Syamsurizal yang merupakan wakil bupati dari Kabupaten ABD hasil pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Aceh Selatan pada 2002 silam itu, membawa sejumlah 16 pejabat Kabupaten ABD dalam muhibahnya itu. Seperti dituturkan Syamsurizal tujuannya datang ke Lamongan terutama untuk belajar mengenai pelayanan masyarakat. Terutama masalah perijinan.
“Bersama saya saat ini turut serta sejumlah pejabat di Kabupaten ABD. Yakni pejabat dari BKBD, Dinas PU Cipta Karya, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Perindagkop dan pejabat dari Kantor Pelayanan Terpadu. Kami ingin belajar mengenai pelayanan di Lamongan yang sudah mendapat berbagai penghargaan. Terutama dalam hal perijinan. Mungkin di masa mendatang akan datang rombongan lain dari kabupaten kami untuk belajar hal lain ke Lamongan. Karena kabupaten kami ini masih baru, “ tutur dia.
Syamsurizal juga menuturkan betapa jauhnya jarak ABD-Lamongan. Karena memang ABD terletak di ujung Indonesia. Menurut dia, untuk ke Lamongan, rombongannya harus terlebih dahulu menempuh perjalanan darat selama 14 hari ke Medan yang jauhnya sekitar 1000 kilometer. Baru bisa gunakan perjalanan udara ke Surabaya.
Berbagai pertanyaan terlontar pada kesempatan tersebut pada Tsalits yang didampingi Kepala Kantor Perijinan Bambang Hadjar Purwono. Seperti ketertarikan mereka dengan perkembangan pesat PAD (pendapatan asli daerah) Lamongan dari Rp 6 milyar pada 2000 menjadi Rp 63 milyar pada 2008 lalu. Termasuk pengelolaan kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang terletak di kawasan santri. Karena di Aceh pada umumnya, kawasan wisata selalu diidentikkan dengan maksiat sehingga disana kawasan wisata tidak bisa berkembang.
Tsalits dalam penjelasannya menyampaikan, pesatnya perkembangan PAD Lamongan terutama karena Lamongan memiliki seorang bupati yang berjiwa entrepreneur, berjiwa wirausaha. Menurutnya, pada periode Bupati Masfuk, semua perijinan dipermudah. Bahkan jika ada investor yang akan masuk, untuk urusan tanah akan dipermudah, bahkan dibantu. Hal ini seperti kasus Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan WBL.
“Untuk WBL, memang berada di kawasan yang mirip dengan di Aceh. Yakni sama-sama berpenduduk muslim taat yang antipati pada kemaksiatan. Termasuk wisata yang sebelumnya dianggap tidak jauh dari kemaksiatan. Namun dengan pendekatan yang dilakukan pada ulama dan pondok pesantren yang ada, pendekatan selanjutnya pada masyarakat menjadi lebih mudah. Di halaman parker WBL juga dibangun dengan megah masjid dengan arsitektur timur tengah, “ kata dia.
Demikian pula dengan konsep dana revolving untuk pengembangan ekonomi pedesaan lewat pasar desa. Konsep ini menurut rombongan kungker ABD cukup menarik karena mendorong kemandirian masyarakat. Sementara kebiasaan yang ada dalam pembangunan pasar adalah semacam pembangunan pasar inpres yang menunjukkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar