Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk alokasi Program keluarga Harapan (PKH), jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) Lamongan sebesar 35.705 keluarga. Namun berdasar verifikasi terakhir, dari jumlah tersebut, 6.110 RTSM diantaranya dinyatakan non eligible atau tidak ada beban tanggungan anak yang masuk kriteria PKH pencairan tahap II. Sehingga hanya 28.720 RTSM yang memenuhi kriteria penerima PKH atau dinyatakan eligible.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lamongan Soni Harsono melalui Plt Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa mengungkapkan, selain karena faktor masuk daftar non eligible, penurunan RTSM penerima PKH disebabkan sejumlah factor lain. Yakni 408 RTSM diketahui telah pindah, 18 alamat tidak ditemukan, terdapat jumlah dobel 18 RTSM dan sejumlah 436 lainnya tidak masuk kriteria RTSM karena kesejahteraannya meningkat. “Data RTS penerima PKH sangat dinamis, bisa naik atau turun. Hal ini disebabkan pendamping PKH terus melakukan pemutahiran data, “ katanya menjelaskan.
Ditambahkan olehnya, verifikasi menjadi unsur penting yang membedakan PKH dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari verifikasilah, ujar dia, dapat dipantau kepatuhan komitmen RTSM penerima dana PKH. Jika ketahuan menyalahi komitmen seperti tidak memeriksakan kehamilan di puskesmas, dananya bisa dipotong. “Lewat PKH, penerimanya “dipaksa” untuk hidup sehat dan memberikan jaminan pendidikan pada anak dari keluarga miskin hingga tingkat SMP, “ imbuh dia.
Terpisah, anggota Tim Koordinasi Unit Pelaksana PKH (UPPKH) pusat Leni Brida mengatakan jumlah RTSM yang masuk daftar non eligible tersebut bisa diisi dengan RTSM lain. Dengan syarat RTSM pengganti itu sudah masuk dalam Pendataan Program Perlindungan Konsumen (PPLS) 2008 dan memiliki bar code di BPS. “Ada syarat lain. Jumlah RTSM pengganti tidak boleh melebihi jumlah sebelumnya dalam satu wilayah kecamatan, “ ujar dia saat mengikuti Rapat Tim Koordinasi PKH di aula Dinsosnakertrans Lamongan kemarin bersama anggota UPPKH pusat lainnya Mohammad Thamrin.
Di kesempatan tersebut, Leni juga berharap agar Dinas Pendidikan sebagai salah satu service provider (penyedia layanan) PKH bersama Dinas Kesehatan agar memprioritaskan anak dari keluarga PKH untuk menerima beasiswa bagi masyarakat miskin (maskin). “Lamongan sudah bagus karena sudah 20 persen beasiswa maskin diberikan pada anak PKH. Ini sudah diatas rata-rata nasional. Jangan sampai Indonesia memiliki lost gemerations karena kemiskinan, “ pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar