Setahap lagi Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) KORPRI Lamongan bakal kembali raih Profesionalisme Award seperti halnya 2007 lalu. Saat ini, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, DPK KORPRI Lamongan masuk jajaran 15 besar dalam penghargaan yang diberikan oleh Dewan Pengurus Provinsi (DPP) KORPRI Jatim tersebut.
Setelah masuk 15 besar, akan kembali diseleksi hanya menjadi 10 kabupaten/kota oleh sebuah tim penilai dari DPP KORPRI Jatim. Sejumlah 10 daerah inilah yang akan menerima Profesionalisme Award yang tahun lalu diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim itu.
Masuknya Lamongan dalam 15 besar tersebut disampaikan Ketua Tim Penilai Profesionalisme Award Bambang Kusbandono saat bersama timnya lakukan penilaian di Lamongan. Bersamanya, turut serta Endro Siswantoro (Dirut Masjid Agung Lamongan) yang akan menguji quisioner yang sebelumnya sudah diisi DPK KORPRI Lamongan.
Menurut Bambang yang juga Wakil Ketua DPP KORPRI Jatim itu, akan ada tiga hal utama yang dinilai dalam Profesionalisme Award. Yakni aspek kebijakan daerah yang akan melihat adakah kesesuaian antara kreativitas pimpinan daerah dengan produk hokum yang dihasilkan. Kemudian aspek organisasi kelembagaan yang diantaranya akan melihat kesesuaian kompetensi SDM dengan posisi dan jabatannya. Serta aspek aparatur pemerintahan yang diantaranya akan melihat kesesuaian jabtan dengan latar belakang pendidikannya.
“Bagi aparatur dalam penilaian ini, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diembannya karena sangat penting untuk menunjang profesionalisme dalam jabatan. Kemudian ketrampilan dan kompetensinya, moral yang menjadi syarat mutlak dan terakhir netralitas. Seperti konsep dalam coffee morning yang setiap hari Senin dilakukan Bupati (Masfuk) bersama jajarannya, adalah langkah yang benar dalam menuju profesionalisme aparat, “ ungkap dia.
Sementara secara tidak terduga, Bambang kepada Masfuk menanyakan bagaimanakah peran otonomi daerah (otoda) selama ini terhadap peningkatan kesejahteraan daearah. Masfuk dalam keterangannya sampaikan otoda selama ini telah membantu percepatan pembangunan daerah. Karena daerah diberi kesempatan untuk mendorong potensi yang dimiliki dengan segala kelebihan dan kekurangannya. “Namun tetap, setiap program pemerintah tidak akan bisa berjalan tanpa sinergitas dengan legislative yang memiliki pemahaman sama dengan eksekutif untuk mensejahterakan masyarakat, “ ujar dia.
Kemudian dicontohkannya Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang dalam empat tahun sudah bisa kembali break even point (balik modal). “Dalam paradigma lama sebelum otoda, Tanjung Kodok (wilayah sebeleum jadi WBL) hanya akan dilihat sebagai batu cadas berbentuk kodok, dengan pasir yang tidak putih dan masyarakat sekitar yang berwatak keras sehingga sulit dikembangkan. Tapi dengan otoda, eksekutif memilki daya untuk menarik investor. Pendak kata, otoda mampu mempercepat kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya dengan bersinergi bersama legislatif. Demikian pula otoda tidak berarti putus hubungan dengan pusat, “ terangnya yang juga PEnasehat DPK KORPRI Lamongan itu
Hadir pula dalam kegiatan itu Kepala Bakorwil Bojonegoro Setiadjit. Sementara dari Lamongan hadir Wabup Tsalits Fahami, Ketua DPK KORRI Lamongan Fadeli dan sejumlah pengurus KORPRI serta kepala satuan kerja yang akan dinilai oleh Tim Penilai Profesionalisme Award.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar