PAPBD 2009 Disetujui

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2009 Lamongan resmi disetujui semua fraksi-fraksi DPRD setempat, Rabu (29/7) dalam Rapat Paripurna pembahasan PAPBD 2009 di gedung dewan setempat. Selanjutnya, PAPBD tersebut akan diterbitkan melalui surat keputusan DPRD kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Timur. Pendapat Akhir (PA) Panitia Anggaran atau Panggar yang disampaikan melalui Sekretaris Panggar Sutardjo Syafi'ie menyebutkan pendapatan daerah Lamongan dalam PAPBD ditargetkan menjadi sebesar Rp 968.718.005.262. Sebelumnya dalam APBD 2009, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 856.326.113.982. Kemudian belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 902.049.976.531 naik menjadi Rp 1.022.553.510.909 pada PAPBD. Dengan tingkat realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, lanjut Sutardjo, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 53.835.505.647. selanjutnya dengan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 53.835.505.647, yang nominalnya sama dengan defisit, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nol. Meski secara bulat disetujui, fraksi-fraksi dewan tetap memberikan sejumlah masukan dan saran. FPAN lewat juru bicaranya Muhammad Saikun menghimbau eksekutif agar di sektor ekonomi melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap pelaku bisnis lokal. Juga dihimbau meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui peningkatan kompetensi managerial, teknologi informasi serta peningkatan kreatifitas produksi. Sementara FPGolkar lewat juru bicaranya Moechsin berharap dengan volumenya yang mneingkat menjadi lebih dari Rp 1 triliun, agar dimasa mendatang lebih ditingkatkan lagi. Terutama dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya dia berharap pembanguan yang berwawasan lingkungan yang sehat agar lebih mendapat perhatian. Terkait bidang pendidikan, Nipbianto, juru bicarqa FPDIP sampaikan masih banyaknya keluhan masyarakat perihal tingginya biaya pungutan sekolah yang seringkali dalam bentuk biaya ekstrakulikuler, uang gedung dan pembelian perlengkapan pengajaran yang harganya jauh dari harga pasar. “Saudara Bupati diharapkan lakukan penindakan pada aparat penyelenggara pendidikan yang lakukan pembebanan pembiayaan secara terselubung. Demikian pula Dewan Pendidikan agar berperan dalam menyikapi berbagai persoalan pendidikan, “ ujar dia. Sedangkan FPKB melalui juru bicaranya Supriyadi mengkritisi pelaksanaan program parkir berlangganan. “Mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap parkir berlangganan, barangkali sudah sattanya Perda tentang parkir berlangganan tersebut ditinjau kembali, “ ungkap dia. Supriyadi juga mempertanyakan pencanangan tahun kualitas pembangunan infrastruktur pada tahun 2007 yang sampai saat ini belum menunjukkan hasil nyata. Hal tersebut diungkapkannya nampak dari tingkat kerusakan jalan maupun gedung yang dibangun. Bupati Lamongan Masfuk sendiri dalam pidato sambutannya sampaikan masukan dari fraksi dan panggar akan dijadikan sebagai bahan untuk pembangunan Lamongan kedepan. Menurutnya selama ini telah terjalin sinergitas dalam hubungan yang saling mendukung antara eksekutif dan legislatif. “Tanatangan pembangunan kedepan akan semakin berat. Semoga akan tetap terjalin hubungan harmonis dengan legislatif di masa-masa mendatang, “ kta dia. Masfuk juga sampaikan akan melakukan upaya percepatan pembangunan Kuro/New Sembayat Barrage agar manfaatnya segera dinikmati masyarakat. Baik sebagai sumber air baku, irigasi maupun sebagai pengendalian banjir.