FPDIP DPRD Kabupaten Lamongan melalui juru bicaranya Sugiarsih menyampaikan apresiasi atas meningkatnya proyeksi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2009 yang mencapai Rp 111.242.158.395. Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna pembahasan PAPBD 2009 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di gedung dewan setempat, Senin (6/7).
Disampaikan olehnya, disbanding realisasi APBD 2008, peningkatan proyeksi PAD pada PAPBD 2009 mencapai 68 persen. “Mengacu pada prosentasi kenaikan PAD dari tahun 2007 ke 2008 yang berkisar 19 persen, tentu target ini patut didukung sepenuhnya. Dalam pandangan fraksi kami, kenaikan PAD sedemikian besar menjadi barometer itikat kerja keras jajaran Pemkab Lamongan, “ ujar dia.
Sementara FPAN melalui juru bicara fraksinya Sulaiman, menyarankan agar dana Bansun atau bantuan dusun melalu Alokasi Dana Desa (ADD) dapat ditingkatkan minimal menjadi Rp 10 juta setiap dusunnya. Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan agar mempercepat pertumbuhan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dan ambil bagian dalam berbagai proses pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, FPAN juga meminta penjelasan terhadap progress sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan besar di Lamongan. Yakni seperti Lamongan Plaza, Pasar Induk Beras, Pasar Modern Babat dan Pasar Agrobis, serta RSUD di Kecamatan Ngimbang. “Fraksi kami juga berharap agar pembangunan proyek serta sarana dan prasarana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta mampu mendatangkan manfaat dan nilai tambah bagi Pemda sendiri, “ katanya.
Terhadap pengurangan anggaran program pelayanan pencegahan penyakit menular sebesar Rp 50 juta, FPKB melalui juru bicaranyan Naim meminta penjelasan lebih lanjut dari eksekutif. Karena menurut pertimbangan FPKB, pengurangan itu dikhawatirkan akan melemahkan kinerja aparat kesehatan terhadap upaya pencegahan berbagai penyakit menular. “Terlebih sekerang telah diindikasikan flu babi atau virus H1N1 telah masuk ke Indonesia, “ tambah dia. Pertanyaan serupa juga diajukan terkait pengurangan pengadaan bubuk abate sebesar Rp 10 juta.
FPKB juga menyoroti indikasi adanya penambahan tenaga honorer/kontrak di RSUD dr Soegiri. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini terjadi penambahan belanja yang semula Rpp 22,346 miliar menjadi Rp 25,108 miliar. Dan sebagian dari penambahan itu untuk kenaikan belanja pegawai.
“Terlepas dari ketentuan yang melarang dilakukannya pengangkatan tenaga honorer/kontrak baru, FPKB perlu penjelasan lebih lanjut tentang jumlah tenaga honorer/kontrak yang baru serta sistem perekrutannya. Karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui rekrutmen tersebut yang tidak diumumkan secara terbuka dan terkesan tertutup, “ papar dia. Sedangkan juru bicara Fpartai Golkar melalui juru bicaranya Purwanto meminta penjelasan proyeksi retribusi Stadion Surajaya yang menurutnya tidak sebanding dengan jumlah penonton Suarajaya selama ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar