New Sembayat Barrage atau Bendung Gerak Sembayat Baru desainnya bakal lebih kompleks dari dua bendung gerak yang ada sebelumnya. Yakni bendung gerak di Bojonegoro serta bendung gerak di Kecamatan Babat/Lamongan. Hal itu karena fungsi New Sembayat Barrage juga akan lebih kompleks, bukan sekedar sebagai pengendali banjir.
“New Sembayat Barrage nantinya akan multifungsi, bukan hanya sebagai pengendali banjir. Namun juga sebagai penahan intrusi air laut serta sebagai sumber air. Termasuk untuk penyediaan air baku bagi industri dan rumahan. Karena itu baik kebutuhan lahan maupun desain fisiknya akan lebih kompleks dari Babat Barrage dan bendung gerak Bojonegoro yang berada di Kecamatan Trucuk dan Kalitidu, “ ungkap Kepala Dinas PU Pengairan Hari Sanjoto melalui Plt Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa, kemarin (25/9).
Realisasi pembangunan New Sembayat Barrage ini juga semakin menjadi kenyataan. Karena pada tahun anggaran 2011 telah disiapkan dana konstruksi sebesar Rp 150 miliar untuk pelaksanaan konstruksi tahap pertama. Sementara terkait pengadaan tanah seluas 13,174 hektar yang berada di Kecamatan Karangbinangun dan meliputi tiga desa, Pemkab Lamongan juga telah siap untuk memenuhinya. Menteri PU Djoko Kirmanto sendiri saat mengunjungi Lamongan aret 2010 lalu mengungkapkan pembangunan New Sembayat Barrage diperkirakan menelan anggaran Rp 800 miliar.
“Karena keberadaan bendung gerak ini merupakan kebutuhan yang harus segera diwujudkan, Pemkab Lamongan siap melaksanakan semua komitmen. Proses sosialisi pengadaan tanah sudah dilakukan oleh camat setempat. Demikian pula pengukuran dan pematokannya bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo juga sedang dilaksanakan. Saat ini tinggal menunggu terbitnya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) New Sembayat Barrage oleh Gubernur Jatim untuk merampungkan semua proses pengadaan tanahnya, “ kata dia. “Di wilayah Gresik yang masuk Kecamatan Bungah, kebutuhan tanahnya seluas 82,693 hektar, “ tambahnya.
Pembangunan New Sembayat Barrage ini adalah bagian dari matriks kesepakatan antara pemerintahan dalam rangka penanganan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Dalam kesepakan tersebut, pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, bertanggung jawab dalam hal dana pembangunan dan kontribusi pembebasan tanah. Pemkab Lamongan dan Gresik bertanggung jawab pada koordinasi, kontribusi dan pembebasan tanah serta penyelesaian masalah sosial. Sementara Pemprov Jatim memiliki tangung jawab koordinasi dan kontribusi dana pembebasan tanah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar