Tim Penilai Poverty Award temukan dua program menarik Pemkab Lamongan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Yakni program Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi. Tim yang dipimpin M Yasin itu diterima Bupati Masfuk bersama Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli bersama sejumlah kepala unit kerja di ruang kerja bupati, Kamis (22/10).
Tim penilai yang beranggotakan delapan orang ini adalah salah satu dari dua tim penilai bentukan Pemprov Jatim dalam Lomba Karya Penganggulangan Kemiskinan yang baru kali pertama diadakan. Tim ini juga menggandeng konsultan independent di dalamnya. Salah satunya adalah Petir dari Universitas Negeri Malanga. “Lamongan adalah daerah keenam yang kami survey. Sebelumnya kami sudah ke anyuwangi dan Malang, “ kata M Yasin.
Sejumlah pertanyaan dilontarkan anggota tim kepada Masfuk. Salah satunya adalah yang ditanyakan petir. Dia sendiri mengakui komitmen Pemkab Lamonga dalam penanggulangan kemiskinan. Namun dia belum tahu apakah Lamongan memiliki ikon program untuk masyarakat miskin yang tidak sekedar mensuport program pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dari Masfuk kemudian Petir mengetahui bahwa Lamongan memiliki dua program yang pro dengan pengentasan kemiskinan dan program yang bersumber dari dana sendiri. Dua program itu adalah LMDH dan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi. “Produksi jagung Lamongan bisa terbesar ketiga di Jatim karena Program LMDH yang memberdayakan masyarakat desa sekitar hutan di wilayah selatan. Sampai sekarang sudah sekitar Rp 7 miliar dana bergulir yang diberikan ke patani hutan untuk dikelola, “ ujar Masfuk.
Sementara beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi, lanjut Masfuk, sampai saat ini sudah mencapai hampir 1000 mahasiswa. “Seandainya program ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jatim, setidaknya akan ada 38 ribu mahsiswa dari keluarga miskin yang bisa kuliah, “ katanya. “Pendidikan adalah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan, “ tambahnya.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), anggaran program penanggulangan kemiskinan di Lamongan sejak 2006 hingga 2008 mencapai Rp 991,9 miliar. Pada tahun 2006 anggarannya mencapai Rp 345 miliar, kemudian pada 2008 naik menjadi Rp 390,5 miliar. Sementara rumah tangga miskin (RTM) di Lamongan berhasil diturunkan dari 111.809 pada tahun 2005 menjadi 84.694 pada tahun 2008 atau turun 24,25 persen. Ini adalah angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jatim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar