Senin malam (30/5), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan berdialog dengan DPR RI Komisi VII, PT Pertamina dan BPH Migas. HNSI pada kesempatan itu mengajukan tiga pokok tuntutan soal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang saat ini menjadi permasalahan utama para nelayan setempat.


Ketua HNSI Lamongan Anas Wijaya dalam dialog tersebut mengatakan, ada tiga pokok tuntutan soal SPBN yang saat ini menjadi permasalahan utama para nelayan setempat. Yaitu kurangnya pasokan solar, meminta difungsikannya kembali SPBN Paciran yang saat ini dianggapnya “mati”, dan sosialisasi yang jelas tentang koordinasi lapangan (korlap) mekanisme pengisian BBM dari nelayan oleh aparat setempat supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

Dikatakan lebih lanjut oleh Anas, BBM jenis solar selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan empat desa yaitu Brodong, Blimbing, Kandang Semangkon dan Sedayu Lawas. Dengan alokasi sebesar 500 kilo liter (KL)/bulan. Besaran alokasi itu menurut Anas dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan melaut nelayan. “Setidaknya dibutuhkan jatah solar sebanyak 720 KL/bulan untuk mengcover kebutuhan sekitar 38.000 nelayan Lamongan,” katanya.

Matinya fungsi SPBN yang ada di Kecamatan Paciran juga dianggapnya memperparah keadaan. Pasalnya saat stok solar SPBN di Brondong habis, akan terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan pada akhirnya nelayan tidak bisa melaut. “Saya berharap SPBN ini secepatnya difungsikan kembali dan diserahkan kepada investor yang ahli dan didukung dengan keuangan yang sehat dan juga kuat,” ujarnya.

Soal mekanisme pengisian BBM, lanjut dia, juga harus menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya saat air laut surut, otomatis kapal tidak bisa merapat karena terhalang karang untuk melakukan pengisian. Menghadapi masalah seperti itu nelayan akhirnya melakukan pengisian kapalnya dengan jalan memakai drum-drum besar yang diangkut diatas mobil bak terbuka.

“Tindakan itu dianggap menyalahi aturan tentang migas yang dikhawatirkan mereka (nelayan) menyelewengkannya kearah kebutuhan industry. Untuk itu pihak Pertamina dan terkait harus melakukan sosialisasi agar nelayan tidak berurusan dengan pihak berwajib,” paparnya.

Sekdakab Lamongan Nurroso menjelaskan, pasokan SPBN untuk pantura Lamongan pada awalnya sebanyak 736 KL/bulan dengan harga Rp.4.500/L. Dengan pasokan tersebut seluruh armada kapal motor nelayan dapat terlayani. Kemudian pada tahun 2009, banyak nelayan yang beralih ke BBM minyak tanah dengan pertimbangan harga lebih murah yaitu Rp.3.250/L. Sehingga mengakibatkan pasokan BBM solar ke SPBN dikurangi menjadi 192 KL/bulan.

Nurroso menambahkan, setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait konversi minyak tanah ke gas LPG 3 KG, mengakibatkan harga minyak tanah naik. Sehingga nelayan kembali menggunakan BBM solar di SPBN. “Sedangkan pasokan di SPBN tetap, sehingga mengakibatkan kelangkaan BBM solar bersubsidi bagi nelayan,” ujarnya.

Atas upaya Instansi terkait, lanjut dia, saat ini telah dipasok 504 KL/bulan. Namun demikian pasokan tersebut masih lebih rendah dari delevery order SPBN sebesar 720 KL/bulan. “Pemkab Lamongan telah berupaya meminta tambahan dimaksud,” kata dia. Sementara itu, menanggapi keluh kesah tersebut, DPR RI Komisi VII berjanji akan segera merealisasikannya. Mereka bersama PT Pertamina dan BPH Migas juga akan meninjau lokasi kedua SPBN yang berada di Brondong dan Paciran pada Selasa pagi (31/5). “Pertamina siap menambah kuota,” tegas Sutan Sukamotomo, Ketua DPR RI Komisi VII.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekkab Lamongan Nurrosso beserta jajarannya, Camat Paciran Heruwidi beserta jajarannya, Camat Brondong, dan Ketua HNSI Lamongan Anas Wijaya bersama sejumlah perwakilan nelayan. Sementara sebanyak 14 orang anggota DPR RI Komisi VII dipimpin langsung oleh Sutan Sukamotomo selaku Ketua DPR RI Komisi VII.

Tari Mayangkara Borong Piala FKT Jatim

Tari kreasi ciptaan seniman Lamongan kembali mendapat pengakuan. Dalam Festival Karya Tari (FKT) tahun 2011 tingkat Jawa Timur 28 Mei lalu di Surabaya, karya tari baru dengan judul Laskar Mayangkara sukses memborong pulang dua penghargaan sekaligus. Yakni sebagai 10 Penyaji Terbaik dan 3 Penata Musik Terbaik.

Bukan kali ini saja tari kreasi seniman Lamongan Berjaya di sejumlah festival seni. Selama ini tari kreasi dari Lamongan kerap meraih penghargaan tertinggi di tiap event yang diikuti, baik skala regional Jawa Timur maupun nasional. Seperti pada tahun 2007 ketika Tari Boran berhasil menjadi Juara umum Parade Tari Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Disusul kemudian dengan Tari Capang Ngancak yang menjadi penyaji terbaik di Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2008 silam.

“Festival Karya Tari yang diikuti tahun ini adalah bagian dari kegiatan Gelar Budaya Jawa Timur yang dilaksankan di Surabaya dan Malang, “ ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supardi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin. Pada Gelara Budaya Jawa tahun ini, lanjut dia, Lamongan juga mengikuti pagelaran kesenian Ludruk Wahyu Budaya dengan lakon Blandong Seloguwo di Taman Budaya Genteng Kali, Surabaya.

Selain itu, masih menurut Anang, benda-benda peninggalan Sunan Drajad juga diikutkan dalam pameran museum unggulan di Taman Krida Budaya Malang. Benda-benda yang ditampilkan diantaranya Gamelan Singo Mengkorok yang dijadikan media dakwah oleh Sunan Drajad pada abad XVI M.

Sementara Tari Laskar Mayangkara seperti dituturkan Purnomo, peñata tari dan musik tari tersebut, mengisahkan perjuangan prajurit Batalyon Mayangkara melayan penjajah yang dikomandani Jarot Subiyantoro periode tahun 1945 hingga 1955. Batalyon Mayangkara di masa itu bermarkas di Desa Mantup Kecamatan Mantup. “Tari ini menggambarkan kesigapan, ketangguhan, keberanian dan semangat pantang menyerah Batalyon Mayangkara yang dikomandani Jarot Subiyantoro, “ papar dia. Tri Kristiani yang menjadi peñata rias dan busana tari ini juga berpengalaman meraih sejumlah penghargaan beberapa tahun belakangan.

Kostum Ala Ronggo Hadi, Diarak Keliling Kota

Dimulai tahun ini, upacara peringatan Hari Jadi Lamongan (HJL) dilakukan oleh seluruh kecamatan di Lamongan. Sebelumnya, upacara peringatan hanya dilakukan di alun-alun Kota Lamongan. Perubahan tersebut dimaksudkan agar HJL benar-benar menjadi milik semua warga Lamongan. Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik membenarkan adanya perubahan tersebut. Menurut dia pelaksanaan upacara peringatan HJL di tiap kecamatan itu bagian dari konsep Bupati Fadeli untuk mensosialisasikan HJL. “Jangan sampai terjadi misalnya, ada siswa SD yang tidak tahu hari Lamongan dilahirkan, “ ujarnya.

Selain itu juga ada perubahan lain saat prosesi puncak peringatan HJL. Kebiasaan sebelumnya, rute arak-arakan pataka lambang daerah dan Oncer Sesanti Memayu Raharjaning Praja hanya pendek saja. Yakni dari tempat dibukanya selubung pataka oleh Ketua DPRD di gedung dewan menuju tempat penyemayaman lambang daerah di Pendopo Lokatantra. Kini rutenya diperpanjang dengan diarak mengelilingi Kota Lamongan.

Demikian pula bupati, wakil bupati, muspida bersama Kepala SKPD yang menyertai arak-arakan kompak memakai kostum tempo dulu. Mengenakan kostum putih-putih ala Ronggo Hadi, Fadeli bersama wakilnya Amar Saifudin menaiki kereta kencana menyertai arak-arakan. Demikian pula muspida setempat juga naik di atas tiga kereta kencana.

Puncak HJL selanjutnya di tutup dengan prosesi Pasamuan Agung, yakni penyemayaman Lambang Daerah di Pendopo Lokatantra. Saat di pendopo, undangan disuguhi fragmen singkat pelantikan Ronggo Hadi oleh Sunan Giri IV menjadi bupati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya.

“Pertunjukan tadi menggambarkan sebuah tonggak sejarah perjalanan Panjang Kabupaten Lamongan. Seiring dengan usianya yang ke 442 ini, etape demi etape telah dilalui, hingga saat ini lamongan berkembang pesat menjadi sebuah daerah yang maju. Komitmenyang telah dicanangkan para pendahulu ini akan terus kami pegang agar Lamongan lebih memiliki daya saing dengan daerah-daerah lain. Disamping bagaimana masyarakat lamongan lebih sejahtera, “ ujar Fadeli saat di Pendopo Lokatantra, Kamis (26/5).

Fadeli menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan program kerja pemerintahannya. Disebutkan olehnya, pembangunan di tahun 2011 difokuskan pada bidang infrastuktur dan ekonomi kerakyatan. Dia mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu tidak akan menghalangi semangat untuk berbenah. Sementara program Lamongan Green and Clean (LGC) disambut dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dan di bidang ekonomi, tahun ini dimulai dengan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Yaitu program yang bertumpu pada gerakan membangun ekonomi rakyat lamongan berbasis pedesaan.

Lekatnya Lamongan Dengan Sejarah Islam

Pagi itu aspal di pelataran Pendopo Lokatantra Lamongan belum lagi menghangat. Namun Bupati Fadeli, Wabup Amar Saifudin bersama muspida setempat telah mengenakan pakaian khas Jawa Timuran. Pagi itu pemimpin para Lamongan tersebut akan berangkat menuju Kelurahan Tumenggungan untuk melakukan ziarah leluhur pendiri Lamongan. Di Tumenggungan itu disemayamkan jasad pemimpin Lamongan pertama di era modern, Rangga Hadi dengan gelar Tumenggung Surajaya.

“Dengan berziarah ke makam mbah Lamong ini, merupakan acara sakral nan bermakna, “ ucap Fadeli saat di Makam Mbah Lamong. “Makna kegiatan ini bukan hanya berziarah dan berdo’a saja. Namun mengambil hikmah dari perjalanan berat dan berliku yang telah dilakukan Mbah Lamong. Beliau dengan keikhlasan dan tanpa pamrih memperjuangkan Lamongan, “ imbuh dia.

Dikatakan oleh dia, Mbah Lamong telah meletakkan sendi-sendi pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik. Yakni dengan perilaku yang agamis dan sifat yang santun. Sehingga menjadikan Lamongan dikenal sebagai masyarakat yang religius namun juga dinamis dengan hidup penuh kerukunan.

Makam Mbah Sabilan dan Mbah Lamong dalam perayaan Hari Jadi Lamongan (HJL) yang ke-442 tahun ini kembali menjadi jujugan agenda ziarah leluhur. Keduanya bukan hanya dikenal sebagai pemimpin Lamongan di masa awal pemerintahan, namun lekat dengan sejarah syiar Agama Islam. Sebagaimana Lamongan yang hingga kini dikenal kental dengan nuansa Agama Islam. Data dari Bagian Kesmasy setempat, saat ini berdiri 1.628 unit masjid dan 3.784 musholla di Lamongan. Sementara Pondok pesantrennya lebih dari 140 unit. Namun juga banyak berdiri Gereja dan Pura yang menandakan kerukunan umat bergama di Lamongan.

Secara tradisi, kedua makam tersebut bersama makam Mbah Punuk yang berlokasi di wilayah Tumenggunngan Kecamatan Kota Lamongan masuk dalam agenda resmi tahunan HJL. Tumenggungan yang berada di wilayah tengah Lamongan ini sendiri diyakini sebagai pusat pemerintahan masa awal Lamongan, terutama saat mulai dipimpin bupati yang pertama, Tumenggung Surajaya pada periode tahun 1569-1607.

Wilayah ini di masa itu masuk kendali Kasultanan Giri. Pengangkatan Rangga Hadi inilah yang sampai sekarang dijadikan dasar penentuan Hari Jadi Lamongan. Pemuda asal Desa Cancing (Ngimbang) ini menjadi adipati pertama Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya oleh Sunan Giri IV dari Mapel (Gresik). Pelantikan Rangga Hadi pada 10 Dzulhijah atau 26 Mei 1569 masehi yang bertepatan dengan Hari Idul Adha tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menangkal masuknya Portugis. Pun lekat dengan dengan Islam karena dilantik saar hari besar keagamaan.

Kisah Mbah Sabilan juga lekat dengan syiar Islam. Dikisahkan Mbah Sabilan yang seorang patih dari bupati ketiga Lamongan, Raden Panji Puspa Kusuma sekitar tahun 1640-1665 itu meninggal ketika mendampingi putra bupati, yakni Raden Panji Laras dan Panji Liris. Cerita Mbah Sabilan juga terkait erat dengan tradisi di Lamongan bahwa calon pengantin perempuanlah yang harus melamar calon pengantin laki-laki.

Bukan hanya di wilayah tengah, setelah kemunduran Majapahit, di wilayah utara Lamongan juga berkembang dengan pesat pusat-pusat baru pemerintahan Islam. Yang ditandai lahirnya perdikan-perdikan Islam. Seperti Perdikan Sedayu, Drajat dan Sedang Dhuwur.

Di Desa Drajat Kecamatan Paciran, pada tahun 1553 muncul perdikan Islam yang dipimpin oleh Sunan Drajat, keturunan Sunan Ampel. Sementara Perdikan Sendang Dhuwur pada tahun 1561 dipimpin Sunan Sendang atau Raden Rahmat.

Pengumuman Juara Lomba HJL

Juara Lomba Blog Interaktif Guru

Juara I : Kurnia Yahya, S.Kom, SMKN I Kalitengah, www.blog01kurnia.blogspot.com

Juara II : Nurhadi, S.Pd, SMPN 2 Babat, www.Peserta06nurhadi.blogspot.com

Juara III :M.Sholihin, MAN Lamongan,www.blog10sholich.blogspot.com







Juara Lomba Film Pendek

Juara I : SMAN 2 Lamongan (Tiara Fajriah N) Ketika aku dan Nasi Boran

Juara II : SMKN 1 Lamongan, (Ivan Zufa) Nuansa Lamongan

Juara III :SMPN 3 Sugio, (Asri ayu S) Potensi Wisata Waduk Gondang dan Makam Mbok Rondo



Juara Lomba Keaktifan SKPD mengisi website Resmi Pemkab Lamongan dan Penggunaan Open Source



Juara I : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan

Juara II : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan

Juara III : Kecamatan Modo Kab.Lamongan



Kami Mohon Maaf atas keterlambatan Informasi Pengumuman Juara Lomba HJL