Dalam kungker Tim Pengawas yang diketuai Z. Arifin Junaidi dari FPKB tersebut, sejumlah anggota Tim Pengawas turut serta. Seperti Mahsusoh Ujiati (FPPP), Jacobus Mayong Padang (FPDIP), Djoko Poerwo Gemboro (FPG) dan Maruahl Silalahi (FPD). Sementara dari Lamongan terlihat Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami, Tim Pengawas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten serta sejumlah poktan, gapoktan dan distributor pupuk bersubsidi di Lamongan.
Suharno, salah seorang ketua Gapoktan kepada Arifin Junaidi sampaikan setuju dengan sistem distribusi tertutup yang diterapkan selama ini. Karena dengan sistem ini efektif tangkal penyelewengan distribusi pupuk. Dia juga berharap agar alokasi pupuk di Lamongan ditambah. Karena menurut ukuran petani, alokasi pupuk yanga ada selama ini masih kurang. Demikian pula dengan subsidi pupuk untuk dipertahankan. Hal ini ini juga disampaikan sejumlah poktan dari Kecamatan Karanggeneng. “Petani itu yang penting pupuk ada dan harganya terjangkau, “ kata Suharno.
Arifin Junaidi sendiri sepakat apa yang disampaikan petani Lamongan itu. Timnya lakukan kunjungan ke Lamongan ini karena Lamongan adalah penyangga pertanian Jatim. Seperti untuk produksi padi dan jagung yang selalu alami surplus. “Tujuan kami kesini untuk pantau pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di daerah. Selain itu kami kesini untuk cari masukan kebijakan pupuk bersubsidi di masa mendatang. Karena selama ini masih ada keluhan mengenai pola distribusi yang sekarang. Bahkan ada salah satu alternatif untuk menghapus subsidi pupuk sekalian, asal kesediaan pupuk terjaga, “ ungkap dia. Untuk pernyataan yang terakhir ini langsung ditanggapi tidak setuju oleh poktan yang hadir.
Arifin juga sampaikan anggaran pupuk bersubsidi tahun depan direncakan sama. Yakni sebesar Rp 17,1 trilyun. Namun menurutnya tidak semua digunakan untuk subsidi pupuk langsung. Yakni Rp 11, 8 trilyun untuk subsidi pupuk dan sisanya sekitar Rp 5 trilyun rencananya digunakan bantu petani bangun rumah kompos untuk buat pupuk organik. Juga digunakan sebagai bantuan sejumlah 250 ribu ekor sapai untuk bahan baku pupuk organik. “Selama kebutuhan pertanian (pupuk) dipenuhi, petani tidak akan macem-macem. Bagi mereka yang penting pupuk itu ada saat dibutuhkan, “ ungkap dia.
“Subsidi pupuk selama ini memang tidak berdasar kebutuhan tapi awal mulanya merupakan sisa dari subsidi migas yang digunakan untuk subsidi pabrik pupuk. Masalahnya, selama ini ada perbedaan antara usulan kebutuhan pupuk oleh pemerintah daerah dengan usulan yang berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Selain itu disparitas harga yang jauh antara pupuk subsidi dan bersubsidi rentan mengakibatkan penyelewengan distribusi. Contohnya urea berdasar hitungan Deptan harga non subsidinya Rp 2775 perkilogram tapi yang subsidi seharga Rp 1200 perkilogram, “ ujarnya.
Sementara Masfuk kepada Tim Pengawas sampaikan pondasi ekonomi di Lamongan masih dari pertanian. Lamongan miliki hampir 130 ribu hektar lahan padi, 61 ribu hektar lahan jagung dan hampir 25 ribu hektar lahan ikan/udang. Dari alokasi pupuk untuk Lamongan tahun ini, kata dia, itu masih kurang dari kebutuhan yang ada. Sehingga kalu bisa alokasi yang ada sekarang ditambah lagi.
Misalnya alokasi urea sejumlah 69.702 ton, kebutuhannya 91.154 ton sehingga masih ada kekurangan urea sebesar 21.452 ton. Kemudian jenis Superphos yang kebut7uhannya 47.175 ton, alokasi yang diberikan 19.468 ton sehingga masih ada kekurangan 27.707 ton. Demikina pula pupuk jenis ZA dari kebutuhan 12.303 ton alokasinya 9.227 ton sehingga kurang 3.076 ton. Sementara NPK dari alokasi yang sebesar 16.200 ton , kebutuhannya 38.321 ton sehingga kurang 22.121 ton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar